KESADARAN BUDHA

Oleh Diah Irawaty (Aktivis LETSS Talk)

 

Sejuta tahun lalu

Pangeran Budha menggenggam gelisah

Saat menelusuri lajur buram-buram anomali kemanusiaan

Sesuatu yang seharusnya mati gersang di jagat raya

 

Kesuburan ibu bumi melimpahkan berkah

Tempat menyusu hidup, melemparkan mati

 

Alih-alih, kontras perlawanan dua nyata

Benar-benar nyata

Tidak ada kelabu

Hanya hitam dan putih

 

Renta bagai di ujung kematiaan

Nestapa kemelaratan yang tak memberi pilihan

Kemegahan tak acuh

Kekuasaan tak peduli

 

Indahnya bumi ini

Tak seindah takdir penghuninya

Harmoni alam ini

Menjadi maya bagi hidup para umatnya

 

Siapakah yang telah memanfaatkan indahnya alam

Dengan ketegaan untuk merusak keindahan para

penghuninya

Tak bisakah mereka memenuhi butuh

Tanpa mengabaikan butuh bagi yang lain

 

Inferno duniawi

Sebab ambisi manusiawi

 

Sejuta tahun lalu, bagi pangeran Budha

Semua itu begitu jelas, meski tak jelas benar apa

sebabnya

Anomali-anomali itu

Bukan tangan kekuasaankah penciptanya?

 

Tapi sang pangeran tetap gelisah

Di dadanya tergurat dosa

Mengapa dirinya yang menerima takdir kesempurnaan

Mengapa mereka yang menerima takdir pengabaian

 

Inferno duniawi

Kesadaran manusiwi

 

Pangeran Budha meratap pilu

Hendak mengubah diri menjadi mereka

Meski mustahil mengubah mereka menjadi diri

Sia-sia tertutup keangkuhan jubah dirah

 

Sejuta tahun kemudian

Di sini, nestapa bagai keseharian yang lalu lalang

Di sana, kesombongan semakin angkuh

Di manakah perubahan

Yang menyandang sifat keabadian itu?

 

Di manakah Pangeran Budha itu?

Haruskah ia datang setelah perut-perut buncit

membuncah najis

Tak cukupkah seonggok tubuh renta di kolong tol

(Sebuah) bayi dalam bungkusan plastik kresek atau

kardus mie instan

Terbuang sia-sia karena tidak lagi ada beras

Terlempar muspra karena air susu telah kering

Menuntut jalan Budha? Di mana budha?

 

Masih kurangkah badai tusnami, banjir bandang, tanah

longsor

Kelaparan, gizi buruk, dan kematian sia-sia

Mematikan hasrat kuasamu

Membangunkan profetismemu? Di manakah budha?

 

Tidak!

Hari ini setelah lewat sejuta tahun

Melawati ribuan nabi dan satu Budha

Memang tak lagi perlu simbol kepedulian raja-raja

Kita butuh lintasan kata

Kita adalah Budha, kita adalah jiwa-jiwa kenabian

Yang harus segera bangun dari bidak rasa kekurangan

sebelum fajar tidak lagi bisa dinikmati mereka yang

jelata! Kita!

Binghamton, New York, akhir Februari 2021

Politik Gender dan Represi Seksualitas yang Terus Berlangsung

Orasi Politik oleh Ita Fatia Nadia, Sejarawan dan Tokoh Feminis Indonesia

 

Pengantar

Pada tanggal 30 Desember 2020, LETSS Talk (Let’s Talk about SEX n SEXUALITIES) bekerjasama dengan  PerDIK (Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan) mengadakan special event merayakan Tahun Baru 2021 melalui Zoom, dengan tema “Merayakan Tahun Baru, Merayakan Seksualitas; Let’s Have Fun and Be Political.” Untuk menonton acara ini selengkapnya, ikuti link berikut: https://bit.ly/MerayakanTahunBaruMerayakanSeksualitas.

Acara ini didasari pemikiran tentang paradoks yang terjadi pada perayaan Tahun Baru. Saat satu sisi, warga masyarakat menyambutnya dengan banyak kegiatan “party” dan ekspresi kebebasan, termasuk kebebasan seksual, negara justru menggunakannya untuk melakukan kontrol dan opresi, menerapkan surveillance atau pengawasan terhadap warga yang terlibat dalam perayaan itu. Perayaan Tahu Baru menjadi media kontestasi yang menghadirkan seks dan seksualitas tepat di pusatnya. Perayaan Tahun Baru yang digagas LETSS Talk dan PerDIK tidak lepas dari upaya resitensi, politik simbolik, melawan opresi dan kontrol negara dengen menerapkan politik gender dan seksualitas tradisional dan konservatif yang totaliter. Dalam acara ini, kami mengundang beberapa penampil, baik profesional maupun non-profesional, untuk menampilkan berbagai kegiatan seni seraya menyampaikan pesan-pesan terkait kebebeasan seksual, anti-kekerasan seksual, anti opresi seksual, pentingnya Pendidikan seks dan seksualitas, dan sejenisnya.

Selain penampilan seni, acara ini juga diisi orasi politik yang disampaikan Ita Fatia Nadia, salah satu tokoh feminis penting yang sangat kritis terhadap politik gender dan seksualitas negara sejak Orde Baru. Berikut ini adalah transkrip dari orasi yang disampaikannya pada acara ini. Terima kasih kepada Apri Iriyani yang telah sukarela mentranskrip orasi ini. Semoga bermanfaat.

Salam Redaksi

———————-

Uraian tentang perjuangan kaum perempuan Indonesia dan seluruh bagian dunia melawan kekerasan telah tertanam sejak lama. Saya sebagai sejarawan perempuan, ingin mengawali orasi ini dengan narasi perlawanan perempuan Indonesia tidak hanya jaman Soeharto, tapi awal abad 19, 20 sampai saat ini.  Di belakang saya ini, (di Zoom ini), adalah bendera merah Rosa Muki Bonaparte; ia seorang perempuan Timor Leste yang melakukan perlawanan, mewakili orang-orang Timor Leste yang dijajah kekuasaan rezim Orde Baru tahun 1970 -1990an. Rosa Muki Bonaparte, tokoh perempuan yang sangat terkenal dari Timor Leste dan beliau ditangkap serta dibunuh dengan proses yang sangat keji oleh rezim militer Orde Baru dengan menghancurkan organ seksualitasnya. Rosa Muki Bonaparte dibunuh bukan dengan cara ditembak melainkan dengan cara dihancurkan organ seksualnya.  Rosa Muki Bonaparte tidak sendiri, namun ada banyak juga Rosa Muki Bonaparte lain di Indonesia.

Saya rasa tahun 1965 adalah suatu simbol di mana seksualitas perempuan menjadi ujung dari tombak teror politik untuk perubahan rezim Orde Lama ke rezim Orde Baru. Bagaimana seksualitas kaum perempuan yang dituduh sebagai Gerwani menjadi alat teror bagi bangsa ini dengan cara penyebaran hoax, memakai istilah masa sekarang ini. Pada masa itu, melalui cara penyebaran informasi palsu, para perempuan Gerwani ini dituduh telah melakukan kekerasan alat kelamin para jenderal di Lubang Buaya. Padahal hasil visum oleh para dokter dari Universitas Indonesia menyebutkan tidak ada (bekas kekerasan pada alat kelamin para jenderal itu). Itu hoax yang sengaja disebarkan, bahwa para perempuan Gerwani melakukan kekerasan pada para jenderal. Berdasarkan pengalaman perempuan-perempuan seperti Rosa Muki Bonaparte, perempuan-perempuan yang dituduh terlibat 1965, perempuan-perempuan Aceh yang dianiaya secara seksual pada tahun 1970-1980an ketika mereka dituduh sebagai bagian dari kegiatan Gerakan Aceh Merdeka –kejadian yang sama di Papua, saya ingin mengatakan bahwa bangunan kekerasan ini adalah memori-memori maskulinitas yang menjadi dasar politik rezim gender Orde Baru.

Menurut Cynthia Enloe, satu nasionalitas atau nation dibangun atas memori masculinity melakukan penyiksaan pada tubuh perempuan. Saya di sini mau mengatakan bagaimana penyiksaan tubuh perempuan melalui kekerasan terhadap perempuan menjadi bagian dari rezim maskulinitas yang membangun nasionalismenya atau identitas bangsa dengan cara-cara bagaimana perempuan itu harus diatur. Ini bagian dari satu pola pikir patriarkhi. Patriarkhi adalah satu sistem yang menggunakan seksisme sebagai akar dari segala bentuk kekerasan. Seksisme dari cara pola pikir patriarki ini diinstitusionalisasikan ke dalam seluruh bangunan politik dan bangsa. Saya ingin menyoroti bahwa seksisme patriarkhi ini sangat berkaitan erat dengan militerisme maskulinitas.

Di Indonesia bangunan patriarkhi dan bangunan maskulinitas ini adalah bagunan patriarkhi yang militeristik. Diawali dengan penghancuran organisasi-organisasi progresif kiri atau organisasi progresif politik melalui penghancuran seksualitas mereka di tahun 1965.  Tahun 1965 adalah tonggak perubahan rezim gender Orde Baru yang militeristik dengan membangun satu struktur politik yang dinamakan bapakisme. Menurut Julia Suryakusuma, pendekatan keluarga, pendekatan bapak sebagai simbol dari seluruh yang mengatur bangunan politik menjadi sangat penting. Bagaimana Soeharto menamakan dirinya sebagai bapak pembangunan. Ini contoh bagaimana gender rezim Orde Baru menggunakan bapak sebagai simbol patriarkhi tetapi juga simbol maskulinitas.

Konstruksi Bapak Pembangunan ini menggunakan kekuasaan rezim untuk mempertahankan kekuasaannya lewat cara-cara kekerasan. Saya mau mengatakan bahwa ekspresi gender rezim Orde Baru ini adalah bagaimana dia menggunakan kekerasan untuk mengontrol seksualitas tidak hanya pada perempuan tapi juga pada laki- laki. Kontrol seksualitas ini menjadi sangat penting sebagai unsur penting dalam pemerintahan Orde Baru. Bagaimana dominasi kontrol seksualitas kekerasan, hegemoni yang menggunakan kekerasan ini dilakukan di wilayah-wilayah konflik, yang melawan pemerintahan Orde Baru. Pemerintah menggunakan kontrol atau kekerasan sebagai jawaban di dalam seluruh policy atau pendekatan yang dilakukan oleh Orde Baru. Maskulinitas yang bernama militer ini menjadi rumusan ideologi negara. Ideologi negara oleh bapakisme bapak pembangunan ini menjadi sangat penting dalam membangun rezim gender Orde Baru.

Bagaimana itu di dalam sistem politik pemerintahan Orde Baru? Sistem politik rezim gender Orde Baru merumuskan masyarakat sipil dalam suatu konstruksi, bukan saja konstruksi sosial tetapi juga dalam konstruksi seksual. Yaitu, konstruksi seksual dari suatu sistem maskulinitas yang militeristik. Dengan konstruksi seksual ini, negara mengklaim mempunyai akses terhadap tubuh perempuan secara langsung. Salah satu contoh adalah kebijakan Keluarga Berencana (KB) di jaman Orde Baru, yang dioperasikan bukan melalui suatu sistem konsultasi mendengar pilihan perempuan, tetapi bagian dari kekuasaan negara, dalam hal ini lewat militer untuk masuk ke dalam seksualitas perempuan. Pada akhirnya, seksualitas perempuan menjadi milik negara; seksualitas dan tubuh perempuan bukan lagi milik perempuan tetapi milik negara.

Dalam operasionalnya, bagaimana aparat negara lewat kebijakan Keluarga Berencana merumuskan alat-alat KB apa yang bisa atau harus dipakai perempuan. Bukan perempuan yang memilih alat KB itu, tetapi negara yang menentukan. Susuk KB atau suntik semuanya ditentutkan lewat pemaksaan. Itu terjadi dalam sejarah perempuan Indonesia pada tahun 1980-1990an. Bagaimana perempuan dipaksa menerima seluruh alat-alat kontrasepsi dan alat-alat ini bagian dari kapitalisme, industri peralatan KB dunia yang masuk ke dalam tubuh perempuan lewat kontrol negara yang militeristik. Negara memiliki otoritas coercive atau pemaksaan yang merupakan suatu tindakan yang dilakukan lewat kekerasan dengan pola maskulinitas telah menjadi alat kontrol dalam rezim gender Orde Baru. Bagaimana alat kontrol kekerasan ini bukan hanya alat kontrol seksual pada tubuh perempuan tetapi juga alat kontrol dalam hubungan sosial di masyarakat.

Dalam sejarah perempuan, sangat nampak bagaimana kontrak sosial dan kontrak seksual ini juga mengontrol imajinasi perempuan. Imajinasi perempuan ini dimasukkan melalui kontrol seksual oleh Orde Baru melalui organisasi-organisasi perempuan yang dibentuk oleh rezim gender Orde Baru. Bagaimana partisipasi perempuan sudah dimasukkan dalam ideologi negara seperti kekeluargaan, sistem ibuisme, peranan perempuan dalam organisasi PKK, Dharma Wanita, dan Panca Dharma Wanita atau lima tugas perempuan. Perempuan yang tidak menikah adalah perempuan yang lian, yaitu perempuan di luar konsep kontrak rezim gender Orde Baru. Dia bisa diperlakukan semena-mena; dia bukan termasuk perempuan yang baik-baik.

Perempuan yang baik-baik adalah perempuan yang masuk dalam konsep rezim gender Orde Baru, yang berdasarkan Panca Dharma Wanita sebagai isteri, ibu rumah tangga, pencari nafkah tambahan, pengurus rumah tangga, dan warga negara. Perempuan dianggap warga negara jika dia menikah dan memiliki suami. Perempuan yang tidak bersuami bukan sebagai warga negara baik- baik. Simbol atau konsep maskulinitas dari rezim gender Orde Baru terinternalisasi sebagai rezim gender yang militeristik. Kalau sekarang kita melakukan kampanye penghapusan kekerasan seksual, maka kita harus melihat dalam konteks rezim gender militeristik.

Bagaimana tubuh perempuan harus diatur? Tubuh perempuan harus menjadi bagian dari konstruksi seksualitas yang dirumuskan oleh negara. Simbol-simbol maskulinitas yang dirumuskan oleh rezim gender militeristik Orde Baru ini merupakan suatu politisasi negara terhadap tubuh perempuan. Sampai era reformasi, menurut saya, rezim gender Orde Baru belum berubah secara signifikan. Mmeski presiden berganti, tetapi dasar otoritas militerisme dan feodalisme dalam sistem desentralisasi bercampur dengan sikap maskulinitas dan patriarkhal dari para pemimpin di tingkat regional terus berlangsung. Perubahan ini hanya terjadi sedikit, dan tetap menempatkan perempuan sebagai masyarakat kelas dua.

Bagaimana gerakan perempuan menjawab persoalan ini? Sebelumnya saya ingin sampaikan, UU Perkawinan Tahun 1974 adalah aturan legal-sosial berdasarkan heteronormativitas. UU Perkawinan Tahun 1974 sesungguhnya adalah upaya pengaturan seksualitas perempuan untuk memenuhi kebutuhan ideologis heteronormativitas seksual negara. Heteronormativitas seksual adalah dasar pemikiran negara Orde Baru. Hal ini tidak berubah sampai saat ini, karena yang berubah dari UU Perkawinan hanya soal usia perempuan menikah, tetapi dasar dari pernikahan heteronormativitas seksual ini tidak berubah. Karena itu, norma dan ideologi dari rezim gender Orde Baru yang militeristik masih berlaku. Ditambah dengan kebijakan Omnibus Law dan UU Ketahanan Keluarga, dua UU yang menurut saya akan mengatur kembali seksualitas dan tubuh perempuan untuk bisa menjadi penyedia buruh murah dalam proses industrialisasi yang akan datang.

Sementara, UU Penghapusan Kekerasan Seksual memberikan otonomi pada tubuh perempuan untuk mengatur seksualitasnya, mengatur tubuhnya. Tentu saja ini berlawanan dengan pemikiran dan dasar di balik UU Omnibus Law maupun UU Ketahanan Keluarga. UU Ketahanan Keluarga didasarkan pada konsep gender harmony yang berkembang pada tahun 1990an, sesudah reformasi. Namun gender harmony ditolak oleh gerakan perempuan lalu berubah nama menjadi UU Ketahanan Keluarga yang sekarang sudah masuk daftar Prolegnas. Seksualitas dan tubuh perempuan diatur kembali oleh gender rezim pasca Orde Baru, melalui rezim gender Omnibus Law, di mana rezim gender militer, rezim gender kapitalisme internasional, dan gender rezim UU Ketahanan Keluarga untuk mengatur ketubuhan dan seksualitas perempuan.

Saya melihat gerakan perempuan masih belum mengampanyekan UU Penghapusan Kekerasan Seksual ini lepas dari seluruh konteks rezim gender militeristik dan kapitalisme. Rezim gender ini mengatur tubuh dan seksualitas perempuan lewat UU Ketahanan Keluarga. Oleh sebab itu, mari kita melihat gerakan mendesak UU Penghapusan Kekerasan Seksual di dalam konteks yang lebih besar lagi. Konteks ini tidak hanya merujuk pada UU semata, tetapi dalam konteks bagaimana industrialisasi, kapitalisme, dan militeristik akan masuk dan mengatur kembali tubuh dan seksualitas perempuan menjadi bagian dari UU Omnibus Law yang akan memberikan ruang bagi para pemilik modal dan industrialisasi untuk menggunakan ranah privat atau domestik di mana perempuan itu berada, termasuk di dalamnya tubuh dan seksualitas perempuan. Ini belum diatur dalam UU Buruh. Mari kita melihat keseluruhan dari gerakan atau agenda advokasi kita dalam mendesakkan UU Penghapusan Kekerasan Seksualitas dalam konteks yang lebih besar lagi, di dalam konteks rezim gender militeristik dan rezim gender kapitalisme. Atau sekarang menggunakan istilah oligarki mengatur tubuh dan seksualitas perempuan dalam penyediaan buruh murah yakni buruh yakni perempuan.[]

“Remaja Bicara Pendidikan Seks dan Seksualitas”

Talkshow Seri #11

Bertepatan dengan Hari Valentine atau yang biasa dikenal dengan Hari Kasih Sayang, LETSS Talk (Let’s Talk about SEX N SEXUALITIES) bekerjasama dengan PerDIK (Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan) yang didukung oleh Peer Group Let’s Speak Up YAPESDI (Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia), menyelenggarakan Zoom Talkshow Seri #11 dengan tema “Remaja Bicara Pendidikan Seks dan Seksualitas” pada 14 Februari 2021, pukul 09:30-12:00 WIB. Talkshow kali ini unik dan agak berbeda dari talkshow-talkshow LETSS Talk sebelumnya karena menghadirkan beberapa remaja sebagai bintang tamu yang akan berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka terkait pendidikan seks dan seksualitas. Ada tujuh remaja yang akan menjadi bintang tamu. Mereka adalah:

1. Rizky Dwi Saputra (MAN Lumajang Jatim)
2. Aiyana Jehan (Evanston Townhsip High School, Evansto, Illinios, Amerika Serikat)
3. Nabila May Sweetha (SMU Negeri 11 Makassar, Sulsel)
4. Liumena Feyruz Shiban (SMPIT Permata Bunda Alawiyah, Bandar Lampung, Lampung)
5. Asroni (SMK Negeri Bulukumba, Sulsel)
6. Fata Mallika Zain (Homeschooling, Depok)
7. Nisfiatin Arsani (MA NW Wakan, Lombok Timur, NTB)

Talkshow ini juga akan menghadirkan Penanggap Ahli:

1. Danny Irawan Yatim (Psikolog, Dosen UNIKA Atma Jaya Jakarta)
2. Atashendartini Habsjah (Co-Founder Yayasan Kesehatan Perempuan/YKP; Wakil Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia/PKBI Periode 2010-2018)

Acara talkshow ini akan diawali dengan beberapa performances/penampilan dari para remaja berprestasi dan berbakat. Mereka adalah:

1. Imansyah Aditya Fidri (Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia/YAPESDI: Bermain Drum)
2. Dzakira Nur Yusuf RB (SMPN 2 Bandar Lampung: Bermain Biola)
3. Shadiq Anshori Al Misran (MAN I Medan, Sumatera Utara: Bernyanyi Lagu Daerah Nias)
4. Faiza Yustiandar (Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia/YAPESDI: Bermain Keyboard)
5. Siti Azizah (SMALB Negeri Marawola, Sulteng: Membaca Puisi)

Acara performances akan dipandu oleh Pemandu Acara/MC: Muhammad Luthfi (PerDIK)
dan acara diskusi akan dipandu oleh Renvi Liasari (LETSS Talk)

Seperti biasa, kami menyediakan layanan Juru Bahasa Isyarat (JBI): Andi Rezky Hardiyanti dan Istiana Purnamasari.

Host dan Contact Person: Ira. Untuk informasi dan pertanyaan, silahkan kontak Ira di WhatsApp (+1 607 768 2247) atau melalui E-mail: letsstalksexuality@gmail.com.

Acara ini gratis, tanpa pendaftaran, dan terbuka untuk umum, yang akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Bagi yang tertarik bergabung dan mengikuti acara ini, silahkan langsung bergabung tanpa registrasi dengan mengklik tautan Zoom di bawan ini: http://bit.ly/TalkshowRemajadanPendidikanSeks
Atau bisa juga bergabung dengan menggunakan Meeting ID: 949 7723 7527 dan
Passcode: 290190

Talkshow Seri #11 ini akan Live Streaming di Facebook Page LETSS Talk: https://www.facebook.com/LETSSTalk.2020 dan di YouTube Channel LETSS Talk: http://bit.ly/YouTubeChannelLETSSTalk

Untuk update kegiatan/program LETSS Talk dan share berbagai isu/tema, silahkan kunjungi, like, dan follow:

FB Page: https://www.facebook.com/LETSSTalk.2020/
Instagram: https://www.instagram.com/letsstalk_sexualities/
Twitter: https://twitter.com/LetsstalkS
Kunjungi dan Kirim Tulisan/Menjadi Kontributor di Website: https://letss-talk.com/
Kunjungi, Like, Comment & Share video-video unggahan LETSS Talk dan Subscribe YouTube Channelnya di: http://bit.ly/YouTubeChannelLETSSTalk
Gabung di WhatsApp Group Keluarga LETSS Talk: https://bit.ly/KeluargaLETSSTalk
Terimakasih dan semoga kami akan bisa bertemu Anda semua di Zoom Talkshow Seri #11 ini!

Salam Sehat, Salam Solidaritas, Salam LETSS Talk dan PerDIK!

Antara Uji, Dahlia, Fidah, Ibu Tien, Mbok Minah, Siska (Firdaus), dan De Beauvoir

Oleh Diah Irawaty, Pendiri LETSS Talk (Let’s Talk about SEX n SEXUALITIES)

Ini adalah kisah tentang perempuan-perempuan. Kisah kasih perempuan-perempuan, di antaranya. Meski tidak hanya itu, sedikit lebih kompleks: soal kuasa, kuasa yang terenggut. Kisah perempuan dan kekuasaan. Karenanya, sama tapi berbeda, bahkan beda yang ekstrim. Sama-sama perempuan, tapi berbeda cerita, berbeda substansi. Cerita-cerita yang sesungguhnya hanya tanda: betapa berat menjadi manusia perempuan, suatu kondisi yang seakan menyihir pemilik identitas ini untuk tak banyak punya pilihan.

Tiga nama pertama adalah ciptaan atawa imajinasi Sahnon Ahmad, satu nama terbaik seorang sastrawan negeri tetangga, Malaysia. Bahkan terbaik secara formal, karena ia pernah mendapat penghargaan sastra dari pemerintahnya. Meski kata Hamid Jabbar yang asli Indonesia, pengakuan formal dari penguasa itu tidak membuat aus daya imajinasi kritisnya. Maka, lahirlah tiga nama perempuan-perempuan itu, dari lelaki sastrawan Malaysia. Perempuan-perempuan “milik” Sutan Baginda, lelaki, penguasa dan ambisius, sebuah nama yang sama persis dengan judul fiksi sang sastrawan. Mengapa Sahnon lebih memilih menjuduli fiksinya dengan Sutan Baginda yang lelaki, meski tiga fasal dari empat isi karyanya becerita Uji, Dahlia dan Fidah?

Uji, embel-embelnya ustadzah, jadi dia adalah ustazah Uji. Memang dia seorang ustadzah. Enam tahun masa hidupnya yang sudah sekitar 30an tahun itu dihabiskan di sekolah Arab, di pesantren. Belajar membaca huruf Arab hingga akhirnya hafal fashih membaca Alquran dan hadits Nabi. Sebutkan satu masalah, dan suruh dirinya mencari ayat atau hadits yang cocok dengan masalah itu, pasti dengan kilat akan keluar dari mulutnya rangkaian kata-kata Arab. Uji adalah simbol keluhuran dan kekuatan relijiusitas dan spiritualitas. Sumber sebuah kesalehan yang dikagumi masyarakat Malaysia. Dia adalah panutan. Dia memegang kendali sosial-budaya masyarakatnya. Dan Sutan Baginda perlu itu semua untuk menyokong kuasanya, melestarikan powernya. “Kalau tidak ada anti, ana bakal jadi gila dan kehilangan kuasa”, suatu hari rayu Sutan di tengah rintik hujan menggoda hasrat mencocokkan diri dengan kearaban sang ustadzah. Uji bimbang untuk memilih menjadi gila dan tergila-gila. Tapi, Uji punya keputusan akhir sesuai pertimbangan naifnya: dia akan bisa memanfaatkan keahlian ustadzahnya untuk mengubah kenyataan kekuasaan yang zalim dengan banyak-banyak menyetor ayat dan hadits pada Sutan. Hari-hari kekuasaan Sutan Baginda, setelah itu, dilalui dengan ayat dan hadits, menelisik kesadaran keseharian masyarakat Malaysia. Wajah, suara, dan pesona Sutan tak beda dengan wajah, suara, dan pesona ustadzah: wajah tokoh agama, meski itu semua hanya untuk menutup laku lampah buruk sisi kekuasaannya. Lacur, Uji sendiri malah kehilangan daya magisnya dan ia hanya menjadi penyokong yang santun, penggadai yang setia, yang justru “menciptakan” kekuasaan zalim baru pada diri Sutan, kekuasaan penuh kepalsuan. Bahkan setelah dayanya tersedot habis, ia bisa mudah diganti yang lain, ia gampang dibiarkan menunggu tanpa harap. Adakah yang seperti ini di depan mata kita?

Dahlia adalah Lia. Doktor lulusan Harvard-nya Asia Tenggara, NUS yang cukup bergengsi itu merupakan pakar ilmu politik. Seorang dosen FISIP. Lambang intelektualitas. Lambang kehormatan dan keagungan ilmu pengetahuan. Tesis dan disertasinya mengenai jaringan politik kekuasaan Malaysia tak sekedar menyulut rasa ingin tahu para politisi negeri itu. Menggemparkan! Menggoyahkan status quo yang dipenuhi political nudity, suatu politik buka-bukaan, politik tanpa malu-malu. Riset dan kajian politiknya ini menganugerahinya pengetahuan mendalam akan berbagai intrik politik dan gerakan perlawanan yang jitu untuk menguasai keadaan. “Tesis doktor penting sekali, canggih”, kira-kira demikian ucapan Sutan suatu pagi saat pertama bertemu Lia. Pujian yang juga mencocokkan diri dengan harga doktor Dahlia. Sutan tentu tak pernah benar-benar meninggalkan Uji. Dan Lia tahu itu. Sutan tahu, Lia memang punya kebanggaan diri karena gelarnya, tapi Sutan juga tahu, Lia ompong kekuasaan. Inilah celah. Lia tak punya pilihan untuk melengkapi kebanggaannya itu selain bersatu dengan Su, yang tak lain Sutan juga. “Su cinta sama Lia”, beberapa hari setelah pertemuan pertama. Ucapan menundukkan ala Sutan. Ucapan yang mengawali proses penundukan kebanggaan oleh kekuasaan. Selalukah kebanggaan, harga diri, kalah oleh kekuasaan? Haruskah perempuan, meski doktor dari NUS, kalah oleh laki-laki tanpa gelar tapi punya kekuasaan meruah? Karena perempuankah dia lalu harus tunduk?

Fidah adalah sebuah nama pop bagi Malaysia, bahkan secara definitif adalah rock/rocker! Kemungkinan ia setara Nicky dan Mayang di Indonesia atau Tina di AS sana. Tampaknya bukan kekuatan yang terlalu politis bagi pandangan warga Malaysia. Hanya kejelianlah, serta ambisi yang gelap mata hati, yang bisa mengubah atau memaksa biasa menjadi luar biasa. Sutan yang sudah makin berpengalaman menaklukkan emosi dan rasio perempuan tahu betul cara menundukkan F yang meski roker tapi tetap perempuan: suatu jenis yang sudah lama dikonstruksikan untuk tunduk pada keperkasaan, kegigihan, ambisi dan pada laki-laki. Sutan kemudian mengepopkan diri menjadi Utan, beradaptasi diri dengan budaya ala rocker menuju strategi penundukan yang lain.

Sudah beberapa kali, Utan setia menonton penampilan F bersama bandnya. Sebuah perencanaan ke arah penundukan. Lalu suatu malam usai sebuah heavy metal yang dibawakan F, saat jeda, Utan mengajaknya mengobrol. “Penampilanmu sangat mengagumkan, lagu-lagu metalmu sangat menggugah”! Kata-kata sederhana yang memesona F, karena itu diucapkan “yang berkuasa” Sutan. F memang rocker, heavy metal, lambang pergaulan bebas, lambang menuju pergaulan bebas, cita rasa skandal. F perlu ini untuk membawanya ke puncak kekuasaan, ke puncak penundukan. Akhirnya, setelah pesona itu, mereka menjadi semakin dekat. Hidup dari skandal ke skandal. Hingga puncaknya, saat F diminta Utan untuk menundukkan lawan kuasanya melalui kreasi skandal yang lain ciptaan Sutan: penyerahan tubuh. F yang heavy metal, rela saja masuk dalam permainan itu, karena dia telah ditundukkan. Apakah menjadi manusia perempuan, meski rocker, harus mudah saja tunduk pada manusia laki-laki?

Itulah tiga wajah perempuan yang ditundukkan kekuasaan dominan laki-laki. Dipreteli kekuasaannya sendiri dalam sekejap. Mengapa mereka terbatas: hanya bisa memiliki tapi tak bisa memanfaatkan anugerah kuasa dan keagungan? Mengapa mereka tak sanggup menyulap anugerah ustadzah, doktor dan nilai pop mereka untuk kepentingan kuasa mereka sendiri? Mereka bahkan rela diremehkan, dihilangkan makna sejatinya: saat ketiga mereka disatukan oleh satu jenis penundukan, poligami! Kekuasaan memang dekat sekali dengan seks. Foucault sudah mengkaji itu sejak lama. Dalam ujaran agama-agama juga muncul. Dan Sutan mempraktekkan itu. Tetapi, mengapa porsi ustadzah, tak dimanfaatkan sendiri oleh Uji. Mengapa gelar doktor tak dioptimalkan sendiri oleh Dahlia. Mengapa posisi pop tak dioptimalkan sendiri oleh Fidah? Memang tak hanya Sutan yang menundukkan mereka. Sang pengarang turut pula memegang tangan erat-erat, agar Sutan bisa leluasa melakukan penundukan itu. Sang pengarang membuat logika-logika, rasionalisasi, yang melumrahkan penundukan. Bahkan, kitapun larut dalam alam pikiran bawah sadar: menyalahkan perempuan-perempuan tidak berdaya itu, yang terlalu mudah terbawa permainan kuasa lelaki. Semestinya kita harus sadar, betapa sulit jadi yang diobyekkan, dibentuk menjadi obyek, dikonstruksi menjadi obyek, padahal seratus persen dia adalah subyek (sejati): itulah perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan yang tak hanya Uji, Dahlia dan Fidah. Perempuan-perempuan adalah kita juga….

Beralih ke Ibu Tien. Siapa Ibu Tien? Tidak asing buat telinga keluarga besar bangsa Indonesia ini. Dia adalah ibu bangsa ini. Dia adalah the first mother. Dia pernah lebih tenar dari Ibu Kartini, apalagi Ibu Fat. Dia adalah senandung atau kidung kecintaan seorang ibu bagi bangsa yang tinggal di gua-gua patronisme. You’re the queen of my heart, kata Boyz II Men. Kaukah itu? Tapi mengapa? Itulah kuasanya….

Ibu Tien belum sempat menjadi Evita Peron memang. Dia meninggal lebih dulu sebelum suami dan juga anak-anaknya. Dia juga tidak pernah berucap lantang, menggelora, menggugah tidur lelap bangsa ini. Dia justru nina bobo yang melenakan, mengasyikkan, membuat tenang dan nyaman. Bahkan dia tidak pernah berbicara, khawatir membangunkan tidur lelap anak-anak bangsa ini, anak-anaknya sendiri. Bahkan, ketika yang lain punya gairah untuk membangkitkan tidur pulas bangsa ini, perempuan-perempuan negeri ini, sang Ibu justru akan melabrak, tidak dengan tangannya sendiri memang. Kau memang the queen of our herat. The queen of heart hanya semakin mematirasakan hati kami saja. The queen of heart hanyalah kekuatan kuasa ibuisme negara yang telah mengubur dalam semangat juang perempuan bangsa ini. Yang telah menghadirkan garis batas dikriminatif sangat tegas antara dunia lelaki dan perempuan (Kami tidak menyegregasi domestik dan publik lalu menjadikannya oposisi biner: memberikannya nilai berbeda). Yang telah menghinakan apresiasi warga lelaki bangsa ini terhadap revolusi-revolusi atas nama perempuan (Kami hanya berjuang untuk hak-hak kami).

Pasti bukan itu yang kami butuhkan untuk menjadi lebih baik. Biarkan kesadaran kami yang memutuskan dunia kami yang terpilih. Kami butuh brave heart yang berani mengoyak hati beku kami. Tapi sampai kapanpun tak mungkin kami dapatkan itu dari Ibu Tien. Bahkan dulupun kami tak berharap. Ibu Tien punya kesempatan saat itu, pasti. Tapi dia lahir dari generasi gelap rasa yang lebih suka selamat diri meski kuasanya meminta tumbal. Kuasanya harus dijaga terus untuk diri dan klannya. Ibu Tien juga terlalu menuruti gaya kuasa lingkungan dekatnya, yang terlalu memusat pada diri dan klannya. Sampai akhir hayatnya, Ibu Tien belum bersedia melakukan bunuh diri kelas, berempati diri pada masalah-masalah sekaumnya, agar manfaat kuasanya bisa merembes, dirasakan, kaum sejenisnya yang pasti sedang merana. Ibu Tien memang terlalu mengikuti aturan main kuasa lingkungan dekatnya saja, belum sudi membebaskan diri dan memanfaatkan kuasa di genggaman untuk kaumnya.

Aku suka Mbok Minah. Aku berempati kepadanya. Dia adalah khayalanku. Khayalan tentang perempuan-perempuan sekuat karang. Yang tidak pernah tidur karena harus menemani Raqib dan Atid mengawasi manusia-manusia. Yang selalu bangun untuk menegaskan perjalanan kehidupan. Kehidupan perempuan, kehidupan manusia, kehidupan anak-anak Hawa, tentu. Yang rela kotor badan kena percikan lumpur sawah. Rela berpeluh dekil karena berpanas ria di terik kaki lima. Tapi karena itu pula, karena Mbok Min juga, perempuan-perempuan menjadi kehilangan setengah kemanusiaannya. Kehilangan yang disengaja, yang dikonstruksi, yang bukan takdir pasti. Seharusnyakah?

Seharusnya tidak. Orang-orang mengira harga ditentukan oleh status, bukan kesadaran. Orang-orang menyangka, nilai hadir bersama baju zirah, bersama gelang, anting dan kalung emas-berlian, bersama kulkas dan televisi, bersama telpon seluler, bersama jenis kelamin. Lalu, jika mereka tak memiliki itu semua, bergabunglah dengan mereka yang punya itu semua, sehingga bisa menebeng harga. Tidak, harga tidak ditentukan semua itu. Itu semu. Itu bisa direnggut sekejap. Digadaikan. Harga ditentukan oleh kesadaran yang melahirkan inisiatif-inisiatif perjuangan, inisiatif-inisiatif untuk survive, untuk ada, untuk sebuah eksistensi. Maka, apakah mbok Min di kotor sawah, di lusuh pasar tradisional, di terik kaki lima, pantas dihilangkan setengah kemanusiaannya? Itu perbuatan dosa! Tak seharusnya kita melakukan itu. Mbok Min punya kesadaran eksistensial, mbak Min hanya tak punya cara memanfaatkan kesadarannya itu. Ayo kita bangkitkan, kasih tahu dia bahwa kerja kerasnya begitu berharga. Kerja kerasanya bisa melindungi dia dari cakar suami yang tak tahu diri, yang membebaninya dengan beban berganda. Jangan pernah masak lagi, mencuci baju-baju, mengurus rumah, buat suami seperti itu, pergi saja! Kerja kerasnya bisa melawan pandangan stereotip orang-orang yang hanya tahu harga dan nilai dari baju-baju saja. Kasih tahu mbak Min, kerja kerasnya adalah kekuasaannya! Manfaatkan saja kekuasaannya itu. Mari kita kumpulkan mbok Min-mbok Min itu.

Soal Siska, yang juga perempuan khayalanku. Dia adalah wakil dari perempuan-perempuan yang sering berada dalam lorong-lorong metropolitan. Juga berada di sudut-sudut kota. Mereka hilang, di keremangan malam. Kukunya mencakar, mengorek sisa-sisa pada onggokan sampah. Tapi karena itu pula, justru dirinya sendiri yang diberi label sampah. Sungguh sayang Siska.

Siska bukan seperti Sukreni si gadis Bali, yang mendapat lara lalu memutuskan bersembunyi. Siska hampir mirip Tinung, mpok Betawi khayalan Remy Silado dalam “Ca Bau Kan”. Hanya saja, Siska lebih nasional dan Tinung Betawi asli. Siska bahkan lebih tragis karena dia hidup nyata di sekiling kita, saat ini. Dia tidak punya harapan selamat. Siska-siska rela berminim ria, meski tersiksa. Siska-siska tak acuh dikejar aparat demi menyabung nyawa. “Sucikah mereka yang datang…..”. Tidak, tentu saja. Mereka yang datang sangatlah kotor, maka hidung-hidung mereka perlu tanda khusus: belang. Penciptanya, sutradaranya, lebih senang alang kepalang, jika cerita tentang Siska melulu derita. Pencipta dan sutradara cerita kehidupan Siska bukan hanya mereka, tapi juga diri kita!

Siska-siska lebih mirip lagi atau seharusnya mirip dengan Firdaus. Firdaus adalah pikiran-pikiran Nawal el Sadawi. Dia yang bercita-cita tinggi mendalami ilmu agama di Al-Azhar justru terdampar dalam pertarungan kuasa tubuh paling ril. “Al-Azhar hanya milik laki-laki”, hardik pamannya menendang cita-cita Firdaus hingga terjengkang. Bercita-cita saja bagi perempuan sudah tidak boleh. Cita-cita sebagai tanda dia berkuasa atas diri, atas pikiran, atas keinginannya sendiri. Itu sudah terlarang bagi perempuan. Dunia apakah ini? Duniakah ini? Ah ini perang!

Bukan saatnya mengeluh bagi Firdaus, juga Siska, juga Tinung, yang kandas meretas cita. Saatnya mengubah hardik menjadi inspirasi. Ya karena ini perang. Ini kompetisi. Saatnya melakukan perlawanan. Saatnya mencari sumber kekuatan, sumber kuasa. Orang-orang  menghardik tubuh-tubuh mereka. Mengira tubuh-tubuh hanya segumpal daging bervibrasi yang mengalunkan kenikmatan seksual belaka. Orang-orang memang terlalu stereotip. Melulu dan sempit. Mereka lupa tubuh itu hidup, tubuh itu dipenuhi rasa, dibubuhi harapan-harapan. Orang-orang itu salah dan pantas ditandai dengan belang di hidungnya.

Hardikan adalah momen transformasi. Dunia seperti perang adalah inspirasi. Tubuh-tubuhpun berubah menjadi senjata. Tubuh-tubuhpun berubah menjadi kuasa. Mereka berkuasa atas tubuhnya, sebagai senjata eksistensi hidupnya. Apakah itu salah. Orang-oranglah yang bersalah, yang bersikap dan berpandangan stereotip, yang tak banyak memberi kesempatan pada mereka untuk memilih. Siska (Firdaus) hanya sedang mempraktekkan kuasa atas tubuh mereka sendiri: simbol sekaligus substansi hidupnya. Salahkah itu? Orang-orang yang salah, negara yang salah, yang memaknai kemiskinan secara kultural, kodrat, bukan struktural. Siska hanya sedang meladeni keinginan tubuhnya. Tinung hanya sedang meraih cita-citanya. Firdaus hanya sedang mencari pemerdekaan. Maka mereka rela apapun, termasuk mati seperti Firdaus. Itulah hakekat. Kesejatian.

Pada De Beauvoir mungkin perempuan-perempuan bisa menggantungkan harap. De Beauvoir, nama lengkapnya Simone de Beauvoir! Dalam jagat diskursus feminisme, nama ini termasuk garda depan. Dia punya cara keluar dari tekanan, dari penundukan. Nama Prancis yang masyhur ini pernah terdampar dalam balutan gundah yang mendalam, lalu berjuang untuk merdeka. Prosesi ini dia kisahkan dalam imajinasi “perempuan-perempuan yang dihancurkan.” De Beauvoir mencipta, mengkreasi, meski itu gundah gulana dirinya. Dia menyubyekkan diri, memberanikan diri keluar, bahkan melawan, melawan banyak hal baik yang personal maupun impersonal.

Betapa rumit menjadi hidup sebagai perempuan yang sejak lahir dianaktiri. Bahkan situasi-situasi kodratipun masih juga digugat sebagai kelemahan. Klaim-klaim kelemahan yang lalu menimbulkan resah pada korbannya. Resah yang terus semakin membuat lemah korbannya. Tidak! Perempuan tak boleh resah oleh apapun. Oleh yang kodrat atau yang konstruksi. Resah dan gelisah pada perempuan saat tersudut oleh klaim ketidakberdayaan justru akan semakin menghilangkan sisi komprehensif kemanusiaan. Itulah proses penundukan perempuan, proses penghancuran, yang terus berlangsung dalam sejarah umat manusia. De Beauvoir menemukan kesadaran pemberontakan atas situasi itu pada dirinya sendiri, saat dia tersadar jika resah dibiarkan dia akan semakin terpuruk. De Beauvoir bangkit dengan kembali pada fitrah manusiawi, tak sudi disia-siakan, tak terima diabaikan, yang selalu kreatif menemukan jalan-jalan, kreativitas yang (seharusnya) melahirkan rasa berdaya (powerful). Itulah proses penemuan kekuasaan. Itu semua ada pada dirimu, kaum perempuan. Sederhana saja, harusnya.

Itulah cerita tentang kuasa dan perempuan. Perempuan sejak lahir sejatinya menggenggam kuasa itu. Pada tubuhnya. Pada pikirannya. Pada perasaannya. Pada rasionalitasnya. Pada emosionalitasnya. Pada fisiknya. Pada psikologisnya. Tapi tidak pada konstruksi sosialnya. Di genggamanpun, kuasa itu belum tentu melindungi mereka dari diskriminasi, subordinasi, dan kekerasan. Orang-orang, kita, masih saja berpikir stereotip, masih saja bertindak envy, dan lalu tak segan merebut, menundukkan kuasa-kuasa mereka. Sampai kapan? Semoga tak sampai menunggu kita menjadi korban penundukan, korban pengobyekan, korban subordinasi, korban alienasi, lalu baru merasakan sulitnya situasi itu. Saat ini saja kita sudahi semua itu.

An Initial Observation of Homosexual and Transgender Experiences in the Islamic Province of Aceh, Indonesia: Political Dynamics and Daily Lives (Between Discrimination and Empowerment)

Farid Muttaqin 

 

Introduction

This paper examines the different responses toward homosexuality and transgender(ism)[1] in the Islamic province of Aceh, Indonesia. First, I will elaborate on the attitudes of groups ‘external’ to homosexual and transgender communities, which include both political and social entities. Here, I will describe several governmental policies addressing issues of sexuality and gender or displaying a specific focus on homosexuality. Furthermore, I will explore how these polices awaken negative responses of both governmental officials and residents toward homosexual and transgender communities.

Secondly, I will examine the responses ‘internal’ to homosexual and transgender communities to the political and social reality of Islamized Aceh. Here, to some extent, I will also document parts of Acehnese homosexual and transgender lives. While within this situation it is found that public discrimination and violence against homosexual and transgender (as) individuals and (as) groups is more apparent, I contend that such negative political and social attitudes did not really ‘destroy’ the unique spaces for expressing their homosexual and transgender identity and orientation. I will also explore how living under the (difficult) situation of the implementation of Islamic sharia law becomes a ‘blessing in disguise’ for the community to both empower themselves and strengthen public awareness.

In writing this paper, I use data mainly gathered over a 3-year assignment from November 2008 to January 2012. During that period employed with the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), I was actively engaged with civil society groups working on women’s rights and gender equality. This provided me a wide opportunity for deeper engagement in programs empowering homosexual and transgender rights. I had many opportunities for both formal and informal conversations and interviews. This experience not only provided me access to the activism and social activities of several homosexual and transgender communities, but also became an important medium to closely witness various forms of discrimination and violence under the context of applying Islamic sharia. Therefore, this paper is meant as a reflection upon my engagement in activism and advocacy in gender and sexual rights in the region.

Before my arrival to the United States to begin my doctoral study at SUNY-Binghamton this Spring 2012, I was specifically involved in research under a collaborative of local institutions – the Center of Women’s Studies at the State Islamic University of Aceh, UN Women, and Partners for Prevention – on masculinity and its impact on violence within the context of conflict; among the findings were that the conflict was reinforcing hegemonic patriarchal masculinity and the attitudes contributing to gender-based violence. Even when the conflict ends, gender-based abuse and discriminatory views and behaviors still exist. Women and those communities viewed as ‘the second social groups’ under patriarchal gender beliefs –including homosexuals and transgender – have been among the targets for public and political violence. It can be said, the end of the 30-year does not necessarily stop violence.[2]

Aceh: From Special Autonomy to Islamic Law (on Traditional Morality)

The policy of otonomi khusus (special autonomy) given by the national government of Indonesia has been the opening for local authorities in Aceh to use Islam – as a religion and as a ‘legal and political system’ – for both political and social purposes. Therefore, it is very important to describe this as a point of departure in elaborating political and social attitudes toward homosexuality and transgender. In fact, as commonly understood, in various contexts of political Islam, gender, sexuality and women’s rights are seen to be three integrated aspects that always exist in the application of Islamic law. They are also one of the first tools used to gain political attention in an election year, or in any other political campaign.

Looking back over the past 30 years, the province – located in the western most tip of Indonesia – endured a violent conflict involving Gerakan Aceh Merdeka (GAM, or the Free Aceh Movement) and Tentara Nasional Indonesia (TNI, or the Indonesian National Armed Forces). Following the 2004 devastating tsunami that claimed around 225,000 lives and seriously destroyed the area, the military conflict formally ended in 2006 when GAM and the Government of Indonesia signed a peace agreement in Helsinki facilitated by Mahtii Ahtisari the former President of Finland.

The Finish-brokered peace treaty was not the first attempt to bring an end to the war. Among the crucial efforts was the formulation of national policies to give the province special autonomy. In 1999, the National Law No. 44 on Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (The Governance of The Specialty of Aceh) was signed and followed by the National Law No. 18/ 2011 on Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Special Autonomy for Special Province of Aceh as the Province of Nanggroe Aceh Darussalam) to give a more extensive opportunity to the province in administering its domestic affairs, including empowering economic, natural, and human resources, enhancing local initiatives toward democracy, enforcing local governance mechanisms, strengthening the function of local parliament, and implementing Islamic sharia. Finally, in 2006, National Law No. 11 on the Government of Aceh (LoGA) strengthened the legal foundation to allow the implementation of Islamic sharia and customary law.[3]

More recently, the majority in Aceh, especially among the educated groups, believe that the policy of special autonomy to implement Islamic law was a political maneuver by the central government to address the emerging desire for separatism. Looking at the social, political, and cultural history of the region and the strong association with Islam, giving political and legal autonomy to apply Islamic law appeared to be a strategic choice to cool down the situation and the fight the fire of separatism. Local leaders argue the desire for sharia is not a recent initiative, as mentioned in the Naskah Akademik (academic document) of the Qanun Aceh on Islamic Crime (Jinayat). Alyasa Abubakar, a former head of the Sharia Body of Aceh, writes, “In its long history, Aceh was famous as a society that was very close and fanatic to Islam and adopted Islam as a cultural and personal identity” (page 7). Furthermore, “In the era of the United Republic of Indonesia (NKRI) and since the country’s independence day, Aceh has requested and even insisted to the central government that [Aceh] gain an authority to implement Islamic sharia in various aspects of life, including law, social and village governance.”

Given these strong local voices for the implementation of Islamic sharia law based on historical tradition, it is important to also highlight that certain local groups gain greater political benefits in Islamic law and are interested in maintaining the situation. While the policy allowing the implementation of Islamic law was initially a political strategy of the central government, it has become a tool for preserving, if not increasing, political power and position within the society for certain actors and social groups.

Although the legal and political authority and freedom to implement Islamic sharia is only one aspect of the special autonomy given by the central government, it seems that this is among the most influential factors driving both social and political lives. Since the issuance of local autonomy, Islamic law has been gaining the most serious attention from both the government and general public. It is very easy in such situations to find examples of how people simply connect various aspects of life to Islam, in order to garner public support. In fact, the exploitation of “Islam” has become synonymous with an expression of “local nationalism” (i.e. in contrast to “central nationalism” as part of Indonesia).

That is not to say there haven’t been inconsistencies in the implementation of sharia. One important example is that post-tsunami rehabilitation projects, which have involved international communities, has broken the ‘closed gate’ of Aceh and brought the society into more open space of interaction with not only global communities, but also global ideas. As a result, human rights, gender equality, democracy, and civil society have become more popular concepts within certain groups. Grassroots civil society organizations focusing on various social and humanitarian issues appeared to be growing fast–like mushrooms in a rain session. The international agencies play a significant role not only in the process of post-tsunami rehabilitation, but also in the democratization of Aceh. Their active and significant involvement in rehabilitation projects with people from various social and community levels, and grassroots organizations, has given them influence within society. One could suggest that it was the influence of the international community which led the often hardliner Governor Irwandi Yusuf to reject the compilation of Islamic crime bylaw issued by the provincial parliament in 2009.

Now, why are gender, sexuality, and women’s rights important issues in the awakening of ‘local nationalism’ under the implementation of Islamic law?

To some extent, it can be said that the history of Aceh must be studied as the history of Islam in Aceh, as it was an Islamic kingdom (sultanate) with a powerful king and queen, and within the framework of Islam as religion and as a political and legal system. In this story of history, women’s rights –and therefore gender and sexuality—appeared to be an issue that gained a serious attention: women’s rights in marital relationships extended the right of family property in the case of divorce, women appearance in political arenas as queen and military commander, and women as example of good behavior such that ‘women are the pillar of the nation/state; if women have good morality, so has the state;’. That period in Aceh is remembered as being politically, socially, and religiously stable, and women enjoyed greater rights, while respecting men, especially their husbands. In the recent era, some members and authorities of Aceh promote adopting these historical models. It is interesting to note that these aspects of traditional gender roles and morality are in stark contrast to many other areas in Indonesia. The implementation of sharia as envisioned is not a return to this version of historical Aceh; the re-construction of traditional gender roles and morality under the guise of Islamic law is a political and legal way to control women’s bodies and sexuality.

Homosexuality and (Trans)gender(ism): “External” Social-Political Dynamics

In understanding external social political dynamics toward homosexual and transgender in Aceh, I will first describe local regulations on sexuality and sexual activities. In Aceh, these are bylaws published as qanun (or Provincial Islamic bylaws), qanun syariat Islam, or qanun Aceh. I will follow this with a description of how these qanun lead to increasingly negative political and social attitudes toward homosexual and transgender groups as shown by governmental officers and community members.

In the year 2003, the provincial government of Aceh made three separate qanuns that directly refer to Islamic traditional ethics and morality: on Khamr or drinking alcohol (Qanun Aceh No. 12), on Maisir or gambling (Qanun Aceh No. 13), and on Khalwat or non marital intimacies between man and woman (Qanun Aceh No. 14). In the traditional Islamic legal system, these three aspects have been seen as the foundation of Islamic ethics. When implemented in Aceh, they become the cornerstone of the local nationalism movement, and clearly distinct from non-Islamic ethics and morality of other Indonesian societies. In the supplemental document to the Qanun Aceh on Hukum Jinayat, called Naskah Akademik (academic document), and authored by Professor Alyasa Abubakar, from the Aceh Islamic State University and former head of the Sharia Body of Aceh, it mentions that among the objectives of this sharia-based regulation was to control the emerging public and popular punishments and sanctions against those accused of committing the activities ruled in the qanun. However, social punishments didn’t end with the establishment of these regulations.

Legislation to compile the various laws of Qanun Aceh and the three separate qanuns on khamr, maisir and khalwat under a single law called Hukum Jinayat (Islamic Criminal Law) was approved by the provincial parliament in 2009. As stated in Abubakar’s Naskah Akademik, this compilation was meant to make the regulation of these three aspects “solid, sharper, simpler, and nonrepetitive.” But the law was not signed by the governor. This showdown between the Governor and the members of parliament had the effect of an ‘awakening’ political and public phobia against homosexual and transgender communities. In my opinion, the fact that the Qanun was passed by parliament and not signed by the governor has created a legal certainty for social or popular violence.

As with other qanun Aceh, the Qur’an and hadith (the Prophet Muhammad’s examples) are the primary legal references for Hukum Jinayat. Although acceptable in the Islamic legal system, I view that the use of the Qur’an and hadith as a legal reference is problematic as they both invite different approaches and different interpretations. How could we base two sources with such differences into a single formal legal system? It is impossible without claiming absolute truth and by oppressing other interpretations. Its construction is therefore a simplification and singularization of the existing religious opinions only possibly through political action over the minority opinion. While the policy of special autonomy really gives legal and political legitimacy for employing Islamic resources like the Qur’an and hadith, it is only successful because the provincial parliament is dominated by Islamist political parties like Justice and Prosperity Party (Partai Keadilan Sejahtera) and the Aceh Party (Partai Aceh). Within this political and religious situation, provisions on sexuality that are not based on the Quran and hadith appear to be marginal or even absent in the Qanun.

However, it is interesting that in its legal reference the Qanun also uses the National Law No. 7/1984 that ratified the 1979 UN General Assembly’s Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW). Even though CEDAW is not an international legal instrument on homosexual and transgender rights, it has been referred globally as a legal reference in ending gender- and sexuality-based discrimination and violence. At best, using CEDAW in the Qanun exhibits a lack of awareness of CEDAW as human rights instrument, at worst it suggests political pandering to civil society and human rights advocates. To whatever extent, it proves that gender, sexuality and women’s rights are considered big political and religious issues in the context of contemporary “Islamization” of Aceh.

In Hukum Jinayat, issues of sexuality are presented and ruled in several sections. In Chapter I Article 1, several definitions are provided related to sexuality, including Khalwat (No. 16), Ikhtilath (No. 17), Bermesraan (No. 18), Mahram (No. 19), Zina (No. 20), Pelecehan Seksual (No. 21), Liwath (No. 22), Musahaqah (No. 23), Pemerkosaan (No. 24), and Qadzaf (No. 25).

Within the list of definitions, Liwath and Musahaqah are two terms that refer to same sex sexual relationships. Liwath is defined as hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki yang dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak” (a sexual relationship between a man and another man based on voluntary consent of the two) and Musahaqah is hubungan seksual antara perempuan dengan perempuan yang dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak” (a sexual relationship between a woman and another woman based on voluntary consent of the two). The emphasis in the text is mine, as hubungan (relationship) displays an ambiguous meaning. Does relationship mean sexual desires, sexual identity, sexual ideology, or sexual activities, or none of the above? What actions define it a sexual relationship?  In bahasa Indonesia, even though it can be understood that hubungan seksual refers to sexual intercourse, it can also be understood as other sexual actions.

The Qanun in fact does not specifically define hubungan seksual. To refer to sexual intercourse, the Qanun uses the term persetubuhan (from tubuh, or body), which is more commonly and undeniably understood as sexual intercourse. Persetubuhan is used in the definition of Zina: “persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak” (sexual intercourse between a man and a woman without a marital tie based on voluntary consent of the two). If we look at Kamus Besar Bahasa Indonesia (the Grand Dictionary of Bahasa Indonesia), seksual (sexual) as an adjective has two meanings: (1) related to sex/gender (jenis kelamin); (2) related to sexual intercourse between men and woman. While hubungan seks is “physical contact among human beings for the sake of joy (kenikmatan)”. From the dictionary, hubungan seks or hubungan seksual can even include all physical actions and activities that are meant for eliciting joy and satisfaction. Likewise the naskah akademik does not exhibit particular information about liwath and musahaqah. In fact, the academic document described only seven actions considered Islamic crimes including (1) consuming alcohol,  (2) gambling, (3) khalwat (4) ikhtilath (5) adultary (zina) (6) rape, and (7) accusing khalwat, ikhtilath, zina and rape without evidence (”Naskah Akademik,” page 17).

The use of such ambiguous definitions suggests that the qanun was written without sufficient research and understanding of the issues of sexuality in general, and same-sex sexuality, in particular. As a consequence, there is no legal clarity (and therefore no legal certainty) in dealing with this issue of liwath and musahaqah. Furthermore, the qanun can be interpreted to allow ‘legitimate’ and legal discrimination and violence against homosexual men, women and transgender accused of having hubungan seksual regardless the form of the relationship. In Aceh, and in any society, sexuality itself is a social construction and requires a multi-interpretative approach. What would happen if these are applied in a legal system that really needs a single meaning to avoid multiple interpretations?

Liwath and Musahaqah in Hukum Jinayat are described and ruled more specifically in Section 9 Chapter 33:

Article (1) Every individual intentionally involved in liwath and musahaqah will be punished with 100 lashes at the most and fine of 1000 gr of pure gold at the most or 100 months in jail at the most.

Article (2) Every individual who intentionally ‘promotes’ liwath and musahaqah will be punished with 80 lashes at the most and fine of 800 gr of pure gold at the most or 80 months in jail at the most.

In Chapter 34, it is mentioned:

Every individual who intentionally does ‘activities’ mentioned in Chapter 33 against children will be punished with 200 lashes at the most and fine of 2000 gr of pure gold at the most or 200 months in jail at the most.

As mentioned above, even though the authors of the Qanun employed CEDAW as a legal reference, the essence of CEDAW as an international human rights instrument were not applied in the provisions concerning homosexual activities. As a result, the Qanun applies punishment which the CEDAW characterizes as cruel. The cruelty of these punishments can be magnified by the ineffectual definition of hubungan seksual, Furthermore, what action or activity can be defined as mempromosikan or promote, as referenced in Article 2. Could an individual be given 80 lashes for posting an updated status in Facebook?

It is not surprising then that we find emerging political and social prejudice and phobia toward homosexuality and transgender communities. It can be said that such a phobia is legitimized under the framework of of the Qanun.

It comes as a surprise, then that transgender is not specifically included or targeted in the Qanun provisions. While transgender or waria are ‘acceptable’ and move easily within most Indonesian communities, the latent social, cultural and religious perspectives on waria in Aceh suggests potential for significant public discrimination and support of legal morality enforcement.

Within Aceh, transgender individuals are labeled abnormal and believed to oppose and challenge Divine rules and public morality. Therefore, it goes, they are not good Muslims and do not abide by sharia. There have been cases of public and political violence against transgender communities: in March 2011, a transgender working as a street hair stylist was tragically murdered in an altercation with a man who taunted and verbally abused her. In that same year, political candidates and their supporters took to attacking transgender residents and their ‘free spaces’ like beauty salons, as an act to gain public support and enhance their reputation.

It is important to mention, that while some studies (for instance Oetomo, 2001; Boellstorff, 2005) may conclude that transgenders even homosexual transgenders are ‘acceptable’ within both Indonesia and Aceh, and they are free to live and mingle with other community members, patriarchal and homophobic perspectives strongly influence and contribute to a political awakening leading to actual and structural violence. In my conversations with women’s rights advocates, I found that some male activists had been labeled homosexual to create and strengthen public stigma against these women’s rights campaigns, against the reputations of individual male activists, and against certain homosexual communities. They all are oftentimes categorized in one box as anti-Islamic and anti-sharia.

Finally, the criminalization of homosexuality has weakened the infrastructure to care for homosexual or transgender victims of violence. It is very hard or even impossible to find a crisis center that provides non-judgmental treatment and care. Some cases of violence remain unreported because it would require individuals to disclose their sexual identity, thereby inviting secondary victimization. If the violence were covered in the media or by local rumor, the public would say the attack was the consequence of their own actions.

Homosexuality and Transgender: “Internal” Daily Lives

In this section, I will describe two different “layers” of daily life homosexual and transgender communities of Aceh encounter in dealing with Islam and Islamized Aceh: first as individual and personal experiences, and the other more organizational and institutional. This delineation is important to understand the spaces in which homosexual and transgender individuals have for expressing his/her own identity and orientation, including in the context of applied Islamic sharia. These stories illustrate an important fact that homosexual and transgender lived and “came out” in Aceh long before the recent policy of Islamic law.

To better elaborate the experience of an individual in Aceh, I would like to share a life story. Over the course of my fieldwork, I interviewed a number of friends who had already declared their homosexual orientation with a small group of women’s rights advocates. The decision to come out of the closet appears to be an interesting issue of study. While it is commonly believed that in an area with a dominant Islamic law like Aceh, it would not be a safe area for revealing one’s homosexuality, but it still happens here. With the loudest voices labeling homosexuality a sin and homosexuals the enemy of Islam, the same lessons taught to children remain unchallenged even as some children aged and faced their own homosexual urges. We can also see in these life stories that the ‘natural’ process of being gay and self-identifying as gay, is also a transformation in a more political level. The controversy of homosexuality in the context of religion rests in the erroneous notion that homosexuality is a natural choice and is a social and political statement made by an individual contrary to the pillars of religion.

What is the story of being gay in Aceh? When do individuals first discover his/her homosexuality? What were their feelings at that time? When and how did they accept their gay identity? What is the impact of the Islamization of Aceh to the individual’s coming out?

Even though he did not mind his name and identity disclosed in this paper, I’ve chosen to call him Kaka, not his real name. Here is his story, in his words, of being a homosexual and of experiencing homosexuality in the Islamic context of Aceh.

“I felt that I was a homosexual when I was about 5 years old; I began to enjoy observing men, some men who were older than me. I really liked taking showers in a river just to see some undressed men taking showers there too. At that time, I didn’t feel strange with this feeling though I tried to hide it. When I was in grade 7, when I was 12 or 13 years old, led by my curiosity as a teenager, I began to know more about sexuality. I secretly read my aunt’s (‘semi-adult’) novels and books.

One day, I found a book Pedoman Kehidupan Seks dalam Islam (A Handbook of Sexual Life in Islam) describing sex education in Islam, including the ethics of purity after sexual intercourse, etc. The book also explained sexual orientation and activity categorized as sexual deviation including same-sex intercourse. So, that was the first time I heard the term homosexual, and after reading the book I even categorized myself as homosexual. I was really sad as I knew from the book that I was part of those sexual deviants. I was really afraid after reading the book quoting a hadith, “A man having sexual intercourse with another man would never be pure from the ‘dirt’ even though he takes a shower with the whole sea.” I was really afraid and felt that I was a sinner since at that time I was already involved in same-sex intercourse with my friend. The feeling of being ‘abnormal’ and ‘sinful’ continued haunting me. Yet, as an adolescent, I felt that my homosexual interest was also emerging. I liked taking a shower in the river more than ever before, though I had a bathroom in my house. I had a fantasy that someday I would have a boyfriend who would live with and love me.

The feeling of being ‘abnormal’ and ‘sinful’ kept haunting me at that time. So, I decided to go to a pesantren (Islamic boarding school) as I saw in my young mind this was the best way of atonement and self-purification. I thought in the pesantren, I could deepen my Islamic knowledge and I would become a more pious Muslim so I could erase my homosexual feelings and desire. Nevertheless, that was of course not valid as pesantren indeed displayed a lot of opportunity for me to indulge my sexual interest in men.

I always believed this was a sin and abnormal, so I had to stop it. I was afraid of being punished by God in hell. That was my biggest fear regarding my sexual orientation at that time. Yet, it did not mean that I was not afraid of coming out and declaring this orientation in my family. I tried to hide my sexual orientation though I was not always successful since from my childhood I used to be expressive in articulating my sexual orientation especially through the way I spoke, dressed, and played. As a result, people around me oftentimes made me a joke. This experience really was psychologically traumatic; I was depressed and lost my self-confidence. Even until now I still have this problem.

Knowing this was such a common situation in Aceh, I continued to hide my sexual orientation until I encountered women’s rights advocacy and interacted with women’s rights activists in the city of Banda Aceh (the capital of the province) during the post-tsunami rehabilitation. Nevertheless, at that moment, the feeling of being abnormal still existed; I even planned to get married (I was 22 years old at that time). The discussions with colleagues and friends have allowed me to learn and better understand gender and sexuality. As a result, now I accept myself and my sexual orientation.”

The story of Kaka when he finally experienced an important transformation from a personal and painful life story to a more powerful, political action displays a very important example of an ‘internal’ response to homosexuality. While the interaction with women’s rights advocates in the area played a crucial role in shifting to a more open perspective on homosexuality, it occurred simultaneous to the implementation of Islamic sharia law and membership in a community critical toward the religious, political, cultural, and social institutions that appear to be discriminatory against homosexuals. Kaka is now undertaking Master’s coursework in gender and sexuality in a university in Australia.

A similar story was told by Rere who shared information that he felt that he liked men more than women beginning at about 6 or 8 years old. Like Kaka, Rere also liked to bathe in the river to see other men taking a shower there, too. When he was in senior high school, he admitted to being homosexual. Also, like Kaka, he has been involved in various forums and activisms on sexuality and gender.

From the example of Kaka and Rere, homosexuals in Aceh are engaging in same-sex contact, even beginning in childhood. This ranges from casual dates to intercourse. It includes individuals from all segments of society, including some stories of sex with police officers. In strict legal terms, having same-sex sexual relationships and same-sex sexual encounters are safer for homosexual couples, as compared to pre-marital sex for heterosexual ones. Kaka, Rere and their friends even joked that they really enjoyed being homosexual and having same-sex intimate encounters in Aceh because they could exist in secret and under a non-suspicious public gaze.

This sexual experience is indeed interesting in the context of the sharia law implementation in Aceh. The Hukum Jinayat strictly prohibits sexual intimacies in the forms of khalwat, ikhtilath and bermesraan (Chapter I, Article 1, No. 16, 17, 18). These three terms refer to sexual activities between men and women and do not include same-sex sexual activities. Nevertheless, the definition of these three forms of sexual intimacies –khalwat, ikthilat and bermesraan excluding non-heterosexual relationships– proves that the Qanun was made under a strong heteronormativism that acknowledges only heterosexual sexual relationships and sexual intimacies. Nevertheless, the inclusion of liwath and musahaqah and the presence of individuals and organizations voicing sexual rights, in the ‘implementation’ level have opened public ears and eyes to more intensely monitor and control over suspected ‘homosexual couples.’

A second perspective on the ‘internal’ dynamics among homosexual and transgender communities is through the programs and activities facilitated by Violet Grey. With Kaka and other friends, Rere mobilized and organized homosexual and transgender groups through VG, a local organization they established to advocate gender and sexual rights with a specific emphasis on the rights of LGBT communities in Aceh.  VG is the first LGBT organization in Aceh and is open and includes both individuals from the LGBT community and their allies.

In this example, we can find an important shift from an individual endeavor to a more solid movement of a community. VG was established in 2007 by a mix of veterans and newcomers to public advocacy. Through VG, under the sexual rights movement, homosexual and transgender rights are addressed and voiced without segregation. VG has become a medium for these ‘newcomers’ for deeper engagement in the movement and to empower themselves in the field of sexual and gender rights.

As previously stated, some transgender, homosexual, and homosexual transgender in Aceh often use beauty salons as safe spaces for self-expression and freedom to meet. There is freedom to express their own identity, dress according to their preferences, exchange and share stories and experiences, and have a career. As a result, the beauty salons become an important venue for VG and for building the group’s awareness of freedom and human rights. VG even consolidates and coordinates their programs and movements through salons. While political, social and religious authorities refer to the Qanun to oppress homosexual and transgender communities in the area, the groups use the Qanun to mobilize and consolidate their movement and advocacy in face of the political, social and religious oppression. The strengthening of the LGBT community is the unexpected consequence of the Islamization of Aceh.

The primary objectives of VG are (1) to disseminate information related to sexual and reproductive health issues to LGBT groups, (2) to endorse the fulfillment of human rights for LGBT groups through advocacy and public awareness building, (3) to develop the human resource capacity of its members and all accompanied groups, and (4) to expand the organizational network at the national and international level. In implementing its programs, VG also addresses the needs of building public knowledge, understanding and awareness about homosexual and transgender rights and to expanding homosexual- and transgender-friendly social spaces in the area, especially under the context of Islamization.

At the beginning, as an initial strategy for advocacy, VG actively facilitated programs focusing on HIV-AIDS issues. With this focus, VG could develop a network with governmental or semi-governmental institutions both at the national and local levels, such as the National Commission on HIV-AIDS. Later, in 2009, VG began collaborating with HIVOS, a Dutch-based international NGO, and started strengthening and expanding its focus to human rights, including sexual and reproductive rights. The drafting of Hukum Jinayat and a number of cases of discrimination and violence encouraged VG and HIVOS to move from their work on HIV-AIDS to focus more on human rights. The programs in partnership with HIVOS had three main objectives: (1) strengthening LGBT communities in Aceh through training and other capacity building activities, (2) the dissemination of knowledge and information on sexuality and gender mobilization through research, documentation and publication, and (3) building and enhancing awareness through public campaigns.

VG has also facilitated community forums on Islam and sexuality, and the impact of sharia on their lives. In some forums, it became clear that LGBT individuals were still struggling with being religiously ‘abnormal’ and ‘sinful’. Within the discussion they could share their feelings and try to seek solutions based on religious approaches. The forum allowed them to support each other, strengthen their self-esteem and reaffirm their identity as good Muslims. In addition to these discussion forums, VG also facilitated activities to improve the professional capacities of its members. They hosted trainings on fashion and modeling, presentation skills, management and organizations, dance, etc. These events have also been subversive by some political, social, and religious authorities. Is it appropriate for pious Acehnese to engage in fashion shows, or beauty and dance contests? The criticism is not reserved for the LGBT community, as an Acehnese girl was very publically condemned for participating and winning the Miss Indonesia contest.

VG also invited other advocates, members of local human rights and women’s organizations and progressive Muslim groups to the trainings and forum. VG succeeded in creating a local network and mediated the development of LGBT-friendly communities in Aceh which became important partners in voicing LGBT rights in the context of Islamic sharia law.  In my opinion, the educational, social, and professional development activities have played an important role in challenging the traditional construction of social morality of Aceh.

Within the LGBT community, these activities provided new and larger spaces to freely express their own sexual and gender identities. In ‘underground’ members-only events, VG community members often used these spaces to explore and articulate freely their sexualities, in effect creating place akin to a gay bar, where they could be the dominant community. These underground spaces became especially critical when the former safe spaces like beauty salons were targets of political propaganda and aggressive attacks, especially in the local election season.

Conclusion and Final Notes

It is undeniable that the implementation of Islamic sharia in Aceh has sought to assert a more traditional Islamized society. The politics have significantly influenced the adoption of traditional social views and attitudes towards sexuality. The qanun has become the formal legal foundation for political and social discrimination and violence, and while political and social dynamics under an Islamized Aceh appear to be increasingly unfriendly, LGBT groups have developed their own ‘internal’ tools to foster self-empowerment and challenge the oppression. With this unintended consequence, one could consider the implementation of Islamic law a ‘blessing in disguise’, leading to individual, community and social transformation.

Studying the real experiences of homosexual and transgender individuals, especially by international researchers, would play an important role in providing larger spaces for these groups in achieving their due human rights. International study will invite greater attention that will later be very significant in mobilizing and consolidating gays and transgenders’ rights advocacies and movements, especially in Muslim-dominated countries. Even though the Hukum Jinayat was not formally made into law, the underpinnings exist, and active monitoring is really necessary.

The focus of this paper in describing the dynamics of only a few specific groups has limited itself to a slight segment of a very diverse community. Given the significant variety, thorough study of human rights and women’s rights advocacy groups in the area is warranted. A more comprehensive study would play an important role in presenting the complex situation that exists, as well as promoting the continued transformation of the community and the individual.

*Paper prepared for the 2012 Annual Conference of Association for Asian Studies (AAS) Toronto, Canada, 15-18 March 2012. I wish to thank Karen Kray for generously helping me edit and give valuable comments to this paper. I also would like to dedicate the publication of this paper in www.letss-talk.com to the late Ichal Riza, a dedicated activist who worked tirelessly to empower gender and sexual minority groups in Aceh. I owed him a lot for his tremendous helps to introduce me to the LGBT groups in the area. He passed away in 2018.

[1] I use term transgender(ism) to address its more complex meaning which refers not only transgender experiences and identities, but also ideology and perspective in viewing ‘transgender.’

[2] UNDP and UN Women’s study of gender-based Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) provides some examples of the continuous perpetration of gender and sex based violence and discrimination in some post-conflict countries like Republic of Congo and Sudan in the forms of economic and financial subordination, domestic burdens, HIV-AIDS, and marginalization in political and decision making positions. See, UNDP and UN Women Interagency Working Group on DDR, “Gender Responsive DDR How-To-Guide”, 2011.

[3] Article 6 point (2) of the LOGA describes ‘mandatory affairs included in the province’s authority Article’ which are, among others, to implement Islamic law and customary law, to expand Islamic lessons in its local curriculum, and to give greater authority for Muslim clerics (ulama) in making legal and political decisions. Meanwhile, Article 20 of the LOGA includes “Islam” or keislaman as one of legal bases of governing Aceh province.

letss-talk.com

Diskusi talskhow Seri #10

LETSS Talk (Let’s Talk about Sex n Sexualities) mengundang Anda semua pada Talkshow Seri #10 dengan tema ““Budaya-Politik Anti Pornografi: Seks dan Seksualitas di Antara Privasi, Kebebasan, Moralitas, dan Kriminalitas” yang akan berlangsung pada Minggu, 24 Januari 2020, pukul 19:00-21:00 WIB (Jakarta Time).

Untuk mengikuti talkshow ini silahkan Join Us Via Zoom, clik link ini dan Anda akan langsung Join di Zoom Meeting: http://bit.ly/TalkshowSeri10LETSSTalk

Atau bisa juga gabung di Zoom dengan menggunakan Meeting ID: 992 7989 7916 dan Passcode: 504725

Narasumber/Pemantik Diskusi talskhow Seri #10 kali ini adalah:
1. Siti Musdah Mulia (Ketua dan Pendiri the Indonesian Conference on Religion for Peace/ICRP; Penulis Buku “Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi,” 2020)
2. Rosalia Sciortino Sumaryono (Socio-Cultural Anthropologist; Dosen di Institute for Population and Social Research/IPSR, Mahidol University, Visiting Professor untuk program Master dan PhD International Development Studies di Chulalongkorn University di Thailand dan Senior Social Development and Health Advisor to Empowering Indonesian Women for Poverty Reduction Program (MAMPU), Former Country Representative Ford Foundation Indonesia; Founder SEA Junction)
3. Soe Tjen Marching (Dosen di School of Oriental and African Studies/SOAS, University of London, Inggris; Penulis Buku “Dari Dalam Kubur” (Novel, 2020) dan “Seks, Tuhan, dan Negara,” 2020)
4. Andy Yentriyani (Ketua Komnas Perempuan)
5. Tamu Spesial: Hartoyo (Aktivis Suara Kita/Our Voice)
6. Moderator: Diah Irawaty (Pendiri LETSS Talk)

Seperti biasa, LETSS Talk akan menyediakan Juru Bahasa Isyarat (JBI) yaitu Ramadhani Rahmi dan Andi Rezky Hardiyanti. Host dan contact person: Farid. Untuk pertanyaan dan informasi, silahkan hubungi di nomor WhatsApp (+1 607 727 6170) atau di
E-mail: letsstalksexuality@gmail.com. Acara ini terbuka untuk umum, tidak membutuhkan pendaftaran (registrasi) dan gratis. Kami menyediakan E-Certificate bagi yang memerlukan.
Untuk update kegiatan/program LETSS Talk dan share berbagai isu/tema, silahkan kunjungi, like, dan follow:
FB Page: https://www.facebook.com/LETSSTalk.2020/
Instagram: https://www.instagram.com/letsstalk_sexualities/
Twitter: https://twitter.com/LetsstalkS
Kunjungi dan Kirim Tulisan/Menjadi Kontributor di Website: https://letss-talk.com/
Kunjungi, Like, Comment & Share video-video unggahan LETSS Talk dan Subscribe YouTube Channelnya di: http://bit.ly/YouTubeChannelLETSSTalk
Gabung di WhatsApp Group/WAG Keluarga LETSS Talk: https://bit.ly/KeluargaLETSSTalk
Terimakasih dan semoga kami akan bisa bertemu Anda semua di Zoom Talkshow Seri #10 ini!

Salam sehat dan Salam LETSS Talk!

Penguatan Peran Masyarakat dalam Pemenuhan Hak Anak Difabel (Pentingnya Perspektif Gender)

Apri Iriyani, dok pribadi

Apri Iriyani, dok pribadi.

Oleh Apri Iriyani, S. I. Kom

Staf Pendidikan Inklusif di Yayasan Wahana Inklusif Indonesia

 

 

Komunitas/kelompok difabel merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain. Pada tulisan ini, saya ingin secara khusus mendiskusikan pentingnya peran masyarakat dalam pendampingan anak difabel, sebagai salah satu pintu masuk bagi upaya pemenuhan hak-hak mereka. Dengan fokus ini, saya ingin menekankan bahwa pemenuhan hak difabel sangat membutuhkan upaya-upaya yang dimulai dari unit terkecil dalam masyakarat, yakni keluarga. Contoh paling nyata adalah layanan pola asuh yang memadai sesuai kebutuhan difabel bagi tumbuh kembang anak sejak dini agar anak difabel mampu menuju proses kemandirian di bidang pendidikan maupun secara sosial. Dalam tulisan ini, saya juga memakai kata anak dengan disabilitas untuk merujuk makna yang sama dengan kata anak difabel.

Dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengandang Disabilitas disebutkan bahwa disabilitas merupakan sebuah konsep yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya; suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatannya dengan situasi kehidupan. Jadi,kita perlu memahami disabilitas sebagai sebuah fenomena kompleks yang mencerminkan interaksi antara kondisi dari tubuh seseorang dan kondisi yang ditunjukkan masyarakat di mana para difabel tinggal.

Untuk melihat bagaimana pendampingan menjadi upaya penting bagi pemenuhan hak anak dengan disabilitas, saya akan menyajikan narasi atas pengalaman saya langsung sebagai pendidik anak dengan disabilitas. Ada seorang anak berinisial ANR kelas 1 di SDN Beji, Depok. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, pada saat ANR berusia 7 tahun 6 bulan  tepatnya pada Maret 2019, ANR mengalami disabilitas intelektual berat dan fungsi adaptif. Untuk mengoptimalkan potensi- potensi ANR guna mengurangi perilaku yang menjadi keluhan, maka diberikan saran untuk orang tua, guru, dan pendidik di lembaga pendidikan inklusif tempat ANR belajar selain di sekolah.

Selain itu kegiatan pendampingan juga harus memerhatikan aspek gender. Perspektif gender menjadi hal sangat penting di sini agar kita bisa memahami pembagian kerja dan tugas rumah tangga yang sering tidak seimbang antara suami dan isteri bahkan sebelum adanya kegiatan pendampingan. Misalnya, tugas pengasuhan dan pembelajaran ANR di rumah hanya dibebankan pada pihak ibu. Padahal ibu ANR sendiri selain bekerja sebagai ibu rumah tangga juga bekerja mencari nafkah di keluarganya. Lagi- lagi kondisi ini menjadikan perempuan mengalami peningkatan intensitas pekerjaan rumah tangga tidak berbayar dibandingkan laki- laki. Padahal pembagian kerja secara adil dalam keluarga menjadi penting. Anak-anak mempunyai contoh baik tentang pembagian kerja secara adil ini ketika kedua orang tua, baik ibu atau ayah, sama-sama terlibat dalam pekerjaan baik di dalam rumah maupun di luar rumah termasuk pada kerja pengasuhan dan pendampingan anak difabel ini.

Perspektif gender sangat dibutuhkan untuk memahami pembagian kerja yang tidak setara dan timpang dan berbagai persoalan ketidakadilan gender baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Di samping itu kita juga bisa lebih sensitif dalam melihat dan memahami kebutuhan gender yang kemungkinan berbeda antara gender yang berbeda, termasuk kebutuhan seksualitas mereka. Mengingat ANR sebagai murid laki-laki, maka pendamping ANR di toilet sengaja dipilih laki- laki dewasa. Ketika berada di dalam toilet pun, ANR juga belajar menutup pintu toilet sekaligus membuka celana di dalam, bukan di luar. Supaya ANR memahami bagian tubuh mana yang boleh dan tidak boleh terlihat, boleh disentuh dan tidak boleh disentuh, termasuk pihak siapa saja yang diijinkan untuk melihat dan menyentuh bagian tubuh.

Pendidikan seks dan seksualitas harus diajarkan sejak dini, bukan hanya pengenalan tubuh dan kesehatan seksual, tetapi juga control terhadap tubuh, pengenalan persoalan gender dan seksualitas dan kekerasan seksual dan bagaimana cara mencari pertolongan. Di samping itu, perlu memberikan edukasi tentang menjaga tubuh sendiri, menghormati seksualitas orang lain dan keragaman gender dan seksual dan benar-benar tahu bahwa siapapun tidak boleh melakukan kekerasan seksual karena setiap orang berpotensi tidak hanya menjadi korban tetapi juga pelaku kekerasan seksual. Jika ANR semakin besar, dia juga harus mulai diajak mengenal hal-hal terkait seks, termasuk masa akil baligh, ketertarikan seksual dan hubungan intim, sampai identitas seksual pada diri ANR. Dengan demikian, pendamping ANR termasuk para orang tua perlu belajar tentang isu-isu gender dan seksualitas. Tentu saja ini dimaksudkan agar ANR mendapat akses terhadap layanan pendidikan tentang seks dan seksualitas, yang juga menjadi haknya dan hak setiap orang yang harus dipenuhi.

Kembali pada kegiatan pendampingan ANR, pertama- tama dari peran orang tua dengan membuat jadwal aktivitas ANR, termasuk keterangan waktu di dalamnya untuk masing-masing kegiatan. ANR juga perlu dilatih dalam proses belajar untuk area binadiri seperti melakukan kegiatan buang air besar dan cara membersihkan diri setelahnya (toilet training). Cara yang dapat dilakukan akan dijabarkan dalam PPI (Program Pembelajaran Individual). Peran partisipatif orang tua, guru, dan pendidik di lembaga pendidikan inklusif perlu membantu ANR dengan cara bertanya kepadanya secara berkala, misalnya setiap 30 menit sekali, apakah ANR hendak ke toilet. Apabila ANR ingin buang air kecil, maka di awal pendampingan, ANR perlu diantar ke kamar mandi. Selain itu, para pendamping perlu membantu untuk memeriksa apakah ANR sudah membersihkan diri dengan baik dan benar.

Tentu saja kegiatan area bina diri perlu didukung kondisi lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar yang bisa diakses untuk ANR. Mengingat ANR memiliki hambatan motorik kasar dan halus, maka harus disediakan toilet duduk untuk memudahkan ANR ketika buang air, penggunaan kran flush di toilet duduk agar ANR bisa segera membersihkan diri dan membersihkan toilet setelah dia gunakan, kemudian letak gayung dan keran air yang terjangkau, dan bentuk kran air yang bisa dinaik turunkan, bukan diputar, ketika menyalakan atau mematikan saluran air.

Sebagai tambahan, para pendamping ANR perlu membantu mengembangkan potensi ANR melakukan kegiatan merawat diri, kami mengajarkan cara mengancingkan pakaian dan cara memasang ikat pinggang yang ia kenakan sehari- hari. Hal ini terkait dengan motorik halus. Sebab kemandirian ANR dalam dua hal ini akan membantunya membuang air secara mandiri. Untuk area bekerja, ANR dapat diberi tanggung jawab sederhana di rumah seperti mencuci piringnya setelah makan menggunakan cuci piring plastik agar tidak beresiko jika terjatuh. Program disusun selama dua minggu atau 14 hari dengan lembar monitoring dan evaluasi untuk masing- masing pihak yang terlibat

Dengan melihat dari proses pembelajaran pada studi kasus ANR, kita bisa memahami bagaimana si anak ternyata mengalami perubahan cukup signifikan meski baru beberapa pihak saja yang berpartisipasi dalam program. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika partisipasi ini diperluas hingga ke tingkat masyarakat lebih luas? Sebagaimana kita tahu, hak layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas telah diatur oleh UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengisyaratkan bahwa negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada anak penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan pendidikan bermutu. Begitu juga untuk hak layanan sosial, kita bisa mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 2016 menegaskan bahwa orang dengan disabilitas berhak untuk hidup mandiri.

Hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemenuhan hak para difabel selain peraturan perundangan-undangan yang berlaku adalah komitmen, cara pandang (mindset) dan tentunya perspektif, dan juga partisipasi masyarakat sekitar terhadap mereka juga harus ditingkatkan. Kemungkinan besar kondisi tumbuh kembang ANR dapat diketahui sejak dini dari Kartu Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak oleh kader kesehatan dari Puskesmas. Sebab keterlambatan dalam perkembangan motorik dan bahasa teridentifikasi dalam dua tahun perkembangan kehidupan ANR. Namun, orang tua mengetahuinya ketika ANR duduk di bangku sekolah dasar. Padahal kendala- kendala tersebut dapat distimulasi dan diintervensi pada usia 5 tahun atau 60 bulan oleh kader PKK yang umumnya terlibat dalam kelompok kegiatan PAUD/ PKBM.

Pelibatan peran RT dan RW dapat dilakukan semisal melalui kegiatan lomba perayaan Hari Kemerdekaan untuk anak- anak di lokasi tempat tinggal ANR. Agar ANR sebagai anggota masyarakat bisa turut ambil bagian untuk mengembangkan kemampuan area bekerja serta area komunikasi dan sosial. Selain itu, pelaksanaan kegiatan tematik dapat mempertimbangkan waktu pelaksanaan dan durasi, baik di wilayah sekolah atau wilayah tempat tinggal ANR sebagai proses belajar dalam kurikulum fungsional bagi penyandang disabilitas intelektual. Dengan demikian ANR lebih memerlukan kurikulum yang berhubungan langsung dengan kebutuhan hidup mereka dan berguna secara langsung, baik untuk masa sekarang maupun bagi masa depannya nanti. Menurut saya, kurikulum yang kaya akan pengalaman dan keterampilan hidup bisa disebut sebagai kurikulum fungsional. Kurikulum tersebut bukan kurikulum yang berbasiskan akademis dengan menitikberatkan kemampuan kognitif tetapi merupakan kurikulum fungsional yang merupakan keterampilan sehari- hari yang dibutuhkan untuk hidup, bekerja, dan menjalin hubungan dengan orang lain.

Pendekatan tematik merupakan pembelajaran yang bersifat real life menjadi kebutuhan penyandang disabilitas intelektual. Tema sendiri dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok yang dipilih berdasarkan budaya dan keadaan setempat seperti misalnya tema Hari Raya, tema Perayaan Hari Kemerdekaan, atau tema Bulan Ramadhan, sehingga penetapan dan pelaksanaan kegiatan tematik harus mewarnai setiap proses kegiatan belajar yang terselenggara di masyarakat.

Difabel dan Keadilan Gender: Beberapa Isu Kunci

Info Acara Saturday Nite with LETSS Talk Edisi 5

Info Acara Saturday Nite with LETSS Talk Edisi 5 dengan tema “Difabel dan Keadilan Gender” menghadirkan Ishak Salim dan Diah Irawaty.

Saturday Nite with LETSS Talk Live on Instagram merupakan salah satu acara diskusi rutin yang diadakan LETSS Talk melalui akun Instagram LETSS Talk (https://www.instagram.com/letsstalk_sexualities/), berlangsung selama satu jam. Acara ini merupakan kegiatan “komunitas” dalam arti terbuka bagi komunitas belajar (learning community) yang “dikelola” LETSS Talk melalui forum WhatsApp Group (WAG) (https://bit.ly/KeluargaLETSSTalk); anggota komunitas yang berasal dari latar belakang akademik dan aktivisme sosial yang sangat beragam diberi ruang untuk berbagi informasi dan pengalaman dalam berbagai isu yang menjadi fokus masing-masing.

Menghadirkan Ishak Salim, biasa diapanggil Icak, (Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan atau PerDIK) sebagai narasumber tamu dan Diah Irawaty, akrab disapa Ira, (Pendiri LETSS Talk) sebagai host, edisi kelima yang berlangsung pada 28 November 2020 ini mendiskusikan tema “Difabel dan Keadilan Gender,” tema penting yang, sekali lagi, masih belum banyak disentuh, baik oleh kalangan gerakan keadilan gender maupun para aktivis hak-hak difabel (untuk mengakses IGTV diskusi ini, berikut linknya: https://www.instagram.com/tv/CIIoe1nFXDd/). Nyatanya, seperti berkembang dalam forum-forum sebelumnya, termasuk dalam talkshow seri #3 dengan tema “Diafebel dan Pendidikan Seks dan Seksualitas” yang diselenggarakan LETSS Talk pada 12 September 2020 (https://www.youtube.com/watch?v=HGOQysin07g&t=10s), banyak sekali isu-isu penting terkait difabel dan keadilan gender dan seksualitas. Karenanya, sangat penting untuk terus memediasi upaya produksi dan distribusi pengetahuan dan informasi tentang topik khusus ini. Kami telah mentranskrip perbincangan dalam diskusi ini agar informasi dan pengetahuan dari diskusi ini bisa lebih diakses kalangan difabel, khususnya difabel tuli.

Berikut ini adalah transkrip selengkapnya dari diskusi edisi kelima Saturday Nite with LETSS Talk Live on Instagram. Terima kasih kepada Nabila May Sweetha, salah satu aktivis PerDIK, yang telah mentranskrip diskusi ini secara sukarela. Selamat belajar….

Diah Irawaty (Ira):

Malam ini kita akan berbincang santai, ngobrol dengan Kak Ishak Salim. Masih dalam rangkaian acara 16 hari aktivisme anti kekerasan berbasis gender atau kampanye anti kekerasan berbasis gender. Di sini ada Kak Ishak Salim, nanti saya akan informasikan profil dari Kak Ishak Salim. Karena memang biografi atau CV-nya lumayan panjang, tapi nanti saya akan persingkat.

Baik, Kak Ishak Salim, kita biasa memanggilnya Icak. Icak ini sudah 15 tahun  berpengalaman sebagai koordinator program, konsultan, peneliti untuk pemberdayaan kelompok atau komunitas difabel, juga institusi di Indonesia. Misalnya, institusi dan juga capacity building   untuk  pemerintah, perempuan dan sebagainya. Ini menarik, karena ternyata salah satu isu yang ditekuni Icak adalah isu perempuan. Nanti kita akan cerita dan diskusi banyak seputar itu, ya. Mungkin bukan hanya perempuan, tapi juga isu gender lainnya, misalnya transgender atau waria atau bahkan LGBTIQ. Kalau di Bugis, tentunya Kak Icak tahu ada bissu, calalai atau calabai.

Icak ini juga founder beberapa organisasi. Saat ini, Icak  menjadi Ketua Pergerakan Difabel Indonesia Untuk Kesetaraan (PerDIK) di Sulawesi Selatan. Icak juga merupakan dosen di Departemen Ilmu Politik, di Universitas Teknologi Sulawesi atau UTS Makassar. Kalau kita lihat, S1 Ishak diselesaikan di Universitas Hasanuddin, Makassar. Jadi memang sejak dari awal konsisten, ya, Icak? S1, S2, dan S3 sama-sama politikal sains. S2nya juga di politikal sains, di ISS Belanda. S3nya, diselesaikan di UGM juga di politikal sains. Jadi itu sedikit cerita tentang Ishak Salim.

Baik, untuk acara Live di IG ini kita tidak menyediakan juru bahasa isyarat. Tapi kita menyediakan notulen, ya, nanti ada notulasi dari kami LETSS Talk, sehingga kawan-kawan tuli bisa tahu apa yang kita bicarakan atau diskusikan. Kita masuk langsung saja ke pertanyaan pertama, Mungkin ini pertanyaan mendasar. Icak ini sudah lama aktif, berjuang, dan bekerja di gerakan hak-hak difabel dan mengadvokasi masalah difabel. Tentu tahu masalah, persoalan utama atau isu mendasar yang dialami oleh komunitas difabel yang berhubungan dengan isu gender? Apakah persoalan ketidak adilan gender yang dialami oleh kelompok difabel, khusus dialami oleh mereka saja? Dan dari paparan Icak nanti, mungkin bisa juga menceritakan sebenarnya akar persoalan dari ketidakadilan gender yang dialami difabel itu apa? Nah, bisa langsung direspon, Icak.

Ishak Salim:

Ya, terima kasih sudah diperkenalkan juga tadi. Menurut saya gender dan disabilitas dua-duanya adalah isu yang sangat kompleks. Ketika keduanya itu bertemu, maka kita akan berada di belantara kompleksitas dari keduanya. Dalam konteks seksual, itu juga merupakan hal yang kompleks. Disabilitas juga adalah isu yang sangat kompleks. Bukan hanya soal perbedaan jenis disabilitas dan pengalaman hidup menjadi difabel, juga berdasar jenis kelamin, jika kita hubungkan dengan isu seksualitas. Baik isu gender ataupun isu disabilitas menghadapi persoalan yang sama tentang stigmatisasi. Dan stigmatisasi, saya selalu menggunakan konsep bahwa stigmatisasi adalah proses labeling, sterotype, dan diskriminasi. Nah, empat aspek pertama itulah yang menjadi soal-soal penting yang dihadapi oleh difabel dan berkaitan dengan aspek gender.

Ketika terjadi ketidak adilan gender bagi difabel, maka itu sangat boleh jadi disebabkan oleh faktor seperti perspective dan pengetahuan yang menjadi mainstream , yang membuat aspek gender dan disabilitas itu menjadi hal yang kurang penting. Mungkin itu dulu, jadi dua-duanya ini benar-benar kompleks. Kalau merujuk pada pertanyaan, apa isu utamanya. Begitu kita masuk ke belantara persoalan ini, setiap hal yang ditemui itu adalah masalah utama. Karena ini memang adalah hal-hal baru. Mungkin itu dulu.

Ira:

Terima kasih untuk responnya. Persoalannya ini kompleks sekali, ya, Icak. Dan memang kerentanan yang dialami difabel, apalagi jika mereka adalah perempuan dan transgender, pasti kerentanannya sangat berlapis-lapis. Nah, menurut Icak sendiri apakah perlu gerakan atau upaya khusus untuk terwujudnya keadilan gender di kalangan difabel. Apalagi misalnya untuk perempuan, waria, tansgender dan sebagainya dan mereka juga adalah difabel. Kan mereka mendapat kerentanan yang berlapis-lapis, seperti apa sih gerakan atau upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan gender bagi mereka?

Ishak Salim:

Kalau di organisasi pergerakan difabel, memang ada organisasi-organisasi yang memang konsen pada isu perempuan dan anak. Seperti misalnya SABDA dan beberapa organisasi lain. Tetapi sebenarnya disabilitas itu menjadi sesuatu yang bisa bersinggungan dengan isu gender. Nah, memang ini belum banyak yang melakukan. Beberapa yang melakukan, misalnya dalam konteks advokasi difabel berhadapan dengan hukum. Karena banyak kasus-kasus hukum, khususnya terkait seksualitas itu korbannya adalah perempuan, dan lebih banyak lagi perempuan dengan kondisi psikologis sosial atau mental dan intelektual. Dua jenis difabel ini yang dalam banyak kasus muncul dan menjadi korban kekerasan seksual. Kenapa ini terjadi? Karena, ya dalam banyak kondisi seksual atau perbincangan mengenai seks dan seksualitas itu merupakan perbincangan yang tabu dalam beberapa keluarga. Banyak orang tua menjadi gamang ketika anaknya mengalami proses menjadi remaja. Kemudian informasi mengenai seksualitas dan seks tidak tersampaikan. Jadi bukan hanya terjadi kepada difabel, tetapi juga non difabel.

Pengetahuan terkait seks dan seksualitas itu menjadi minim, dan itu yang membuat difabel semakin rentan. Ketika difabel misalnya bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB), katakanlah dia difabel intelektual, pengetahuan tentang organ seksual dan norma-norma sosial terkait seksualitas itu tidak sampai kepada dia. Anak perempuan, misalnya yang memiliki kondisi disabilitas mental atau psikososial  juga rentan ketika orang-orang di dekatnya melihat satu peluang untuk terjadinya pelecehan atau kekerasan seksual.

Persoalan terbesar sebenarnya yaitu pengetahuan seksualitas bagi anak-anak difabel, dalam rumah tangga bahkan di sekolah itu tidak terjadi secara berkesinambungan, atau tidak diurus secara serius. Misalnya, kurikulum seksual bagi anak-anak, khususnya di SLB di mana banyak anak-anak sekolah di sana. Dalam beberapa kasus, misalnya di SMP luar biasa, ketika usia itu anak-anak mulai baligh dan menjadi remaja. Mereka akhirnya mencari sendiri informasi terkait seksualitas dan seks, mencari tahu sendiri tentang tubuhnya, mencari tahu sendiri tentang bagaimana cara membangun keintiman. Dan banyak dalam kondisi seperti itu, arahnya menjadi keliru karena tidak ada pedoman. Tempat untuk bertanya adalah pada teman sendiri, sementara teman juga sama tersasarnya dengan yang lain. Jadi dalam konteks itu pengenalan seksualitas bisa sangat berpeluang besar menjadi keliru, dan hubungan seks antara sesama difabel bisa terjadi di luar norma-norma sosial yang diakui secara umum. Ya, mungkin begitu.

Ira:

Menarik sekali, ya pemaparan dari Icak ini. Jadi ada persoalan relasi kuasa, terutama antara laki-laki dan perempuan yang difabel. Yang kedua, seperti yang diucapkan Icak tadi, seksualitas di kalangan difabel itu masih tabu. Persoalan tabu ini sebenarnya sama, ya, di non difabel masalah seks dan seksualitas juga dianggap sebagai hal tabu. Itu artinya ada keterkaitan erat antara seks dan pengetahuan mereka terkait seksualitas. Selain persoalan akses terhadap pengetahuan seksualitas untuk difabel, apakah ada persoalan lain yang dialami? Entah itu fasilitas, atau misalnya ada persoalan lain selain akses pengetahuan. Bagaimana sebenarnya difabel mengakses informasi?

Ishak Salim:

Seperti yang saya bilang tadi di awal, ini adalah kompleksitas. Salah satu kompleksitas itu karena jenis disabilitas, dan kebutuhan setiap difabel itu berbeda satu sama lain. Dalam konteks difabel sensorik, misalnya kawan-kawan netra berbeda kebutuhannya, khususnya pola mengakses informasi dengan teman-teman tuli. Di luar persoalan aksesibilitas itu, yang paling urgen sebenarnya ketersediaan informasi atau muatan-muatan pendidikan seksualitas itu yang tidak tersedia di tingkat dasar seperti sekolah-sekolah. Juga informasi tentang disabilitas. Kita bisa menggunakan konsep simbolik. Disabilitas dalam pelajaran-pelajaran itu berisi, katakanlah apa yang disebut sebagai kekerasan simbolik. Kalau di pelajaran, ketika merepresentasikan orang buta di pelajaran bahasa Indonesia, itu adalah orang yang sedang mengemis. Representasi disabilitas itu nol koma nol sekian persen, misalnya.

Ketika dalam buku mengarang, katakanlah di situ diperlihatkan gambar tentang bagaimana rumah yang rapi. Rumah yang rapi itu, sama sekali tidak merepresentasikan difabel. Tidak ada orang berkursi roda, tidak ada orang yang menggunakan tongkat, tidak ada orang tuli di sana. Atau ketika memperlihatkan sosok ayah pergi ke kantor, yang diperlihatkan hanya orang yang berdasi dan berjas rapi. Nah, itu representasi disabilitas yang sangat kurang. Dan jangan lagi bicara tentang aksesibilitas, karena mau mengakses apa jika informasinya saja tidak ada. Nah, itu boleh jadi sangat disebabkan oleh adanya hegemoni pemikiran. Misalnya dalam konteks disabilitas segala informasi terkait disabilitas itu adalah tentang sakit tidaknya seseorang.

Nah, dalam konteks seksualitas, kita bisa bilang bahwa hegemoni itu adalah hegemoni kaum patriarki, atau hegemoni kaum heteroseksual. Sehingga representasi tentang relasi gender dan disabilitas itu tidak mungkin muncul. Kalau bicara tentang seksualitas, tubuh yang cantik itu tidak direpresentasikan dengan perempuan berkursi roda atau perempuan yang menggunakan kaki palsu. Itu tidak ada dalam rezim kecantikan ini. Bahkan dari sana saja, ukuran-ukuran kecantikan tubuh itu sangat berbasis kenormalan tubuh.

Dalam konteks pergerakan disabilitas, kita sering bertanya. Kalau para putri-putri Disney itu adalah difabel, masihkah mereka akan ditonton orang-orang? Memang ada persoalan juga dalam hegemoni cara berpikir, atau hegemoni pengetahuan patriarki, kenormalan dan seterusnya. Yang lain soal regulasi, ya kalau di Indonesia regulasi sudah cukup, sudah bagus. Khusus untuk disabilitas sudah bagus, tapi untuk gender kita masih berdebat soal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan sebagainya. Itu mungkin.

Ira:

Yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah banyak organisasi atau institusi yang melakukan advokasi terhadap difabel, khususnya di PerDIK ya, sejauh mana sebenarnya mereka komitmen dalam isu dan perjuangan keadilan gender dalam organisasinya masing-masing? Atau individu yang memperjuangkan hak-hak difabel, seperti Icak sendiri dan kawan-kawan lainnya. Jadi bagaimana individu dan lembaga-lembaga tersebut memberikan kepedulian, fokus pada persoalan keadilan dan ketidakadilan gender untuk difabel dan non difabel. Dan sebaliknya bagaimana Icak melihat organisasi-organisasi, atau lembaga-lembaga perempuan itu memberi perhatian pada isu keadilan dan ketidakadilan gender pada difabel? Artinya gini, saya ingin melihat apakah sudah ada interseksi isu antara feminisme atau gerakan perempuan dengan gerakan difabel. Sejauh mana mereka sudah berinteraksi, berkomunikasi, dan saling menguatkan satu sama lain. Dengan kata lain mereka memang berkonsolidasi. Atau jangan-jangan mereka ini dua entitas, dua institusi yang terpisah yang satu sama lain tidak mau tahu masalah masing-masing. Nah, sejauh mana interseksi dan kolaborasinya? Apakah sudah terjadi, solid, atau sudah hampir baik, atau malah belum sekali. Silahkan, Kak Icak.

Ishak Salim:

Saya kira dalam satu dekade ini, kita perlu berterima kasih pada organisasi-organisasi mitra pembangunan yang mencoba, seperti Ira bilang tadi, mengoneksikan satu gerakan dan gerakan yang lainnya. Nah, kita ambil misalnya Program Peduli. Program Peduli itu mempertemukan organisasi-organisasi disabilitas dan organisasi perempuan. Contohnya PEKA, yang bertemu dengan gerakan disabilitas. Atau ICW, bertemu dengan organisasi disabilitas. Komnas HAM, saat ini menerima difabel sebagai komisioner. Dan itu mulai bertemu, antara dua isu yang kompleks tadi. Juga di antara gerakan-gerakan disabilitas sendiri, ini ada keterhubungan.

Misalnya PerDIK, PerDIK ini sangat bergantung pada aspek transfer pengetahuan dari organisasi difabel lain yang sudah mapan. Misalnya kami banyak belajar dari teman-teman di SIGAB untuk kerja-kerja advokasi difabel berhadapan dengan hukum. Kami dilatih, misalnya bagaimana menjadi paralegal, bagaimana menjadi advokat pengacara yang berpihak pada kasus-kasus difabel berhadapan dengan hukum. Jadi ada keterkaitan, kesinambungan pengetahuan, dan kesamaan ideologi antara organisasi disabilitas yang telah mapan dan organisasi disabilitas yang baru bertumbuh seperti PerDIK. Dan begitu juga, PerDIK melakukan hal yang sama dengan organisasi yang sama di daerah. PerDIK mentransfer pengetahuan itu kepada organisasi lain yang jaraknya jauh lebih panjang, ke wilayah-wilayah central. Misalnya Jawa, yang organisasi-organisasi difabelnya lebih maju. Keterhubungan itu sangat memungkinkan saat ini, maksudnya belakangan ini.

Ira:

Sudah ada koordinasi dan kolaborasi cukup baik ya antara organisasi-organisasi lain dan organisasi pergerakan disabilitas. Ini perlu ditingkatkan kedepannya. Tadi juga Icak bilang, sudah ada koordinasi antara organisasi kota dan organisasi di desa. Saya ingin tahu tentang PerDIK nih, Icak. Bagaimana sebenarnya program-program PerDIK terutama terkait keadilan gender, utamanya untuk kelompok atau komunitas difabel. Bagaimana juga PerDIK me-mainstreaming-kan  gender. Boleh cerita?

Ishak Salim:

PerDIk itu sebenarnya organisasi pergerakan, ya. Kami memandang persoalan difabel sebagai persoalan ketimpangan, atau persoalan ketimpangan pengetahuan. Ada pengetahuan yang hegemonik yang menguasai pemikiran kita, dan itu perlu direkonstruksi dengan produksi pengetahuan-pengetahuan tanding. PerDIK melakukan itu. Persoalan gender, misalnya, itu belum dirancang secara serius. Ini tahun keempat, keseimbangan gender di internal PerDIK itu masih berjalan secara natural. Intinya bahwa kesadaran akan pentingnya menghormati dan mengetahui pemenuhan hak disabilitas sudah menjadi ideologi. Kemudian penghargaan atas perbedaan jenis kelamin, itu juga menjadi dasar dari organisasi. Sehingga kawan-kawan di PerDIK, misalnya antar perempuan dan laki-laki itu saling menghargai. Karena PerDIK sering melakukan diskusi rutin dan mengajak anggotanya mengikuti pelatihan.

Ira:

Kita lanjut lagi ya, terima kasih yang sudah bergabung.

Saya mau kembali ke pertanyaan yang tadi, nih Kak Icak. Sebenarnya komitmen PerDIK sendiri untuk keadilan gender dan untuk melawan ketidak adilan gender di lingkungan PerDIK sendiri itu seperti apa? Dan program-program atau kegiatannya, apakah sudah mengadopsi misalnya gender mainstreaming atau ada isu khusus terkait gender yang pernah dibahas atau didiskusikan? Kalau iya, sejauh apa PerDIK memberikan perhatian tentang gender dalam program-program itu. Ini lebih ke arah PerDIK, ya, karena kebetulan Kak Icak ini adalah ketua PerDIK.

Ishak Salim:

Konsen utamanya PerDIK, kan isu disabilitas seperti isu disabilitas bertemu dengan isu gender, atau bertemu dengan isu agama. Maka tetap patokan utamanya adalah aspek disabilitas. Tetapi, memang kalau dalam konteks gender, seperti yang sudah saya sampaikan tadi itu menjadi kompleksitas yang lain. Kita masih perlu mempelajari secara lebih serius terkait seksualitas, terkait identitas seksual dan seterusnya. Karena PerDIK adalah organisasi yang konsennya itu melakukan perlawanan secara epistemologis, maka dari segi literasi sebenarnya di PerDIK itu cukup tersedia bahan bacaan atau informasi terkait disabilitas dan isu gender.

Proses membangun keadilan gender atau keadilan difabel terjadi secara natural di PerDIK. Kita melakukannya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya begini, saya ambil contoh. Kami mengajak seorang perempuan difabel yang berkursi roda untuk aktif di PerDIK. Lalu di sini ada persoalan gender, karena ternyata kawan kami ini, di rumahnya  menjadi tumpuan keluarga. Pertama karena dia perempuan, dia tentu akan sulit keluar atau sudah terbiasa dengan pekerjaan-pekerjaan domestik. Ditambah lagi dia difabel, aksesibilitasnya untuk keluar itu sangat terbatas. Sehingga dia menjadi tumpuan keluarga yang mengurusi semua urusan rumah tangga. Mencuci-menyetrika, menjaga adik-adiknya dan seterusnya. Dalam proses itu ada dialog dengan kawan difabel. Proses dialog untuk menyampaikan bahwa sebagai perempuan, sebagai manusia, dia memiliki hak untuk berpartisipasi atau aktif di luar rumah. Nah, dalam kondisi tertentu dia mungkin bisa mengikuti acara-acara PerDIK tertentu, misalnya diskusi bulanan. Tapi itu tidak bisa dilakukan setiap hari tetapi pertukaran gagasan, atau pengetahuan itu terjadi. Sampai sekarang teman difabel itu belum bisa meluangkan waktu banyak untuk bekerja di PerDIK. Tetapi, dalam kondisi-kondisi tertentu itu bisa dilakukan.

Pertukaran pengetahuan itu dilakukan juga untuk teman-teman yang lain. Ada banyak contoh difabel datang ke PerDIK. Misalnya pernah juga datang anak remaja. Dia dilarang lanjut sekolah oleh ibunya, dia tuli, lalu melapor ke PerDIK. Bahasa isyarat yang dia memiliki adalah sistem isyarat Indonesia, atau SIBI. Di PerDIK, penerjemah bahasa isyarat itu tidak mengerti SIBI. Yang dia tahu adalah BISINDO. Akhirnya kita membutuhkan kawan yang mengerti SIBI dan yang mengerti BISINDO. Jadi begitu dia datang melapor dan kita ingin mendengarkan keluhannya, pertama bahasa isyaratnya dulu diterjemahkan ke BISINDO, lalu penerjemah menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kami. Itu adalah proses yang terus terjadi secara natural.

Di waktu lain, datang teman perempuan yang difabel dan mengalami kekerasan seksual. Lalu divisi advokasi difabel berhadapan dengan hukum PerDIK meng-handlenya secara baik. Nah, mungkin masih seperti itu. Ini dalam beberapa hari ke depan kami akan rapat kerja tahunan, dan kami akan menyiapkan satu sesi untuk PerDIK menyusun rencana strategis organisasi selama lima tahun. Di sana kami akan membahas beberapa perspektif, termasuk juga prespektif disabilitas dan gender. Ini kami lakukan dengan tujuan memahami persoalan yang kami ingin tangani. Ada proses analisis situasi, dan di sana kami akan tetapkan isu-isu strategis yang bisa kita handle hingga tiga tahun ke depan. Lalu berdasarkan isu strategis itu kita tetapkan tim, komposisi tim yang baru untuk pekerjaan perlawanan-perlawanan epistemologi ini.

Ira:

Ya, memang persoalannya kompleks, ya. Apalagi jika kita berbicara tentang difabel dan gender, itu sangat kompleks. Saya melihat ada peluang kerja sama antara PerDIK dengan organisasi-organisasi perempuan lain, atau misalnya dengan LETSS Talk  ke depannya. Kan kita juga sudah beberapa kali melakukan kerjasama. Misalnya di talkshow seri tiga, tema tentang difabel. Saya juga konsultasi dengan Icak, dengan Joni untuk isu-isu difabel. Dan kita juga kerja sama untuk lomba penulisan tingkat remaja tentang Pendidikan seks dan seksualitas di kalangan remaja (SMP dan SMU) waktu itu. Nah, mungkin kedepannya kita bisa lebih banyak bekerjasama lagi ya.

Saya ingin mengaitkan keterangan Icak tadi, dengan pertanyaan dari Mbak Apri. Mbak Apri ini adalah salah satu anggota keluarga LETSS Talk. Saya dapat titipan pertanyaan untuk Kak Icak. Ini sebenarnya sudah diceritakan tadi, sih, soal pengasuhan anak-anak difabel. Bagaimana mengajarkan tentang seksualitas, gender, dan hak-hak perempuan, apalagi jika perempuan itu bekerja di luar rumah. Mereka kerja di luar, juga bekerja di dalam rumah. Dan pengasuhan anak difabel itu juga dibebankan kepada ibu, kepada istri. Apalagi kemudian ketika suami tahu bahwa anaknya ketika lahir adalah seorang difabel. Nah, akhirnya si suami tidak mau memberikan nafkah kepada anak difabel tersebut. Bagaimana Icak menanggapi hal ini? Untuk PerDIK sendiri, apakah ada program atau intervensi khusus kalau misalnya melihat atau menemukan persoalan ini?

Ishak Salim:

Bagaimana, ya? Baru-baru ini seorang kawan, saat kerja di SABDA itu melakukan riset siklus hidup difabel. Atau kerentanan hidup perempuan difabel berdasarkan siklus hidupnya. Mulai dari lahir, sampai dia menjadi dewasa di tingkat dewasa akhir. Keseluruhan rentetan perjalanan itu terlihat memang banyak sekali kerentanan difabel, khususnya yang perempuan. Ketika dia lahir sebagai difabel, dia mengalami penolakan. Ketika dia beranjak menjadi anak-anak, dia mulai mengalami diskriminasi sosial. Barangkali di rumah ada over protektif, dia tidak bisa keluar, akhirnya tidak bisa sekolah. Ataupun mau sekolah, tapi pihak sekolah menolak, dan akhirnya karena SLB terlalu jauh dari rumahnya dia menjadi tidak sekolah. Masuk usia remaja juga seperti itu, ada kerentanan-kerentanan lain lagi, seperti yang saya sudah singgung.

Terkait difabel tertentu, ada yang tidak bisa mengurus diri sendiri tapi ada difabel yang bisa mengurus diri sendiri. Seperti misalnya anak Cerebral Palsy itu mengalami kesulitan mengurus dirinya sendiri. Kondisi Ini membutuhkan tenaga ekstra  dari orang lain entah itu dari pihak keluarga dan biasanya perempuan dalam keluarga yang mengambil alih tugas perawatan dan penjagaan ini. Kalau dari kelas sosial menengah ke atas, itu bisa dengan menyewa asisten pribadi untuk mengurusi kebutuhan sehari-harinya. Dalam kondisi tertentu, khususnya pada keluarga menengah ke bawah, beban-beban seperti itu memang dikerjakan oleh perempuan. Entah kakak perempuan, ibu, nenek, atau keluarga lain yang perempuan. Itu biasanya menghadirkan konsekuensi, yaitu perempuan menjadi memiliki beban ganda. Misalnya harus juga bekerja secara produktif untuk menghasilkan uang dan di sisi lain juga harus mengurusi rumah tangga dan pekerjaan domestik. Beberapa keluarga akhirnya, seperti yang saya ceritakan tadi, semua orang dewasa itu bekerja secara produktif. Dan urusan perawatan ini dibebankan kepada perempuan yang tidak bisa keluar, dalam hal ini difabel.

Jadi difabel menjadi orang yang paling rawan eksploitasi di rumah, dalam urusan domestik. Ini dalam cerita tertentu ya dan dalam cerita lain ini bisa jadi berbeda. Tapi biasanya korban seperti itu keadaannya. Dalam kondisi seperti itu, ketika ditanyakan PerDIK mau bikin apa, PerDIK selain melakukan produksi pengetahuan, sebenarnya pengetahuan kami produksi melalui kerja-kerja advokasi dan pengorganisasian. Nah, dalam hal kerja pengorganisasian ini PerDIK belum banyak pengalaman yang benar-benar mengorganisir difabel di desa-desa untuk kemudian berdaya, terorganisir lalu bisa ditinggalkan. Yang paling banyak dilakukan PerDIK adalah kerja-kerja advokasi. Jadi advokasi kebijakan, advokasi difabel berhadapan dengan hukum, atau difabel berhadapan dengan pendidikan.

Tetapi mengorganisir difabel, misalnya menghimpun difabel-difabel kemudian mengajak mereka mengorganisir diri itu belum punya energi yang cukup untuk melakukan itu. Jadi yang sekarang rutin dilakukan PerDIK adalah diskusi bulanan seperti yang dilakukan LETSS Talk kemudian itu dijadikan tulisan, dijadikan bahan advokasi, untuk mengoreksi pengetahuan-pengetahuan yang keliru tadi. Mungkin begitu, ya.

Ira:

Saya mau masuk ke kekerasan seksual, nih, Kak Icak. Karena banyak sekali ternyata kasus-kasus kekerasan seksual yang menimpa difabel. Difabel tuli, netra, dan mental atau intelektual. Misalnya, selain persoalan akses pada pendidikan dan pengetahuan terkait seks dan seksualitas, sebenarnya persoalan apa sih yang menyebabkan kekerasan seksual ini banyak terjadi? Dan apakah memang ada kaitannya antara pendidikan seks dan seksualitas, itu dengan kekerasan seksual? Kemudian saya juga mau tanya soal advokasi kebijakan yang tadi Icak sudah sebutkan, bahwa PerDIK sudah melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan. Sejauh mana, sih layanan pendampingan hukum, psikososial dan lain-lain terhadap kasus kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender yang dialami oleh difabel?

Ishak Salim:

Kekerasan seksual itu bisa terjadi karena rayuan, tipuan, maupun relasi kuasa. Nah, dalam banyak kasus yang PerDIK dampingi, kekerasan-kekerasan seksual yang dialami difabel itu cukup beragam. Tetapi lebih banyak sebenarnya dipengaruhi oleh relasi kuasa tadi. Misalnya pacar yang memanfaatkan tubuh temannya, kemudian melakukan tindakan eksploitasi, atau di sisi lain adalah pihak keluarga. Misalnya posisinya lebih tinggi, contoh seperti om, bapak, atau kakek. Nah, ada beberapa kasus lain, yang misalnya naik angkot sendirian dan supirnya melakukan tindakan kekerasan seksual. Faktor eksternal itu memang sistem penjagaan, ya, penjagaan difabel yang perempuan yang kurang diperhatikan. Atau malah tidak tahu cara melindungi diri. Dalam kasus lain, misalnya saya pernah mengetahui, ada orang tua yang karena tahu bahwa anaknya mengalami disabilitas intelektual secara mental usianya anak-anak tapi secara biologis usianya sudah remaja. Dan cara untuk melindungi dia adalah dengan memaksakan anaknya memakai alat kontrasepsi karena dia tahu betapa rentannya anak ini, ketika sekolah dan dia tidak bisa memantaunya. Akhirnya dia memaksa anaknya untuk menggunakan kontrasepsi. Padahal secara regulasi itu tidak boleh, ya, pemaksaan kepada perempuan untuk memakai alat kotrasepsi itu terlarang. Bagaimana melindungi kelompok rentan, khususnya antara difabel dan gender ketika bersinggungan, itu belum banyak dikupas.

Tapi dari pengalaman lain, misalnya dari paguyuban orang tua yang terbentuk, seperti misalnya KOADS. Itu melakukan pertukaran pengetahuan bagaimana mengajarkan seksualitas kepada anak dengan kondisi down sindrom, autis dan sebagainya. Dan itu cara paling efektif, ketika informasi publik tidak begitu tersedia.

Ira:

Makasih, Icak. Pertanyaan terakhir, kita mau tahu bagaimana advokasi kebijakan terutama terkait difabel dan keadilan gender. Sebenarnya perhatian negara sendiri, menurut Icak, sudah seperti apa/sejauh apa perhatiannya terhadap ketidakadilan gender yang dihadapi oleh difabel. Apa sih yang dibutuhkan dari negara untuk menguatkan keadilan gender ini dalam komunitas difabel? Kalau memang kebijakan, kebijakan yang seperti apa? Bagaimana kemudian kita bisa saling menguatkan, bahkan menuntut tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan bagi difabel khususnya perempuan dan anak perempuan difabel agar mereka bisa terlepas dari ancaman kekerasan seksual dan bisa juga mendapatkan hak-haknya sebagai perempuan atau lebih umum semua warga negara agar terhindar dari kekerasan seksual dan hak-haknya bisa terpenuhi. Seperti apa, kalau misalnya kita berbicara dalam tingkat negara?

Ishak Salim:

Sebelum sampai ke negara, kalau dari konteks PerDIK dan beberapa organisasi pergerakan difabel itu menggunakan model twin track approach. Jadi di satu sisi melakukan kerja targeting, yaitu fokusnya melakukan pemberdayaan difabel, pemberdayaan keluarga-keluarga difabel. Di sisi lain juga melakukan mainstreaming,  salah satu caranya melakukan advokasi kebijakan dan menyebarluaskan pengetahuan. Dalam konteks regulasi, terkait isu disabilitas, itu sudah cukup bagus. Karena yang pertama pemerintah mengeluarkan UU Penyandang Disabilitas, atau kalau di Amerika namanya American Disability. Itu sudah ada juga di Indonesia. Turunannya juga sudah banyak, ada enam Peraturan Pemerintah yang memang dimandatkan oleh UU Penyandang Disabilitas. Ada juga Peraturan Presiden. Nah, tetapi kalau dalam konteks pergerakan hak asasi manusia kita tidak harus puas dengan variabel struktur tadi. Tetapi hal yang paling penting adalah variabel proses. Bagaimana kementerian-kementerian terkait, atau dinas-dinas terkait di provinsi bisa menjalankan fungsinya dan memberikan pelayanan yang aksesibel bagi difabel.

Variabel yang ketiga yang juga penting itu adalah hasil. Nah, hasil dari tersedianya struktur bagaimana? Apakah sesuai, apakah tepat sasaran? Itu difabel perlu bersuara, perlu berkomentar. Variabel hasil ini menuntut difabel untuk proaktif melakukan monitoring pemenuhan hak-hak difabel. Saya pikir, untuk isu-isu disabilitas dan gender itu termasuk dalam hal yang sudah diakomodasi dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Di UUD itu, ada hak atas perempuan. Banyak sekali yang mengatur tentang seksualitas dan gender di dalam sana.

Ira:

Jadi memang perlu kerja sama, perlu kolaborasi dari beberapa pihak, ya! Jadi kita berbicara tentang regulasi, tetapi juga berbicara tentang implementasi sampai ke tingkat desa. Kemudian persoalan akses, fasilitas, kemudian persoalannya juga bukan hanya kultural tapi juga struktural. Ada persoalan ideologi, struktur/sistem, institusi dan sebagainya. Banyak sekali persoalan yang dihadapi perempuan, apalagi jika dia adalah difabel. Mungkin terakhir kali lagi, Icak, pesan Icak untuk kita semua. Pesan singkat saja.

Ishak Salim:

Saya kira ini menjadi tanggung jawab sosial yang perlu dipikul bersama-sama. Ini seperti tugas kenabian, yang harus kita jalankan. Konsekuensi saat kita menjadi paham dan tahu banyak hal, adalah kita harus melakukan perubahan. Jadi orang-orang yang tidak melakukan perubahan karena memang tidak tahu atau tidak memikirkannya. Nah, kita ini komunitas  yang mau tidak mau akhirnya memahami persoalan ini, relasinya seperti ini, dan cara mengubahnya seperti ini. Kita harus melakukan perubahan ini. Ini tidak akan berhenti, akan terus menerus seperti ini. Tidak ada kata berhenti.

Ira:

Jadi terus menerus, ya, proses dan perjuangan yang never ending termasuk transformasi sosial, seperti yang tadi dikatakan Icak juga. Menarik sekali, ini juga sesuai dengan komitmen LETSS Talk. Kita tetap dan terus berjuang dan sama sebenarnya misi-misi kita, yakni ingin memproduksi dan mendistribusikan ilmu pengetahuan. LETSS Talk sendiri lebih ke arah pendidikan seks, seksualitas, dan gender. Baiklah, itu tadi ngobrol kita dengan Ishak Salim, ketua PerDIK. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah gabung dengan kita, dan mengikuti sampai akhir. Rekaman ini nantinya akan kita save dan akan kita tayangkan di IG TV LETSS Talk. Kegiatan ini memang sebenarnya juga adalah bagian dari produksi dan distribusi ilmu pengetahuan. Tapi sebelum kita tutup, Icak, ini ada sedikit pengumuman dulu dari kami. Untuk Live IG edisi selanjutnya, itu nanti tanggal 8 Desember, masih dalam rangka 16 hari aktivisme anti kekerasan berbasis gender. Kita masih membicarakan tentang difabel juga, yang akan menjadi narasumber kita yaitu Ramadhany Rahmi (Mada), yaitu Juru Bahasa Isyarat dan Pendamping Perempuan Tuli. Terimakasih sekali lagi Icak dan semuanya dan sampai bertemu di acara atau kegiatan LETSS Talk selanjutnya. Silahkan mengikuti atau mengunjungi akun sosial media LETSS Talk dan website LETSS Talk[].

Puisi-puisi Karya Irama Melodya

Puisi 1

Berlalulah Hati Nurani

 

Tik-tok, tik-tok

Terdengar bunyi jam

Waktu ke waktu berjalan

Bunyi detik jam itu tak membuatku tenang

Kala itu ada kasus yang seharusnya heboh

 

Tiga siswi lapor datang padaku

Enggan datang pada wali kelasnya

Enggan datang dan lapor pada guru BK

“Ibu, kami takut” kata salah satu dari mereka

HAM mereka telah dicederai oleh kelakuan para siswa laki-laki

berperilaku  busuk

 

Terketuk nuraniku

Ku dengar keresahan mereka

Pilu hati karena pernah merasakan pengalaman yang mirip

Tahukah apa yang menyakitkan?

Rekan guru yang acuh tak acuh

Mereka tutup mata,

tutup telinga,

tutup hati

 

Kasus itu dianggap angin lalu dan berlalulah hati nurani mereka

 

Puisi 2

Tidak Ada Lagi Tawa

 

Nyala terang lampu di setiap malam

Membuatmu tak tampak suram lagi

Lahan parkir yang rapi

Tata tanaman yang indah di tiap sudutmu

Membuat orang-orang segan mengotorimu, Kaibon

 

Sayangnya, bersamaan dengan tata tanamanmu yang indah itu

Kini tak terdengar tawa riang anak-anak yang suka meluncur

di lengkungan turunan tanah, di depan reruntuhanmu

Ya, lengkungan turunan tanahmu kini cantik

Indah ditanami bunga-bunga

 

Tapi tidak ada lagi tawa anak-anak seseru seperti dulu

Tawa anak-anak di lengkungan turunan tanah itu tinggal kenangan

 

Tentang Penulis

 

 

Irama Melodya adalah nama pena dari Verita S. Koapaha. Lulusan Jurusan Seni Karawitan ISI Yogyakarta, lahir di Bandung, 22 Februari 1987, Verita adalah mantan guru seni di sekolah SMP dan satu SMA di kota Serang, Banten. Verita juga seorang relawan di TBM Jawara, Serang dan ketua TBM BSB Libels, juga di Serang. Dia seorang penulis tipe ambivert yang suka dengan makanan jejamuran, pet lover, dan penyuka pengetahuan Biologi

Mengurai Relasi Disabilitas dan Seksualitas

Diah Irawaty dan Ishak Salim pada diskusi “Difabel dan Keadilan Gender” melalui acara Saturday Nite with LETSS Talk LIVE on Instagram, Sabtu, 28 November 2020.

Oleh Nabila May Sweetha (Pelajar SMU, Penulis, dan Aktivis Difabel di Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan/PerDIK)

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perkembangan penting dalam gerakan hak difabel dan gerakan feminisme di Indonesia. Perkembangan tersebut terkait makin kuatnya perhatian untuk membangun koneksi dan interseksi antara isu difabel dan isu-isu dalam feminisme. Harus diakui, selama ini, keduanya masih tampak sebagai isu yang terpisah. Melihat perkembangan terakhir tersebut, sangat penting untuk memanfaatkan semua momen dan event sebagai kesempatan (opportunity) untuk lebih menguatkan relasi antara isu-isu difabel dan isu-isu dalam feminisme, salah satunya, yang paling penting adalah isu seksualitas.

Baru-baru ini, tepatnya pada Sabtu, 28 November 2020, LETSS Talk menghadirkan acara Saturday Nite with LETSS Talk Live on Instagram yang secara khusus menghadirkan tema “Difabel dan Keadilan Gender.” Acara yang disiarkan langsung melalui akun Instagram LETSS Talk ini menampilkan Dr. Ishak Salim, Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) sebagai guest atau narasumber dan Diah Irawaty, salah satu pendiri LETSS Talk, sebagai host. Dalam tulisan ini, saya ingin mengurai poin-poin penting yang muncul dalam diskusi yang diadakan bertepatan dengan Peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Berbasis Gender.

“Persoalan terbesar terkait difabel dan seksualitas adalah pendidikan seksualitas bagi anak atau remaja difabel baik di rumah tangga maupun di sekolah, dan hal itu tidak terjadi secara berkesinambungan, dan tidak diurus secara serius,” papar Ishak Salim, yang biasa dipanggil Kak Ichak, membuka perbincangan.

Lebih lanjut, Ishak menjelaskan, “Kurikulum pendidikan seksual bagi anak-anak, khususnya di SMP Luar Biasa, di mana banyak anak-anak sedang menuju usia remaja, belum tersedia. Dalam beberapa kasus, misalnya di SMP Luar Biasa, ketika usia anak-anak mulai baligh dan menjadi remaja, mereka akhirnya mencari sendiri informasi terkait seksualitas dan seks. Mereka mencari tahu sendiri tentang tubuhnya, mencari tahu sendiri tentang bagaimana cara membangun keintiman dengan lawan jenis. Dalam kondisi seperti itu, banyak remaja difabel menjadi keliru arahnya, karena tidak ada pedoman. Tempat untuk bertanya adalah pada teman sendiri, Sementara, teman juga sama tersasarnya dengan yang lain. Jadi dalam konteks itu pengenalan isus-isu seksualitas bisa sangat berpeluang besar menjadi keliru, dan hubungan seks antara sesama difabel bisa terjadi di luar norma-norma sosial yang diakui secara umum.”

Saya merasa senang sekali saat Ishak men-share rekaman diskusinya bersama LETSS Talk ini pada saya. Pembicaraan mengenai seks dan seksualitas dalam kaitannya dengan difabel memang masih jarang dilakukan di ruang-ruang publik. Sementara stigma difabel sebagai kelompok yang dianggap asekual di satu sisi dan hiperseksual di sisi lain masih sangat kuat di masyarakat kita. Belum lagi maraknya kasus kekerasan seksual terhadap difabel terutama perempuan difabel di samping kurangnya akses infomasi dan komunikasi tentang pendidikan seks dan seksualitas di kalangan difabel membuat persoalan ini semakin kompleks dan berat.

Selama ini masyarakat kita banyak yang mengira difabel sebagai manusia yang memiliki nafsu tinggi, dan suka-suka saja atau masa bodoh saat mereka mendapatkan pelecehan seksual. Anggapan lain yang berkembang adalah difabel tidak mempunya keinginan dan hasrat seksual atau keinginan untuk mempunyai hubungan seksual atau mempunyai hubungan intim seperti non-difabel. Dalam konteks lain, kita juga mendengar banyak teman-teman difabel melakukan hubungan intim dengan difabel lainnya dengan didasari oleh pengetahuan seks dan seksualitas yang sangat kurang, terbatas, tidak memadai, dan bahkan tidak akurat.

Sebenarnya, pengetahuan seks dan seksualitas, seperti yang pernah saya singgung di tulisan-tulisan saya lainnya, bukan hanya minim didapatkan di kalangan difabel. Pendidikan seks dan seksualitas juga minim untuk sebagian besar warga di Indonesia, di sekolah-sekolah umum termasuk sekolah milik pemerintah, apalagi di ruang-ruang publik. Ini berdampak besar pada perkembangan anak-anak yang usianya menuju masa remaja. Seperti yang dikatakan Ishak, hal ini menyebabkan banyak sekali kekeliruan dan kesalahpahaman pada masa anak-anak itu tumbuh menjadi remaja.

Dalam kondisi tidak tahu atau kurang pengetahuan, mereka melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam kasus yang lebih ringan, ketidaktahuan membuat mereka abai terhadap kesetaraaan gender. Akibat seks masih dianggap pembicaraan dan hal tabu di Indonesia, banyak pihak merasa enggan dan canggung untuk membicarakan dan menyampaikan pengetahuan terkait hal tersebut kepada anak-anak. Karenanya, sangat perlu untuk segera memulai upaya yang membuat kita punya akses terhadap pendidikan seks dan seksualitas, khususnya yang menargetkan anak-anak yang sedang bertumbuhmenuju remaja terutama untuk difabel yang memang sangat membutuhkan pengetahuan tersebut.

Dalam diskusi selama satu jam ini, Ishak juga sempat menyinggung betapa banyak difabel, dalam hal ini perempuan, yang akhirnya tidak bisa beraktivitas dengan leluasa karena tidak adanya kesetaraan gender bahkan di rumah atau dalam keluarga mereka. Ada kasus di mana perempuan difabel berkursi roda tidak bisa ikut aktif di kegiatan organisasi sosial karena di rumah, dia menjadi orang satu-satunya yang berkemungkinan untuk mengurus adik-adik dan mengerjakan semua pekerjaan domestik. Ada juga teman Tuli yang tidak diperbolehkan bersekolah hanya karena dia adalah seorang perempuan.

Menurut saya, kasus-kasus semacam ini memang banyak sekali terjadi di kalangan difabel. Sebagai difabel, kami sering dianggap rentan, tidak bisa ke mana-mana dan tidak leluasa melakukan apa-apa di luar rumah sendirian. Sebagai perempuan, kami tambah rentan lagi. Kami dianggap memiliki kewajiban untuk menjaga rumah, mengurusi pekerjaan domestik, dan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena toh akan berakhir di dapur juga.

Contoh sederhana seperti di rumah saya. Ibu atau yang saya sering menyebutnya Mamak, memiliki adik perempuan, yang usianya tidak jauh berbeda dengan saya; dia hanya lebih tua dua tahun. Kami sudah seperti saudara, rasanya kami seusia. Setiap hari dia bebas beraktivitas. Setiap ingin keluar rumah, dia diberi izin dengan alasan dia kuliah, perlu mengurus tugas-tugas, dan banyaklah alasan lain terkait kuliah. Adik perempuan mamak tersebut juga perempuan dan Ia diberi izin untuk keluar rumah mengerjakan aktivitas-aktivitasnya. Saya juga perempuan, saya bersekolah, dan aktif di organisasi. Tapi orang tua saya tidak mau peduli itu. Saya dianggap rentan hanya karena saya difabel. Dalam banyak hal, jika ingin melakukan aktivitas di luar rumah, saya harus melalui proses minta izin terlebih dahulu dan mamak lebih sering menggeleng, ketimbang mengijinkan.

Saya tidak tahu alasan mamak. Mungkin saja mamak terlalu khawatir. Mungkin saja mamak merasa kegiatan-kegiatan saya di luar rumah tidak penting. Atau, banyaklah kemungkinan yang tidak mamak beberkan. Pokoknya, saya tidak boleh keluar rumah; ya, saya tidak boleh pergi karena tidak diizinkan.

Satu dua kali saya mau memberontak, mau keluar rumah, meski tidak diizinkan. Saya merasa sudah cukup dewasa untuk memilih mana kegiatan penting dan mana yang kurang atau tidak penting dan tidak berguna bagi saya. Saya pokoknya merasa sudah cukup usia untuk menentukan apa saya ingin keluar rumah atau tidak ingin sekalipun.

Tapi, pemberontakan saya itu tidak ampuh; relasi kuasa antara orang tua dan anak masih kental sekali terjadi di rumah saya. Walaupun saya, dalam hal ini sebagai anak, merasa sudah benar dan cukup dewasa, tetap saja di mata mamak, atau di mata masyarakat, saya yang salah ketika saya memilih jalan yang tidak dipilihkan orang tua. Apalagi dalam posisi saya sebagai perempuan, kedudukan saya menjadi lebih rendah lagi. Orang-orang akan berpikir saya anak perempuan, difabel pula, yang tidak mendengar perkataan orang tua.

“Anak perempuan, kok suka keluar rumah. Kayak perempuan nakal saja,” begitu biasa orang akan bilang. Jika saja orang tua saya mengetahui dan mendapatkan pendidikan seks dan seksualitas, tentang betapa anak perempuan punya hak untuk hidup dan menentukan pilihannya,  betapa pentingnya kesetaraan gender diterapkan dalam membesarkan anak dan betapa rentan dan beresikonya anak perempuan difabel yang tidak mempunyai pengetahuan dan akses pendidikan seks dan seksualitas dan pendidikan mengenai kekerasan seksual, mereka tidak mungkin melarang saya keluar rumah, melarang saya aktif di organisasi, untuk hal yang seharusnya positif untuk saya sendiri.

Lalu, muncul pertanyaan lain dalam benak saya ketika mendengar rekaman diskusi Ishak Salim dan Diah Irawaty di forum LETSS Talk itu: Apa perbedaan antara kerentanan perempuan non-difabel dan kerentanan perempuan difabel dalam hal kesetaraan gender?

“Ketika terjadi ketidakadilan gender bagi difabel, maka itu sangat boleh jadi disebabkan oleh faktor seperti perspektif dan pengetahuan yang menjadi arus-utama, yang membuat aspek gender dan disabilitas itu menjadi hal yang kurang penting. Jadi dua-duanya ini benar-benar kompleks,” ujar Ishak saat menjawab pertanyaan host terkait apa isu utama dari masalah difabel dan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender.

“Kalau merujuk pada pertanyaan apa yang menjadi isu utamanya, begitu kita masuk ke belantara persoalan ini, setiap hal yang ditemui itu adalah masalah utama,” jawab Ishak tegas. Sebagai perempuan difabel, yang kebetulan sekali memiliki tante kecil yang non-difabel, yang bisa dijadikan cerminan, saya bisa melihat, isu difabel dan gender ini sebagai isu yang sangat berkaitan.

Tante saya juga seorang perempuan, seperti saya; dia hampir seusia dengan saya, dan usianya mungkin saja sama atau bahkan lebih muda dari saya. Tapi sebagai perempuan yang bukan difabel, yang melihat dan dianggap bisa mandiri berkegiatan di luar rumah, tante saya diizinkan ke mana-mana. Urusannya di luar rumah selalu dianggap lebih penting dari pekerjaan domestik keluarga.

Sementara saya, karena saya adalah difabel, meski sedang sekolah dan berorganisasi, orang tua selalu berpikir urusan saya di luar rumah tidak lebih penting dari pekerjaan-pekerjaan di rumah. Setiap kali ingin meminta izin untuk keluar rumah, saya akan gugup sekali, seolah-olah saya ingin bepergian ke tempat-tempat yang salah. Itu karena sejak awal, semenjak saya berusia empat belas tahun saya menjadi buta, orang tua selalu berpikiran bahwa saya tidak bisa menjadi apa-apa atau siapapun.

Mamak mungkin saja masih menaruh harapan pada saya, la sekali-kali memberikan izin. Tapi bapak, yang tumbuh di lingkungan yang benar-benar patriarchal, memiliki anak perempuan saja sudah menjadi beban untuknya. Apalagi anak perempuan yang difabel. Bapak beranggapan bahwa memiliki anak difabel berarti anak tersebut tidak bisa dan tidak boleh keluar rumah sehingga tidak mungkin punya masa depan, dan itu artinya tidak memiliki harapan apa-apa lagi.

“Dalam konteks pergerakan disabilitas/difabilitas, kita sering bertanya; kalau putri-putri Disney itu adalah difabel, masihkah mereka akan ditonton orang-orang? Memang ada persoalan juga dalam hegemoni cara berpikir, atau hegemoni pengetahuan patriarkhal, tentang “kenormalan” misalnya. Sampai sekarang kita juga masih berdebat masalah Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan lain-lain,” ungkap Ishak lebih lanjut.

Begitulah, cantik atau tampan, seringkali direpresentasikan sangat jauh dari perspektif difabel. Saya setuju dengan Ishak, bahwa hal ini terjadi karena dalam buku-buku pelajaran, dalam dongeng semasa kecil hingga sekarang dan di kehidupan lebih luas lagi kita diberikan definisi cantik yang tidak merepresentasikan difabel.

Melangkah ke isu yang lebih kontroversial terkait gender, yaitu isu transgender, homoseksualitas atau yang biasa disebut LGBT, dan sebagainya. Dalam diskusi tersebut disampaikan, semua orang tidak bisa memilih dengan jenis kelamin apa dia terlahir dan gender apa mereka nantinya atau gender apa yang dipilih. Tapi kemudian, ketika dia besar dan memiliki ketertarikan seks pada sesama jenis, dia akan disalahkan.

Saya tidak bisa membahas poin terakhir ini lebih dalam, tapi yang perlu ditegaskan, hubungan isu-isu tersebut dengan isu difabilitas sangat kompleks. Stigma yang melekat pada difabel adalah bahwa difabel, tidak peduli beragama apa, adalah manusia yang suci. Sementara masalah LGBT, dianggap bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Lalu, bagaimana jika ada seorang difabel, yang biasanya dianggap suci, ternyata seorang homoseksual? Bagaimana jika ada perempuan difabel yang suka pada teman perempuannya?

Belum banyak orang yang memikirkan masalah ini, bagaimana difabel bisa memilih ketertarikan seksual dan seksualitasnya secara bebas. Cara berpikir ini merupakan cara berpikir yang mainstream dalam masyarakat kita; mungkin banyak orang yang merasa ini tidak penting. Banyak yang berpikir, difabel dan transgender sama sekali tidak bisa disatukan; keduanya adalah dua entitas yang jauh jaraknya, tidak punya keterkaitan. Tapi ini sebenarnya menarik untuk dibahas; sangat perlu orang-orang mulai berpikir untuk memenuhi hak difabel dalam hal memilih ketertarikan atau orientasi seksualnya.

Saya senang dengan diskusi seperti dilakukan LETSS Talk yang menyentuh keterkaitan antara isu difabel dan isu seksualitas. Saya berharap diskusi semacam ini lebih banyak lagi dilakukan agar semakin banyak orang yang sadar bahwa difabel dan gender atau seksualitas adalah hal yang berkaitan. Selain itu, saya juga berharap dengan diskusi ini kawan-kawan difabel juga merasa terpanggil untuk mengambil hak-hak mereka untuk bersuara, memilih jalan hidup, dan atau bahkan memilih ketertarikan seksual dan seksualitasnya secara bebas dan bertanggungjawab.