LETSS Talk Special Event Seri #12

LETSS Talk Special Event Seri #12

LETSS Talk mengundang Anda semua untuk bergabung di Zoom meeting LETSS Talk dalam kegiatan Special Event Seri #12 dengan tema “Menulis Mungkin Tidak Mudah Tapi Bisa Dipelajari: Trik dan Tips Menulis dari Dosen-Peneliti Bersama Ayang Utriza Yakin Ph.D. (Visiting Professor, Faculty of Arts and Philosophy, Ghent University, Ghent, Belgia) dan Moderator: Helma Nuraini M.Pd. (Dosen UIN Antasari) Banjarmasin.

Save the date and mark you calendar!

Acara ini akan diselenggarakan pada: Minggu, 28 Februari 2021, pukul: 19:00-20:30 WIB. Kegiatan ini gratis, tanpa pendaftaran, terbuka untuk umum, dan akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. LETSS Talk juga menyediakan E-Certificate bagi yang menginginkan.

Bagi yang tertarik dan berminat, silahkan langsung gabung di Zoom meeting LETSS Talk pada saat acara berlangsung dengan mengklik link Zoom ini: http://bit.ly/TipsMenuliswithAyangUtriza

LETSS Talk menyediakan Juru Bahasa Isyarat: Ramadhani Rahmi dan Ritasari Boling

Host dan Contact Person: Ira, silahkan kontak di WhatsApp (+1 607 768 2247) atau melaui E-mail: letsstalksexuality@gmail.com

Talkshow Seri #12 ini akan Live Streaming di YouTube Channel LETSS Talk: http://bit.ly/YouTubeChannelLETSSTalk

Untuk update kegiatan/program LETSS Talk dan share berbagai isu/tema, silahkan   kunjungi, like, dan follow:

FB Page: https://www.facebook.com/LETSSTalk.2020/

Instagram: https://www.instagram.com/letsstalk_sexualities/

Twitter: https://twitter.com/LetsstalkS

Kunjungi dan Kirim Tulisan/Menjadi Kontributor di Website: https://letss-talk.com/

Kunjungi, Like, Comment & Share video-video unggahan LETSS Talk dan Subscribe YouTube Channel LETSS Talk di: http://bit.ly/YouTubeChannelLETSSTalk

Gabung di WhatsApp Group Keluarga LETSS Talk: https://bit.ly/KeluargaLETSSTalk

Terimakasih dan semoga kami akan bisa bertemu Anda semua di Zoom Special Event Talkshow Seri #12 ini!

Salam Sehat, Salam Solidaritas, Salam LETSS Talk!

 

letss-talk.com

Talkshow #9 “Keragaman Gender dan Seksualitas: Dari Riset ke Toleransi”

LETSS Talk (Let’s Talk about Sex n Sexualities) mengundang Anda semua pada Talkshow seri #9 dengan tema “Keragaman Gender dan Seksualitas: Dari Riset ke Toleransi” yang akan berlangsung pada Sabtu, 12 Desember 2020, Pukul 10:00-12:00 WIB (Jakarta Time).

Untuk mengikuti talkshow ini, silahkan mendaftar melalui link (tautan) ini dengan mengisi pendaftaran Google form: https://bit.ly/DaftarTalkshowSeri9

Narasumber/Pemantik Diskusi talskhow Seri #9 kali ini adalah:

  1.  Julia Suryakusuma (Kolumnis dan Author; Penulis Buku “Sex Power and Nation”)
  1.  Dede Oetomo (Aktivis GAYa NUSANTARA; Penulis Buku “Memberi Suara pada yang Bisu”)
  1.  Sharyn Graham-Davies (Direktur the Herb Feith Indonesian Engagement Centre, Monash University; Penulis Buku “Challenging Gender Norms: Five Genders Among the Bugis in Indonesia” dan “Gender Diversity in Indonesia: Sexuality, Islam and Queer Selves”)
  1.  Wisnu Adihartono (Pengamat Sosial École des Hautes Études en Sciences Sociales/EHESS; Penulis Buku “Migration et soutien Familial” — dalam bahasa Perancis).
  1.  Moderator: Farid Muttaqin (Pendiri LETSS Talk)

Seperti biasa, LETSS Talk akan menyediakan Juru Bahasa Isyarat (JBI) yaitu Ramadhani Rahmi dan Yanda Elsera Maria Sinaga. Host dan contact person: Diah Irawaty (Ira). Untuk pertanyaan dan informasi, silahkan hubungi di nomor WhatsApp (+1 607 727 6170) atau

E-mail: letsstalksexuality@gmail.com. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis; Diskusi dalam Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk mengklik tautan invitation ke WAG talkshow LETSS Talk seri #9 setelah submit form pendaftaran/registrasi talkshow ini untuk mendapatkan undangan Zoom dan informasi lainnya.

Untuk update kegiatan/program LETSS Talk dan share berbagai isu/tema, silahkan kunjungi, like, dan follow:

FB Page: https://www.facebook.com/LETSSTalk.2020/

Instagram: https://www.instagram.com/letsstalk_sexualities/

Twitter: https://twitter.com/LetsstalkS

Kunjungi dan Kirim Tulisan/Menjadi Kontributor di Website: https://letss-talk.com/

Kunjungi, Like, Comment & Share video-video unggahan LETSS Talk dan Subscribe YouTube Channelnya di: http://bit.ly/YouTubeChannelLETSSTalk

Gabung di WAG Keluarga LETSS Talk: https://bit.ly/KeluargaLETSSTalk

Terimakasih dan semoga kami akan bisa bertemu Anda semua di Zoom Talkshow ini!

Salam LETSS Talk

Memahami Kekerasan Seksual dan Mendesaknya Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia

Diah Irawaty (Pendiri LETSS Talk)

Hak Konstitusional

Undang Undang Dasar 1945 telah menetapkan hak-hak dasar setiap warganegara dan hak asasi manusia semua individu sebagai hak yang dilindungi konstitusi, dikenal dengan hak konstitusional. Dengan merujuk hak dasar dan hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi, kita melihat pentingnya aturan atau Undang Undang khusus atau lex spesialis, yaitu hukum atau regulasi yang mengatur persoalan atau subyek khusus dan spesifik (law governing a specific subject matter) yang tidak diatur dalam hukum pidana yang dikenal sebagai general law atau lex generalis yakni hukum yang bersifat umum dan mengatur persoalan yang bersifat umum dan diberlakukan untuk semua subyek dan persoalan. Kita membutuhkan aturan hukum yang secara khusus atau spesifik mengatur kekerasan seksual demi melindungi semua warganegara dari tindak dan ancaman kekerasan seksual. UUD 1945 memberikan jaminan konstitusional, setiap warga negara berhak untuk terbebas dan merasa aman dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menyatakan dengan tegas bahwa “bentuk kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, bentuk diskriminasi gender, dan pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihapus.”

Di antara hak-hak konstitusional yang dijamin UUD 1945 setelah amandemen kedua adalah hak asasi manusia yang terdapat dalam bab khusus tentang HAM (Bab XA). Pada pasal 28B dinyatakan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pasal 28D menyebutkan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28G ayat 1 menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Dalam ayat 2 tertulis, “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia…” Semua hak tersebut adalah hak hak asasi manusia setiap orang dan warganegara dan tidak boleh dicabut, dirampas, dan diambil oleh siapapun dan tidak boleh ada diskriminasi terhadap siapapun dan kelompok manapun. Hak atas rasa aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan termasuk kekerasan seksual adalah hak asasi manusia dan hak setiap orang dan setiap warganegara yang harus dilindungi. Artinya, tidak ada satu orangpun yang boleh mendapatkan tindak kekerasan seksual, dan bila ini terjadi, hukuman berat harus dikenakan pada pelanggar dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Tidak ada pelaku yang kebal dari hukum. Institusi negara yang direpresentasikan oleh pemerintah mempunyai kewajiban melindungi hak asasi manusia dan hak warganegara untuk terbebas dari kekerasan seksual. Hal ini disebutkan secara tegas dalam Pasal 28I ayat 4, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Pemerintah tidak boleh abai, lalai, dan gagal dalam memenuhi hak-hak asasi manusia dan hak-hak warganegara yang dilindungi konstitusi.

Realitas Kekerasan Seksual

Kenyatannya, kekerasan seksual dan gender masih menjadi ancaman serius bagi warganegara Indonesia, terutama perempuan dan anak-anak. Tahun 2018, Komnas Perempuan mencatat kekerasan seksual di ranah privat atau KDRT sebanyak 2.988 kasus (31%) dari total kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun. Di domain publik, tercatat 3.915 kasus. 64% kekerasan terhadap perempuan di ranah publik merupakan kekerasan seksual, berupa pencabulan (1.136), perkosaan (762), dan pelecehan seksual (394). Sementara itu, persetubuhan sebanyak 156 kasus. Selain itu, kasus marital rape juga mengalami peningkatan dari dari 175 pada 2017 menjadi 192 kasus yang dilaporkan pada 2018 (Komnas Perempuan, 2019).

Untuk data tahun 2019, Komnas Perempuan melaporkan 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan. Jumlah tersebut merupakan kenaikan sebanyak 6 persen kasus tahun 2018. Tahun 2020, Komnas Perempuan mencatat kekerasan seksual sebanyak 2.807 kasus (25%) dari kasus yang terjadi di ranah privat/personal; sementara kasus-kasus yang terjadi di domain publik sebanyak 58% kekerasan terhadap perempuan, di mana mayoritas adalah kasus kekerasan seksual, yaitu pencabulan (531 kasus), perkosaan (715 kasus), dan pelecehan seksual (520 kasus). Kasus persetubuhan tercatat sebanyak 176 kasus; sisanya adalah percobaan perkosaan dan persetubuhan (Komnas Perempuan, 2020).

Pencabulan dan persetubuhan merupakan istilah yang digunakan kepolisian dan pengadilan merujuk pada dasar hukum dalam KUHP untuk memidanakan atau menuntut pelaku (Komnas Perempuan, 2019, 2020). Ketidakjelasan definisi dan istilah hukum yang digunakan memunculkan beragam pernafsiran dari hakim dan jaksa di pengadilan. Putusan hakim dipengaruhi oleh subjektivitas penafsirannya terhadap pasal-pasal dalam KUHP. Misalnya, ada kasus perkosaan yang tidak sampai mengeluarkan cairan dari alat kelamin si permerkosa, maka hakim akan bisa menafsirkan terjadi tindakan pencabulan (perbuatan cabul). Hakim dan Jaksa akan memutuskan berdasarkan pembuktian dan keyakinannya tersebut dan akan memutuskan berdasarkan ketentuan KUHP mengenai pasal yang akan dipakai untuk menjerat pelaku. Untuk kasus pelecehan seksual, meski istilah ini tidak ada/tidak digunakan dalam KUHP kita, di beberapa kasus, para aktivis perempuan berupaya mengadvokasi kasus kekerasan seksual dengan cara meyakinkan hakim dan jaksa tentang kejahatan kekerasan seksual dan memberikan masukan terhadap penafsiran mereka yang dibutuhkan dalam proses pembuktian sebagai upaya pertimbangan pengambilan keputusan. Misalnya, kita bisa meyakinkan hakim bahwa perbuatan tertentu dikategorikan sebagai pelecehan seksual dan merupakan tindak kejahatan. Dengan demikian, seperti disampaikan Sri Wiyanti Eddyono, aktivis perempuan, dosen dan pakar hukum dari UGM (7/20/2020), beberapa hakim merujuk pada pasal 281 tentang pasal pelanggaran kesusilaan di muka umum (Bab XIV KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN). Untuk itulah, kita butuh kejelasan dan kepastian hukum bukan lagi terletak pada subjektivitas penafsiran dan keyakinan para hakim dan jaksa.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual dan Belum Adanya Mekanisme Penanganan dan Perlindungan yang Komprehensif

Dalam Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019 (2020), Komnas Perempuan mengklasifikasi jenis-jenis/bentuk-bentuk kekerasan seksual berdasarkan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan dan bentuk lain yang masuk dalam sembilan jenis kekerasan seksual dalam RUU PKS yang terdiri dari: pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan penggunaan kontrasepsi, pemaksaan melakukan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, paksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Klasifikasi ini bertujuan untuk melihat lebih detail kasus-kasus nyata yang dialami korban yang berhasil dihimpun Komnas Perempuan, yang hingga saat ini belum ada mekanisme perlindungan yang komprehensif karena kompleksitas kasus-kasus kekerasan seksual yang melebihi ketersediaan hukumnya. Sumber-sumber Komnas Perempuan tersebut berasal dari Pegadilan Negeri/Pengadilan Agama, Lembaga layanan Mitra Komnas Perempuan, dan Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) yang dibentuk Komnas Perempuan untuk layanan pengaduan langsung (Komnas Perempuan, 2019, 2020). Dampak dari minimnya hukum yang melindungi dan memihak serta berperspektif korban adalah menguatnya impunitas (kekebalan hukum), rasa takut dan malu korban untuk melapor dan sulitnya korban mendapatkan keadilan karena kesulitan dalam menyediakan alat bukti dan kemungkinan besar stres dan frustasi para korban untuk mendapatkan keadilan dan pemenuhan hak-hak mereka.

RUU PKS mendefiniskan kekerasan seksual dengan “Setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender dan/atau sebab lainnya, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.” Lebih lanjut, RUU PKS dengan sembilan (9) bentuk-bentuknya “meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, termasuk terjadi dalam situasi konflik, bencana alam, dan situasi khusus lainnya. Kesembilan bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut secara jelas dan gamblang diterangkan dalam RUU PKS tersebut. Negara perlu mengadopsi definisi kekerasan seksual ini dan segera mengesahkan RUU tersebut menjadi Undang Undang yang akan menjadi langkah penting penguatan hukum terkait kekerasan seksual. Dengan definisi ini, selain menegaskan istilah kekerasan seksual, RUU PKS juga mendefinisikan ulang atau memperluas cakupan definisi perkosaan dan meninjau ulang bahasan hukum tentang pasal pencabulan karena pasal-pasal tersebut kabur dan bisa ditafsirkan berbeda-beda yang jelas-jelas tidak bisa menjadi rujukan hukum yang adil bagi korban kekerasan seksual.

Pasal pencabulan yang dilekatkan dengan kesusilan atau moralitas membuat penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual tidak mempertimbangkan hak asasi dan keadilan bagi para korban. Dengan pasal pencabulan, akar masalah dan pendekatan masalah dan solusipun menjadi berbeda. Misalnya, penyelesaian hukum kasus kekerasan seksual dapat diputuskan dengan hukuman yang ringan dan pendekatan “kekeluargaan” atau dengan memediasi pelaku dengan korban yang sama sekali tidak mencerminkan penegakan hak asasi dan tidak mampu memenuhi keadilan bagi korban. Menurut WHO (2011), seringkali terjadi, bahkan pada tingkat pengadilan sekalipun, apa yang disebut cultural solution, di mana aparat hukum meminta atau memaksa korban perkosaan bersedia dinikahi pelaku atau memaksa pelaku menikahi korban perkosaannya agar keluarga tidak menanggung malu dan aib akibat anggota keluarga yang mengalami perkosaan apalagi jika sampai terjadi unwanted pregnancy atau dengan dalih untuk “menyelamatkan” korban dan masa depannya. Selain itu ketidakjelasan pasal-pasal dalam KUHP membuka peluang yang sangat luas terhadap interpretasi hakim dan jaksa yang berbeda-beda dalam pertimbangan pengambilan keputusan. UU PKS sebagai regulasi khusus merupakan upaya reformasi hukum dengan segala infrastrukturnya demi perubahan mindset dan perilaku terkait kekerasan seksual, perubahan perilaku dan sekaligus transformasi “budaya” misoginis-patriarkhal, dan seksisme yang menjadi salah satu akar masalah relasi kuasa (power relations) yang timpang.

Keputusan Kontraproduktif DPR dalam Pencabutan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020

Sementara kita paham, betapa pentingnya UU PKS, DPR justru membuat keputusan kontraproduktif dengan mencabut RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020. Keputusan DPR adalah petaka yang menyakiti kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, kelompok difabel, transgender, dan lain-lain dan petaka bagi keadilan untuk korban. Saat kasus kekerasan seksual semakin menakutkan, DPR justru tidak menunjukkan keseriusan dan political will yang kuat untuk melindungi warga dari situasi ini; DPR dan pemerintah cenderung acuh tak acuh menghadapi isu kekerasan yang menimpa perempuan dan anak-anak, baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Pengesahan RUU PKS harus diniatkan sebagai kampanye gerakan anti-kekerasan utamanya kekerasan seksual secara lebih sistematis dan struktural, dalam rangka menuntut kewajiban negara memenuhi hak asasi manusia warganya untuk bebas dan terlindung dari tindak kekerasan terutama kekerasan seksual, yang merupakan hak konstitusional yang dijamin UUD 1945.

Di tengah pandemik global Covid-19, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak semakin meningkat. Banyaknya laporan kasus kekerasan di masa krisis membuktikan bahwa kasus kekerasan seksual menjadi ancaman nyata dan menakutkan bagi kaum perempuan dan anak-anak di Indonesia karena mereka tidak mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan untuk bebas dari rasa takut dan dari tindak kekerasan seksual. Perlindungan dan jaminan keamanan dan kepastian hukum itu seharusnya bisa diberikan negara. Wabah COVID-19 tidak bisa dijadikan alasan untuk menghentikan berbagai upaya pemenuhan hak-hak warga negara. Nyatanya, selain pencabutan RUU PKS dari Proglenas 2020, para korban tindak kejahatan atau kekerasan seksual juga tidak mendapatkan penanganan memadai dan pemenuhan hak-hak korban seperti pemulihan dan penanganan korban yang memihak dan berperspektif korban. Situasi ini jelas menandakan hukum dan infrastruktur legal dan sosial kita sama sekali belum bisa memberi keadilan dan jaminan hak warganegara terkait kekerasan seksual.

DPR menyampaikan alasan pencabutan RUU PKS dari Prolegnas 2020 secara tidak transparan yang justru membangun pandangan publik yang misleading terhadap RUU PKS tersebut. Misalnya dengan “memviralkan” alasan bahwa RUU PKS tersebut ingin melegalkan homoseksualitas, atau mendukung hubungan tanpa pernikahan dan seks bebas (free sex) di Indonesia. Alasan lainnya adalah RUU ini bertujuan merusak hubungan “resmi” suami-isteri dalam rumah tangga/keluarga karena memasukkan isu marital rape (perkosaan dalam hubungan perkawinan) ke dalam Undang Undang. Kekerasan seksual terjadi di segala ranah/domain, baik publik maupun domestik, di ranah yang sering dianggap privat sehingga banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam keluarga atau pernikahan, tidak dianggap ada lantaran dianggap sebagai urusan pribadi (personal dan family matter) yang bersifat privat padahal banyak pelaku kekerasan seksual terjadi di rumah dan pelakunya adalah intimate partner atau suami. Sejatinya, segala bentuk kekerasan seksual tidak dapat dibenarkan dan ditolerir sama sekali (zero tolerance), dalam relasi apapun dan dalam domain apapun.

RUU PKS dan Reformasi Hukum Kekerasan Seksual

RUU PKS menyebutkan tujuan penghapusan kekerasan seksual, yaitu mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi dan memulihkan korban; menindak pelaku; dan menjamin terlaksananya kewajiban negara dan peran dan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual. Lebih detail, menurut saya, tujuan reformasi hukum dengan disahkannya RUU PKS adalah, pertama, perubahan cara pandang, pola pikir dan perilaku apparat negara dan masyarakat terhadap kekerasan seksual sebagai tindak kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Kedua, pendidikan, kampanye dan diseminasi informasi yang merata di seluruh wilayah sampai ke pedesaan mengenai bahaya kekerasan seksual dan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan akar masalah terjadinya kekerasan seksual. Setiap warga negara tanpa terkecuali harus mendapatkan akses informasi dan layanan pendidikan terkait kekerasan seksual. Ketiga, perubahan atau reformasi hukum yang berempati terhadap, memihak dan berperspektif korban, memberikan tempat bagi korban untuk bersuara dan menceritakan pengalamannya tanpa intimidasi dan tekanan apapun dan dari siapapun. Keempat, penguatan aturan pemidanaan bagi pelaku kekerasan seksual atau mempermudah proses pelaporan dan penuntutan yang berperspektif korban sehingga korban tidak mengalami stres, frustasi, revictimization, victim-blaming, post-traumatic syndrome disorder (PTSD) yang berkelanjutan yang menghancurkan dirinya sendiri dan hidupnya. Kelima, pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak korban, reformasi dan perubahan sistem hukum termasuk pembuktian yang memberikan kemudahan bagi perempuan dan anak korban kekerasan atau siapapun korban kekerasan seksual untuk mendapatkan akses keadilan dan pemenuhan hak-hak korban, misalnya penanganan yang integratif secara sosial dan psikologis, pemulihan hak-hak psikologis seperti konseling akan trauma berkepanjangan yang dialami, restitusi dan memberikan perlindungan bagi semua warganegara termasuk perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki agar terbebas dari tindak kekerasan seksual di manapun dan oleh/dari siapapun. Dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan menghadirkan trauma berkepanjangan. Di beberapa kasus, kekerasan seksual menyebabkan stres dan frustasi, menyalahkan diri sendiri, dan bahkan berpotensi mendorong korban melakukan bunuh diri. Keenam, membangun pusat layanan terpadu hingga di perdesaan dengan memanfaatkan infrastruktur, sarana dan prasarana yang ada dengan saling bekerjasama antar semua pihak. Dampak kekerasan seksual bukan hanya fisik semata tetapi pada kesehatan mental, kondisi psikologis dan kesehatan reproduksi korban dan social wellbeing korban. Persoalan stigmatisasi menjadi persoalan serius bagi korban. Korban harus mengalami trauma dan menghadapi stigma dari keluarga dan masyarakat. Ketujuh, seluruh instansi pemerintah terkait dan struktur lainnya sampai tingkat daerah harus bekerjasama dan saling berkoordinasi untuk mengampanyekan gerakan anti kekerasan seksual bersama-sama dengan stakeholder lainnya, LSM setempat, rumah sakit, kepolisian, pengadilan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan seluruh anggota masyarakat. Kedelapan, tidak mengkriminalisasi dan menstigma korban dan mengubah narasi aib, malu, takut dan merasa bersalah (menyalahkan diri sendiri) bagi korban untuk menjadi kekuatan dan memberikan dukungan baik secara psikologis, sosial dan perlindungan dan jaminan hukum. Terakhir, menghukum mereka yang melakukan victimization/revictimization dan victim blaming baik anggota masyarakat maupun aparat hukum, bahkan memberikan hukuman berat bagi aparat hukum yang melakukan pelecehan seksual atau bentuk kekerasan seksual lainnya sebagai bentuk kepedulian dan tangungjawab negara karena dengan membiarkannya negara telah turut andil melakukan kekerasan secara langsung, tidak langsung dan struktural. Hukum harus mengkriminalisasi pelaku bukan korban dan mencegah intimidasi dan tekanan atau ancaman dari pelaku kepada korban dan keluarganya. RUU PKS secara khusus menyebutkan hak korban yang meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Hak korban “adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati korban, dengan tujuan mengubah kondisi korban yang lebih baik, bermartabat dan sejahtera, yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multidimensi, berkelanjutan, dan partisipatif.”

Dibutuhkan Lex Specialis dan Pembaruan Hukum dan Sistem Hukum

Kita butuh pembaruan hukum karena produk hukum yang ada termasuk KUHP tidak memadai untuk menjadi payung hukum bagi pelaksanaan dan penegakan hukum yang mengatur kekerasan seksual. Sebagai lex generalis, KUHP tidak dapat menjawab dan menyelesaikan persoalan dan kasus kekerasan seksual di Tanah Air apalagi kasus-kasus kekerasan seksual kontemporer seperti kekerasan seksual secara online/daring. UU PKS merupakan lex specialis yang diperlukan untuk kebutuhan dan subyek khusus yang tidak bisa dirujuk hanya pada KUHP. Pembaruan hukum ini akan memperbaiki sistem hukum yang ada dan menuntut tanggungjawab negara untuk memberikan perlindungan, rasa aman dan jaminan kepastian hukum dari tindak kekerasan seksual. Dengan hukum dan penegakannya yang kuat, masyarakat dan negara dapat melakukan pencegahan terhadap terjadinya kekerasan seksual. Pencegahan memang menjadi salah satu poin penting yang ditekankan RUU PKS. Seperti dinyatakan dalam pasal 5 ayat (2) huruf b menyebutkan bentuk-bentuk pencegahan yang meliputi: membangun lingkungan dan fasilitas publik yang aman dan nyaman, membangun sistem keamanan terpadu, termasuk penempatan petugas keamanan di daerah yang rentan dan rawan kekerasan seksual, dan menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat miskin.

Sistem hukum tersebut diharapkan dapat memberikan dan menjamin adanya upaya yang integratif dan komprehensif dalam hal penanganan, perlindungan, dan pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban yang melibatkan semua lapisan masyarakat yang berpihak dan berperspektif korban. Kita berharap, korban mendapatkan pemenuhan hak-haknya berupa pemulihan dan penanganan korban oleh atau dari mereka yang berperspektif korban. Di samping itu, reformasi sistem hukum bertujuan memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual dan memberikan hukuman yang memberi efek jera dan calon pelaku takut melakukannya. Reformasi hukum dan sistem hukum juga ditujukan agar dapat menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran penting keluarga, partisipasi komunitas dan masyarakat, serta peran serta, partisipasi dalam gerakan anti kekerasan seksual dan tanggung jawab bersama.

Sistem hukum yang baru mendorong negara menyediakan dan mendukung Pusat Layanan Terpadu seperti Women’s Crisis Center (WCC) berbasis komunitas yang dapat diintegrasikan dengan kegiatan atau program dan infrastruktur dan sarana yang ada. Misalnya, penyedian shelter atau rumah aman yang dikelola masyakarat bekerjasama dengan LSM setempat, menyediakan layanan dan pusat informasi, komunikasi, pengaduan dan konseling juga bantuan hukum dan pendampingan korban, dll. Model ini sudah diinisiasi oleh PUAN Amal Hayati dengan membangun pusat pendampingan perempuan korban kekerasan di pesantren-pesantren. Semua layanan harus mudah dijangkau dan diakses, tidak menyulitkan dan memojokkan korban dan tidak membebankan korban secara ekonomi dan semua proses secara keseluruhan.

Trauma, Kriminalisasi, Stigmatisasi dan Reviktimisasi Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual juga menjadi persoalan serius melihat bagaimana korban mengalami trauma berkepanjangan. Selain akibat fisik dan psikis, para korban menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan sosial. Mereka mengalami penghukuman sebagai korban seperti disalahkan, dihakimi, menjadi obyek candaan, dipaksa menikah dengan pelaku –seperti disebut di atas–, tekanan dari keluarga agar tidak membuka aib dan membuat malu keluarga demi family honor. Dalam proses hukum, mereka juga menjadi korban revictimization dengan menerima pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan korban baik di kantor polisi dan pengadilan; tidak mempercayai keterangan anak yang melapor dan bahkan sampai mendapat pelecehan seksual kembali oleh aparat hukum. Trauma berkepanjangan membutuhkan proses healing dan konseling untuk pemulihan korban. Banyak korban yang tidak lagi punya harapan akan masa depan; tidak sedikit di antara mereka mengalami stres, merasa kotor, malu dan mejadi aib bagi keluarga dan merusak family honor (WHO, 2011) dan merasa harkat dan martabat dirinya tercabik-cabik dan rasa tidak utuh sebagai manusia dan perempuan. Beberapa korban bahkan tidak kuat menanggung malu dan cemoohan dari masyarakat serta ancaman dan intimidasi dari pelaku yang akhirnya membuat mereka memilih jalan pintas, yakni mengakhiri hidupnya! Sikap abai dan tidak berempati terahadap korban dan malah terkesan menghakimi dan memberikan label/stigma dan tidak mau tahu terhadap situasi yang dihadapi para korban kekerasan seksual menjadi bagian dari penghukuman paling berat yang dihadapi mereka.

Patriarkhisme yang berkembang kuat dalam masyarakat menjadikan perempuan sebagai sumber masalah moralitas dan sumber terjadinya kekerasan seksual. Kita sering membangun false narrative atau narasi yang keliru tentang kaitan apa yang dilakukan atau apa yang tidak dilakukan korban saat kekerasan seksual terjadi, pakaian yang dikenakan korban, sikap dan perilaku korban sehari-hari atau sikap korban saat terjadi kekerasan seksual misalnya atraktif dan provokatif, kondisi dan situasi saat terjadinya kekerasan seksual. Korban justru disalahkan dan dihakimi karena tidak bisa dan tidak mampu menjaga diri, tidak mampu menolak dan berkata tidak dan tidak berusaha untuk mencari bantuan atau pertolongan. Banyak mitos yang dikembangkan dan dilanggengkan dalam masyarakat untuk “mengkriminalisasi korban” dan melakukan proses stigmatization dan revictimization terhadap korban dan bahkan peyintas (survivor). Kekerasan seksual seringkali dianggap terjadi karena kesalahan korban sendiri atau apa yang disebut victim blaming. Kita tidak seharusnya menciptakan dan menyebarkan mitos menyalahkan korban karena terjadinya kekerasan seksual bukan kesalahan korban tetapi sepenuhnya kesalahan pelaku. Mitos-mitos tersebut hanya akan menyakiti dan menambah trauma dan luka korban dan cenderung memojokkan dan menghakimi korban. Menunjukkan sikap empati, memihak dan berperspektif korban dan solidaritas terhadap para korban kekerasan seksual juga sangat penting bukan saja untuk penguatan korban dan sebagai upaya pemenuhan hak dan keadilan bagi mereka, tetapi juga mengindikasikan ketidaksetujuan kita terhadap perilaku kekerasan seksual dalam bentuk apapun. Jika kita tidak bisa memberi bantuan pada korban dalam upaya mencari keadilan, kita harus bisa menciptakan situasi sosial yang nyaman dan aman yang memungkinkan mereka memperjuangkan hak dan keadilannya sebagai korban dan penyintas. Masyarakat dan negara lebih memilih cara mengontrol perempuan dan anak perempuan daripada membuat langkah panjang untuk mengubah relasi kekuasaan agar lebih setara, ikut mengkampanyekan gerakan anti kekerasan seksual, dan melakukan reformasi hukum dan rekonstruksi sosial demi perubahan kesadaran dan mindset masyarakat. UU PKS menjadi upaya perubahan perilaku dan norma sosial-budaya yang patriarkhal menuju attitude yang lebih aware terhadap hak-hak korban kekerasan seksual.

Kelemahan KUHP dalam Memproses Kasus Kekerasan Seksual

Bagaimana hukum kita selama ini memidana atau memproses pelaku kejahatan atau kekerasan seksual? Hukum Pidana (KUHP) tidak spesifik membahas secara detail soal kekerasan seksual terutama pelecehan seksual dan perkosaan. Hukum pidana mengabaikan kewajiban negara untuk pencegahan kekerasan seksual dan bertanggungjawab secara khusus terhadap isu-isu kekerasan seksual, misalnya pemenuhan hak-hak korban, penanganan dan pemulihan hak-hak korban yang berperspektif gender dan korban dan perspektif perempuan dan konseling, perlindungan sosial dari revictimization dan victim blaming baik dari masyarakat, keluarga, aparat penegak hukum, seperti polisi, hakim, dan jaksa. Dalam menangani kekerasan seksual yang semakin marak, mengikuti logika berpikir menempatkan korban sebagai pihak yang bersalah (victim blaming) yang berkembang dalam masyarakat menjadi jalan yang sering dipilih aparatus negara (Irawaty, 2016).

Hukum pidana menggunakan definisi lama tentang kekerasan seksual, khususnya perkosaan. KUHP pasal 285 hanya memasukkan perkosaan ketika terjadi persetubuhan atau ada penetrasi alat kelamin. Jika tidak terjadi penetrasi, maka dianggap tidak ada kekerasan seksual atau perkosaan. Demikian juga kalau penetrasi terjadi bukan melalui atau menggunakan alat kelamin, maka tidak dianggap kekerasan seksual atau lebih tepatnya perkosaan. Yang paling penting, hukum pidana tidak bisa menjamin warganegara bebas dan aman dari tindak kekerasan seksual. Perempuan, anak-anak baik anak laki-laki dan anak perempuan menjadi korban. Revictimization sangat kuat di hukum pidana dan pelaksanaan hukum kita. Kita tidak pernah menghukum aparat hukum yang melakukan revictimization di kantor polisi ataupun pengadilan. Hukum kita diskriminatif karena hukum kita hanya mengakui relasi seksual tertentu, sehingga kalau ada korban yang tidak dalam hubungan yang diakui atau dilegalkan, maka korban akan sangat kesulitan untuk mendapat bantuan hukum dan perlindungan. Saat anak perempuan mengalami kekerasan seksual, tidak ada jaminan perlindungan dan keamanan bagi korban; Ia kesulitan melaporkan kasus karena korbannya anak-anak sehingga proses pembuktiannya menjadi kompleks dan korban kesulitan membuktikannya apalagi berkaitan dengan alat bukti dan kesaksian korban yang masih di bawah umur. Kesulitan lain memproses secara hukum dan menyeret pelaku ke jalur hukum dan memidanakannya adalah kekerasan seksual dalam masa pacaran, perkosaan yang dialami pekerja seks atau mereka yang terlibat dalam prostitusi, kawin paksa, kawin di bawah umur dan kekerasan seksual atau perkosaan dalam perkawinan (marital rape).

Hukum kita tidak mengakui kekerasan seksual dalam perkawinan (marital rape). Banyak kekerasan seksual terjadi dalam rumah tangga atau dalam ikatan perkawinan oleh suami atau pasangan/partner yang tidak diakui hukum pidana sehingga proses hukum sulit dilakukan. Persoalan lainnya adalah stigma, tabu, malu, takut, dan aib hingga banyak kasus kekerasan seksual tidak muncul ke permukaan dan menjadi fenomena gunung es karena dianggap urusan privat dan akan membuka aib korban dan merusak kehormatan keluarga (family honor). Predator seksual akan terus melakukan aksinya karena sistem hukum yang ada tidak memihak korban. “Budaya” tabu dan aib membuat kita tidak berani bahkan sekedar untuk berbicara apalagi melaporkan kekerasan seksual; kita memilih menutupinya meski kasusnya serius dan membuat trauma berkepanjangan.

Hukum pidana kita tidak mengenal istilah kekerasan seksual (sexual violence) serta diskriminatif terhadap mereka yang mempunyai hubungan/relasi seksual yang tidak disahkan atau dilegalkan melalui hukum negara dan atau hukum agama sehingga membuat kasus kekerasan seksual sulit diproses ke meja hijau. RUU PKS ingin melindungi setiap warga Indonesia dari kekerasan seksual. Padahal mendapat perlindungan hukum dari negara dan aman dan bebas dari tindak kekerasan termasuk kekerasan seksual merupakan hak-hak dasar warganegara dan hak asasi manusia sehigga negara harus memenuhi kewajibannya tanpa diskriminasi. Segala bentuk kekerasan tidak bisa dibenarkan; kita tidak boleh bersikap kompromi terhadap segala bentuk kekerasan seksual. Apapun bentuknya, dan dalam relasi apapun, seharusnya tidak ada kompromi (zero tolerance) terhadap kekerasan seksual, termasuk paksaan seksual seorang suami pada isteri ataupun sebaliknya.

KUHP kita juga terlalu umum di mana tidak ada rumusan dan landasan hukum yang jelas tentang pelecehan seksual (sexual harassment) sehingga semuanya tergantung dan diserahkan kepada keyakinan dan penafsiran hakim dan jaksa. Pelecehan seksual juga bukan hanya terjadi di ruang publik tetapi tetapi juga di tempat yang kita anggap aman seperti rumah, institusi pendidikan dan tempat “suci” seperti pesantren dan rumah ibadah. Bentuk-bentuk pelecehan seksual juga bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara verbal, non-verbal, menunjukkan gambar porno atau alat kelamin ke korban, meminta korban menunjukkan anggota tubuh tertentu, juga melalui isyarat, tulisan, gambar dan lain sebagainya. Pelecehan seksual dan kekerasan seksual online/daring/cyber semakin marak seiring dengan meningkatnya sosial media dan platfrom online lainnya. Berdasarkan beberapa data media, selama masa pandemi ini, kekerasan seksual online semakin meningkat. Untuk itu kita perlu aturan khusus dan spesifik, detail dan berupaya merevisi beberapa definisi tentang kejahatan seksual ini terutama kekerasan seksual kontemporer yang tidak bisa di-cover oleh KUHP yang ada. Perlu penyebutan khusus kekerasan seksual serta segala macam bentuk-bentunya, sanksi, cara pelaporan dan alat bukti yang memudahkan dan memihak korban, dan penanganan dan pemulihan korban serta pemidanaan pelaku yang proses hukumnya memudahkan dan berperspektif korban, kompensasi terhadap korban dan upaya pemenuhan hak-hak korban dan aturan hukum lainnya yang tidak malah mengkriminalkan korban dan membuka peluang reviktimisasi dan bahkan sampai tingkat yang ekstrim pelecehan seksual oleh aparat hukum atau petugas pelayanan masyarakat.

Kekerasan Seksual Sebagai Ancaman Serius Bagi Kelompok Rentan

Demikian di antara masalah serius dalam sistem hukum dan situasi sosial kita yang membuat kekerasan seksual terus menjadi ancaman di Indonesia. Karenanya, UU PKS menjadi kebutuhan dalam penguatan gerakan anti-kekerasan. UU ini dapat memastikan korban kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan secara hukum, psikologis, sosial, dan termasuk tidak menjadi korban revictimization dan victim-blaming. UU ini juga menjamin hak-hak dasar manusia untuk aman, nyaman, dan bebas dari tindak kekerasan seksual. Intinya, UU ini berupaya melindungi semua warga negara baik laki-laki, perempuan, transgender atau waria, anak laki-laki, anak perempuan dan kelompok rentan lainnya seperti kelompok difabel (differently abled) dari berbagai bentuk kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual, perkosaan, trafficking, pornografi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, pernikahan dengan anak di bawah umur dan segala bentuk kekerasan seksual lainnya. UU ini mempertimbangkan hak-hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang intinya adalah pemenuhan hak-hak korban dan jaminan keamanan dan bebas dari kekerasan seksual dan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bila korban bersedia melaporkan kasusnya. Usulan UU PKS merupakan upaya reformasi sistem hukum dalam mengatasi kekerasan seksual yang sistemik terhadap perempuan. RUU PKS merupakan terobosan agar hukum mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan perempuan korban kekerasan karena RUU ini mengintegrasikan dan mempertimbangkan suara dan pengalaman-pengalaman korban kekerasan, termasuk dalam menghadapi proses hukum. RUU PKS juga sangat penting dan mendesak untuk segera disahkan karena secara khusus mengatur kekerasan seksual atau perkosaan atau pemaksaan hubungan seksual dalam hubungan suami-isteri (marital rape) dan dalam masa pacaran. Suami yang memaksa hubungan seksual terhadap isterinya ataupun isteri terhadap suaminya atau tanpa sepersetujuan (consent) bisa diadukan telah melakukan kekerasan atau perkosaan dalam perkawinan.

Dalam proses hukum kasus perkosaan kaitannya dengan pembuktian, KUHAP menyaratkan minimal dua alat bukti yang sah dari lima alat bukti (Pasal 183 dan 184 KUHAP), yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Akses terhadap alat-alat bukti dan pelaksanaannya di lapangan menyusahkan dan memberatkan para korban untuk membuktikan kasus perkosaan yang menimpanya. Alat-alat bukti tersebut membuat korban harus berfikir berkali-kali untuk tetap memutuskan kasusnya dilanjutkan. Pasal ini tidak memasukkan kesaksian dan pengalaman perempuan korban perkosaan dan suara mereka yang mengalami trauma akibat perkosaan. Alat bukti berupa keterangan terdakwa juga sulit dipenuhi dan bahkan mustahil karena tidak ada pelaku yang bersedia mengakui perbuatan bejatnya. UU PKS menjadi upaya krusial karena memuat hal-hal yang tidak diatur KUHP. Bahasa yang bias gender dan definisi yang kabur tentang pencabulan yang lebih mengedepankan moralitas, kesopanan dan kesusilaan dalam KUHP mengabaikan seriusnya persoalan kekerasan seksual. Terkait definisi perkosaan, hukum kita masih sangat bias gender dan tidak memihak korban dan hanya memasukkan kriteria dan mendefinisikan perkosaan hanya persetubuhan atau terjadinya penetrasi alat kelamin. Definisi ini perlu diperluas seperti misalnya penetrasi dalam bentuk lain seperti melalui alat-alat atau benda-benda lainnya. atau pemaksaan berhubungan seks dengan cara lain meski tanpa penetrasi, seperti oral seks atau melakukan kekerasan seksual melalui anggota tubuh yang lain. KUHP juga tidak mengenal istilah pelecehan seksual. KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP (KUHP dan Munti, 2001). Definisi pencabulan sendiri mengacu pada pasal 289 KUHP berbunyi, “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-selamanya sembilan tahun.” Dalam KUHP, tidak ada istilah kekerasan seksual apalagi rincian bentuk-bentuk kekerasan seksual. Bahkan pelecehan seksual pun masuk dalam kategori pencabulan seperti putusan hakim terhadap kasus pencabulan (Suara.com, 2019; Munti, 2001, Komnas Perempuan, 2019, 2020). Media sering mem-blow-up berita perkosaan dengan menyebutkan pencabulan atau perbuatan cabul. Beberapa bentuk kekerasan seksual yang masuk dalam KUHP misalnya perkosaan, perbuatan cabul, dan prostitusi dimasukkan dalam Bab kejahatan terhadap kesusilaan (KUHP, Munti, 2001).

RUU PKS tidak mengenal istilah pencabulan. Kekerasan seksual bukan hanya kesalahan atau pelanggaran kesopanan atau kesusilaan semata tetapi merupakan kejahatan seksual yang merupakan pelanggaran dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang telah disebutkan di atas dalam tulisan ini. Tindak kekerasan seksual dalam bentuk apapun merupakan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM bukan hanya melanggar kesusilaan atau etika kesopanan atau berkaitan dengan moralitas tetapi pelanggaran hak otonomi dan integritas tubuh, pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia dan hak warga negara dan merupakan tindak kriminal. Bila tindak kekerasan seksual dan pelecehan seksual didefiniskan sebagai tindak pencabulan yang berkaitan dengan kesusilaan dan moralitas, maka kekerasan seksual hanya dipandang sebatas persoalan kesopanan dan kesusilaan dan sanksi yang diberikan bisa berupa jalan damai atau perundingan untuk kesepakatan (proses mediasi).

RUU PKS Mengakomodasi Kebutuhan, Kepentingan, dan Pengalaman Korban

Salah satu upaya reformasi hukum dan upaya penyediaan payung hukum lex specialis terhadap segala bentuk kekerasan seksual juga bisa dilihat dari pemihakan terhadap korban dan kemudahan bagi korban dalam hal pelaporan dan alat bukti. Dalam Pasal 43 RUU PKS dinyatakan bahwa alat bukti lainnya yang diatur yaitu meliputi: a. keterangan korban; b. surat keterangan psikolog dan/atau psikiater; c. rekam medis dan/atau hasil pemeriksaan forensik; d. rekaman pemeriksaan dalam proses penyidikan; e. informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; f. dokumen, yakni setiap data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, video, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna dan sebagainya; dan g. hasil pemeriksaan rekening bank.

RUU PKS berusaha mereformasi pasal perkosaan dalam KUHP. Dalam KUHP perkosaan mengharuskan adanya “persetubuhan” atau penetrasi alat kelamin, maka di dalam RUU PKS perkosaan tidak harus terjadi penetrasi alat kelamin. Bandingkan bunyi pasal 285 KUHP, ”Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Sementara perkosaan dalam RUU PKS pasal 16 dinyatakan, “Setiap orang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual, diancam pidana perkosaan.” Dari 9 bentuk kekerasan seksual dalam RUU PKS, salah satu yang sering dan masif terjadi adalah pelecehan seksual. Sementara, hukum pidana kita justru tidak mengenal istilah pelecehan seksual. KUHP pada pasal 289 dan 296 menyebutkan istilah pencabulan berulang kali. Pasal 289 berbunyi, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Dalam KUHP tidak ada istilah kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang sering terjadi di tempat umum, tempat kerja, rumah, kendaraan umum, sekolah, rumah ibadah, di jalan dan di mana saja. Kata atau terminology yang digunakan adalah perbuatan cabul. Pasal 285 merupakan pasal perkosaaan yang mensyaratkan adanya persetubuhan. Dan Pasal 285-288 KUHP menggunakan istilah persetubuhan. Sekali lagi pasal-pasal tersebut masuk ke dalam Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan.

Menuntut Tanggungjawab Negara

Kelambanan DPR bahkan hingga membuat keputusan mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 menunjukkan sikap negara yang tidak serius, abai dan tidak peduli dengan persoalan kekerasan seksual; negara tidak peduli dengan banyaknya korban yang melaporkan kasusnya dan tidak mendapatkan proses hukum yang berkeadilan. Saat negara tidak menunjukkan respons serius terhadap persoalan kekerasan seksual, sesungguhnya negara telah terlibat melakukan kekerasan tersebut. Peletz (2012), mengutip Monique Skidmore, membedakan tiga model kekerasan yang melibatkan negara, yakni kekerasan langsung, kekerasan tindak langsung, dan kekerasan struktural. Berdasarkan kategori tersebut, maka negara sangat potensial untuk menjadi pelaku kekerasan tidak langsung dan struktural terhadap kelompok rentan, perempuan dan anak-anak bahkan berpotensi melakukan kekerasan langsung melalui aparat hukum negara yang melakukan revictimization, victim blaming dan bahkan kekerasan seksual. Negara juga terlibat dalam hal melakukan Act of Omission atau tindakan pembiaran dengan tidak melakukan tindakan apapun, yang berarti pelanggaran terhadap kewajiban negara sesuai tuntutan konstitusi (Komnas Perempuan, 2019, 2020). Perempuan dan anak merupakan kelompok masyarakat yang sangat rentan mendapatkan kekerasan tidak langsung dan struktural dari negara. Perempuan bukan hanya tidak mendapatkan hak politik, sosial dan ekonomi bahkan tidak mempunyai hak untuk mengontrol tubuh dan seksualitasnya sendiri. Hal ini merupakan salah satu politik seksualitas dan gender negara untuk mengontrol perempuan. Misalnya dengan menerapkan aturan dan bahkan teror agar para perempuan tidak melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat atau aturan yang ditetapkan negara atau kelompok-kelompok tertentu agar bisa terhindar dari kasus kekerasan seksual, misalnya dalam hal berpakaian, bertingkah laku, berbicara dan bahkan mengontrol ruang gerak perempuan (Irawaty, 2016). Sekali lagi tindak kekerasan seksual terjadi di mana saja, dengan pelaku baik orang yang dikenal atau tidak dikenal dan dengan korban yang beragam dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan bagaimana korban berbicara, berjalan, bertingkahlaku, berpakaian dan dengan apa yang dilakukan korban. Mitos-mitos ini sengaja dibuat dan dilanggengkan dalam masyarakat untuk menyalahkan korban dan “memaafkan” pelaku. Untuk itu kita perlu menekankan sekali lagi bahwa kekerasan seksual terjadi sama sekali bukan kesalahan korban sehingga kriminalisasi harus ditujukan ke pelaku kekerasan seksual.
Akhirnya, kita perlu terus mendesak DPR mengembalikan RUU PKS pada Prolegnas 2020, membahas ulang dan segera mengesahkannya. Meski demikian, perlu dipahami, upaya dari segi hukum perlu dilengkapi dengan upaya-upaya non-hukum termasuk upaya sosial-budaya, meakukan pendidikan publik demi perubahan perilaku, sikap, mindset atau cara berpikir terkait kekerasan seksual. Dengan gerakan anti-kekerasan seksual secara holistik dan komprehensif ini, kita berharap akan melihat Indonesia menjadi negara yang lebih aman dan nyaman bagi warganya dari segala bentuk kekerasan seksual.

Sumber Bacaan:
Banarjee, Subrata and Islam, Mohammed Jahirul (January-December 2019). Bangladesh Police Academy (BPA) Journal, 191, hh. 34-50.
Irawaty, Diah. (2016). Politik Seksualitas dan Pengabaian Negara terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia. Jurnal Perempuan 89, 21(2), hh. 155-162. Dimuat ulang dalam Aliansi Laki-Laki Baru. (2017), https://lakilakibaru.or.id/politik-seksualitas-dan-pengabaian-negara-terhadap-kekerasan-seksual-di-indonesia/
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) – Forum Pengada Layanan. (2017). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual.
Komnas Perempuan (tanpa tahun), 40 Hak Konstitusional Setiap Warga Negara Indonesia Dalam 14 Rumpun.
Komnas Perempuan. (2019). Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf
Komnas Perempuan. (2020). Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf
Munti, Ratna Batara. (Senin, 23 April 2001). Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas. Hukum Online.com, https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2472/kekerasan-seksual-mitos-dan-realitas/
Peletz, Michael G (2012). Gender, Sexuality, and the State in Southeast Asia, The Journal of Asian Studies 71 (04), hh. 895-916.
Suara.com, (16 Desember 2019): https://www.suara.com/yoursay/2019/12/16/170251/hukum-indonesia-tidak-melindungi-korban-pelecehan-seksual
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
United Nations Statistic Divisions. (2014). The World’s Women 2010: Trends and Statistics, p. 127. United Nation Publication ST/ESA/STAT/SER.K/19.
World Health Organization. (2011). Violence against Women – Intimate Partner and Sexual Violence against Women. Geneva: World Health Organization.

(Pertama kali terbit di website ISJN, 21 Juli 2020: https://isjn.or.id/memahami-kekerasan-seksual-dan-mendesaknya-undang-undang-penghapusan-kekerasan-seksual-di-indonesia.html

Menolak Negara Kekerasan Seksual

Oleh : Diah Irawaty (Kandidat Doktor, Departemen Antropologi, State University of New York (SUNY) Binghamton, New York, Amerika Serikat; Asisten Pengajar; Pendiri LETSS Talk)

Kita sedang menghadapi situasi anomali yang memprihatinkan dan menakutkan terkait kekerasan seksual di Indonesia. Satu sisi, kita disuguhi kasus kekerasan seksual yang semakin serius, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Laporan Komnas Perempuan 2019 menunjukkan, setiap hari sedikitnya 35 perempuan mengalami kekerasan dan pelecehan seksual setiap harinya.

Kekerasan seksual terjadi di berbagai ranah. Dalam ranah keluarga, kasus-kasus kekerasan seksual melibatkan ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakak terhadap adik, dan lainnya. Di luar rumah, kita sering mendengar kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren, oleh kyai atau ustadz terhadap santrinya. Kita juga sedang dibuat heboh oleh terungkapnya kasus kekerasan seksual di lembaga gereja, dengan jumlah korban yang sungguh banyak. Tempat-tempat publik seperti MRT dan alat transportasi lain, supermarket, hingga sekolah dan tempat ibadah juga tidak lepas menjadi area terjadinya banyak kekerasan seksual.

Kondisi krisis di tengah pandemi Covid-19 juga memberi dampak nyata terhadap kekerasan seksual. Kita perlu melihat secara kritis meningkatnya angka kehamilan semasa pandemi ini, mengaitkannya dengan kemungkinan terjadinya kekerasan seksual di balik fenomena ini. Sangat mungkin, kehamilan-kehamilan tersebut terjadi akibat hubungan seksual tanpa persetujuan (non-consensual sex) yang juga bisa disebut perkosaan dalam relasi perkawinan (marital rape). Sementara, kehamilan itu, salah satunya sebagai akibat non-consensual sex bisa jadi jadi merupakan kehamilan yang tidak dinginkan (unwanted pregnancy).

Media-media online juga menjadi situs di mana kekerasan seksual marak terjadi. Bully dan joke-joke bernada seksual dan seksisme, pornografi hingga penipuan seksual begitu massif terjadi di ruang media online.

Umumnya kita membatasi diri dalam melihat kasus kekerasan pada relasi laki-laki dan perempuan, menempatkan perempuan sebagai korbannya. Jika kasus kekerasan diperpanjang menyentuh relasi di luar dualisme gender dan seksualitas, kita akan menemukan daftar yang lebih panjang lagi. Namun, penting digarisbawahi, tuntutan akan keseriusan sikap kita merespon kekerasan seksual sesungguhnya tidak ditentukan oleh banyaknya kasus.

Kekerasan seksual merupakan salah satu realisasi dari kuatnya struktur ketidakadilan (structure of injustice) terutama berdasar patriarkhi, misoginisme, dan heteronormativisme. Pengabaian hak-hak korban, sikap diam atau acuh bahkan cenderung menyalahkan korban, sikap setuju terhadap kekerasan seksual sebagai hukuman, seperti terjadi di masa konflik dan perang merupakan beberapa tindakan paling praktis dari realisasi strutktur ketidakadilan yang patriarkhal dan heternormatif tersebut. Dalam struktur injustice seperti ini, kita diam-diam atau terang-terangan bersetuju bahwa kelompok yang berkuasa (powerful) secara seksual “boleh” untuk melakukan kekerasan dan paksaan seksual terhadap yang lemah (powerless).

Di Indonesia, struktur ketidakadilan patriakhal ditemukan dengan jelas pada politik gender dan seksualitas yang berlangsung sejak masa Orde Baru. Formalisasi norma seksualitas tradisional dan patriarkhal, salah satunya lewat UU Perkawinan, hingga (pembiaran) kekerasan seksual sebagai hukuman, seperti dalam kasus kekerasan seksual Mei 1998, menjadi bagian strategis dan taktis konsolidasi kekuasaan. Situasi tersebut menunjukkan negara ini adalah negara yang dijalankan atas dasar struktur ketidakadilan patriarkhal dan heteronormatif tersebut yang tidak hanya meremehkan kekerasan seksual, tapi mengabaikan hak-hak korban atas keadilan.

Berbagai usaha melawan kekerasan seksual sesungguhnya merupakan upaya untuk melakukan perubahan paling fundamental dalam struktur kenegaraan kita.

Kekerasan seksual juga menjadi persoalan serius karena akibatnya terutama yang dihadapi para korban. Selain akibat fisik dan psikis yang bisa dilihat secara kasat mata, para korban juga menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan sosial. Tidak jarang mereka mengalami penghukuman sebabagai korban seperti disalahkan, menjadi obyek candaan, dipaksa menikah dengan pelaku, dan, dalam proses hukum mereka justru mendapat pelecehan kembali oleh aparat hukum. Banyak para korban yang tidak lagi punya harapan akan masa depan; tidak sedikit di antara mereka yang akhirnya memilih bunuh diri! Sikap abai dan hampa empati terhadap situasi yang dihadapi para korban kekerasan seksual menjadi bagian dari penghukuman paling berat yang dihadapi mereka.

Sungguh anomali yang mengkhawatirkan, dengan seriusnya situasi kekerasan seksual tersebut, di sisi lain, kita justru disuguhi keputusan DPR untuk menarik atau mencabut Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual dari Prolegnas 2020. Keputusan ini bukan saja pengkhianatan terhadap upaya sangat panjang dan melelahkan berbagai elemen masyarakat, terutama gerakan perempuan, agar Indonesia memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk menghapus kekerasan seksual sekaligus mewujudukan Indonesia sebagai negara dengan struktur yang berkeadilan, yang tidak sama sekali tidak kompromi (zero tolerance) terhadap kekerasan seksual. Keputusan DPR tersebut juga mengoyak perasaan keadilan para korban kekerasan. Kita perlu UU PKS karena dasar hukum yang ada sama sekali tidak cukup kuat dan memadai untuk menangani kekerasan seksual.

Setelah negara, lewat upaya DPR melengserkan RUU PKS dari Prolegnas itu, lebih berkehendak melanggengkan Indonesia sebagai negara kekerasan seksual, di level masyarakat, kita perlu menunjukkan berbagai upaya dan sikap yang lebih merefleksikan kehendak untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang anti-kekerasan seksual. Menyatakan sikap kritis dengan tindakan-tindakan aparatus negara yang permisif atau tidak menganggap penting kekerasan seksual menjadi basis bagi tindakan paling minimalis. Kita harus terus mendesak DPR dan mengkonsolidasi suara publik untuk mendesak DPR mengembalikan pembahasan RUU PKS sekaligus segera mengesahkannya.

Di sisi lain, menunjukkan sikap empati dan solidaritas terhadap para korban kekerasan seksual juga sangat penting bukan saja untuk penguatan korban dan upaya pemenuhan hak dan keadilan bagi mereka, tapi menunjukkan secara jelas (clear and distinct) ketidaksetujuan kita terhadap perilaku kekerasan seksual. Jika kita tak bisa memberi bantuan pada korban dalam upaya mencari keadilan, kita harus menciptakan situasi sosial yang nyaman dan aman yang memungkinkan mereka memperjuangkan hak dan keadilannya sebagai korban dan survivor. Sangat penting membangun pemikiran dan cara pandang, setelah di level negara (state) cenderung melanggengkan struktur ketidakadilan, hal demikian tidak boleh terjadi di level masyarakat.

Representasi Politik dan Kekerasan Seksual

Oleh: Diah Irawaty (Pendiri LETSS Talk)

Semakin banyak aktivis perempuan yang selama ini aktif memperjuangkan keadilan jender maju menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2014. Gejala ini merupakan perkembangan penting yang diharapkan mengubah orientasi partisipasi politik perempuan dari sekadar memenuhi kuota atau representasi menuju peran politik perempuan yang lebih berpengaruh dalam hidup bernegara kita.

Akhir-akhir ini kekerasan seksual dengan korban utama perempuan, termasuk anak-anak, makin serius. Peningkatan tak hanya terjadi dari segi kuantitas, tetapi dari segi kualitas kekerasan seksual semakin mengerikan.

Banyak anak dan remaja jadi korban. Bahkan, seorang anak perempuan yang melaporkan kasus pemerkosaan yang dialaminya kepada seorang anggota DPRD Lampung justru mengalami pemerkosaan ulang dan massal oleh anggota DPRD itu bersama sejumlah orang lain.

Respons serius dari negara belum terlihat. Sejauh observasi saya, sekadar ungkapan prihatin atas tragedi ini pun belum kita dengar dari lembaga negara mana pun, termasuk dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Proses hukum terhadap pelaku di kepolisian juga sering berakhir pada hukuman ringan yang tidak memunculkan efek jera.

Kasus ”kolor ijo” di Probolinggo, Jawa Timur, yang memperkosa 19 perempuan dan baru tertangkap setelah 10 tahun beraksi, membuat kita mempertanyakan kinerja kepolisian dalam menangani kasus kekerasan seksual. Mengapa begitu susah menangkap pelaku kejahatan seksual seperti itu? Sejauh mana polisi bekerja keras menangani masalah ini? Haruskah menunggu hingga jatuh begitu banyak korban?

Tentu saja penanganan kasus kekerasan secara tak serius tak hanya berakibat banyaknya korban, tetapi juga menciptakan rasa tak aman pada kaum perempuan karena ini mengindikasikan negara tak mampu memberikan jaminan keamanan dari risiko menjadi korban pemerkosaan selanjutnya.

Harus diingat, persoalan kekerasan seksual bukan melulu bagaimana menangani atau menghukum pelaku, melainkan juga soal hak-hak mereka yang menjadi korban. Sisi ini (meski negara sudah memfasilitasi lembaga khusus penanganan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk seksual) belum sepenuhnya maksimal untuk memfasilitasi terpenuhinya hak-hak korban. Hak mendapatkan layanan penyuluhan, proses hukum yang adil, hak tidak menjadi korban viktimisasi sosial, dan hak-hak lain korban masih belum sepenuhnya didapat dari negara.

Salah satu contoh bagaimana hak untuk tidak jadi korban viktimisasi tidak bisa didapat dari negara: kita tahu banyak pemerkosaan yang membuat siswi hamil dan justru siswi yang menjadi korban itulah yang dihukum sekolah. Contoh nyata, kasus pemerkosaan tahanan perempuan di Wajo, Sulawesi Selatan: keluarga korban justru dimusuhi tetangganya sendiri dan akhirnya memutuskan pindah.

Negara berdiam diri

Bisa dikatakan, secara umum, negara memilih bertindak diam dan tidak responsif terhadap kekerasan seksual. Kehadiran aktivis perempuan dalam daftar calon anggota legislatif seharusnya jadi harapan baru. Setelah Pemilu 2014, kita berharap melihat negara lebih responsif menunjukkan tanggung jawab melindungi hak perempuan dari risiko menjadi korban kekerasan seksual.

Kita sadar, tidak semua aktivis perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif duduk di komisi yang mengurus langsung persoalan kekerasan seksual. Namun, tetap banyak peran dan ekstratanggung jawab yang bisa dilakukan sebagai bagian dari advokasi politik dan kebijakan. Kaukus perempuan parlemen sebagai lembaga informal yang menyatukan anggota legislatif perempuan dari berbagai partai dan lintas komisi harus menjadi lembaga yang bisa selalu bicara keras menuntut tanggung jawab negara terhadap masalah ini.

Sebagai bagian dari konsolidasi advokasi, aktivis perempuan yang terpilih nanti diharapkan bisa menjaga bahkan menguatkan relasi aktivismenya dengan aktivis perempuan di luar lembaga politik. Saat ini DPR (masih) membahas RUU Kesetaraan dan Keadilan Jender. Kehadiran aktivis perempuan di lembaga legislatif harus bisa mempercepat pengesahan RUU tersebut sebagai bagian dari advokasi hukum menuntut tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas keadilan jender dan seksual, termasuk menjamin keamanan dan keadilan perempuan terkait kekerasan seksual.

Kita juga perlu paham peran yang harus dilakukan anggota legislatif dengan latar gerakan perempuan bukan satu-satunya jalan politik menuntut tanggung jawab negara atas persoalan kekerasan seksual. Gerakan sosial di berbagai level juga perlu dibangun. Seperti pengalaman di AS, gerakan sosial melawan kekerasan seksual dibangun melalui solidaritas perempuan di perguruan tinggi yang menyediakan ruang konsultasi dan konseling bagi perempuan korban kekerasan. Ruang penyuluhan ini juga disediakan sebagai media bagi perempuan korban pemerkosaan itu untuk ”bersuara” dan himpunan suara perempuan korban kekerasan itu akan jadi kekuatan sosial mendesak tanggung jawab negara.

Upaya di level pencegahan juga perlu mendapat perhatian khusus. Misalnya, memperhatikan anak-anak sekolah yang bukan hanya jadi korban, melainkan juga pelaku kekerasan seksual. Sangat penting dipikirkan berbagai terobosan lewat lembaga pendidikan untuk mengatasi masalah ini, termasuk lewat pendidikan seksualitas. Karena itu, konsolidasi hubungan anggota legislatif perempuan dengan kelompok perempuan di luar lembaga politik negara menjadi sangat penting dijaga. Sikap responsif anggota parlemen perempuan atas persoalan kekerasan seksual juga akan penting menginspirasi gerakan sosial di tingkat masyarakat itu.

Akhirnya, melalui keseriusan dan tanggung jawab para aktivis perempuan—yang seharusnya ditunjukkan sejak kampanye—terhadap masalah kekerasan seksual, kita berharap akan terjadi perubahan orientasi representasi politik perempuan dari sekadar pemenuhan kuota ke arah peran lebih berpengaruh dalam proses politik dan kenegaraan di RI.

(Dipublikasikan di Harian KOMPAS, 08 Mei 2014)

Politik Seksualitas dan Pengabaian Negara terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia

Oleh: Diah Irawaty (Pendiri LETSS Talk)

Abstrak

Mengapa pemerintah, sebagai representasi negara, tampak tidak terlalu bertindak serius dalam persoalan kekerasan seksual? Mengapa negara lebih sering memilih diam atau memilih mengambil sikap “instan” dengan memberi tanggapan seadanya atau, jikapun ada upaya yang agak sistematis, semacam penghukuman kebiri bagi pelaku, upaya tersebut tidak menyentuh struktur dan ideologi patriarkisme sebagai akar persoalan kekerasan seksual?

Tulisan ini mendiskusikan bagaimana politik seksualitas yang dipropagandakan negara semasa rezim Orde Baru memberi pengaruh pada sikap yang kurang respons oleh negara dan masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan seksual.

Kata kunci: politik seksualitas, kekerasan seksual, pengabaian negara

Pendahuluan

Kekerasan seksual di Indonesia saat ini telah menjadi persoalan serius yang sangat meresahkan. Korban kekerasan seksual begitu beragam, dari orang dewasa hingga anak-anak, bahkan balita. Tempat kejadian juga tidak kalah beragam, dari tempat umum, angkutan umum, rumah hingga sekolah dan masjid atau musala.

Sementara kekerasan seksual menunjukkan situasi darurat, kita melihat negara yang tidak bertindak responsif dalam menyikapi persoalan ini.

Upaya paling terlihat oleh negara dalam melawan kekerasan seksual berupa rencana membuat sebuah peraturan untuk memberi hukuman kebiri pada pelaku kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Sosial menjadi dua lembaga negara paling aktif menyuarakan dan mengusahakan pemberlakuan hukum kebiri ini.

Selain upaya penghukuman ini, saya tidak menemukan upaya sistematis lain dari negara untuk menghentikan dan menghapus kekerasan seksual.

Setelah perjuangan yang cukup panjang, saat ini, Rancangan Undang Undang Kekerasan Seksual sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI tahun 2015-2019. Kekerasan seksual yang sudah menunjukkan situasi darurat sekalipun tidak mendorong keinginan kuat negara untuk segara mengesahkan produk hukum yang lebih komprehensif terkait upaya penghapusan kekerasan seksual.

Dalam tulisan ini, saya ingin mendiskusikan sikap kurang responsif negara bahkan permisif terkait kekerasan seksual. Mengapa negara seakan-akan tidak menganggap serius persoalan kekerasan seksual?

Saya tertarik menganalisis dan memahami politik gender dan seksualitas yang saya pandang sebagai salah satu faktor di balik sikap negara yang memilih mempromosikan jalan seperti penghukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual daripada upaya yang lebih sistematis menyentuh struktur patriarki.

Dalam tulisan ini, saya juga mendiskusikan bagaimana politik seksualitas yang dibangun semasa rezim Orde Baru melahirkan dua kategorisasi perempuan yang saling berlawanan.

Pertama, perempuan baik-baik yang menjalankan peran dan tanggung jawab tradisional sebagai ibu (mother), mendidik anak-anak, membekali kekuatan moral bagi generasi muda, menjadi pilar bagi upaya negara melawan kekerasan seksual yang dinilai sebagai persoalan moralitas.

Kedua, perempuan pembangkang, perusak norma dan tatanan sosial-budaya bangsa, perempuan pelacur (whore), yang mengabaikan tanggung jawab membangun moralitas bangsa dan menjadi sumber malapetaka, termasuk terkait kekerasan seksual.

Dalam politik seksualitas yang demikian, negara bisa lepas tangan terhadap berbagai kasus kekerasan seksual dan lebih memilih melempar tanggung jawab pada perempuan yang sesungguhnya merupakan kelompok rentan kekerasan seksual.

Memahami Konsep: Mengapa Masyarakat (dan Negara) Sering Memilih Diam terhadap Kekerasan Seksual?

Dalam subjudul ini, saya ingin mendiskusikan beberapa konsep dalam studi feminisme yang saya pandang penting untuk memahami mengapa seringkali masyarakat dan negara lebih sering menampilkan sikap yang tidak responsif ketika berhadapan dengan persoalan kekerasan seksual?

Dalam pandangan saya, ini tidak terlepas dari pola pikir yang melihat kekerasan seksual sebagai risiko dalam suatu relasi kekuasaan patriarkal di antara pelaku dan korban kekerasan seksual ini. Bagaimana pandangan ini terbentuk? Bagaimana akhirnya pandangan ini berpengaruh pada sikap permisif masyakarakat dan negara?

Naturalisasi relasi kekuasaan yang timpang di antara pelaku dan korban, yang menempatkan kekerasan seksual sebagai risiko bagi kelompok lemah merupakan salah satu sumber konseptual di balik terbentuknya sikap abai bahkan permisif terhadap kekerasan seksual ini.

Judith A Dilorio,mengutip Jeffrey Weeks (1986, 1989) dalam Feminist Frontiers II Rethinking Sex, Gender, and Society, menyatakan laki-laki mendapatkan sosialisasi dari lingkungan melalui berbagai lembaga sosial tentang fantasi seksual, membangun cara berpikir tentang hubungan seksual sebagai kegiatan yang paling menyenangkan dan perlu pemuasan sehingga, bagi laki-laki, menjadi hal biasa dan normal bahkan dianggap alamiah untuk mencari objek pemuasan.

Sosialisasi ini membentuk pola pikir lain jika laki-laki memiliki posisi istimewa, posisi kekuasaan, dalam hubungan seksual yang diberi “kewenangan” untuk menjadikan mereka yang ada dalam posisi sebagai representasi yang lemah seperti perempuan dan anak-anak sebagai objek kekuasaannya.

Dalam dunia yang didominasi heteronormativitas, laki-laki menjadi hyper-heterosexual merupakan hal lumrah, diterima secara wajar sebagai ekspresi maskulinitasnya. Laki-laki mendapat otorisasi sosial dari masyarakat untuk menunjukkan kejantanan dan keperkasaannya dengan menyalurkan hasrat seksnya tanpa rasa malu dan tabu.

Perempuan berada dalam posisi sebaliknya. Ekspresi seksual mereka dibatasi oleh berbagai bentuk tabu, termasuk untuk membicarakan pengalaman hubungan seks mereka. Perempuan yang bersikap sama dengan laki-laki akan dicap tidak sesuai kodrat atau melanggar norma/ aturan.

Aturan mana yang “dilanggarnya” tidak pernah jelas karena aturan yang dimaksud bukan aturan tertulis tapi merupakan konsensus bersama atau “kontrak sosial” dalam masyarakat.

Carole Pateman (1988) mengenalkan konsep kontrak seksual (sexual contract) untuk mengkritik gerakan hak-hak sipil dan politik yang menghasilkan kontrak sosial (social contract) sebagai gerakan patriarkal untuk melestarikan keistimewaan posisi laki-laki untuk berkuasa atas perempuan.

Sejarah kontrak seksual adalah sejarah hubungan heteroseksual dan perempuan menjadi makhluk seksual. Sejarah kontrak seksual yang patriarkal inilah yang kemudian memberikan penjelasan tentang mekanisme sosial di mana laki-laki diizinkan secara sosial untuk meminta “hak” atas akses seksual terhadap tubuh perempuan dan hak untuk mempunyai otoritas terhadap penggunaan tubuh perempuan.

Salah satu hasil dari sejarah kontrak sosial yang patriarkal ini dalam bentuk yang paling miris dan ironis adalah penjualan tubuh perempuan sebagai komoditas dalam pasar kapitalisme di mana prostitusi menjadi salah satu primadona industri kapitalis.

Dengan kontrak sosial yang patriarkal, aturan yang ada adalah aturan yang didasarkan pada kepentingan laki-laki dengan nilai-nilai dan perspektif maskulinitasnya. Bila perempuan menjadi objek seks yang pasif, maka hasrat dan gairah seks laki-laki dikonstruksi sebagai sesuatu yang selalu aktif dan susah dibendung.

Perempuan yang secara struktural diposisikan sebagai kelompok lemah, dan rentan, baik secara fisik, psikologis, sosial, ekonomi maupun seksual berada dalam situasi rentan. Kerentanan perempuan secara seksual yang lahir dari pandangan bahwa tubuh perempuan secara alamiah membangkitkan hasrat seksual laki-laki menyebabkan perempuan rentan terhadap kekerasan/serangan seksual.

Laki-laki bisa kapan saja menjadi predator seksual ketika mereka menganggap kebutuhan seksualnya memuncak atau merasa perlu disalurkan. Tubuh perempuan yang mempunyai vagina dan payudara dikonstruksi sebagai “kelemahan” perempuan yang memaksa mereka menutupi area tersebut agar tidak mengundang hasrat seksual laki-laki. Jika tidak menutupi “kelemahannya” itu, kekerasan seksual dipahami sebagai risiko yang harus ditanggungnya.

Dalam paradigma ini, perempuan menjadi target kontrol sosial, perlu terus dimonitor agar bisa selalu menjaga tubuhnya tetap suci (virgin). Laki-laki tidak pernah dikenakan aturan atau norma yang mengontrol mereka untuk tetap perjaka sebelum menikah. Sharyn Graham Davies (2015) menyebut performative regulation dan village biopower sebagai alat kontrol sosial untuk mengawasi (surveil) bagaimana perempuan mengekspresikan seksualitasnya. Dalam kehidupan sehari-hari, Davies menunjuk konstruksi malu (shame) menjadi alat pengatur paling berkuasa di Indonesia.

Menurut Monahan (2011), surveillance adalah monitoring yang sistematis untuk mengatur perilaku masyarakat yang melibatkan penggunaan kuasa/kekuasaan dan hubungan performance dari hubungan kuasa tersebut. Davies menjelaskan, seringkali pengawasan ini diasosiasikan dengan kekuasaan institusional dari pemerintah, pihak keamanan seperti polisi dan hansip untuk konteks Indonesia tetapi juga memberikan kuasa kepada peers, tetangga, audiens.

Norma sosial diciptakan untuk mengontrol dan membelenggu seksualitas dan tubuh perempuan agar perempuan dapat ditundukkan dengan mudah, agar perempuan tetap berada dalam dominasi laki-laki. Penciptaan dan penyebaran norma-norma sosial kemudian dilanggengkan melalui pembentukan mekanisme kontrol mulai dari hukuman formal yang disahkan melalui hukum dan juga sanksi informal yang diterapkan dalam institusi/lembaga, masyarakat, dan keluarga.

Lisa Maher (1992) dalam The Criminalization of a Woman’s Body menyatakan, negara mempunyai peran penting dalam mengonstruksi dan menyebarluaskan ideologi perempuan sebagai ibu. Dengan mengutip Lasch, Maher menjelaskan posisi perempuan dalam budaya Barat bahwa pembentukan keluarga diarahkan sebagai fondasi model untuk mengatur dan mengontrol perempuan.

Mengacu kepada model tersebut, negara seolah-olah mendapatkan otoritas untuk membuat keluarga yang ideal di mana masyarakat diminta untuk patuh dan mengikuti dan jika tidak, maka mereka akan dianggap melakukan penyimpangan terhadap model yang dibuat negara tadi sehingga memunculkan dua kubu yang bertolak belakang dan saling kontradiksi dengan menciptakan citra ibu yang baik dan ibu yang tidak baik.

Foucault (1978) menegaskan bahwa seksualitas merupakan hasil konstruksi sejarah dan diskursif kaitannya dalam hubungan kuasa; ide tentang seksualitas adalah diskursus, maka sejarah seksualitas merupakan sejarah tentang diskursus seksualitas itu sendiri.

Anne Fausto-Sterling (2003) menjelaskan, tubuh merupakan sebuah sistem yang secara terus-menerus memproduksi dan juga diproduksi berdasarkan makna sosial sebagaimana organisme biologis yang selalu dihasilkan dari penggabungan antara nature dan nurture secara kontinu.

Mengutip Elizabeth Grosz, Fausto-Sterling memahami, biologis menyediakan sejenis bahan baku bagi konstruksi sosial seksualitas; dalam arti, tubuh biologislah yang mengawali terbentuknya beragam makna seksualitas. Namun, bahan baku tersebut tidak pernah bisa mencukupi sehingga dibutuhkan serangkaian makna yang disebutnya “a network of desires” yang berfungsi mengorganisir makna dan kesadaran dalam tubuh seorang anak.

Dari sini kita bisa menganalisis lebih jauh bahwa seksualitas manusia dipengaruhi dinamika sosial dan tidak akan berkembang tanpanya. Dimensi sosial manusia berasal dari luar tubuh manusia sendiri dan kemudian membentuk sikap dan perilaku kita baik secara sadar maupun tidak sadar dan juga sangat memengaruhi psikologis kita.

Kita bisa melihat bahwa pandangan seksualitas seseorang yang diyakini sebagai sesuatu yang alamiah atau kodrati dalam hal ini terbantahkan karena sebenarnya proses berkembangnya seksualitas tidak lepas dari pengaruh masyarakat yang membentuk makna dan wacana yang diproduksi dan dikembangkan terus-menerus.

Konstruksi seksualitas perempuan tidak terlepas dari peran negara yang ikut memproduksi makna dan wacana yang kemudian disebarkan secara terus-menerus melalui agen-agen negara, baik organisasi/institusi yang dibentuk negara seperti pegawai negeri, militer, lembaga-lembaga sekolah, rumah sakit, atau organisasi keagamaan.

Dalam sistem patriarkal di mana negara menjadi agen penting dalam pemaknaan seksualitas dan kontrol tubuh dan seksualitas perempuan yang dalam derajat tertentu “bekerjasama” atau “berkonspirasi” dengan kelompok-kelompok radikal berbasis agama.

Salah satu contoh, dalam konteks Indonesia, negara memberikan keleluasaan bagi MUI dan kelompok-kelompok garis keras untuk ikut menentukan seksualitas perempuan dengan memberikan otoritas mengeluarkan fatwa atau melakukan kampanye dan sweeping bagi mereka yang dianggap menyeleweng dari norma sosial yang didukung negara.

Berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang memberlakukan jam malam (curfew) bagi perempuan, melarang perempuan membonceng dengan mengangkang, mengatur busana perempuan agar menutup ”aurat” dan tubuhnya, tidak memperlihatkan bagian tubuh yang dianggap bisa membangkitkan hasrat dan gairah laki-laki, mewajibkan penggunaan jilbab/hijab dan lain-lain.

Perempuan dianggap sebagai sumber masalah moralitas dan kekerasan seksual. Pola pikir yang memosisikan perempuan sebagai pihak yang bersalah dalam kasus kekerasan seksual masih kental di masyarakat kita.

Untuk menghindari kekerasan seksual yang semakin marak, mengikuti logika berpikir menempatkan korban sebagai pihak yang bersalah (blaming the victim) yang berkembang dalam masyarakat menjadi jalan yang sering dipilih aparatus negara dalam menangani kekerasan seksual.

Pandangan ini diperkuat oleh hasil Kimberly Fairchild (2016) mengenai victim blaming yang menunjukkan adanya sikap memojokkan korban pemerkosaan dengan menunjuk tingkah laku atau sikap korban yang atraktif, penampilan yang provokatif dan cara berbusana korban yang memicu terjadinya tindak kekerasan seksual yang dialami para korban.

Untuk mendukung dan melegitimasi logika tersebut, berbagai mitos yang berlaku di masyarakat terus dikembangkan dan disosialisasikan, misalnya perempuan tidak boleh keluar rumah seorang diri, tidak boleh di rumah sendirian, tidak boleh keluar atau pulang malam, tidak boleh berada di tempat yang sepi, tidak boleh menggunakan pakaian minim atau “membuka aurat”.

Mitos ini sekali lagi melahirkan padangan yang mengesahkan upaya untuk mengontrol tubuh dan gerak perempuan dengan alasan menghindari terjadinya kekerasan seksual.

Mitos-mitos tersebut juga menyiratkan pandangan dan pemikiran tentang situasi asing bagi korban sebagai satu-satunya situasi yang tidak aman yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual. Di sisi lain, kita menjadi lebih percaya jika pelaku kekerasan seksual adalah orang yang tidak dikenal oleh korban.

Tentu saja, ini merupakan pandangan yang tidak akurat. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi di tempat umum, tetapi juga di ruang privat di mana korban mengenal dengan baik pelakunya, bahkan masih keluarga/saudara dan tetangga sendiri.

Kekerasan seksual inipun semakin marak menimpa anak-anak baik perempuan maupun laki-laki di tempat di mana mereka seharusnya merasa aman dan mendapat pengawasan dan perlindungan dengan baik, seperti sekolah, musala/masjid, rumah tetangga tempat mereka main dan dititipkan orang tua mereka.

Kekerasan seksual yang semakin sering terjadi memang menjadi momok menakutkan bagi para orang tua. Namun, dalam pengaruh pandangan blaming the victim semakin maraknya kekerasan seksual mendorong orang tua sebagai pihak yang dipandang memiliki otoritas untuk lebih memperketat ruang gerak anak-anaknya terutama anak perempuan.

Melihat paparan di atas, sekali lagi, saya memahami, naturalisasi relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual membuat masyarakat dan negara juga mengambil sikap diam, tidak responsif, bahkan di banyak kasus, permisif terhadap kekerasan seksual.

Masyarakat dan negara seringkali memahami, kekerasan seksual merupakan akibat alamiah dari relasi sosial dan seksual yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa dan perempuan pada posisi berseberangan.

Pandangan yang menaturalisasi hubungan kekuasaan sosial dan seksual ini melahirkan pandangan blaming the victim. Dengan pandangan ini, jika memerlukan untuk membuat respons terhadap kasus kekerasan seksual, masyarakat dan negara memilih cara mengontrol perempuan daripada membuat langkah panjang untuk mengubah relasi kekuasaan agar lebih setara, yang menyentuh kesadaran mereka yang berada dalam posisi kekuasaan dan memiliki potensi lebih besar sebagai pelaku, sebagai sumber utama persoalan kekerasan seksual.

Negara dan Politik Seksualitas di Indonesia

Konstruksi seksualitas di Indonesia sangat dipengaruhi politik seksualitas yang dibangun negara. Banyak feminis, ahli sejarah, atau antropolog yang mengkaji hubungan negara dan politik seksualitas.

Saya mengartikan politik seksualitas dalam konteks suatu kekuasaan negara menggunakan isu seksualitas sebagai bagian dari upaya membangun dan melestarikan kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, rezim Orde Baru menerapkan politik seksualitas untuk membangun citra dan imajinasi tertentu tentang kekuasaan di bawah Soeharto.

Orde Baru menjadikan Gerwani sebagai salah satu target mengonstruksi “politik dalih” untuk melegitimasi agenda politik menyingkirkan kekuatan komunisme dan gerakan kritis negara lainnya yang dinilai akan mengancam konsolidasi kekuasaannya.

Orde Baru menghadirkan citra “seksualitas jahat” pada perempuan anggota Gerwani, yang berkeinginan kuat melawan dan mengubah tatanan norma dalam masyarakat. Perempuan-perempuan tersebut digambarkan sebagai penari telanjang, ikut melakukan mutilasi penis, dalam drama penyiksaan tujuh jenderal pada saat terjadinya Gerakan 30 September.

Orde Baru berkepentingan politik mematikan gerakan kritis berbasis gerakan perempuan yang akan mengganggu dan mengancam konsolidasi kekuasaannya. Tuduhan terhadap anggota Gerwani tidak hanya mematikan gerakan yang dibangun Gerwani, tapi juga membunuh gerakan perempuan kritis lainnya.

Dalam pengaruh wacana hegemonik antikomunisme, negara di bawah Orde Baru mendapat keuntungan besar dari proganda “seksualitas jahat” terhadap Gerwani yang mempunyai asosiasi dengan Partai Komunis Indonesia, yaitu berupa dukungan publik tanpa pamrih yang memudahkan upaya konsolidasi kekuasaan.

Saskia Wieringa (2002, 2003, 2011) yang secara konsisten mengkaji persoalan ini menjelaskan bahwa pemerintahan Orde Baru melancarkan strategi dengan menghadirkan citra “seksualitas keji” dengan memberikan label/stigma dan membuat mitos tentang perempuan “pelacur komunis” di masyarakat dan membuat negara mendapat legitimasi dan menguatkan anggapan bahwa Suharto menjadi penyelamat moralitas bangsa.

Ideologi negara tentang kodrat perempuan di mana perempuan sebagai makhluk yang penurut, lembut, pasrah, dan pasif secara politik. Maka ketika ada perempuan atau aktivis perempuan yang menentang dan menantang status quo kebijakan diskriminatif dan ideologi gender negara, dengan mudah negara/pemerintah memberikan label “pelacur” atau bukan perempuan/ibu baik-baik.

Propaganda “seksualitas jahat” terhadap Gerwani pasca tragedi 30 September melahirkan kategorisasi perempuan dalam masyarakat Indonesia: perempuan baik-baik (mother) dan perempuan “pelacur” (whore).

Kelompok perempuan ibu dipersepsikan sebagai perempuan yang memiliki dan menjalankan tanggung jawab membangun generasi muda yang bermoral melalui pendidikan keluarga. Kelompok perempuan “pelacur” dipersepsikan sebagai para aktivis progresif-revolusioner yang lebih banyak menghabiskan energinya untuk menantang dan melakukan subversi terhadap negara sehingga melupakan “kodratnya” sebagai ibu yang berkewajiban mengurus dan mendidik anak-anak.

Pada perkembangan selanjutnya, propaganda dan agenda politik dengan menghadirkan kategorisasi kebaikan dan kejahatan perempuan atas dasar seksualitas ini berpengaruh pada sikap masyakat yang tidak terlalu kritis dan responsif terhadap persoalan kekerasan seksual.

Di sisi lain, hal ini juga menjadi legitimasi ketika negara mengambil sikap abai atau diam terhadap kasus kekerasan seksual. Hal ini tidak terlepas dari terbentuknya pandangan tentang kasus-kasus kekerasan seksual sebagai akibat dari kegagalan dalam pendidikan anak oleh kaum perempuan karena perempuan lebih memilih terlibat dalam politik melawan negara daripada mengurus dan mendidik anak-anak.

Dalam politik seksualitas yang demikian, ketika anak laki-laki menjadi pelaku kekerasan seksual, masyarakat dan negara akan memiliki legitimasi untuk melempar tanggung jawab terkait masalah ini terhadap kegagalan pendidikan anak dalam keluarga yang secara tradisional dibebankan kepada perempuan.

Ketika anak-anak perempuan menjadi korban kekerasan, masyarakat dan negara juga akan memiliki legitimasi untuk menuduh kaum perempuan gagal mengontrol anak-anak perempuan mereka sehingga menjadi target tindakan serangan seksual.

Rezim Orde Baru mengembangkan politik seksualitas Suharto dengan menghadirkan ajaran pseudo-agama untuk menopang agenda dan propagandanya agar lebih diterima oleh jalan pikiran masyakarat Indonesia yang memang sangat dekat dengan kehidupan keagamaan.

Misalnya, mengklaim perempuan sebagai pilar keluarga, masyarakat dan negara. Perempuan dituntut menjadi pilar yang kokoh dan stabil dengan menjadi ibu yang “baik” yang menjalankan tanggung jawab tradisionalnya mendidik anak-anak, memberinya fondasi moralitas agar terhindar dari menjadi baik pelaku atau korban berbagai tindakan kejahatan, termasuk kekerasan seksual.

Untuk menjadi pilar yang kokoh dan selalu bisa menjalankan fungsinya itu, perempuan sebagai kaum ibu juga harus menjadi perempuan yang “baik”, yang sanggup mengontrol dirinya sendiri. Politik seksualitas–seperti melalui kategorisasi di atas—menjadi salah satu senjata untuk membuat perempuan mampu mengontrol dirinya sendiri.

Kategorisasi yang gamblang dan nyata (clear and distinct) ini juga menjadi alat kontrol di antara perempuan sendiri. Hasilnya, kekuasaan Orde Baru terus bisa solid dalam jangka waktu lama.

Negara Orde Baru juga mendirikan organisasi-organisasi perempuan yang menjalankan visi dan misi “ibuisme tradisional” untuk menjadi representasi bagi “kebenaran” propaganda politik seksualitas yang dibangunnya.

Negara menjadi sponsor bagi terbentuknya organisasi seperti Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dan kegiatan kelompok ibu berbasis komunitas yang disebut PKK yang berhaluan ibuisme tradisional. Gambaran perempuan liar, agresif, aktif dalam politik perlawanan seperti halnya Gerwani merupakan kontras dari perempuan dan ibu baik-baik dalam konstruksi seksualitas rezim Orde baru.

Menurut Suryakusuma (1996), state ibuism yang dipropagandakan Orde Baru selain mengandung elemen budaya, juga mempunyai aspek politik dan ekonomi yang kuat. Sejalan dengan konstruksi state ibuism yang menempatkan perempuan sebagai teman bagi suami, ibu dan pendidik bagi anak, pengatur rumah tangga, melahirkan anak dan mengasuhnya, Orde Baru menjalankan agenda housewifization of women dan menghidupkan kembali priyayi ibuism, dengan mengampanyekan posisi perempuan sebagai pelayan suami, keluarga, masyarakat, dan negara.

Perempuan di samping harus rela dan ikhlas mengabdi pada suami, juga secara sukarela mengabdi pada masyarakat dan bangsa tanpa mendapat kuasa atau hak istimewa (prestige) yang sama dengan suami. Prinsip keluarga selalu ditekankan di sini agar semua anggota keluarga tanpa terkecuali berkontribusi pada pembangunan negara.

Negara mengaplikasikan ideologi gender bapakisme negara, di mana bapak menjadi sang patriark dan sumber utama kekuasaan, sementara ibu merupakan perantara atau medium kekuasaan tersebut. Militer juga mengadopsi pola negara sebagai sebuah keluarga.

Orde Baru ala Suharto menggabungkan antara feodalisme Jawa dan militer, sebagai lembaga yang menerapkan hierarki dan otoritas kekuasaan. Negara telah berhasil merekayasa dan memanipulasi baik secara formal maupun informal tentang konsep perempuan Indonesia selama puluhan tahun.

Hingga saat ini perempuan Indonesia masih terobsesi dengan “konsep ideal” kodrat wanita yang digalakkan Orde Baru. Keberhasilan Orde Baru dalam membuat propaganda ideologi konco wingking ini patut diacungkan jempol sehingga apa yang saya sebut kekalahan perempuan dalam sejarah pun terjadi.

Perempuan Indonesia masih tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai feodalisme Jawa dan militer ini, apalagi kemudian pascakeruntuhan Suharto, fundamentalisme agama semakin mengemuka, membuat proyek politik ini berkembang pesat.

Paparan di atas sekali lagi menjelaskan konstruksi perempuan ibu (motherism) hasil propaganda politik seksualitas Orde Baru membentuk kategorisasi perempuan baik yang selalu menjalankan peran tradisional menjaga moral generasi muda berpengaruh terhadap kebiasaan negara untuk abai terhadap persoalan kekerasan seksual.

Negara melempar beban tanggung jawab melawan kekerasan seksual pada perempuan melalui kewajiban sosial dan kultural dalam pendidikan anak dalam keluarga.

Negara sebagai Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan

Ketika negara diam, abai dan tidak menunjukkan respons serius terhadap persoalan kekerasan seksual, sesungguhnya negara telah terlibat melakukan kekerasan tersebut. Michael Peletz (2012), mengutip Monique Skidmore, membedakan tiga model kekerasan yang melibatkan negara.

Pertama, kekerasan langsung, seperti kekerasan dan penyiksaan fisik yang dilakukan oleh agen negara; kedua, kekerasan tidak langsung yang melibatkan penggunaan dan pelanggengan teror, pengawasan, rumor, dan kecurigaan; dan ketiga, kekerasan struktural seperti memarginalkan keseluruhan atau satu kelompok orang/masyarakat dan mengurangi atau menghilangkan kesempatan kehidupan dasar mereka.

Melihat pembagian kategori kekerasan ini, maka saya berpandangan, perempuan merupakan kelompok masyarakat yang sangat rentan mendapatkan kekerasan tidak langsung dan struktural dari negara. Perempuan tidak mendapatkan hak politik, sosial, ekonomi dan bahkan hak untuk mengontrol tubuh dan seksualitasnya sendiri.

Politik seksualitas dan gender negara menerapkan teror: bila perempuan ingin aman dari kekerasan seksual, mereka tidak boleh melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya dalam berpakaian, tingkah laku, ruang gerak, dan lain-lain.

Kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual dianggap kasus “kecil” yang tidak memerlukan peran dan tanggung jawab dalam penanganannya. Peristiwa kekerasan seksual atau pemerkosaan massal pada Tragedi Mei 1998 menjadi salah satu contoh bagaimana negara, meski berganti rezim berkali-kali, merasa boleh melakukan pengabaian terhadap persoalan kekerasan seksual ini.

Menurut Susan Blackburn (2004), pandangan tentang kodrat perempuan yang dialamiahkan (naturalized) menjadi kata kunci untuk memahami pandangan masyarakat Indonesia tentang seksualitas yang memosisikan perempuan sebagai pelaku peran sosial sebagai ibu dan mendorong semua perempuan dewasa untuk menjadi ibu.

Dalam pandangan tentang kodrat perempuan ini, perempuan dikonstruksi untuk menjadi pihak yang memiliki kewajiban melayani suami secara seksual. Ketika perempuan dianggap gagal menjalankan kewajiban memberikan layanan seksual ini, suami diberi “keistimewaan” untuk memberikan hukuman, termasuk hukuman seksual dengan melakukan pemaksaan seksual (marital rape).

Kasus-kasus pemaksaan hubungan seksual dalam relasi suami-istri dianggap bukan persoalan kekerasan atas dasar pandangan kodrat perempuan memberikan layakan seksual bagi suami tersebut.

Politik seksualitas, seperti dijelaskan Wieringa (2003), merupakan regulasi tentang sensasi tubuh, emosi, mental, simbol dan estetika. Dengan demikian, politik seksualitas memiliki kaitan erat dengan moral, seks, simbol, budaya dan politik yang memudahkan berbagai institusi sosial seperti keluarga, masyarakat, negara untuk terlibat sesuai kepentingan politik masing-masing.

Dengan posisi negara yang kuat, rezim negara mengontrol kepentingan politik berbagai elemen sosial dalam implementasi politik seksualitas tersebut, dan itulah yang terjadi di masa pemerintahan Orde Baru. Negara mendominasi pembentukan sikap abai ketika merespons kasus-kasus kekerasan seksual.

Wieringa (2011), menjelaskan, negara membuat kategorisasi yang saling berlawanan atas dasar konstruksi seksualitas tertentu, membentuk kategori perempuan “their own” (bagian dari mereka) dan “other,” (perempuan liyan, di luar mereka). Yang pertama adalah perempuan-perempuan yang patuh dan penurut yang harus selalu dilindungi, dan yang kedua adalah para perempuan pembangkang aturan atau norma sosial, budaya dan negara, perempuan yang “bukan bagian dari mereka” yang legitimate untuk menjadi objek kekerasan seksual.

Demikianlah, lewat paparan di atas, kita memahami, negara telah menjadi bagian dari persoalan kekerasan seksual di Indonesia. Keterlibatan negara ini bukan saja dalam bentuk keterlibatan tidak langsung berupa pengabaian terhadap kasus-kasus kekerasan seksual, tapi juga keterlibatan aktif secara langsung melalui agenda dan propaganda politik seksualitas.

Kesimpulan

Kekerasan seksual merupakan persoalan politik. Kekerasan seksual memiliki akar pada konstruksi sosial-politik yang menempatkan laki-laki dalam hierarki kekuasaan sosial dan seksual yang membuatnya seakan-akan memiliki posisi dan keistimewaan alamiah untuk menjadi pelaku kekerasan seksual.

Kekuasaan negara di Indonesia terutama di masa Orde Baru “mengolah” konstruksi sosial ini sebagai salah satu bahan propaganda dan agenda politik seksualitasnya. Negara mengonstruksi ibuisme negara, memformalkan peran tradisional perempuan, dan membangun berbagai stigma atas dasar gender dan seksualitas terhadap perempuan tertentu yang dianggap tidak mematuhi agenda politik negara ini.

Perempuan-perempuan yang tidak menjalankan peran tradisional mendidik anak, membekali dasar-dasar moralitas, dianggap perempuan pembangkang dan bukan perempuan baik-baik yang telah menyebabkan berbagai persoalan “asusila” semacam kekerasan seksual.

Negara memberi beban pada kaum perempuan untuk menjaga negara dan masyarakat bersih dari tindakan “asusila”. Dengan memberi beban ini, negara merasa boleh dan bisa melepas tanggung jawab utamanya dalam hal menjamin warganya, terutama perempuan, terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Demikian, kita bisa melihat bagaimana politik seksualitas yang dipropagandakan oleh kekuasaan negara, khususnya di masa Orde Baru, memberi pengaruh pada terbentuknya sikap abai dan respons yang tidak serius oleh negara terhadap persoalan kekerasan seksual di negara Indonesia.

Daftar Pustaka

  • Blackburn, Susan 2004, Women and the State in Modern Indonesia, Cambridge University Press, Cambridge.
  • Davis, Sharyn Graham 2015, ‘Surveilling Sexuality in Indonesia’, dalam Sex and Sexualities in Contemporary Indonesia, ed. Bennett Linda Rae and Davies Sharyn Graham, Rouledge, London & New York.
  • Dilorio, Judith A 1986, 1989, ‘The Social Construction of Masculine Sexuality in a Youth Group’, dalam Feminist Frontiers II: Rethinking Sex, Gender, And Society, ed. Richardson, Kaurel and Taylor, Verta, Random House, New York.
  • Fairchild, Kimberly 2016, But Look at What She Was Wearing!: Victim Blaming and Street Harrashment, Routledge, New York.
  • Foucault, Michel 1978, History of Sexuality, Volume I: An Introduction. Random Book, New York.
  • Maher, Lisa 1992, ‘Punishment and Welfare: Crack Cocaine and the Regulation of Mothering’, dalam The Criminalization of a Woman’s Body, ed. Feinman, Clarice, Harrington Park Press, New York, London.
  • Monahan, T 2011, ‘Surveillance as Cultural Practices’. The Sociological Quarterly 52 (4), hh. 495-508.
  • Pateman, Carole 1988, The Sexual Contract, Standford University Press, Standford, California.
  • Peletz, Michael G 2012, ‘Gender, Sexuality, and the State in Southeast Asia’, The Journal of Asian Studies 71 (04), hh. 895-916.
  • Sterling, Anne Fausto 2003, ‘Sexing the Body: How Biologists Construct Human Sexuality’, dalam Constructing Sexualities: Readings in Sexuality, Gender, and Culture, ed. LaFont, Suzanne, Prentice Hall, New Jersey.
  • Suryakusuma, Julia I 1996, ‘The State and Sexuality in New Order Indonesia’, dalam Fantasizing the Feminine in Indonesia, ed. Sears, Laurie J, Duke University Press, Durham & London.
  • Wieringa, Saskia 2002, Sexual Politics in Indonesia, Palgrave Macmillan and ISS (Institute of Social Studies), New York.
  • Wieringa, Saskia 2003, ‘The Birth of the New Order State in Indonesia: Sexual Politics and Nationalism’, Journal of Women’s History, 15 (1), hh. 70-91.
  • Wieringa, Saskia 2011, ‘Sexual Slancer and the 1965/66 Mass Killings in Indonesia: Political and Methodological Considerations’. Journal of Contemporary Asia 41 (4), hh. 544-565.

Telah dimuat Jurnal Perempuan No. 89, Mei 2016 dan dipublikasikan ulang di Website Aliansi Laki-Laki Baru, 13 Juni 2017: https://lakilakibaru.or.id/politik-seksualitas-dan-pengabaian-negara-terhadap-kekerasan-seksual-di-indonesia/

ALLEGRA BERTANYA “What Is LGBT? What Is Gay?”

Catatan Kecil tentang Pendidikan Seksualitas Berperspektif Feminis dalam Keluarga bagi Anak Laki-laki

Farid Muttaqin (Founder LETSS Talk)

Akhir-akhir ini, Allegra, anak kami, yang saat ini memasuki usia 9 tahun, mulai sering memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan seksualitas. Ekposurenya terhadap kata-kata seperti gay, LGBT, rape, sex, boyfriend, girlfriend, bahkan feminisme di antaranya bersumber dari obrolan antara saya dan isteri yang memang menjadikan gender, seksualitas dan feminisme sebagai salah satu menu utama. Selain itu, Allegra mengenal kata-kata tersebut dari beberapa tulisan yang ada di komputer yang biasa kami pakai untuk menulis tugas sekolah dan tulisan lainnya. Kami memang share komputer dan laptop. Maka, suatu saat, muncul pertanyaan darinya, what is LGBT? Pada saat lain, muncul pertanyaannya, what is gay?

Saat menjelang tidur, selain membaca buku, kami juga sering mengajak Allegra ngobrol tentang situasi di kelas dan di sekolahnya, tentang pelajaran, tentang teman, dan lainnya. Obrolan menjalang tidur juga menjadi sarana bagi eksposure dia, dan proses learning-nya, tentang seksualitas. Kami juga mulai suka mengajukan pertanyaan tentang berbagai hal terkait seksualitas pada Allegra. Suatu saat, kami bertanya, do you have a girlfriend, Allegra? Kebetulan dua temannya, yang dia sebut best friend, adalah perempuan, dan mereka memang punya hubungan sangat dekat, saat di kelas atau sekolah.

Di sisi lain, berita-berita tentang berbagai kejahatan seksual begitu meresahkan. Umumnya, dalam kasus-kasus itum kita menemukan laki-laki selalu menjadi pelakunya. Meski, dalam konteks lain, seperti pernah saya “temukan” sendiri di Binghamton, New York, tempat tinggal kami sekarang, seorang perempuan yang menjadi pelaku kejahatan seksual itu. Sangat banyaknya laki-laki yang menjadi pelaku kekerasan menghadirkan keresehan sendiri buat kami: bagaimana membangun perilaku dan cara berpikir anti-kejahatan seksual pada Allegra? Patiarkhisme begitu hegemonik membuat begitu ‘mudah’ laki-laki menjadi pelaku kejahatan seksual (dan diskriminasi gender). Laki-laki sebagai pelaku kekerasan seksual bahkan dipercaya sebagai norma maskulinitas yang “seharusnya.” Maka, saat terjadi kekerasan seksual, kita menerima lumrah jika pelakunya laki-laki, dan justru menyalahkan korban! Kami percaya, perilaku anti-kejahatan seksual bukanlah hasil dari proses “natural;” perilaku anti-kejahatan seksual, anti-seksisme, dan anti-homophobia merupakan hasil dari proses learning, proses pembelajaran demi membangun cara berpikir yang tidak seksis, yang tidak memberi ruang secuilpun bagi segala bentuk kejahatan seksual. Karena perilaku anti-seksisme dan anti-kekerasan seksual merupakan hasil proses learning, maka kita, khususnya para orang tua yang terlibat dalam gerakan feminisme perlu memikirkan secara khusus hal ini; kita tidak bisa berpikir take for granted, anak-anak kita akan otomatis menjadi “feminis” dan tidak mungkin terlibat dalam seksisme dan kejahatan seksual hanya karena orang tuanya “feminis.”

Situasi seperti di atas itulah yang membuat saya mulai terpikir lagi tentang pentingnya pendidikan seksualitas dengan prinsip-prinsip feminis dalam keluarga, khusus bagi anak laki-laki. Tentu ada aspek-aspek umum lintas jenis kelamin yang perlu diterapkan dalam pendidikan seksualitas ini. Namun, struktur sosial dan norma-norma budaya patriarkhal yang begitu hegemonik dengan segala implikasinya yang berbeda terhadap perspektif dan performance gender dan seksualitas antara laki-laki dan perempuan membuat sex-segregated pendidikan seksualitas dalam keluarga ini menjadi penting. Lalu, saya teringat lagi dengan “Men Child: A Black Lesbian Feminist’s Response,” salah satu tulisan Audre Lorde dalam salah satu karya klasiknya Sister Outsider: Essays and Speeches. Tulisan Lorde ini memberikan informasi tentang prinsip-prinsip fundamental –namun bukan tentang how to yang teknis– tentang “pendidikan seksualitas” dalam keluarga, khususnya bagi anak laki-laki.

Pendidikan seksualitas perlu dimaknai sebagai proses dialog terbuka, setara, dan bebas. Anak-anak perlu dipandang sebagai subyek independen dan merdeka, yang memiliki kemampuan membuat keputusan: kita tak bisa membuat keputusan sepihak, tanpa consent-nya (sejauh mana kita membutuhkan persetujuan anak sebelum posting tentang dirinya, tentang “seksualitas”nya dalam konteks ini –seperti foto sunat– di media sosial, misalnya?). Saya sendiri memiliki prinsip yang, bagi saya, sangat penting diterapkan dalam proses ini, yaitu liberalisme dan pluralisme. Tidak hendak mendiskusikan kompleksitas akar filsafat dan politik kedua istilah ini, saya mengambil nilai kebebasan berpikir tanpa batas (liberalisme) seraya berusaha “menyediakan” sebanyak-banyaknya pilihan (pluralisme). Prinsip ini juga saya terapkan dalam “pendidikan keagamaan:” kita tak bisa hanya menyediakan ruang bagi kebebasan berpikir dan kebebasan memilih tanpa berusaha menyediakan pilihan sebanyak-banyaknya. Pendidikan seksualitas, juga pendidikan agama, dengan demikian, tidak bisa hanya fokus pada satu bentuk “seksualitas” atau satu agama saja. Alih-alih sebagai sebuah doktrinasi tentang satu bentuk “ideologi” atau norma seksualitas, pendidikan seksualitas perlu menjadi media pencarian diri tentang how to be a better human by being a male, female, trans, hetero, LGBT, etc.

Para orang tua, bisa jadi yang terlibat dalam gerakan feminisme sekalipun, sering dihantui ketakutan dan kekhawatiran saat anak-anaknya mengajukan pertanyaan terkait seks dan seksualitas. Para orang tua menanggung berat beban social taboo dan moral taboo untuk membicarakan hal-hal terkait seks dan seksualitas. Mereka lebih takut dan khawatir lagi jika pertanyaan itu mengandung subyek yang tidak mainstream dan tidak normatif dalam masyarakat patriarkhal dan heterenormatif. Misalnya, pertanyaan seperti yang diajukan Allegra, what is gay atau what is LGBT? Para orang tua sungguh takut, pertanyaan itu merupakan “awal” bagi pilihan anak-anaknya untuk menjadi tidak normatif. Daripada menghadirkan rasa takut, pertanyaan-pertanyaan ini justru sebuah kesempatan berdialog dan melakukan eksplorasi bersama hingga apapun pilihan-pilihan seksualitasnya merupakan hasil dari proses belajar yang “sadar” dan kritis.

Selain tujuan memediasi pencarian identitas dan subyektivitas (subjectivity), kedirian-seksual (sexual self), pendidikan seksualitas dalam keluarga, seperti disebut di atas, juga harus menjadi proses learning bagi terbentuknya cara berpikir dan berperilaku anti-seksisme, anti-kejahatan seksual, dan non-heteronormatif. Dalam bahasa Lorde, terutama bagi anak laki-laki yang “diasuh” secara hegemonik dalam patriarkhisme, pendidikan seksualitas dalam keluarga perlu memiliki tujuan membangun perilaku seksual yang tidak opresif dan violent. Pendidikan seksualitas perlu mengupayakan terbangunnya prinsip sexual freedom dan sexual justice. Namun demikian, juga sungguh penting untuk membangun pemahaman dan awareness, bahwa patriarkhisme dan heteronormativisme tak melulu “menjadikan” laki-laki sebagai pelaku; norma-norma sosial-budaya tersebut juga bisa berdampak pada laki-laki sebagai korban. Pendidikan seksualitas dalam keluarga bagi anak laki-laki perlu menekankan bagaiman “melakukan resistensi” terhadap serangan seksual.

Tentu saja, tema khusus menyangkut politik seksualitas juga perlu dikenalkan, dengan proses belajar yang sederhana, tentu saja. Suatu hari, Allegra mendengar saya mengucapkan kata sex, dan spontan berkomentar, “Why you cursed with that bad word, daddy?” Kita bisa menjadikan momen ini media diskusi, mengapa kata sex dianggap dirty? Kami meminta Allegra mencari informasi di Google tentang beragam makna kata sex, termasuk mengapa kata ini punya makna “jorok”, lalu mencoba menerangkan pentingnya aware terhadap “konteks” saat menggunakan kata ini.

Proses learning dalam pendidikan seksualitas dalam keluarga ini tidak harus dilakukan dalam situasi belajar formal. Meski sungguh penting jika kita punya waktu dan tempat khusus untuk melakukan proses learning ini –misalnya mengajak diskusi khusus tentang kejahatan seksual dan bahayanya–, pendidikan seksualitas dalam keluarga perlu dilakukan dalam proses-proses informal. Orang tua perlu menjdi “role model” tentang menjadi subyek seksual yang tidak opresif, adil, non-violent, dan toleran terhadap segala bentuk keragaman seksualitas. Perilaku keseharian kita, bahkan termasuk ‘candaan,’ setiap saat, perlu merefleksikan prinsip sexual freedom, sexual justice, non-violent dan non-heteronormativitas itu; dan itulah proses pendidikan seksualitas dalam keluarga yang sesungguhnya.

(Pertama kali dipublikasikan sebagai catatan (note) dalam laman Facebok penulis, 3 Februari 2020)