Mengembangkan LETSS Talk sebagai Gagasan Feminisme

Oleh Farid Muttaqin dan Diah Irawaty

Keduanya pernah bekerja di beberapa organisasi feminis; Farid Muttaqin aktif bersama PUAN Amal Hayati dan UN Women di Aceh dan Diah Irawaty aktif bersama SIKAP, Kalyanamitra, Rumpun Gema Perempuan, dan Komnas Perempuan. Keduanya adalah Kandidat Ph.D. di Departemen Antropologi, State University of New York (SUNY) Binghamton, New York, Amerika Serikat dan turut mendirikan dan mengelola LETSS Talk.

 

(Artikel ini merupakan versi lengkap dari artikel yang dipublikasi Swara Rahima No. 60 Maret 2022, yang bisa diakses selengkapnya di link: https://swararahima.com/wp-content/uploads/2022/04/Majalah-Swara-Rahima-Edisi-60.pdf)

 

Ide awal LETSS Talk merupakan hasil diskusi kecil antara Diah Irawaty (Departemen Antropologi, State University of New York Binghamton) , Renvi Liasari (aktivis hak anak dari DAMAR Lampung), dan Farid MUttaqin (Departemen Antropologi, State University of New York Binghamton) — ketiganya penerima beasiswa Ford Foundation International Fellowships Program (IFP). Momentum pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 membuat ide sebuah forum belajar bersama isu gender, seks, seksualitas, dan feminisme semakin menguat terutama dengan tren work from home dan diskusi virtual. Akhirnya, ide tersebut menjadi lebih konkret sebagai forum belajar bersamaa yang dinamakan LETSS Talk, Let’s Talk about SEX n SEXUALITIES setelah diskusi kecil menyertakan Ahmad Syahroni (PKBI/Aliansi Laki-laki Baru), Wawan Suwandi (PULIH/Aliansi Laki-laki Baru), dan Azmiati Zuliah (aktivis hak anak). Akhirnya, pada 25 Juli 2020, Pada 25 Juli 2020, LETSS Talk di-launching melalui sebuah talkshow yang dilakukan secara virtual bertema “Penting tapi Tabu: Pendidikan Seks dan Seksualitas dalam Keluarga” melalui forum virtual dengan narasumber para aktivis perempuan dan anak: Diah Irawaty, Renvi Liasari, Ahmad Syahroni, dan Azmiati Zuliah, dipandu Wawan Suwandi. LETSS Talk dimaksudkan sebagai sebuah eksperimentasi konsolidasi feminisme dalam situasi sosial-politik yang sangat dinamis, dipenuhi anomali, ironi, dan kontradiksi. Kita menjumpai, situasi kontemporer tersebut bergerak sangat dinamis dan semakin meniscayakan kehadiran berbagai bentuk keragaman dalam realitas sosial. Bagaimana feminisme merespons dan melakukan repositioning di tengah perkembangan sosial tersebut? Kenyataannya, realitas sosial juga semakin tidak tunggal dan seragam. Kehadiran internet yang semakin menjadi center dalam segala interaksi kita mendorong yang virtual sebagai ritual keseharian yang setara nyatanya dengan interaksi sosial “in-person.” Pengalaman reformasi dan demokratisasi sejak 1998 juga membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih terbuka dan bebas dalam mengekspresikan suara dan kepentingan mereka.

Melihat seksama dinamika dalam realitas sosial kontemporer tersebut, kami menjumpai sebuah ironi, sebuah kejanggalan, sebuah proses tidak linear dalam perkembangan demokratisasi kita.  Menjadi masyarakat yang lebih bebas bicara dan berekspresi, lebih berani melakukan kritik horisontal atau terlibat polemik vertikal, sangat intens memanfaatkan media sosial sebagai ruang bebas berekspresi, wacana publik terkait tema-tema gender, seks, seksualitas, dan feminisme justru seakan mengalami kemacetan atau set-back. Di banyak segmen, wacana publik terkait tema-tema tersebut seperti mengarah pada tren tradisionalisme: tentang keluarga “Sakinah, mawaddah, wa rahmah” yang dikonseptualisasi sebagai institusi edukasi dan sosialisasi nilai dan norma gender tradisional dan heteronormativisme. Dengan tren ini, sesungguhnya bukan hal mengagetkan jika di tengah situasi kebebasan, bermunculan gagasan UU Anti-Pornografi, RUU Ketahanan Keluarga, hingga resistensi sangat kuat terhadap aturan-aturan anti-kekerasan seksual seperti Permendikbuddikti 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Di balik penolakan tersebut adalah rasa takut dan khawatir akan berubahnya atau rusaknya nilai-nilai dan norma gender tradisional dan seksualitas heteronormativisme. Di balik penolakan tersebut adalah perilaku dan cara berpikir jauh dari semangat kebebasan demokrasi tentang gender, seks, dan seksualitas. Di balik penolakan massif itu adalah rasa khawatir berubahnya social order jika ruang kebebasan itu akhirnya dijejali norma, cara berpikir, identitas dan praktis gender dan seksualitas yang egaliter dan demokratis. Kita belum menjadi masyarakat yang sepenuhnya terbebas dari cara berpikir totalitarianisme yang menuntut ketertundukan dan kepatuhan pada keseragaman secara seragam. Contoh sangat simpel namun merefleksikan sebuah politik gender dan seksualitas yang kompleks adalah pembicaraan tentang seks dan seksualitas yang terus dipandang tabu, dosa, aib, berbahaya bagi moralitas personal dan sosial, mengancam norma dan keteraturan (order) agama dan budaya, hingga bertentangan dengan keindonesiaan.

LETSS Talk melihat hal-hal yang tampak sepele dan sederhana itu secara kritis dan analitis. LETSS Talk mempunyai tujuan menerapkan pendekatan critical thinking dan creative thinking terhadap berbagai isu gender, seks, sekualitas, dan feminisme yang bertebaran baik di ruang maya maupun ruang “nyata.” Pembicaran terkait gender, seks, seksualitas dan feminisme menjadi kunci wacana dalam menegosiasi dan meresistensi tren totalitarianisme, tradisionalisme, patriarkhisme, dan heteronormativisme dalam perkembangan demokratisasi kita. Dengan tagline “Let’s Talk about SEX n SEXUALITIES,” LETSS Talk adalah gagasan dan upaya membangun kebebasan berbicara dan berpikir yang menuntut bangunan ruang-ruang pembelajaran yang menghargai segala keragaman pikiran dan tradisi akademik yang membutuhkan intensitas dalam membangun, memproduksi, dan mereproduksi argumen dari pada klaim-klaim retoris.

Salah satu akar persoalan patriarkhisme dan heteronormativisme yang mengagungkan tradisionalisme norma dan peran gender dan identitas seksual adalah kecenderungan naturalisasi atau –dalam konteks yang lebih relevan di Indonesia—kodratisasi peran dan identitas gender dan seksual. Naturalisasi dan kodratisasi merupakan proses dominan dan mainstream baik dalam keseharian maupun dalam kebijakan.  Kodratisasi membunuh sikap kritis kita terhadap ketidakadilan gender dan opresi seksual, membunuh imajinasi kreatif kita tentang situasi sosial lebih baik berisi keadilan gender dan toleransi terhadap keragaman seksual atas dasar prinsip-prinsip feminisme. Kodratisasi menghadirkan rasa takut dan khawatir publik secara hegemonik terhadap nilai-nilai feminisme yang berusaha melakukan de-kodratisasi dan denaturalisasi melalui proses berpikir kritis dan kreatif (critical and creative thinking). Kodratisasi bahkan menjadi dasar masyarakat dan negara melarang pembicaraan tentang seks baik dalam keluarga maupun di ruang publik, apalagi jika pembicaraan melibatkan anak-anak. Pembicaraan tentang seks dan seksualitas adalah upaya dekodratisasi atau denaturalisasi peran gender dan identitas seksual sebagai secuil upaya mengarahkan kembali proses demokratisasi ke jalur respek pada kebebasan berekspresi dan toleransi pada keragaman.

Di level internal gerakan feminisme, LETSS Talk berperspektif menempatkan pengetahuan-pengetahuan feminis sekalipun dalam posisi tidak mapan yang perlu selalu dipertanyakan lagi, dikaji ulang, dianalisa kembali, dan didebatkan. Pengetahuan feminis memiliki sejarah, konteks, dan usianya sendiri. Pengetahuan feminis membutuhkan upaya pembaruan terus menerus untuk mengimbangi perubahan yang sangat dinamis. LETSS Talk berkeinginan agar ruang-ruang belajar virtual yang berkembang sangat progresif dalam “masyarakat internet” bisa menjadi media pembaruan pemikiran dan pengetahuan feminis, meng-upgrade wacana publik tentang gender, seks, seksualitas, dan feminisme. Kegiatan diskusi dan pembelajaran perlu menjadi sebuah kegiatan riset dengan segala prosesnya: membangun konteks, mendesain pertanyaan penelitian, target data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan, narasumber diskusi sebagai informan, pertanyaan diskusi sebagai kuisioner, hingga dokumentasi hasil diskusi sebagai sebuah laporan riset. LETSS Talk adalah ikhtiar pendokumentasian pengetahuan mereka yang termarjinal dan tersisih; LETSS Talk melakukan decentering dan destabilizing pengetahuan berperspektif kekuasaan dan melakukan centering pengetahuan kelompok teropresi, menempatkan pengetahuan berperspektif korban dalam posisi lebih sentral.

LETSS Talk adalah eksperimentasi feminist scholarship di tengah “masyarakat internet” ini. Dalam konteks ini, LETSS Talk memiliki niat untuk bernegosiasi dengan virtualisme yang sering menuntut sikap dan cara berpikir instan, mengabaikan keperluan atas “engagement”, menyatu dengan persoalan, dan tidak terlalu mementingkan refleksi: datang dan pergi secara kilat. Perhatikan! Kita mengikuti berbagai forum diskusi via Zoom bahkan untuk membicarakan tema-tema sangat serius seperti kemiskinan, kekerasan, opresi, militerisme, oligarkisme, terorisme, hingga kerusakan alam dalam waktu bersamaan. Virtualisme tidak menyisakan bekas atau pengaruh yang kuat? LETSS Talk adalah niat, gagasan, praktek untuk tetap intens dan engage dalam kecenderungan virtualisme yang makin dominan ini, tak terkecuali dalam ruang pembelajaran feminisme. Secara praktis, kegiatan yang dilakukan LETSS Talk menekankan dialog interaktif, tukar pikiran dan gagasan yang intensif, daripada monolog atau ceramah.

Di luar negosiasi atas virtualisme, LETSS Talk melakukan eksperimentasi feminist scholarship dengan mengenalkan berbagai konsep antropologi feminis sebagai framework analisa, seperti denaturalisasi, decentering dan destabilizing, keragaman dan fluiditas, interseksionalitas –yang tidak hanya menganalisis kesalingterkaitan tapi juga memahami kontradiksi dan ironi–,  etnografi feminis –yang memosisikan pengalaman keseharian kelompok pinggiran sebagai sumber pengetahuan krusial, agency, politik gender, dan lain-lain. Mengenalkan konsep akademik juga menjadi bagian dari “melawan” dan melampaui kecenderungan virtualisme tersebut.

Membangun dan mengembangkan sebuah gagasan feminisme bukan proses instan. Ini adalah proses sejarah, gerakan “merebut” perjalanan sejarah yang sangat panjang dan tidak selalu lurus-linear. Seperti halnya patiarkhisme yang menjelma menjadi sistem hegemonik melalui proses kolektif, upaya “merebut” sejarah dengan gagasan-gagasan feminisme juga sangat membutuhkan upaya kolektif dan solidaritas. LETSS Talk hanya upaya maha-kecil dalam gerakan mengarahkan sejarah pada feminisme yang hanya bisa dikenali dalam konteks kolektif dan solidaritas feminis, di mana setiap gagasan feminisme saling memberikan dukungan dan penguatan. Sebagai sebuah gagasan, bukan hanya sebuah “wadah,” kami sungguh ingin, LETSS Talk menjadi sebuah gagasan kolektif….

Kami merasa sangat beruntung, dalam membangun dan mengembangkan gagasan LETSS Talk, banyak sekali dukungan dan bantuan berbagai pihak. LETSS Talk adalah inisiatif voluntarisme, dibangun dan dioperasionalisasi sepenuhnya atas dasar sukarela. Semua pihak yang terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan LETSS Talk melakukannya secara sukarela tanpa kompensasi material. Hingga saat ini, LETSS Talk tidak mendapatkan dukungan dana dari pihak manapun. Perjalanan membangun dan mengembangkan LETSS Talk tidak akan bisa lancar tanpa semangat kesukarelawanan mereka, baik yang terlibat menyiapkan dan mengorganisir acara –termasuk mendesain flyer dan membuat e-certificate—menjadi moderator, narasumber, hingga Juru Bahasa Isyarat demi pembelajaran yang inklusif. Dalam hal ini, kami ingin menegaskan LETSS Talk sebagai gerakan aktivisme, scholarship, dan voluntarisme sosial.

Kami menghargai dan mengapresiasi setinggi-tingginya semua pihak yang telah menjadi bagian dari pengembangan gagasan dan ide LETSS Talk. Sejak awal di-launching, hampir 300 orang bervolunteer dalam berbagai kegiatan LETSS Talk dengan antusiasme. Kami bukan saja dibantu secara nyata melalui beragam kontribusi tersebut; lebih dari itu, kami merasa mendapatkan rekognisi dan pengakuan bahwa gagasan dan ide LETSS Talk perlu dikembangkan demi konsolidasi gerakan feminisme, dan, lebih jauh, demi Indonesia yang lebih demokratis, inklusif, respek pada keragaman, toleransi pada perbedaan, tidak memberi ruang pada segala bentuk opresi dan kekerasan. Di tengah segala ironi dan kontradiksi, semoga kita terus diberi kekuatan dan semangat untuk terus berjuang membangun keadilan dan kesetaraan….

Sisi Penting Lain Permendikbud Ristek Penanganan Kekerasan Seksual

Diah Irawaty (Dok.Pribadi)

Oleh Diah Irawaty

Kandidiat Ph.D., Departemen Antropologi, State University of New York (SUNY) Binghamton, New York, AS; Pendiri LETSS Talk (Let’s Talk about SEX n SEXUALITIES)

 

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayan, Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi memicu kontroversi dan polemik. Beberapa pihak menolak keras aturan tersebut dan meminta Mendikbud Ristek mencabutnya dengan alasan Permendikbud Ristek ini mendorong dan mengampanyekan seks bebas (free sex) di kalangan warga perguruan tinggi kita.

Mengapa inisiatif penting yang ditunjukkan negara, lewat Kemendikbud Ristek, untuk menguatkan peran lembaga pendidikan tinggi dalam penghapusan kekerasan seksual hingga titik nol (zero tolerance) justru ditolak sebagian publik, bukan justru mendapatkan dukungan? Bagaimana memanfaatkan momentum Permendikbud Ristek ini, dengan segala polemik yang berkembang, untuk mendorong lebih lanjut reformasi pendidikan, khususnya perguruan tinggi, di Indonesia? Aspek terpenting apa dari pendidikan tinggi yang perlu menjadi target agenda reformasi? Polemik atas Permendikbud Ristek ini, bagi saya, benar-benar perlu dijadikan momentum untuk menguatkan reformasi pendidikan tinggi kita.

Salah satu hal yang sering menjadi bahan kritik yang ditujukan pada perguruan tinggi kita saat ini terkait komunitas kampus yang dinilai semakin lemah sensitivitas dan kepedulian sosialnya. Baik kalangan dosen maupun mahasiswa dinilai tidak menunjukkan keterlibatan (engagement) yang intensif terhadap masalah-masalah sosial yang berkembang dalam masyarakat. Sementara para dosen terlalu terkuras waktu dan fokusnya untuk mengejar kenaikan pangkat dan karir, meski dengan melakukan kegiatan-kegiatan akademik, para mahasiswa lebih cenderung pada aktivitas-aktivitas pragmatis. Banyak yang melihat, kecenderungan kegiatan menulis di jurnal-jurnal yang saat ini menjadi tren sangat massif dalam pendidikan tinggi kita lebih didorong kepentingan meraih gelar guru besar secepat mungkin daripada orientasi ilmiah atau sensitivitas sosial.

Belum lagi melihat fenomena bagaimana dosen-dosen dibebani banyak beban adminsitrasi dan birokrasi. Seorang profesor hukum senior di Universitas Indonesia terang-terangan menuliskan komplain di media sosialnya terkait beban administrasi dan birokrasi yang seringkali justru menguras waktu dan tidak bisa lagi bisa 100 persen melakukan kegiatan akademik. Tentu saja situasi ini merupakan sebuah anomali. Lembaga pendidikan tinggi seharusnya menjadi lembaga akademik yang konsisten dan kondusif bagi pengembangan keilmuan dan pengetahuan, penemuan hasil riset, mengajarkannya pada mahasiswa, dan publikasi yang tidak melulu untuk kenaikan pangkat tapi demi menyediakan berbagai solusi atas persoalan-persoalan yang berkembang dalam masyarakat.

Tidak terbantahkan, kekerasan seksual merupakan persoalan sosial-kemanusiaan sangat serius saat ini, baik dari segi kuantitas maupun kualitas kasus. Lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi zona nol kekerasan seksual justru tidak sedikit yang menunjukkan kondisi sebaliknya: menjadi ruang aman dan nyaman bagi pelaku berbagai bentuk tindakan kekerasan dan pelecehan seksual. Hubungan akademik yang seharusnya menihilkan bahkan melarang berbagai bentuk kekerasan, apalagi kekerasan seksual, tidak jarang dijadikan modus dan legitimasi untuk melakukan kekerasan seksual. Kita pernah mendengar berita seorang sastrawan-akademisi terlibat tindakan pemaksaan seksual terhadap seorang mahasiswi atas nama “diskusi sastra.” Seorang dosen di Universitas Andalas juga diberitakan melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi. Di antara kasus kekerasan seksual yang melibatkan “orang kampus” itu terjadi dalam posisi mereka sebagai akademisi yang sedang melakukan kegiatan akademik –bimbingan, konsultasi, diskusi, hingga penelitian. Jika kita memperluas cakupan kekerasan seksual pada kekerasan-kekerasan dan pelecehan dalam bentuk serangan di ranah virtual yang menjadi salah satu fenomena akhir-akhir ini, sangat mungkin angkanya akan menggelembung.

Selama ini, banyak kasus kekerasan seksual yang melibatkan kalangan pendidikan tinggi tidak tersentuh oleh hukum. Sementara para pelaku terus aman (secured) melakukan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual, para korban depresi dalam trauma tak berkesudahan. Para korban berjuang sendirian karena lembaga pendidikan tinggi kita tidak cukup memiliki alat dukung, baik secara sosial, psikologis, medis, atau legal. Mereka menghadapi trauma seorang diri karena komunitas kampus tidak cukup memiliki kepedulian untuk sekadar tidak menyalahkan mereka.

Permendibud Ristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ini menjadi upaya sangat krusial untuk menguatkan lagi kepedulian perguruan tinggi pada berbagai persoalan sosial-kemanusiaan. Kepedulian mereka pada persoalan kekerasan seksual, minimal di lingkungan kampusnya, akan menjadi faktor pendorong penting bagi tumbuhnya sikap serupa pada persoalan sosial-kemanusiaan lain di luar kampus. Kita memerlukan kalangan kampus yang aktif memberikan berbagai kontribusi bagi penyelesaian persoalan-persoalan sosial-kemanusiaan.

Kepedulian terhadap korban kekerasan seksual akan menjadi fondasi penting bagi kepedulian pada persoalan sosial-kemanusiaan lain. Kekerasan seksual, dalam situasinya yang paling serius sekalipun, sering tidak memunculkan keprihatinan kuat di kalangan publik. Banyak di antara kita dipenuhi asumsi keliru tentang kekerasan seksual: kekerasan seksual adalah persoalan “pribadi”; kekerasan seksual dipicu oleh korban sendiri –dari yang tidak hati-hati sampai yang “bersikap menggoda;” korban yang juga “menikmati” tindakan seksual tersebut, dan asumsi keliru yang sangat kejam terhadap para korban. Asumsi ini menjadi mainstream bahkan hegemonik, tak jarang berbagai legitimasi dihadirkan, termasuk agama yang menjadi legitimasi sangat dominan.

Di luar aspek kepedulian sosial, Permendikbud Ristek beserta segala polemiknya perlu dimanfaatkan sebagai momentum membangun lingkungan dan tradisi akademik yang menjamin kebebasan akademik untuk mengkaji, mendiskusikan, meneliti, dan mengajarkan isu-isu gender, seks, dan seksualitas. Kebebasan akademik menggaransi keberagaman pandangan, pendapat, dan pemikiran; kebebasan akademik tidak membayangkan penyeragaman dan keseragaman pendapat; pro dan kontra atas berbagai isu gender, seks, dan seksualitas didekati dan dikelola  dengan cara akademik-ilmiah dalam bentuk diskusi, kajian, dan penelitian.

Salah satu reaksi keras terhadap Permendikbud Ristek didasarkan pernyataan yang tertera dalam dokumen tersebut tentang “persetujuan (consent).” Tidak terbantahkan tentu saja, tindakan pemaksaan sepihak alias tanpa persetujuan (non-consensual) menjadi indikasi utama setiap tindakan kekerasan seksual. Meski tanpa ditulis di dokumen, seharusnya kita semua paham aspek pemaksaan dalam tindakan kekerasan seksual. Apakah dengan dituliskan secara literal di dokumen membuat makna pemaksaan berubah menjadi, misalnya mendorong dan mengampanyekan praktek perilaku dan hubungan seksual di luar perkawinan (free sex), seperti kekhawatiran mereka yang menolak Permendikbud? Dalam ruang akademik, pertanyaannya ini harus menjadi pertanyaan terbuka (open-ended question) di mana jawabannya tidak sekedar jawaban simpel ya atau tidak. Artinya, meski konteks persetujuan (consent) dalam Permendikbud Ristek jelas pada kasus kekerasan seksual, sebagai penegasan, mereka yang menolak dengan berdasarkan asumsi persetujuan mendorong free sex, dalam ruang akademik, memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, pemikiran, dan argumennya.

Di sisi lain, mereka juga harus siap, pemikiran dan argumennya dibantah dan ditolak jika argumen-argumen itu dinilai memiliki kelemahan secara ilmiah. Para penolak harus menunjukkan berbagai bukti dan data, melakukan kajian dan studi, untuk meyakinkan publik jika asumsi mereka mengandung kebenaran. Sangat disayangkan jika tujuan mahapenting menjadikan lembaga pendidikan tinggi sebagai garda depan penghapusan dan penanganan kekerasan seksual diganggu asumsi dan sentimen tanpa proses akademik-ilmiah. Di sinilah, sekali lagi, Permendikbud Ristek Pencegahan dan Penanganan Seksual beserta polemiknya perlu dioptimalkan untuk membangun tradisi akademik yang menjamin kebebasan (freedom) dalam produksi dan distribusi pengetahuan dan informasi terkait gender, seks, dan seksualitas.

 

(Tulisan ini pertama kali diterbitkan Majalah Potret online (www.potretonline.com) yang dikelola CCDE Aceh)

Hari Perempuan Internasional: Selebrasi atau Simpati?

Julia Suryakusuma (dok pribadi)

 

Oleh Julia Suryakusuma

(Direktur Pusat Gender dan Demokrasi, LP3ES)

 

(Edisi Bahasa Inggris artikel ini berjudul “International Women’s Day: Celebration or Commiseration?” diterbitkan oleh The Jakarta Post (Rabu, 9 Maret 2022). Untuk membaca versi bahasa Inggris artikel ini, berikut linknya: https://www.thejakartapost.com/opinion/2022/03/08/international-womens-day-celebration-or-commiseration.html. Mbak Julia Suryakusuma sendiri yang menerjamahkan artikel ini ke bahasa Indonesia agar bisa diakses pembaca lebih luas. LETSS Talk mengucapkan terima kasih kepada mbak Julia Suryakusuma yang berkenan membagikan artikel versi bahasa Indonesia  ini untuk diterbitkan di website LETSS Talk ).

 

 

 

 

Kemarin, 8 Maret, kita merayakan Hari Perempuan Internasional (Internasional Women’s Day, IWD)! Yaaay!

Berbagai ucapan salam dan slogan IWD berseliweran, dan serentetan webinar dan bahkan beberapa acara offline diadakan, menjelang 8 Maret, dan akan berlanjut hingga dua minggu setelahnya, seperti yang biasanya terjadi setiap tahun.

Apakah IWD tahun ini lebih merupakan saat untuk bersimpati ketimbang selebrasi? Yang pasti, diperlukan refleksi mendalam dan tindakan drastis, mengingat kondisi dunia saat ini. Kita berada di tahun ketiga pandemi COVID-19, dan perubahan iklim merupakan ancaman nyata bagi umat manusia dan keberadaan planet kita.

Namun uang dibuang sia-sia untuk acara mahal seperti Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP26) November 2021 di Glasgow, yang dianggap Greta Thunberg, aktivis lingkungan hidup dari Swedia, sebagai kegagalan kolosal. Ia menyebutnya sebagai “festival greenwash Global Utara.” [greenwash: seolah-olah “hijau”, tetapi polesan saja. JIS]

Seperti yang ditulis Safina Maulida, seorang ekofeminis muda, “Rusak lingkungan, rusak sendi penghidupan perempuan”. Dan tahu tidak? Krisis ekologi menyebabkan peningkatan kekerasan terhadap perempuan lho!

Maka tepat sekali jika tema PBB IWD tahun ini adalah “Gender Equality for a Sustainable Tomorrow” (Kesetaraan Gender untuk Hari Esok yang Berkelanjutan). Hari esok yang penuh dengan ketidakpastian  yang menakutkan celakanya.

Seakan pandemi COVID-19 dan perubahan iklim saja belum cukup, kini muncul ancaman nuklir Perang Dunia III yang dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina, yang bahkan terlalu menakutkan untuk dibayangkan. Boom! Selamat tinggal dunia!

Yah, mungkin sudah waktunya untuk menekan tombol reset, mengingat para pemimpin kita terus-menerus gagal untuk mengatasi masalah mendasar yang nyata-nyata dihadapi dunia. Mereka malah terlibat dalam berbagai acara kosmetik untuk mengabadikan status quo agar mereka dapat mempertahankan praktik “bisnis seperti biasa” dan memenuhi keserakahan mereka  yang tak  kunjung terpuaskan.

Peringatan Hari Perempuan pertama konon dilakukan pada 28 Februari 1909 di New York City, yang diselenggarakan  Partai Sosialis Amerika. Tetapi tanggal 8 Maret berasal dari bekas Uni Soviet, yang diorganisir pekerja tekstil perempuan di Petrograd, yang menuntut diakhirinya Perang Dunia I dan tsarisme, serta memrotes kekurangan pangan. Gerakan perempuan ini akhirnya mengawali Revolusi Rusia, dan Leon Trotsky, seorang revolusioner Marxist berkebangsaan Ukraine-Rusia yang mempunyai peran kunci di dalam Revolusi Rusia,  mendeklarasikan 8 Maret (23 Februari dalam kalender Julian) sebagai Hari Perempuan Internasional. Wow, siapa yang duga!

Sampai tahun 1967, IWD lebih merupakan hari libur komunis. Namun kemudian diambil oleh feminis gelombang kedua, yang dimulai pada 1960-an dan berlangsung selama dua dekade. Saat ini, gara-gara invasi Ukraina oleh Rusia,  kita memandang negara yang dahulu Uni Soviet  dengan rasa cemas dan takut, namun nyatanya,  IWD, yang sekarang dirayakan di seluruh dunia, memiliki asal-usul dari sana.

Melihat kembali sejarah IWD, saya bertanya-tanya, apakah sebaiknya kini  disebut Hari Feminis Internasional? Bagaimanapun juga, feminisme memiliki hawa aktivisme yang lebih kontemporer, dan dengan tujuan terarah untuk mencapai kesetaraan gender. Meskipun feminisme berasal dari abad ke-19, feminisme masih kontroversial, disalahpahami, dan bahkan sengaja diselewengkan, juga di Indonesia.

Untuk alasan ini, Pusat Gender dan Demokrasi (PGD) yang saya pimpin mengadakan webinar pada 24 Februari, “Feminisme: apakah Indonesia membutuhkannya?” karena banyak pandangan yang menentangnya. Di Indonesia ada gerakan #IndonesiaTanpaFeminis, #UninstallFeminisme dan “melawan feminisme”. Gerakan-gerakan ini muncul dari kelompok Islam patriarkis, yang menganggap feminisme dari Barat, bahwa feminisme mengganggu nilai dan konstruksi keluarga tradisional, dan kata mereka, bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Namun, pada pertengahan Januari lalu, Nahdlatul Ulama (NU) memasukkan 11 perempuan ke dalam jajaran pengurusnya. Badriyah Fayumi dan Alisa Wahid, dua dari 11 perempuan yang tampil dalam Talkshow Rosi “Wajah Baru Nahdlatul Ulama” secara terang-terangan mengaku diri sebagai feminis.

Halo? Jadi, siapakah Muslim yang sebenarnya? Bagi saya, jelas yang kedua!

Pada webinar 24 Februari yang lalu, saya mengundang dua perempuan dan dua pria untuk menjadi nara sumber: feminisme sekuler diwakili Atnike Nova Sigiro dan Rocky Gerung, dan feminisme Islam diwakili  Nina Nurmila dan Marzuki Wahid – semuanya feminis sejati. Ya, termasuk para prianya!

Diskusi berlangsung dalam format talk show – yang dipandu Nadya Karima Melati,  feminis muda yang cerdas dan ceria – sangat informatif dan menggugah. Semua pembicara mengemukakan pendapat mereka tentang bagaimana Indonesia dan Islam diuntungkan dari feminisme dalam segala bentuk dan manifestasinya: Teori, filsafat, metodologi, etika dan gerakan. Oke, saya curang, saya tidak mengundang pihak yang anti-feminis, tetapi saya pikir, hei, buat apa buang-buang waktu?

Jika webinar PGD lebih dimaksudkan sebagai feminisme 101 (pelajaran  mendasar), baru-baru ini, pada tanggal 6 Maret, berkaitan dengan IWD, LETTS Talk menyelenggarakan diskusi meja bundar empat jam yang merupakan tindak lanjut yang sangat pas dari webinar PGD saya. Judulnya “Feminisme Indonesia di Tengah Politik Identitas dan Anomali Sosial”. LETSS Talk adalah forum diskusi yang didirikan Diah Irawaty dan Farid Muttaqin, untuk membahas seks, seksualitas dan masih banyak lagi.

Kesembilan pembicara, mulai dari profesor universitas, penulis, hingga aktivis di lapangan, memberikan diskusi yang kaya dan informatif berdasarkan pengalaman, penelitian, yang sangat didasarkan pada realitas kontemporer. Para pembicara dengan jelas menunjukkan kompleksitas situasi saat ini di Indonesia dan arena di mana feminisme beroperasi. Di tingkat akar rumput, istilah feminisme tidak digunakan, bahkan mungkin tidak dikenal. Namun prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender tetap diterapkan.

Kampanye slogan IWD tahun ini adalah “Break the Bias” (Patahkan Bias), dengan gambar perempuan menyilangkan kedua lengan di depan dada. Apa artinya ini? Yah, kita semua memiliki bias, sadar atau tidak, yang berasal dari pendidikan, kelas, ras, etnis, jenis kelamin, agama, dan berbagai stereotip yang diserap dari lingkungan kita. Bias-bias ini diwariskan, yang merupakan salah satu dasar pelanggengan patriarki.

Jika kita mengubah “Hari Perempuan Internasional” menjadi “Hari Feminis Internasional” apakah itu membantu? Belum tentu juga. Ada kontradiksi dan bias  yang dalam di dalam gerakan feminis juga. Di AS, misalnya  ada feminisme kulit putih versus feminis kulit hitam. Kemudian juga ada Feminisme Dunia Pertama dan Feminisme Dunia Ketiga.

Kaum feminis Dunia Pertama sering tidak menyadari bias kolonial dan imperialis yang mereka anut yang pernah saya alami secara pribadi dan yang sangat menyakitkan. Belum lagi terdapat  bahaya feminisme  dikooptasi oleh negara dan oleh kapitalisme. Kalau begitu, lantas bagaimana?

Dengan cara yang sama Islam, Kristen, dan demokrasi dapat ditafsirkan, diselewengkan dan dihayati dengan berbagai cara, demikian pula feminisme. Pengarusutamaan feminisme adalah salah satu tujuannya, namun seperti Era Reformasi yang menjanjikan demokrasi tetapi dikooptasi oleh kekuatan non-demokrasi, feminisme juga dapat dikooptasi oleh kekuatan patriarki. Bagaimana kita mengatasi  kontradiksi ini?

Pada akhirnya, feminisme, baik teori maupun praktik, berakar pada sejarah dan konteks sosial politik tertentu di mana ia berada. Tidak diragukan lagi masih banyak hal yang perlu kita selesaikan baik di dalam maupun di antara kita sendiri. Tetapi jika gerakan IWD pekerja tekstil di Rusia pada tahun 1917 dapat mengawali Revolusi Rusia yang menggulingkan Tsar, kita tidak bisa mengabaikan kekuatan perempuan. Demikian pula di Indonesia, sekelompok kecil perempuan bernama Suara Ibu Peduli (SIP) mengawali Era Reformasi di mana Jenderal (Purn.) Soeharto lengser setelah 32 tahun berkuasa secara otoriter.

Kenyataan bahwa kekuatan patriarki, kapitalis, serta oligarki masih mendominasi dunia, dan terus-menerus berusaha untuk menghentikan, mengkooptasi bahkan menghancurkan gerakan sosial progresif, termasuk gerakan feminis, semakin menjadi alasan untuk membuat setiap hari IWD, bukan hanya satu hari dalam setahun.

PSPB (Paradoks Seks dan Paradigma Baru)

Oleh  Julia Suryakusuma1

Julia Suryakusuma (dok pribadi)

Pengantar

Tulisan ini merupakan naskah pidato yang disampaikan sebagai Orasi Politik Feminis dalam A Super Special Event “Merayakan Tahun Baru, Merayakan Seksualitas, Melawan Kekerasan Seksual” yang diadakan LETSS Talk bekerja sama dengan Beranda Perempuan Jambi dan Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) Sulawesi Selatan pada Jumat, 31 Desember 2021 Jam 19.00-23.00 WIB melau Zoom. Untuk menonton rekaman acara tersebut di YouTube, berikut linknya: https://www.youtube.com/watch?v=cjR8T7nsSdA&t=430s. Terima kasih kepada mbak Julia Suryakusuma untuk kesediaannya menyampaikan orasi dan memberi ijin pada LETSS Talk untuk menerbitkan naskah pidato ini di website LETSS Talk dengan harapan akan mendapatkan pembaca lebih banyak.

***

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada LETTSS Talk, khususnya kepada power couple luar biasa Diah Irawaty (Ira) dan Farid Muttaqin (Farid) yang saya cintai dan kagumi, yang telah mengundang saya memberikan “orasi politik” pada acara super special LETSS Talk event ini. Terus terang, saya belum pernah merayakan tahun baru dengan cara seperti ini. Ini pertama kali!

Terima kasih juga kepada semua yang terlibat acara ini: para penyair, penyanyi, penari, musisi, pemandu acara (MC), penerjemah bahasa isyarat dan semua yang memungkinan acara ini berlangsung. Juga tentunya kepada semua hadirin yang mengikutinya melalui Zoom ataupun YouTube.

Pidato saya berjudul PSPB. Bukan, bukan singkatan “Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa” (mata pelajaran jaman Orde Baru yang sangat maskulinis, yang menonjolkan peran tentara di dalam sejarah Indonesia)2, melainkan singkatan Paradoks Seks dan Paradigma Baru, yang akan saya terangkan nanti.

Sebelum masuk ke dalam inti pidato ini, ada dua hal yang ingin saya sampaikan.

Yang pertama, saya ingin menarik perhatian anda kepada latar di belakang saya  –terlihat dalam layar Zoom: tiga selendang yang berisi lukisan-lukisan Dewi Candraningrum, seorang akademisi, aktivis dan pelukis perempuan yang pasti banyak dari kita sudah mengenalnya. Setiap selendang mempunyai tema berbeda: korban perkosaan Mei 1998, Kartini Kendeng, dan Gerwani 1965. Semua berkaitan dengan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Yang kedua, izinkan saya membuka pidato saya dengan renungan, juga rasa syukur.

Rasanya saya tidak perlu membahas lagi soal kesulitan dan penderitaan yang diakibatkan pandemi Covid-19 selama dua tahun ini. Semua terkena dampaknya, dalam kadar dan bentuk yang berbeda-beda. Kita mulai terbiasa dengan “new normal”, work from home (WFH), dan bertemu dan berdiskusi secara online. Webinar Zoom sudah menjadi sesuatu yang sangat rutin, dan harus diakui, banyak yang positif dari “new normal” ini: kita menghemat waktu tidak meninggalkan rumah, dan diskusi-diskusi internasional menjadi lazim, tinggal menyesuaikan waktu saja. Dulu mana mungkin secara instan bisa bertemu sekaligus dengan pembicara dari Amerika, Eropa dan berbagai penjuru Indonesia misalnya. Acara LETSS Talk ini adalah buktinya. Jika pandemi ini tidak ada, apakah kita akan bisa berkumpul seperti sekarang ini?

Yang juga sangat membesarkan hati adalah bahwa tragedi Covid ini kembali membuktikan sifat kedermawanan orang Indonesia: menggalang dana, membagikan sembako dan makanan siap saji kepada yang membutuhkannya. Ternyata, menurut World Giving Index (WGI) 2021, Indonesia lagi- lagi tahun ini menduduki peringkat pertama sebagai negara yang paling murah hati di dunia.3 Bukan yang terkaya, bukan yang terpandai, ataupun yang paling bahagia, tapi yang paling sosial dan murah hati.4 Hal ini membuat saya sangat bangga menjadi orang Indonesia. Bagaimana dengan Anda?

Terus terang saya juga mengalami “pandemi” atau cobaan pribadi saya selama sekitar 10 tahun belakangan ini. Di tahun 2021 ini saya mulai menuai hasil ujian tersebut. Saya mengalami perbaikan nasib: proyek-proyek menarik mulai berdatangan, juga hubungan kerja yang bagus dan menjanjikan, penghasilanpun bertambah.

Pada bulan Maret saya mendapat medali Order of the Crown dari Raja Belgia – penghargaan atas prestasi akademis dan aktivisme saya. Pada bulan Desember ini, buku Ibuisme Negara yang sudah menjadi karya klasik selama lebih dari 30 tahun, dicetak ulang oleh Komunitas Bambu. 5

Kemudian pada 28 Desember 2021 yang baru lalu, saya meluncurkan Pusat Gender dan Demokrasi. LP3ES meminta saya mendirikannya dan menjadi direkturnya.

Awalnya hal ini merupakan krisis eksistensial bagi saya yang puluhan tahun bekerja sendiri, sekarang harus turun gunung dan bekerja dalam konteks organisasi dan gerakan. Tapi saya sadar, dengan dukungan lembaga besar, prestisius dan mapan yang sudah berusia 50 tahun seperti LP3ES, belum lagi jaringan aktivis dan LSM perempuan saya yang luas, akan memungkinkan saya berbuat lebih banyak bagi gender dan demokrasi di Indonesia. Bahkan saya berharap. ada beberapa proyek impian saya yang akhirnya bisa terwujud.

Last but not least, di penghujung 2021 saya diminta memberikan orasi politik oleh LETSS Talk pada malam hari ini. Bagi saya, ini cara ideal untuk menutup tahun, merayakannya dengan berkonsolidasi bersama teman-teman seperjuangan, lintas generasi, lintas suku dan agama, dari seluruh pelosok Indonesia, menyongsong tahun 2022 dengan semangat dan optimisme. Tahun baru selalu mendatangkan harapan, apakah terwujud atau tidak, itu urusan lain.

Pada akhirnya, “Hope is the one thing that can help us get through the darkest of times.” (Harapan adalah satu-satunya hal yang dapat membantu kita melewati masa-masa tergelap).

***

Baiklah, sekarang saya masuk ke dalam inti pidato saya yang terkait acara malam ini: seks dan seksualitas. Saya akan memulai dengan menjelaskan bagian pertama judul pidato saya: paradoks seks.

Seks adalah paradoksikal karena ia merupakan sumber kehidupan dan kenikmatan, tapi juga dianggap sebagai sumber dosa. Yang pertama itu sebenarnya suatu kenyataan – pikir saja, kita tidak akan ada bila orang tua kita tidak digerakkan oleh birahi, melakukan persetubuhan, menghasilkan pembuahan yang berkembang menjadi janin, lahirlah bayi (manusia kecil!) yang kemudian tumbuh menjadi manusia dewasa. Semua orang harus melalui proses itu, tidak ada perkecualian.

Lebih jauh lagi:

“Sekslah yang pertama mendefinisikan kita sebagai manusia: perempuan, laki-laki dan kedewasaan. Aspek ini terus memengaruhi seseorang sepanjang hidupnya, bahkan cenderung didorong melihat diri dari segi jenis kelamin mereka. Seksualitas menjadi inti seseorang. Dari sekian banyak atribut manusia — ras, kebangsaan, kesukuan, kelas, agama, umur, pekerjaan — salah satu identitas paling dasar adalah seks. Singkatnya, seksualitas mampu mendefinisikan kita secara pribadi, sosial dan moral.” 6

Celakanya:

“Tak banyak hal yang semendua sikap terhadap seksualitas yang katanya merupakan bagian penting kehidupan. Hubungan seksual mengandung daya tarik, gairah, nafsu, keinginan, misteri, dan janji; tapi hubungan seksual juga selalu dipandang dengan kecurigaan, kebingungan, kejijikan dan ketakutan. Hubungan seksual tidak bisa dinikmati hanya karena alasan memiliki kapasitas erotis, kreativitas, keingintahuan atau pengalaman estetis, yang bisa diterapkan kepada kesenangan lainnya dalam hidup seperti makanan, bacaan fiksi, puisi atau astronomi”.7

Kalau begitu mengapa seks dianggap dosa? Karena seks termasuk bagian dari konstruksi sosial seksualitas, yang bagi banyak agama merupakan tabu untuk mempertanyakannya, bahkan membahasnya. Ini merupakan sumber dari berbagai tradisi yang bukan hanya mensubordinasikan dan mengontrol perempuan, tetapi menjadi pembenaran kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual. Tradisi jilbabisasi, sunat perempuan, kawin anak, bahkan stunting, adalah akibat dari konstruksi sosial seksualitas ini.

Ada dua lagi sumber yang saya sitir di dalam esei saya itu, pertama dari Pat Caplan, “Sex, Sexuality and Gender”, dalam The Cultural Construction of Sexuality, dan kedua, Jeffrey Weeks, “Sex, Political Society, The Regulation of Sexuality since 1800” 8 Jadi jelas dari judul kedua buku ini bahwa seksualitas dikonstruksikan, dan juga diregulasi, sudah dari tahun 1800, bahkan mungkin jauh sebelumnya, ketika patriarki diciptakan.

Saya kira bukan saatnya saya disini bercerita bagaimana dan kapan patriarki diciptakan, tapi memang sudah lama, sekitar 10-12 ribu tahun yang lalu. Yang jelas, ia merupakan sistem masyarakat atau pemerintahan dimana laki-laki memegang kekuasaan dan perempuan secara garis besar tidak diikut sertakan.

Berdasarkan kolom yang saya tulis di The Jakarta Post pada tahun 2021, kita bisa menelusuri kasus-kasus kekerasan seksual dan kontrol gender.

Pada bulan Januari, saya menulis mengenai kasus seks pranikah.9 Di awal tahun ada penelitian yang menemukan bahwa seks pranikah itu dilakukan 93 persen remaja di Depok. Lies Marcoes, Direktur Rumah KitaB yang melakukan penelitian tersebut, mengatakan, ini jelas menunjukkan, pendidikan seks tidak bisa ditawar atau ditunda lagi. Namun pendidikan seks ditolak kelompok Islam konservatif yang berpendapat ia bisa mengarahkan remaja untuk melakukan seks bebas. Padahal di negara-negara (Barat), yang memberikan pendidikan seks, justru kebalikannya yang terjadi. Pendidikan seks mengurangi seks pranikah, setidaknya mengurangi kehamilan remaja di luar nikah. Kalau sudah hamil, nyaris selalu dinikahkan, yang merupakan salah satu sebab maraknya perkawinan anak. Hal ini antara lain menyebabkan stunting dan berbagai perkembangan anak yang kurang baik karena orang tua yang belum dewasa dan belum siap bertanggung jawab membesarkan anak.

Pada bulan Februari dan Maret, saya menulis dua kolom mengenai jilbabisasi. Banyak Muslim percaya bahwa jilbab adalah kewajiban agama (yang sangat bisa dipertanyakan). Di kolom bulan Februari,10 saya menulis bahwa di beberapa sekolah di Padang, bahkan siswi non-Muslim dipaksa berjilbab. Menurut Lies Marcoes, hal ini merupakan de-syariatisasi yang justru menghilangkan makna religius jilbab dan jilbabisasi sekedar merupakan bagian politik identitas.

Di dalam kolom akhir Maret11 saya bercerita mengenai laporan Human Rights Watch Indonesia 12 yang dibuat berdasarkan penelitian 7 tahun (2014-2021), di mana dilakukan 142 wawancara mendalam, terhadap siswi dari 30 sekolah. Laporan ini menuturkan parahnya penderitaan dan siksaan yang dialami perempuan yang dipaksa memakai jilbab. Pertanyaan saya: selain mengobankan hak asasi perempuan, apakah Indonesia akan mengorbankan pluralism yang terkandung di dalam Bhinneka Tunggal Ika, kepada versi fasis dari Islam ini?

Pada awal Maret, saya menulis kolom tentang perkosaaan. 13 Mahmud MD, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (2008-2013), adalah personifikasi misogini (kebencian terhadap perempuan). Ia mengatakan bahwa kasus-kasus pelanggaran ringan, seperti mencuri ayam, ketimun, melon, sandal karet, dan pemerkosaan, solusinya gampang. Pertemukan saja si pemerkosa dan korban perkosaan, disaksikan komunitas mereka, dan suruh mereka damai. Mahmud itu rupanya tidak tahu, perkosaan itu kejahatan terhadap kemanusiaan, tapi oleh dia disamakan dengan mencuri ayam atau timun. Saya setuju dengan komentator online yang berkata, “Bagaimana jika anggota keluarga Mahfud sendiri yang diperkosa?” dan menyarankan ia mundur dari jabatannya karena ia tak layak menjadi menteri, bahkan mungkin juga tidak layak disebut sebagai manusia!

Pada bulan Juni, bulan Pride, 14 saya menulis tentang LGBTIQ+.15

Komunitas LGBTIQ+ memiliki banyak sekali “Bergens” (makhluk jahat di dalam film “Trolls”16) dalam hidup mereka – individu, kelompok dan institusi, termasuk negara – yang mendiskriminasi, menindas, dan melakukan tindakan kekerasan terhadap mereka, tidak hanya setahun sekali, tetapi sepanjang tahun. Hal itu sering dilakukan atas nama agama, “moralitas” atau politik.

Mungkin negara tidak peduli terhadap warga LGBTnya, tetapi pada tahun 2022, Indonesia akan menjadi sasaran peer review (evaluasi oleh sesama negara anggota PBB) untuk catatan hak asasi manusia mereka, yang tentunya termasuk hak-hak LGBTIQ+. Pemerintah Indonesia mungkin tidak terlalu peduli tentang bagaimana warga negaranya sendiri melihat catatan mereka tentang hak asasi manusia, namun jika mereka merasa dunia sedang menonton (dan PBB mewakili dunia, setidaknya pemerintah di dunia), maka mungkin mereka akan mencoba melakukan sesuatu untuk meningkatkan catatan hak asasi manusia LGBTIQ+ di Indonesia, demi citra global kita.

Kolom terakhir yang saya tulis tahun 2021 ini adalah pada 15 Desesember mengenai perkosaan di pesantren, lembaga pendidikan (perguruan tinggi) dan oleh anggota keluarga. 17 Saya kira kasus-kasus ini masih segar di dalam ingatan kita semua. Akibat maraknya kasus-kasus perkosaan ini, Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, mengeluarkan Peraturan Menteri No. 30/2021. Opini publik terbelah mengenai hal ini. Sebagian merasa peraturan ini melegalkan zina karena penggunaan kata “consent” (persetujuan).

Isu pelecehan dan kekerasan seksual serta cara penanganannya merupakan cerminan berbagai penyakit sosial yang mengakar di Indonesia, antara lain budaya kekerasan seksual merupakan cerminan degradasi politik, agama, keluarga dan “moralitas”, yang terkait dengan kekuasaan politik, bukan nilai-nilai universal kemanusiaan, saling peduli dan menjaga lingkungan

Di tengah maraknya kekerasan seksual, tetap saja RUU TPKS ditunda terus pengesahannya. Kamala Chandrakirana mengatakan, RUU anti kekerasan seksual mandeg di Dewan Perwakilan Rakyat merupakan “sebuah pengkhianatan yang luar biasa.”18

Kamala Chandrakirana, adalah salah satu narasumber pada peluncuran Pusat Gender dan Demokrasi (PSG) LP3ES. Saya kira semua di sini mengenalnya; ia adalah feminis pegiat HAM, keadilan sosial dan mantan Ketua Komnas Perempuan (1998-2009) yang memulai tugasnya di Komnas Perempuan dengan kasus perkosaan Mei 1998. Saya meminta Nana (panggilan akrab Kamala) untuk berbicara mengenai “Gerakan Perempuan di Era “Reformasi”.

Narsum kedua adalah Prof. Musdah Mulia, feminis Muslim, dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) dan penulis seabgreg buku, yang berbicara mengenai politisasi gender (termasuk LGBTIQ+) dan Islam di jaman Reformasi, termasuk kekerasan seksual, yang sudah saya paparkan di atas melalui tulisan mengenai kolom-kolom saya.

Narsum ketiga adalah Noer Fauzi Rachman, dosen psikologi komunitas dan psikologi lingkungan Universitas Padjajaran, yang kiprahnya di dalam bidang ekofeminisme tidak bisa diragukan. Saya meminta Oji (panggilan akrabnya) untuk berbicara mengenai lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan dan gender.

Ternyata, perubahan iklim juga dapat berujung kepada kekerasan seksual. Di dalam perdebatan Dewan Keamanan PBB triwulanan awal tahun ini tentang perempuan, perdamaian dan keamanan, perwakilan dari Kenya dan Niger menyuarakan keprihatinan atas kenyataan bahwa perempuan dan anak perempuan menghadapi peningkatan risiko kekerasan seksual, tidak hanya dalam situasi konflik tetapi juga karena dampak perubahan iklim, pemindahan paksa dan kerawanan ekonomi.19 Tulisan di DLP (Diplomacy, Law, Policy) Forum ini mengeksplorasi dampak gender dari perubahan iklim dan konflik, dengan penekanan khusus pada kekerasan seksual.

Ketiga narsum ini saya anggap crème de la crème, atau primus inter pares, intinya, yang terbaik dalam bidangnya. Presentasi mereka bagus luar biasa dan jelas tidak cukup waktu untuk menceritakan dengan memadai, jadi silahkan lihat rekaman peluncuran Pusat Gender dan Demokrasi di YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=VZ8BDvemTFU).

Kok gambaran hak-hak gender suram sekali ya? Saya bertanya ke beberapa teman, apakah ada pencapaian yang positif di balik semua ini? Baik Sita Aripurrnami, Direktur Women’s Research Institute maupun Lies Marcoes mengatakan, ada.

Menurut Sita, banyak muncul aliansi atau kerja berjejaring untuk RUU PKS dan RUU Pekerja RT, langkah-langkah kecil yang menghangatkan dan mengakrabkan persaudarian lintas usia dan kelas sosial. Ini bisa dilihat sebagai pencapaian.

Liespun mengatakan, pencapaiannya adalah kita masih bisa berkonsolidasi meski sebelumnya sangat rentan perpecahan karena kita produk Orde Baru yang tak punya kesempatan mengasah kedewasaan.

Lies juga memberikan contoh konkrit konsolidasi ini melalui kasus Sara, perempuan blasteran Arab- Sunda di Cianjur yang meninggal disiram air keras oleh suaminya yang berasal dari Timur Tengah.20 LSM perempuan bergerak konsolidasi dengan ormas-ormas lama. Mereka maju bersama ke bupati sehingga akhirnya keluar Perbup larangan kawin kontrak.21 Lebih dari itu, dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sampai tukang ojek merespon menolak memfasilitasi praktek kawin kontrak. Tukang ojek? Ya, betul. Tukang ojek dan warga mengejar suami Timur Tengah itu ke bandara, dan tujuh jam setelah kejadian, ia tertangkap. Konsolidasi ini terjadi karena kekerasan terhadap perempuan sudah terlalu nyata dan sudah keterlaluan.

***

Perjalanan karir saya sebagai penulis buku dimulai dengan penerbitan buku “Sex, Power and Nation” (Metafor, 2004), yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul, “Agama, Seks dan Kekuasaan” (Komunitas Bambu, 2012). Tulisan-tulisan di dalam antologi tersebut dibuat jauh sebelum buku diterbitkan, bahkan ada yang ditulis tahun 1970an. Sekarang ini nyata bahwa semua adalah seks, kekuasaan dan negara, atau di jaman Reformasi ini, agama. Apakah saya tukang ramal? Bukan, justru karena semua ini sudah ada di dalam sejarah.

Sekitar mungkin 30 tahun yang lalu, oleh alm Ibu Toeti Heraty (yang baru saja meninggal Juni tahun ini) saya diberi julukan “feminis dan femme fatale” yang bisa dikatakan merupakan paradoks. Mengapa? Feminis adalah pejuang hak asasi perempuan dan kesetaraan gender, sedang femme fatale (dari Bahasa Perancis) adalah perempuan penggoda yang membuat laki-laki bertekuk lutut.

Saat ini saya mengajak teman-teman semua menjadi feminis dan femme fatale juga, bukan sebagai penggoda, tetapi sebagai penantang dan pejuang, bukan untuk menundukkan laki-laki, tetapi untuk melawan patriarki. Pada akhirnya, patriarki itu juga merugikan laki-laki, bangsa dan negara. Menurut sebuah artikel di majalah The Economist, opresi terhadap perempuan tidak hanya menyakiti dan merugikan perempuan, tetapi juga laki-laki. Menurut tulisan ini, masyarakat yang memperlakukan perempuan secara buruk lebih miskin dan tidak stabil. 22

Jadi benar sekali judul peluncuran Pusat Gender dan Demokrasi LP3ES, yaitu “Kesetaraan Gender: Prasyarat Masyarakat Adil, Makmur & Kuat”, suatu masyarakat yang menggunakan paradigma baru, paradigma feminis, di mana apapun agama, suku, kelas, pendidikan dan gender dan seksualitas kita, dijaman hak, keamanan dan kesempatannya.

Di balik chaos dan krisis pasti terdapat sesuatu yang jauh lebih baik. Bila kita bisa membayangkannya, kita sudah separuh sampai di tujuan. Langkah pertama adalah untuk melihatnya. Langkah berikutnya adalah berjuang untuk mencapainya.

Terima kasih dan selamat Tahun Baru 2022.

Cinere, 31 Desember 2021

Catatan Kaki

  1. Direktur Pusat Gender dan Demokrasi, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) (https://lp3es.or.id/).
  2. https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_Sejarah_Perjuangan_Bangsa
  3. https://filantropi.or.id/en/indonesia-returns-as-the-most-generous-country-in-the-world/
  1. Di tahun 2021 negara terkaya adalah China (https://jagranjosh.com/general-knowledge/list-of-richest- countries-in-the-world-163721), negara terpandai berdasarkan IQ adalah Singapore (https://www.ncchomelearning.co.uk/blog/most-intelligent-countries-in-the-world/) dan negara paling bahagia adalah Finland (https://www.statista.com/statistics/1225047/ranking-of-happiest-countries-worldwide-by-score/).
  2. https://tokopedia.com/komunitasbambu/ibuisme-negara-konstruksi-sosial-keperempuanan-orde-baru
  3. Julia Suryakusuma, “Konstruksi Sosial Seksualitas”, esei pengantar Prisma no. 7, 1991 berjudul “Seks di dalam Jaring Kekuasaan”. Diterbitkan ulang di dalam antologi “Agama, Seks dan Kekuasaan”, Komunitas Bambu, 2012, bab
  4. Gayle Rubin, “Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality”, dalam C. Vance (ed.), Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality, RKP, London, 1984, yang saya sitir dalam esei saya di Prisma 7, 1991
  5. Pat Caplan, “Sex, Sexuality and Gender”, dalam The Cultural Construction of Sexuality, Caplan (ed.), Tavistock, London, 1987, dan Jeffrey Weeks, Sex, Political Society, The Regulation of Sexuality since 1800. Longman, London & New York, 1981
  6. “Shapeshifters, FPI, premarital sex and our pseudo state”, The Jakarta Post, 6 Januari 2021
  7. “Jilbabization and Muslims’ religious narcissism”, Jakarta Post, 3 Februari 2021
  8. “We are all Nadya: Shariaization by ‘jilbabization’”, The Jakarta Post, 31 Maret 2021
  9. Laporan ini dibuat Andreas Harsono, HRW Indonesia https://hrw.org/about/people/andreas-harsono
  10. “Mahfud, misogyny and nonrestorative injustice”, The Jakarta Post, Maret 3, 2021
  11. Bulan Pride dirayakan bulan Juni ketika komunitas LGBTIQ+ di dunia berkumpul dan merayakan kebebasan untuk menjadi diri mereka sendiri. Pemilihan bulan dimaksudkan untuk memberi penghormatan saat pemberontakan Stonewall pada            Juni        1969      di    New                         York              City,        AS (https://suara.com/health/2020/06/03/062616/pride-month-juni-adalah-bulan-bersejarah-bagi- komunitas-lgbt-ini-asalnya).
  12. “Show off your true ‘Troll’ colors! It’s Pride Month!”, The Jakarta Post, Juni 23, 2021
  13. Film “Trolls” https://id.wikipedia.org/wiki/Trolls_(film); “Can’t Stop The Feeling!” Official Movie Clip | TROLLS (https://youtube.com/watch?v=oWgTqLCLE8k)
  14. “Rape: When our families, schools and religion betray us”, The Jakarta Post, 15 Des. 2021
  15. Presentasi Kamala Chandrakirana berjudul “Gerakan Perempuan di Era ‘Reformasi’”, pada peluncuran Pusat Gender dan Demokrasi, LP3ES, 28 Des.
  16. Climate Change,  Conlict  and    Sexual   Violence,  oleh   Maha  Husain,  30 Desember 2021 https://dlpforum.org/2021/12/30/climate-change-conflict-and-sexual-violence/
  17. https://pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-013063781/jeritan-sarah-ibu-muda-asal-cianjur-saat-tubuh- disiram-air-keras-suaminya-wna-timur-tengah-kabur
  18. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/184693/perbup-kab-cianjur-no-38-tahun-2021
  19. https://economist.com/international/2021/09/11/societies-that-treat-women-badly-are-poorer-and-less- stable

Manifesto Warga Negara Mendukung Permendikbud 30/2021

Bersuara Untuk Keadilan

Manifesto Warga Negara

Mendukung Permendikbud 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

 

Disampaikan pada Jumat, 3 Desember 2021

 

  1. Kami, warga negara Indonesia, dengan latar belakang sangat beragam, baik laki-laki maupun perempuan dan kelompok gender lain, pada hari ini, Jumat, 3 Desember 2021, berkumpul dan bersama-sama menyampaikan dan memberikan dukungan kami terhadap Permendikbud Nomor 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
  2. Kami memahami dan meyakini, setiap warga negara berhak terbebas dari segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual, dan setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menghapuskannya.
  3. Kami memahami dan meyakini, setiap warga negara yang mengalami kekerasan seksual mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan dan mendapatkan jaminan penanganan dan layanan kasus secara adil.
  4. Kami memahami dan meyakini pentingnya Permendikbud 30/2021 sebagai inisiatif negara untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap warga negara dari berbagai bentuk kekerasan seksual dengan dimulai dari lembaga pendidikan tinggi.
  5. Kami memahami dan meyakini, perguruan tinggi merupakan insitutisi yang sangat penting dan fundamental dalam menyiapkan warga negara yang memiliki cara pandang dan perilaku anti-kekerasan, khususnya kekerasan seksual, dan mendukung pemenuhan hak-hak korban. Permendikbud 30/2021 akan menjadi salah satu inisiatif penting untuk mendorong lembaga pendidikan tinggi membuat berbagai program demi membangun sumber daya manusia yang tidak memberi tempat pada berbagai bentuk kekerasan (zero tolerance), terutama kekerasan seksual dan toleran terhadap keragaman. Lembaga pendidikan tinggi harus menjadi insititusi yang steril dari segala bentuk kekerasan seksual.
  6. Kami memahami dan meyakini, pemenuhan keadilan bagi korban kekerasan seksual adalah hak asasi dan hak warga negara. Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak warga negara yang menjadi korban kekerasan seksual. Ketakutan dan kekhawatiran terhadap inisiatif negara memberikan perlindungan pada korban kekerasan seksual melalui Permendikbud 30/2021 atas dasar moralitas yang tidak didasarkan pada realitas tidak bisa menjadi alasan untuk mengabaikan upaya pemenuhan hak korban kekerasan seksual atas keadilan.
  7. Kami mendukung sepenuhnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Nadiem Makarim, untuk mempertahankan Permendikbud 30/2021, mengupayakan penegakan hukum (law enforcement), dan sesegara mungkin menyusun rencana implementasi Permendikbud 30/2021.
  8. Kami mendesak dibuatnya lebih banyak upaya hukum dan kebijakan untuk menguatkan gerakan membangun Indonesia yang bebas dari kekerasan seksual, termasuk segera mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Indonesia yang memberikan jaminan kuat bagi warganya untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan seksual, bukan sebaliknya, Indonesia yang kompromi pada perilaku dan pelaku kekerasan seksual serta mengabaikan hak-hak para korban.

Gender, Seksualitas, dan Keindonesiaan (Catatan Setahun LETSS Talk)

Farid Muttaqin dan Diah Irawaty

Kedua penulis adalah Kandidat Ph.D. Antropologi, State University of New York (SUNY), Binghamton, New York, dan Pendiri LETSS Talk

 

 

Kliping koran yang memberitakan “Tari Tabur Bunga” yang dilakukan Gerwani, sebagai salah satu bentuk sexual slender terhadap perempuan anggota Gerwani.

Sejauhmana masyarakat kita menyadari dan memahami gender dan seksualitas menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses pembentukan keindonesiaan. Sejauhmana kita memiliki pemikiran cara kita menjalani dan menjadi Indonesia tidak terlepas dari norma gender dan seksualitas? Selain para feminis dan pengkaji isu gender dan seksualitas yang serius, sangat mungkin, masih belum banyak di antara kita yang memiliki cara berpikir dan pemahaman jika gender dan seksualitas menjadi bagian integral dari cara kita membentuk, mengekspresikan dan bahkan memimpikan atau mengimajinasikan Indonesia yang ideal.

Ekplorasi dan kajian tentang politik gender dan seksual di Indonesia sejauh ini lebih focus menyentuh aspek bagaimana gender dan seksualitas dipolitisasi dan dimanupulasi untuk kepentingan konsolidasi politik negara. Analisa politik gender dan seksual yang menyentuh secara kuat bagaimana proses politisasi dan manipulasi gender dan seksualitas tersebut didasari oleh, bertujuan untuk, dan berimplikasi pada nasionalisme, keindonesiaam, dan gagasan dan ide tentang menjadi dan menjalani Indonesia (being, becoming and living Indonesia) dan tentang Indonesia yang seharusnya (imagined Indonesia) masih belum sepenuhnya banyak dihadirkan, termasuk oleh scholar pengkaji politik gender dan seksual di Indonesia.

Menempatkan politik gender dan seksual bukan sekedar alat konsolidasi kekuasaan negara tapi dalam kaitannya dengan keindonesiaan, menjadi dan menjalani sebuah bangsa, membantu kita menyadarkan pentingnya ruang bagi proses refleksi dan belajar terus menerus tentang implikasi kaitan politik gender dan seksual pada keindonesiaan yang fragile dan tidak stabil terkait siapa yang bisa menjadi bagian (inclusion) dan siapa yang haram menjadi bagian (exclusion) –atau tidak sepenuhnya valid—sebagai bagian dari Indonesia atas dasar norma gender dan seksual tertentu, yang diformalkan negara. Lalu, kita bisa sampai pada pemahaman, mengaitkan gender dan seksualitas dengan nasionalisme adalah upaya memahami bagaimana gender dan seksualitas menjadi digunakan sebagai penanda yang legitimate kategorisasi warga teladan, warga baik-baik, warga biasa, hingga warga subversif.

***

Orde Baru di bawah Soeharto membuat deklarasi kemerdekaan (kedua) Indonesia dari Gerakan 30 September/PKI –Soeharto secara literal menunjuk Partai Komunis Indonesia (PKI) di balik transisi kekuasaan berdarah di tahun 1965. Rejim Orde Baru menyebut dengan jelas peristiwa di tahun 1965 itu sebagai tragedi. Sesungguhnya, setelah banyak kajian dan penelitian, termasuk pendekatan statistik kependudukan yang dilakukan Siddharth Chandra (2019) dan ungkapan para saksi korban, tragedi paling tragis sesungguhnya terjadi pasca-1965, saat Soeharto melakukan konsolidasi kekuasaan dan mempertahankannya hingga lebih dari 30 tahun.

Salah satu tragedi yang tidak banyak orang sadar adalah tindakan opresif terhadap perempuan-perempuan yang dilabel Gerwani. Mereka menjadi target sexual slender, dituduh sebagai perempuan nakal, binal, kurang ajar, amoral, asusila, dan subversif melalui berbagai tuduhan seksual seperti memutilasi penis para jenderal, menari sensual di depan para jenderal yang menahan sakit, melakukan tarian “bunga harum” atau kematian saat “penguburan” jenazah para jenderal, hingga perempuan tidak punya tanggungjawab terhadap keluarga karena lebih suka berorganisasi dan mengurus politik. Perempuan-perempuan Gerwani ditolak dari kategori ideal sebagai perempuan Indonesia dan menjadi bagian Bangsa Indonesia, dicap subversion, musuh negara yang harus dihukum dan disingkirkan. Profiling Gerwani sedemikian menjadi legitimasi bagi formalisasi norma gender dan seksual tradisional dalam bentuk ibuisme negara (Suryakusuma 2002). Perempuan dengan profil serupa Gerwani, yang tidak normatif, “nakal”, bebas, berpolitik, berorganisasi, mengabaikan peran gender tradisional, tidak menjadi isteri yang patuh dan melayani suami sepenuhnya adalah satu kelompok dengan perempuan Gerwani.

Soeharto tak sekedar melakukan penundukan Gerwani; ia menciptakan sebuah versi narasi tentang Indonesia dan cara menjadi dan menjalani Indonesia yang dinilainya paling benar dan ideal dengan menempatkan nilai dan norma gender dan seksualitas versinya sebagai salah satu aspek penting. Nasionalisme Indonesia (Orde) Baru dibangun berdasar ibuisme negara, ideologi gender dan seksualitas negara untuk mendomestikasi perempuan. Penting dipahami, domestikasi perempuan bukan sekedar pendisiplinan perempuan; proses politik ini juga menjadi strategi penundukan warga untuk tidak sekali-kali bersikap kritis apalagi subversif terhadap kekuasaan Orde Baru. Ibuisme negara menjadi bagian tidak terpisahkan dari konsolidasi kekuasaan Orde Baru, bersinergi bersama militerisme dan birokratisme. Soeharto menempatkan diri sebagai bapak, sebuah kekuasaan tertinggi dalam struktur keluarga besar bangsa Indonesia. Soeharto memformalkan maskulinitas hegemonik berdasar patriarkhisme sebagai fondasi new imagined Indonesian nation-state.

Di awal 1980an, banyak perempuan Indonesia terlibat gerakan kritis terhadap Orde Baru, lalu mendirikan organisasi feminis, seperti Kalyanamitra. Seperti Gerwani, perempuan generasi baru feminis Indonesia itu mengalami banyak opresi, surveillance, teror, dan dikategori dalam kota perempuan tidak baik-baik, bukan warga negara teladan, dan tentu saja dianggap tidak memiliki nasionalisme.

Di luar konteks gerakan, Orde Baru melakukan kampanye partisipasi perempuan dalam pembangunan yang secara konseptual populer dengan women in development. Ini menjadi bentuk lain politik gender dan seksualitas. Atas nama nasionalisme, Soeharto memobilisasi partisipasi perempuan di dunia kerja murah, di kota-kota baru di Indonesia yang sedang melakukan upaya industrialisasi dan modernisasi, serta menjadi buruh migran murah sebagai pekerja rumah tangga (PRT) di beberapa newly industrialized countries. Dilabel pahlawan devisa, perempuan-perempuan itu mengalami banyak eksploitasi sosial-ekonomi bahkan kekerasan tanpa mendapat dukungan hukum dan politik dari negara. Buruh perempuan murah menjadi tumbal new Indonesia yang ingin disebut negara industri dan modern. Dengan state ibuism, women in development menguatkan dan memformalkan beban ganda bagi perempuan-perempuan Indonesia dan semakin menegaskan patriarkhisme sebagai fondasi keindonesiaan. Seberapa banyak kita memahami di balik situasi seperti ini adalah politik gender dan seksualitas yang dijalankan Orde Baru, secara sistematis?

Belum lagi jika kita bicara opresi di Papua, terutama dalam bentuknya yang bukan kasat mata. Bagaimana seksualitas ala Papua dengan imej tubuh telanjang yang sesungguhnya merupakan tradisi lokal bahkan ritual distigma sebagai bentuk seksualitas primitif yang bukan hanya “ketinggalan jaman”, tapi merusak dan mengancam tatanan sosial dan moral “bangsa Indonesia” yang beradab, sopan, tidak jorok. Tubuh-tubuh telanjang ala Papua bukanlah tubuh-tubuh yang layak bagi bangsa Indonesia! Atas nama proyek civilization, Pusat memaksa Papua memakai baju yang “layak” jika mau disebut Indonesia. Proses seperti membentuk pikiran publik untuk membuat seleksi siapa manusia Indonesia yang baik dan layak, yaitu yang berbaju sopan dan atau menutup aurat.  Kita bahkan dipaksa untuk malu, berdosa, tidak bermoral, sekedar untuk membicarakan seks!

Kita tidak mempertimbangkan dinamika lokal terkait gender dan seksual, seperti di Papua sebagai bagian dari keragaman yang oleh masyarakat setempat direspons dengan toleransi. Beberapa wilayah lokal dalam geografi Indonesia, Bugis salah satunya, menjadi rumah bagi, minimal, lima kategori gender. Dalam situasi sosial-politik yang “normal”, lima bentuk gender yang fluid itu diterima secara toleran sebagai bagian dari social order masyarakat setempat. Sejauhmana situasi seperti ini menjadi refleksi demokrasi lokal saat berhadapan dengan keragaman gender dan seksual? Mengapa saat beberapa wilayah lokal menunjukkan sikap lebih toleran, proses politik di level nasional justru lebih opresif? Sejauhmana, sekali lagi, imajinasi tentang menjadi Indonesia baru yang sopan, beradab dan modern mempengaruhi politik opresif ini?

Orde Baru memang menjadi rejim yang menyisakan bekas sangat dalam pada cara berpikir kita tentang Indonesia dengan norma gender tradisional dan cara pandang dan perilaku terkait seksualitas yang tidak toleran terhadap keragaman. Sisa dari politik gender dan seksual ini masih dirasakan dan coba terus dipertahankan hingga kini. UU Anti-Pornografi dan Pornoaksi, yang lahir tidak berapa lama setelah reformasi menegaskan, kita tidak ingin beranjak dari Orde Baru terkait cara berpikir dan sikap kita tentang gender dan seksualitas. UU ini banyak menginspirasi berbagai kelompok melakukan penyerangan terhadap warga negara dengan norma gender dan seksualitas non-normatif. Di tahun 2010, sebuah kelompok Muslim menyerang International Lesbian and Gay Association (ILGA) Asia yang akan menyelenggarakan kongres di Surabaya. Aparat kemanan tidak memberikan perlindungan terhadap anggota ILGA, justru membubarkan rencana kongres ini. Ini membuktikan, Indonesia dengan norma gender dan seksualitas tradisional menjadi satu-satunya Indonesia yang valid dan legitimate!

Di era demokrasi, fundamentalisme agama menjadi tantangan baru bagi upaya membangun Indonesia yang toleran terhadap keragaman gender dan seksual. Gerakan untuk membuat UU Ketahanan Keluarga dan menolak UU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak lepas dari menguatnya ancaman fundamentalisme agama terhadap Indonesia yang toleran dan respek terhadap keragaman gender dan seksual. Sungguh ironis karena situasi ini terjadi justru saat kita sedang berproses menjadi negara dan bangsa yang demokratis. Ruang demokrasi menjadi arena baru bagi pengusung fundamentalisme agama untuk memaksakan keindonesiaan yang monolitik –baik di level identitas maupun institusi kenegaraan- yang didasari norma gender dan seksualitas patrirakhal dan heternormatif yang opresif terhadap keragaman ekspresi gender dan seksualitas. Dalam situasi seperti inilah, dibutuhkan negara yang memiliki orientasi kuat pada perlindungan hak warga atas kebebasan berekespresi terkait identitas gender dan seksualitas.

Di luar kebutuhan campur tangan negara terkait jaminan perlindungan hukum, ruang nyaman dan aman untuk secara bebas bicara, bertukar pikiran, berargumen dan berdebat tentang berbagai isu gender dan seksual, dengan pendekatan kritis dan akademik, juga menjadi proses yang perlu dibangun dan dikuatkan. Bahkan, proses terakhir ini menjadi kebutuhan mendesak saat negara menyodorkan harapan kosong terkait jaminan perlindungan hukum. Kebebasan warga yang kuat dan semakin massif akan menjadi penyeimbang bagi negara yang tidak sepenuhnya memperlihatkan dukungan pada keadilan gender dan kebebasan seksual. Ruang diskusi ini akan memediasi lebih banyak produksi pengetahuan, informasi, narasi tentang gender, seksualitas dan nasionalisme; tentang keindonesiaan yang inklusif bagi keragaman gender dan seksual, yang tidak menyubersifkan identitas gender dan orientasi seksual tidak normative dan tidak ofisial; justru sebaliknya, keindonesiaan yang memberi dukungan dan jaminan bagi terpenuhinya hak-hak semua warga tanpa melihat identitas gender dan orientasi seksualnya.

Gender Relations and the Indonesian Nationalist Movement

(Presented in “Gender, Seksualitas, dan Nasionalisme di Indonesia” forum and the 1st Anniversary Meeting of LETSS Talk, Saturday, 25 September 2021)

Dok. Pribadi

Kathryn Robinson, Ph.D.

(Emeritus Professor in Anthropology, College of Asia and the Pacific, Australian National University (ANU), Melbourne, Australia)

***

“The rights to freedom and autonomy are natural rights which humans enjoy by virtue of being human.”

These are the words of Nursyahbani Katjasungkana, who we know well as a contemporary champion of women’s rights, but they could represent the views of the secular nationalist who struggled for Indonesia’s independence from the Dutch

Merdeka! was the catch cry of the Indonesian revolution and it indexed personal as well as national freedom for people enduring the shackles of colonial power. Young men and women alike emerged as champions of Indonesia’s independence in the early part of the twentieth century.

The equality the movement sought for men and women is graphically recorded in the words of the Sumpah Pemuda which was proclaimed Jakarta on 28 October 1928 at the Youth Congress of nationalist organizations — the first public proclamation of nationalist aspirations.

Kami putra dan putri Indoensia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia

Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia

Kami putra dan putri Indoensia menjunjung bahasa perstaun, bahasa Indonesa

This rallying cry touched the hearts of many of the young people — both boys and girls –who were being offered education in the Netherlands East Indies (NEI) in the early twentieth century—some in colonial schools but many in the independent schools that were an essential pillar of the nationalist struggle.

Mrs. Sujatin Kartowijono (b. 1907) was a nationalist, an activist in Jong Java (one of the many early nationalist groups), a teacher who refused to teach in colonial government schools, and who was a leading figure in the Kongres Perempuan Indonesia (Indonesian Women’s Congress) which followed two months after the Sumpah Pemuda in 1928 and who, after independence, played a role in education and in women’s rights in Sukarno era governments. In an account of her experience as a young female student in Jogjakarta on learning of the proclamation of Sumpah Pemuda, we feel the thrill that spreads among her friends, their hearts beating with excitement. They show their enthusiasm by displaying the Indonesian flag (The Merah Putih) in their notebooks, and singing the recently composed national anthem Indonesia Raya (Great Indonesia, Balai Pustaka 1978, p. 73). The Merah Putih was raised for the first time on the occasion of the Sumpah Pemuda.

The volume that included her poignant memoir was published in 1978, in a volume celebrating the 50th anniversary of the Sumpah Pemuda (Boenga Rampai Soempah Pemoeda). The editors requested memoirs from figures who were involved in the nationalist revolution and in the early years of nation building.

The book has 65 contributions, of which around a dozen are from women.  Many of these are well known champions of women’s rights through organizations like KOWANI, Perwari and so on, and through positions in the independent government. It is noteworthy that the western accounts of the revolution largely ignore the role of women e.g. translating the subject of the pledge (kami putra dan putri) as “we the youth of Indonesia”, ignoring the intentional use of gender markers. Scholarly account of Indonesia’s nationalist revolution tells us little about the women political figures who appear in this book. Some are known to us as champions of the campaigns for women’s rights, and women’s representations such as Maria Ulfah Subadio, but many others who give accounts of their political struggles and alliances do not appear to be well known historical figures.

I would like to focus on one important figure from the history of the nationalist movement, who also published a memoir in Bunga Rampai Sumpah Pemuda, SK Trimurti, born 1912. She was nationalist, a champion of workers’ rights, a journalist and a politician.

Her contribution to the book is a very charmingly written account of the role of ‘humor’ in the nationalist struggle: “Sikap Humor dalam “keseriusan” pejuang-pejuang muda.” She describes the way young women like herself served the movement at a time when the colonial authorities banned meetings of more than three people. They would use the cover of their youth and femininity in serving as couriers between activists. They devised many creative strategies to fool the authorities surveilling them. On one occasion she and her young friends were almost caught holding an illegal meeting — they began pretending to play the gamelan and dance, acting like crazy people. Her playful deployment of femininity especially towards male authority figures could be called, in the parlance of our times a kind of ‘strategic essentialism”, deployed here in the service of the national revolution.

These narratives I think give a clue to how SK Trimurti addressed issues of gender equity and gender difference.  I had the great privilege of hearing her speak at the Kartini Day celebration in 1999, the first of the post-Suharto era. Then 87 years old, she gave a fiery speech about women workers’ rights summoning a deal of energy and acuity that gave us a direct experience of her capabilities as an important activist and political leader. I humbly introduced myself as she was leaving and when she heard that I was an Australian, she burst into song, “Yes we have no bananas,” a popular music hall song that my grandfather sang to me in the 1950s. I could see the sparkly young women who used humor in her struggles with the colonial authorities.

She was a very cosmopolitan person whose political work took her to Europe to study comparative economic systems, including workers management in the former Yugoslavia. SK Trimurti was appointed as Indonesia’s first Minister for Labor in the republican government 1947-8, overseeing the drafting of Indonesia’s first labor law, Law no 12 1948/51. This contained important provisions for women workers, including special leave for menstruation (two days per cycle), paid maternity leave, and breastfeeding breaks. These radical and innovative provisions at that time addressed the specific rights of women workers, related to their female bodies. A gender relations approach enjoins us to consider that:

Gender is the structure of social relations that centers on the reproductive arena [i.e. sexual reproduction] and the set of practices… that bring reproductive distinctions between bodies into social processes’ (Connell 2002, p 10).

One of the common arguments about equal pay for women is that these biological specificities impact on their ability to work on the same basis as men. But the Indonesian labor law sees this as a matter that can be addressed as worker’s rights.  These rights have been retained in later revisions and iterations of Indonesia’s labor law.

These gender specific rights relate to debates in feminism about equity, equality and difference —  whether gender equity can be achieved by treating all citizens the same in regard to say, paid employment, or political positions, or whether equal opportunity for men and women in all arenas of society needs to take account of women’s specific reproductive roles (e.g. in Australia,, building a parliament without child care facilities; or banning infant children from the chamber and especially not allowing breastfeeding in the chamber—fundamental obstacles to women serving as parliamentarians).

But, of course, Indonesian history tells us that the struggles for women to take an equal part and to enjoy equal rights as citizens is not over.  The quote from Nursyahbani above was a response to Ratna Megawangi who imported US right wing Christian ideas about ‘women’s place’ to Indonesia; and also public statements by a Muslim cleric attacking the gains for women in the secular marriage law (asserting that Muslim marriage was not a state concern).  The New Order defined women’s citizenship as pertaining motherhood, (citizen mothers) carried out in the household where men were legally defined as household heads (Robinson 2009).

But the significance of women, and the significance to women, of the nationalist movement emerged out of distinctly Indonesian sensibilities, about the social roles of women. Add to this mix the new ideas emerging in nineteenth century Europe, of liberty, equality and citizen rights, that fed into the anti-colonial consciousness of young men and women in the Netherlands East Indies. Women played a strong role in the national revolution, and SK Trimurti’s labor law is an enduring legacy of the possibilities they dreamed of a century ago.

Works cited

Balai Pustaka. 1978. Bunga Rampai Soempah Pemoeda (Dihimpun oleh Gedung Bersejarah Jakarta).

Connell, R.W. 2002. Gender. New York: Polity Press.

Katjasungkana, Nursyahbani. 2003. Gender Equality: A Universal Struggle. In David Bourchier and Vedi R. Hadiz (Eds.). Indonesian Politics and Society: A Reader. London and New York: Routledge, pp. 175-178.

Robinson, Kathryn. 2009. Gender, Islam and Democracy in Indonesia. London and New York: Routledge.

Acknowldgment

LETSS Talk woould like to thank Julia Suryakusuma for reviewing and editing the article.

letss-talk.com

Talkshow Seri #25 “Anak Indonesia dan Ancaman Kekerasan dan Ketidakadilan”

Talkshow Seri #25
Minggu, 15 Agustus 2021 Jam 19.00-21.30 WIB
(Via Zoom dan YouTube)

Tema: Anak Indonesia dan Ancaman Kekerasan dan Ketidakadilan

Narasumber:

1. Santi Kusumaningrum (PUSKAPA Universitas Indonesia)
2. Farha Ciciek (Tanoker Ledokombo)
3. Aida Milasari (Rumpun Gema Perempuan)
4. Firdaus D. Nyak Idin (Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA)

Special Guest:
Zubaidah (Beranda Perempuan)

Moderator:
Renvi Liasari (LETSS Talk)

Join Us via Zoom
https://bit.ly/TalkshowAnakdanKekerasan
Atau dengan Meeting ID: 949 5473 3044 (Tanpa Passcode)

Live-Streaming on YouTube
https://bit.ly/YouTubeChannelLETSSTalk

Tersedia Juru Bahasa Isyarat (JBI)
Faidatun Nadiroh dan Ike F. Dharmawan

Gratis, Untuk Umum, Tanpa Registrasi

Host dan Contact Person: Ira: +1 607 7682247 (WA)
Atau Email: letsstalksexuality@gmail.com

Untuk update kegiatan/program LETSS Talk dan share berbagai isu/tema, silahkan kunjungi, like, dan follow:

Facebook Page: https://www.facebook.com/LETSSTalk.2020/
Instagram: https://www.instagram.com/letsstalk_sexualities/
Twitter: https://twitter.com/LetsstalkS
Kunjungi dan Kirim Tulisan/Menjadi Kontributor di Website: https://letss-talk.com/
Kunjungi, Like, Comment & Share video-video unggahan LETSS Talk dan Subscribe YouTube Channelnya di: http://bit.ly/YouTubeChannelLETSSTalk
Gabung di WhatsApp Group Keluarga LETSS Talk: https://bit.ly/KeluargaLETSSTalk

Terimakasih dan Sampai bertemu Anda Semua di Talkshow Seri #25 LETSS Talk!

Salam Sehat, Salam Solidaritas, dan Salam LETSS Talk!

Gerakan Feminisme Masa Orde Baru yang Terlupakan

Diah Irawaty

Kandidat Ph.D, Departemen Antropologi, State University of New York (SUNY), Binghamton, New York, AS; Pendiri LETSS Talk

(Versi bahasa Inggris artikel ini dimuat di SEA Junction: http://seajunction.org/celebrating-the-feminist-movement-during-the-new-order-era-in-indonesia/)

Suara Ibu Peduli, salah satu bentuk gerakan perempuan yang berada di garis depan gerakan reformasi melawan Orde Baru. Dok Historia.

Di Amerika, sempat berkembang gerakan pasca feminisme (post-feminism). Pengusungnya adalah kaum perempuan kelas menengah-atas dari kalangan eksekutif maupun mereka yang sangat sukses di dunia pop culture. Mereka menganggap feminisme tidak lagi relevan karena faktanya perempuan seperti mereka bahkan sudah bisa sangat sukses, memenangkan perang seksisme. Post-feminism bukan saja bermasalah karena abai terhadap ketidakadilan gender dan seksisme yang dialami perempuan lain, terutama dari kelas sosial-ekonomi bawah, tapi juga ahistoris, memutus rantai sejarah feminisme yang mengantarkan para pendukung post-feminism pada kemerdekaan dari ketikadadilan gender.

Akhir-akhir ini, saya melihat, meski dalam nada yang berbeda dengan yang berkembang di Amerika, kita juga menghadapi gerakan post-feminism itu, atau tepatnya post-Orde Baru feminism. Generasi baru “gerakan keadilan gender” pasca Orba jarang menjadikan gerakan feminisme masa itu sebagai rujukan fundamental, yang memberi kontribusi mahapenting bagi pencapaian keadilan gender saat ini, khususnya terkait cara pandang dan perilaku kritis terhadap patriarkhisme dan seksisme baik dalam konteks bernegara maupun bermasayarakat. Generasi baru gerakan keadilan gender lebih senang melompat pada sejarah terlalu lampau, masa RA. Kartini dan sejamannya.

Nyatanya, di bawah Orba yang otoritarian, gerakan feminisme kita justru menujukkan berbagai kekuatan sebagai gerakan sosial-politik kritis dan militan. Di bawah stigma perempuan pemberontak bahkan subversif, diasosiasikan dengan Gerwani, elemen gerakan perempuan saat itu bisa menghadirkan berbagai upaya dan strategi kreatif. Di tengah negara yang otoriter dan superpower, gerakan feminisme sanggup melakukan negosiasi untuk, satu sisi, membangun cara pandang dan sikap kritis terhadap struktur opresif dan struktur ketidakadilan negara Orba, dan di sisi lain, memikirkan keselamatan diri dan kesinambungan gerakan di tengah situasi politik yang sama sekali tidak memberi ruang kebebasan. Meski “kecil” dan tidak sepopuler seperti saat ini, gerakan feminisme pada masa Orba diisi para pionir dan figur dengan kedalaman pikiran untuk mengaitkan setiap kegiatan yang dilakukan dengan kritik atas negara otoriter di bawah rezim Orba, yang di antaranya menjadi sistem kekuasaan yang solid dan tangguh tidak terlepas dari aplikasi politik gender.

Kritik atas dan perlawanan terhadap politik gender Orba dengan ibuisme dan bapakisme negara yang berinterseksi dengan birokratisme dan militerisme memang menjadi paradigma fundamental gerakan feminisme masa Orde Baru hingga reformasi. Gerakan feminisme waktu itu memahami konsolidasi kekuasaan Orde Baru tidak terlepas dari strategi politik rezim menundukkan kritisisme perempuan dan memformalkan subordinasi gender. Negara menciptakan standar ideal kewarganegaraan berdasarkan gender. Profil perempuan yang baik dalam masyarakat kita adalah ibu yang selalu patuh pada suami, bertanggungjawab pada semua urusan rumah tangga, menjadi ‘pendidik’ bagi anak-anak dalam keluarga, tidak terlibat dalam kegiatan politik dan publik, dan sikap politik paling ideal adalah “ikut suami”; mereka itulah perempuan-perempuan pilar negara. Sementara laki-laki, untuk bisa disebut warga negara dengan maskulinitas ideal, haruslah seorang suami yang selalu powerful, punya anak, menjadi kepala keluarga, giat mencari nafkah, dan jika bukan “militer” adalah seorang birokrat atau priyayi. Rezim saat itu melakukan kooptasi sangat kuat dalam melakukan pendefinisian identitas gender ideal oleh negara. Saking kuatnya kooptasi, kita hanya mengenal organisasi-organisasi perempuan “tradisional” seperti Dharma Wanita dan organisasi persatuan isteri lainnya, dan sama sekali tidak mengenal organisasi perempuan feminis seperti Kalynamitra, Yasanti, dan lain-lain. Hal ini mengonfirmasi pikiran Ben Anderson dalam Imagined Communities, bahwa, dalam konsep negara “modern,” gender menjadi kategori kewarganegaraan, menjadi penentu nasionalisme. Yang rumit, negara ikut campur menentukan dan mematenkan norma gender tertentu yang seharunya bisa dipilih bebas, merdeka dan fluid.

Kemampuan analitis para feminis saat itu dalam memahami politik gender sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan otoritarian Orba menjadi fondasi krusial dalam membangun gerakan sipil yang kritis, militan, dan kreatif. Setiap kegiatan memiliki orientasi bagi pembentukan sikap kritis terhadap struktur negara otoriter dan represif ini. Dari training gender hingga pendampingan kasus bagi perempuan korban kekerasan memiliki tujuan membangun pemahaman dan sikap kritis tentang struktur sosial-politik yang tidak adil yang dijalankan negara saat itu. Kritik atas gender politik Orba ini menjadi sumbangan sangat penting gerakan feminisme periode itu.

Gerakan feminisme masa Orba juga menjadi pionir dalam transfer pengetahuan-pengetahuan feminisme (feminist scholarship) yang sedang berkembang pesat pada saat itu. Interaksi aktivisme dan intelektualisme figur-figur feminisme kita waktu itu dengan para feminis global menjadi medium penting transfer pengetahuan-pengetahuan feminisme tersebut. Akses terhadap pengetahuan dan informasi feminisme berpengaruh pada pengembangan gagasan-gagasan dalam gerakan feminisme saat itu. Revolusi paradigmatik tentang menjadi ibu yang progresif, militan dan radikal selain diinspirasi gerakan perempuan akar rumput yang diorganisir Gerwani juga dipengaruhi pengetahuan dan informasi feminisme dari berbagai negara. Kritik atas kebijakan Keluarga Berencana yang menekankan penggunaan kontrasepsi pada perempuan menjadi salah satu contoh transfer pengetahuan feminisme pada aktivisme gerakan feminisme pada masa Orde Baru. Para feminis saat itu juga terlibat intensif melakukan kritik terhadap paradigma developmentalisme yang menegaskan feminization of poverty dan menciptakan pemiskinan perempuan. Demikian, para feminis waktu itu menyediakan pengalaman penting bagaimana menggunakan pengetahuan feminisme untuk konsolidasi gerakan. Mereka adalah buku hidup yang menyediakan pelajaran dan informasi pengalaman membangun gerakan perlawanan dan perubahan.

Pada akhirnya, satu hal yang menjadi bukti nyata “kuatnya” gerakan feminisme kita pada masa Orde Baru adalah saat ia menjadi salah satu aktor utama gerakan reformasi. Keterlibatan gerakan feminisme dalam gerakan reformasi tidak terlepas dari pengalaman panjang membangun gerakan kritis dan gerakan perlawanan terhadap rejim represif Orde Baru. Tidak sampai hanya melakukan perubahan kekuasaan atau terlibat dalam transisi kekuasaan, gerakan feminisme juga berupaya menginstitusionalisasi gagasan feminisme ke dalam kehidupan struktural bernegara. Dimulai dengan pembentukan Komnas Perempuan, usulan affirmative action, UU Penghapusan KDRT, hingga gerakan kritis terhadap totalitarianisme baru –dalam bentuk di antaranya pengaturan pornografi, kontrol atas tubuh dan seksualitas, kriminalisasi LGBT, dan lain-lain.

Sangat penting selalu mengingat, status keadilan gender dan kemerdekaan seksual (sexual freedom) yang kita ‘nikmati’ saat ini tidak terlepas dari sumbangan gerakan feminisme di masa Orde Baru. Mengingat lagi gerakan feminisme masa Orba bukan saja penting untuk menguatkan keterkaitan sejarah antara feminisme generasi baru dengan feminisme masa Orde Baru, tapi, yang lebih penting, membuat kita bisa terus belajar membangun gerakan yang solid, kritis, dan militan didasari kemampuan analitis yang tajam dan mendalam terhadap struktur politik di balik ketikadakdilan gender dan opresi seksual. Gerakan feminisme masa Orba menyediakan banyak pelajaran penting itu.

Jender dan Seksualitas: Dari ”Feminist Scholarship” ke Tradisi Kritis-Akademis

Oleh Farid Muttaqin

Kandidat Ph.D. Feminist Anthropology, Binghamton University (State University of New York), AS; Pendiri LETSS Talk

 

Polemik hebat yang menyangkut atlet transpuan sedang terjadi di Amerika. Apakah mereka harus menjadi atlet mandiri atau eksklusif, mengikuti jenis kelamin ”aslinya”, atau bisa berkompetisi secara inklusif dalam bidang olahraga yang diikuti atlet perempuan.

 

Beberapa negara bagian Merah atau Republik, seperti Arkansas, Missouri, Tennessee, South Dakota, dan lebih dari 20 negara bagian lain, sedang memproses atau sudah menerapkan aturan sangat keras melarang atlet transpuan mengikuti kompetisi olahraga dengan atlet perempuan. Alasannya, sangat tidak fair bagi atlet perempuan untuk berkompetisi dengan atlet transpuan yang ”aslinya” adalah seorang laki-laki.

 

Meski politisi mendominasi polemik, isu ini juga mengundang perhatian kalangan akademik. Tidak seperti politisi yang terlibat polemik lebih didorong kepentingan pada suara atau dukungan pemilih, para akademisi memilih melakukan kajian dan analisis demi membangun pengetahuan dan argumen tentang perkembangan jender yang akhir-akhir ini semakin fleksibel dan menunjukkan fluiditas hingga menuntut adaptasi atau adjustment di banyak bidang.

 

Para akademisi memilih melakukan kajian dan analisis demi membangun pengetahuan dan argumen tentang perkembangan jender yang akhir-akhir ini semakin fleksibel dan menunjukkan fluiditas.

 

Dari deskripsi di atas, saya ingin menegaskan pentingnya upaya dan proses intensif dalam kajian jender dan seksualitas. Bukan saja karena perkembangan terkait dua hal tersebut yang semakin menunjukkan fleksibilitas dan fluiditas, melainkan juga karena efek perkembangan ini pada berbagai praktik dan institusi sosial-budaya dalam masyarakat.

 

Kasus atlet transpuan di Amerika adalah contoh ”kecil”. Pekerjaan-pekerjaan lain, termasuk layanan publik, termasuk institusi militer dan kepolisian yang mensyaratkan dualisme identitas jender secara kaku juga mulai mendapatkan tantangan karena perkembangan jender yang semakin fleksibel dan fluid. Apakah institusi-institusi layanan publik harus bertahan menerapkan jender dan seksualitas dualistik yang kaku atau perlu melakukan perubahan agar lebih terbuka bagi segala bentuk jender dan seksualitas yang beragam?

 

Selain penting untuk membangun pengetahuan dan menyediakan argumen akademik dalam merespons perkembangan tersebut, mengkaji perkembangan jender dan seksualitas secara intensif juga dibutuhkan agar politisi yang sering kali lebih dimotivasi oleh kepentingan kekuasaan dan jabatan tidak mendominasi wacana publik. Saat kepentingan politik mendominasi, kita bukan saja kehilangan kesempatan mengembangkan pengetahuan tentang isu-isu jender dan seksualitas kontemporer, tetapi juga memungkinkan pada pengabaian tujuan pemenuhan hak warga negara dengan pengalaman dan ekspresi jender dan seksualitas fluid yang tidak normatif. Kepentingan politik mengabaikan segala pengetahuan dan argumen akademik tentang konstruksi sosial jender dan seksualitas memilih mengabsolutkan perspektif biologisasi peran dan identitas jender.

 

Kepentingan politik mengabaikan segala pengetahuan dan argumen akademik tentang konstruksi sosial jender dan seksualitas.

 

Kajian intensif oleh para feminist scholar dibutuhkan untuk menandingi reaksi, respons, dan sikap (attitude) politisi atau pemegang kekuasaan yang lebih mendahulukan pendekatan kekuasaan dan otoritas demi menjaga kepentingan politik. Tahun 2016, kita disuguhi kasus yang menggambarkan attitude kekuasaan terhadap perkembangan jender dan seksualitas dalam masyarakat. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi waktu itu, M Nasir, lebih memilih membuat pernyataan yang melarang ”LGBT masuk kampus”, melarang mereka yang memiliki orientasi non-heteroseksual dan memiliki identitas jender non-normatif menjadi bagian civitas akademika sebuah insitutsi pendidikan tinggi; melarang tema-tema LGBT menjadi bahan diskusi di ruang-ruang belajar di perguruan tinggi.

 

Institusi pendidikan tinggi seharusnya menjadi penyangga tradisi akademik dengan kegiatan riset dan berbagai bentuk produksi dan sosialisasi pengetahuan, termasuk pengetahuan tentang jender dan seksualitas, dilakukan atas dasar prinsip kebebasan berpikir dan berekspresi. Melarang atau membatasi produksi dan sosialisasi pengetahuan jender dan seksualitas di kampus merupakan pelanggaran terhadap kebebasan akademik dan, lebih jauh, terhadap kebebasan berpikir dan berekspresi.

 

Tradisi feminist scholarship, kajian tentang jender dan seksualitas berdasarkan pendekatan dan analisis feminisme, perlu terus dibangun dan dikembangkan di institusi pendidikan tinggi kita. Gerakan keadilan jender dan keragaman seksual di Indonesia membutuhkan kontribusi kalangan akademisi kampus, para feminist scholar pengkaji isu jender dan seksualitas dalam menyediakan berbagai pengetahuan dan argumen akademik, seperti dalam kasus atlet transpuan di Amerika. Peran dan kontribusi feminist scholar akan menjadi penting terbangunnya ruang publik yang lebih dipenuhi tradisi akademik daripada kontestasi atas nama kepentingan politik, jalan yang lebih banyak ditawarkan polikus dan pemegang kekuasaan.

 

Gerakan keadilan jender dan keragaman seksual di Indonesia membutuhkan kontribusi kalangan akademisi kampus.

 

Realitasnya, sejak lama, masyarakat Indonesia diisi tradisi dan praktik lokal yang menggambarkan dinamika keragaman jender dan seksual. Salah satunya, masyarakat Bugis dengan temuan lima jender, yang dialami dan dijalani warga masyarakat secara fleksibel dan fluid, tanpa memunculkan konflik sosial yang mengancam keteraturan (social order).

 

Keragaman jender justru menjadi bagian dari keteraturan sosial, hingga infiltrasi gerakan islamisme mulai mempengaruhi cara pandang dan perilaku anggota masyarakat terhadap identitas jender non-binari. Pemahaman dan pengetahuan secara luas tentang keragaman jender ini merupakan hasil proses feminist scholarship, demi menguatkan argumen tentang keberadaan jender yang beragam, bukan dualistis.

 

Antroplog feminis, Sharyn Graham-Davies, yang saat ini menjadi Direktur the Herb Feith Indonesia Engagement Centre, Monash University, menjadi salah satu pionir pengkaji keragaman jender dan seksualitas ini. Studinya berkontribusi pada terbangunnya pemahaman tentang jender yang beragam dan kebutuhan untuk menghormati keragaman tersebut. Sebab, hal tersebut merupakan realitas dalam kehidupan masyarakat, bagian dari social order di tingkat lokal.

 

Banyak isu jender dan seksualitas menunggu sentuhan akademik para feminist scholar kita. Tradisi dan praktik perkawinan anak yang tidak bisa dilepaskan dari norma dan politik jender dan seksualitas di beberapa masyarakat membutuhkan eksplorasi dan analisis persoalan secara mendalam terkait hubungannya dengan tradisi, struktur sosial, situasi ekonomi, insitutus perkawinan, aksesibilitas terhadap layanan publik, termasuk pendampingan kasus, hingga aspek lain dalam realitas sosial yang kompleks di mana praktik perkawinan anak berlangsung sebagai kebiasaan.

 

Bagaimana konsolidasi politik dibangun dengan menerapkan politik jender dan seksualitas dalam berbagai bentuk masih berlangsung hingga rezim pasca-reformasi juga menjadi bahan kajian sangat penting terkait isu jender dan seksualitas kontemporer. Partisipasi dan representasi politik perempuan yang tidak linear dengan agenda keadilan jender dan seksual secara substantif juga perlu menjadi bahan analisis tersendiri.

 

Kajian jender dan seksualitas dalam tradisi feminist scholarship tidak hanya penting dari segi produksi pengetahuan; kajian-kajian itu juga akan menjadi bagian penting pembangunan ruang publik yang dipenuhi tradisi akademik kritis, reflektif, dan analitis. Tradisi kajian dan riset juga akan membuat ilmu pengetahuan dan pemikiran tentang jender dan seksualitas dalam konteks Indonesia semakin berkembang, melahirkan banyak konsep dan teori, tanpa harus menunggu perubahan di level praktik sosial.

 

Perguruan tinggi kita sudah memiliki banyak akademisi dengan fokus riset (academic interest) pada isu jender dan seksualitas. Kita perlu mendorong agar feminist scholar tersebut lebih aktif dan intensif melakukan kajian dan riset, merespons setiap perkembangan jender dan seksualitas dengan pendekatan akademik.

(Sumber kompas.id 21 Mei 2021: https://www.kompas.id/baca/opini/2021/05/21/jender-dan-seksualitas-dari-feminist-scholarship-ke-tradisi-kritis-akademis/)