Gender, Seksualitas, dan Keindonesiaan (Catatan Setahun LETSS Talk)

Farid Muttaqin dan Diah Irawaty

Kedua penulis adalah Kandidat Ph.D. Antropologi, State University of New York (SUNY), Binghamton, New York, dan Pendiri LETSS Talk

 

 

Kliping koran yang memberitakan “Tari Tabur Bunga” yang dilakukan Gerwani, sebagai salah satu bentuk sexual slender terhadap perempuan anggota Gerwani.

Sejauhmana masyarakat kita menyadari dan memahami gender dan seksualitas menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses pembentukan keindonesiaan. Sejauhmana kita memiliki pemikiran cara kita menjalani dan menjadi Indonesia tidak terlepas dari norma gender dan seksualitas? Selain para feminis dan pengkaji isu gender dan seksualitas yang serius, sangat mungkin, masih belum banyak di antara kita yang memiliki cara berpikir dan pemahaman jika gender dan seksualitas menjadi bagian integral dari cara kita membentuk, mengekspresikan dan bahkan memimpikan atau mengimajinasikan Indonesia yang ideal.

Ekplorasi dan kajian tentang politik gender dan seksual di Indonesia sejauh ini lebih focus menyentuh aspek bagaimana gender dan seksualitas dipolitisasi dan dimanupulasi untuk kepentingan konsolidasi politik negara. Analisa politik gender dan seksual yang menyentuh secara kuat bagaimana proses politisasi dan manipulasi gender dan seksualitas tersebut didasari oleh, bertujuan untuk, dan berimplikasi pada nasionalisme, keindonesiaam, dan gagasan dan ide tentang menjadi dan menjalani Indonesia (being, becoming and living Indonesia) dan tentang Indonesia yang seharusnya (imagined Indonesia) masih belum sepenuhnya banyak dihadirkan, termasuk oleh scholar pengkaji politik gender dan seksual di Indonesia.

Menempatkan politik gender dan seksual bukan sekedar alat konsolidasi kekuasaan negara tapi dalam kaitannya dengan keindonesiaan, menjadi dan menjalani sebuah bangsa, membantu kita menyadarkan pentingnya ruang bagi proses refleksi dan belajar terus menerus tentang implikasi kaitan politik gender dan seksual pada keindonesiaan yang fragile dan tidak stabil terkait siapa yang bisa menjadi bagian (inclusion) dan siapa yang haram menjadi bagian (exclusion) –atau tidak sepenuhnya valid—sebagai bagian dari Indonesia atas dasar norma gender dan seksual tertentu, yang diformalkan negara. Lalu, kita bisa sampai pada pemahaman, mengaitkan gender dan seksualitas dengan nasionalisme adalah upaya memahami bagaimana gender dan seksualitas menjadi digunakan sebagai penanda yang legitimate kategorisasi warga teladan, warga baik-baik, warga biasa, hingga warga subversif.

***

Orde Baru di bawah Soeharto membuat deklarasi kemerdekaan (kedua) Indonesia dari Gerakan 30 September/PKI –Soeharto secara literal menunjuk Partai Komunis Indonesia (PKI) di balik transisi kekuasaan berdarah di tahun 1965. Rejim Orde Baru menyebut dengan jelas peristiwa di tahun 1965 itu sebagai tragedi. Sesungguhnya, setelah banyak kajian dan penelitian, termasuk pendekatan statistik kependudukan yang dilakukan Siddharth Chandra (2019) dan ungkapan para saksi korban, tragedi paling tragis sesungguhnya terjadi pasca-1965, saat Soeharto melakukan konsolidasi kekuasaan dan mempertahankannya hingga lebih dari 30 tahun.

Salah satu tragedi yang tidak banyak orang sadar adalah tindakan opresif terhadap perempuan-perempuan yang dilabel Gerwani. Mereka menjadi target sexual slender, dituduh sebagai perempuan nakal, binal, kurang ajar, amoral, asusila, dan subversif melalui berbagai tuduhan seksual seperti memutilasi penis para jenderal, menari sensual di depan para jenderal yang menahan sakit, melakukan tarian “bunga harum” atau kematian saat “penguburan” jenazah para jenderal, hingga perempuan tidak punya tanggungjawab terhadap keluarga karena lebih suka berorganisasi dan mengurus politik. Perempuan-perempuan Gerwani ditolak dari kategori ideal sebagai perempuan Indonesia dan menjadi bagian Bangsa Indonesia, dicap subversion, musuh negara yang harus dihukum dan disingkirkan. Profiling Gerwani sedemikian menjadi legitimasi bagi formalisasi norma gender dan seksual tradisional dalam bentuk ibuisme negara (Suryakusuma 2002). Perempuan dengan profil serupa Gerwani, yang tidak normatif, “nakal”, bebas, berpolitik, berorganisasi, mengabaikan peran gender tradisional, tidak menjadi isteri yang patuh dan melayani suami sepenuhnya adalah satu kelompok dengan perempuan Gerwani.

Soeharto tak sekedar melakukan penundukan Gerwani; ia menciptakan sebuah versi narasi tentang Indonesia dan cara menjadi dan menjalani Indonesia yang dinilainya paling benar dan ideal dengan menempatkan nilai dan norma gender dan seksualitas versinya sebagai salah satu aspek penting. Nasionalisme Indonesia (Orde) Baru dibangun berdasar ibuisme negara, ideologi gender dan seksualitas negara untuk mendomestikasi perempuan. Penting dipahami, domestikasi perempuan bukan sekedar pendisiplinan perempuan; proses politik ini juga menjadi strategi penundukan warga untuk tidak sekali-kali bersikap kritis apalagi subversif terhadap kekuasaan Orde Baru. Ibuisme negara menjadi bagian tidak terpisahkan dari konsolidasi kekuasaan Orde Baru, bersinergi bersama militerisme dan birokratisme. Soeharto menempatkan diri sebagai bapak, sebuah kekuasaan tertinggi dalam struktur keluarga besar bangsa Indonesia. Soeharto memformalkan maskulinitas hegemonik berdasar patriarkhisme sebagai fondasi new imagined Indonesian nation-state.

Di awal 1980an, banyak perempuan Indonesia terlibat gerakan kritis terhadap Orde Baru, lalu mendirikan organisasi feminis, seperti Kalyanamitra. Seperti Gerwani, perempuan generasi baru feminis Indonesia itu mengalami banyak opresi, surveillance, teror, dan dikategori dalam kota perempuan tidak baik-baik, bukan warga negara teladan, dan tentu saja dianggap tidak memiliki nasionalisme.

Di luar konteks gerakan, Orde Baru melakukan kampanye partisipasi perempuan dalam pembangunan yang secara konseptual populer dengan women in development. Ini menjadi bentuk lain politik gender dan seksualitas. Atas nama nasionalisme, Soeharto memobilisasi partisipasi perempuan di dunia kerja murah, di kota-kota baru di Indonesia yang sedang melakukan upaya industrialisasi dan modernisasi, serta menjadi buruh migran murah sebagai pekerja rumah tangga (PRT) di beberapa newly industrialized countries. Dilabel pahlawan devisa, perempuan-perempuan itu mengalami banyak eksploitasi sosial-ekonomi bahkan kekerasan tanpa mendapat dukungan hukum dan politik dari negara. Buruh perempuan murah menjadi tumbal new Indonesia yang ingin disebut negara industri dan modern. Dengan state ibuism, women in development menguatkan dan memformalkan beban ganda bagi perempuan-perempuan Indonesia dan semakin menegaskan patriarkhisme sebagai fondasi keindonesiaan. Seberapa banyak kita memahami di balik situasi seperti ini adalah politik gender dan seksualitas yang dijalankan Orde Baru, secara sistematis?

Belum lagi jika kita bicara opresi di Papua, terutama dalam bentuknya yang bukan kasat mata. Bagaimana seksualitas ala Papua dengan imej tubuh telanjang yang sesungguhnya merupakan tradisi lokal bahkan ritual distigma sebagai bentuk seksualitas primitif yang bukan hanya “ketinggalan jaman”, tapi merusak dan mengancam tatanan sosial dan moral “bangsa Indonesia” yang beradab, sopan, tidak jorok. Tubuh-tubuh telanjang ala Papua bukanlah tubuh-tubuh yang layak bagi bangsa Indonesia! Atas nama proyek civilization, Pusat memaksa Papua memakai baju yang “layak” jika mau disebut Indonesia. Proses seperti membentuk pikiran publik untuk membuat seleksi siapa manusia Indonesia yang baik dan layak, yaitu yang berbaju sopan dan atau menutup aurat.  Kita bahkan dipaksa untuk malu, berdosa, tidak bermoral, sekedar untuk membicarakan seks!

Kita tidak mempertimbangkan dinamika lokal terkait gender dan seksual, seperti di Papua sebagai bagian dari keragaman yang oleh masyarakat setempat direspons dengan toleransi. Beberapa wilayah lokal dalam geografi Indonesia, Bugis salah satunya, menjadi rumah bagi, minimal, lima kategori gender. Dalam situasi sosial-politik yang “normal”, lima bentuk gender yang fluid itu diterima secara toleran sebagai bagian dari social order masyarakat setempat. Sejauhmana situasi seperti ini menjadi refleksi demokrasi lokal saat berhadapan dengan keragaman gender dan seksual? Mengapa saat beberapa wilayah lokal menunjukkan sikap lebih toleran, proses politik di level nasional justru lebih opresif? Sejauhmana, sekali lagi, imajinasi tentang menjadi Indonesia baru yang sopan, beradab dan modern mempengaruhi politik opresif ini?

Orde Baru memang menjadi rejim yang menyisakan bekas sangat dalam pada cara berpikir kita tentang Indonesia dengan norma gender tradisional dan cara pandang dan perilaku terkait seksualitas yang tidak toleran terhadap keragaman. Sisa dari politik gender dan seksual ini masih dirasakan dan coba terus dipertahankan hingga kini. UU Anti-Pornografi dan Pornoaksi, yang lahir tidak berapa lama setelah reformasi menegaskan, kita tidak ingin beranjak dari Orde Baru terkait cara berpikir dan sikap kita tentang gender dan seksualitas. UU ini banyak menginspirasi berbagai kelompok melakukan penyerangan terhadap warga negara dengan norma gender dan seksualitas non-normatif. Di tahun 2010, sebuah kelompok Muslim menyerang International Lesbian and Gay Association (ILGA) Asia yang akan menyelenggarakan kongres di Surabaya. Aparat kemanan tidak memberikan perlindungan terhadap anggota ILGA, justru membubarkan rencana kongres ini. Ini membuktikan, Indonesia dengan norma gender dan seksualitas tradisional menjadi satu-satunya Indonesia yang valid dan legitimate!

Di era demokrasi, fundamentalisme agama menjadi tantangan baru bagi upaya membangun Indonesia yang toleran terhadap keragaman gender dan seksual. Gerakan untuk membuat UU Ketahanan Keluarga dan menolak UU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak lepas dari menguatnya ancaman fundamentalisme agama terhadap Indonesia yang toleran dan respek terhadap keragaman gender dan seksual. Sungguh ironis karena situasi ini terjadi justru saat kita sedang berproses menjadi negara dan bangsa yang demokratis. Ruang demokrasi menjadi arena baru bagi pengusung fundamentalisme agama untuk memaksakan keindonesiaan yang monolitik –baik di level identitas maupun institusi kenegaraan- yang didasari norma gender dan seksualitas patrirakhal dan heternormatif yang opresif terhadap keragaman ekspresi gender dan seksualitas. Dalam situasi seperti inilah, dibutuhkan negara yang memiliki orientasi kuat pada perlindungan hak warga atas kebebasan berekespresi terkait identitas gender dan seksualitas.

Di luar kebutuhan campur tangan negara terkait jaminan perlindungan hukum, ruang nyaman dan aman untuk secara bebas bicara, bertukar pikiran, berargumen dan berdebat tentang berbagai isu gender dan seksual, dengan pendekatan kritis dan akademik, juga menjadi proses yang perlu dibangun dan dikuatkan. Bahkan, proses terakhir ini menjadi kebutuhan mendesak saat negara menyodorkan harapan kosong terkait jaminan perlindungan hukum. Kebebasan warga yang kuat dan semakin massif akan menjadi penyeimbang bagi negara yang tidak sepenuhnya memperlihatkan dukungan pada keadilan gender dan kebebasan seksual. Ruang diskusi ini akan memediasi lebih banyak produksi pengetahuan, informasi, narasi tentang gender, seksualitas dan nasionalisme; tentang keindonesiaan yang inklusif bagi keragaman gender dan seksual, yang tidak menyubersifkan identitas gender dan orientasi seksual tidak normative dan tidak ofisial; justru sebaliknya, keindonesiaan yang memberi dukungan dan jaminan bagi terpenuhinya hak-hak semua warga tanpa melihat identitas gender dan orientasi seksualnya.

Gender Relations and the Indonesian Nationalist Movement

(Presented in “Gender, Seksualitas, dan Nasionalisme di Indonesia” forum and the 1st Anniversary Meeting of LETSS Talk, Saturday, 25 September 2021)

Dok. Pribadi

Kathryn Robinson, Ph.D.

(Emeritus Professor in Anthropology, College of Asia and the Pacific, Australian National University (ANU), Melbourne, Australia)

***

“The rights to freedom and autonomy are natural rights which humans enjoy by virtue of being human.”

These are the words of Nursyahbani Katjasungkana, who we know well as a contemporary champion of women’s rights, but they could represent the views of the secular nationalist who struggled for Indonesia’s independence from the Dutch

Merdeka! was the catch cry of the Indonesian revolution and it indexed personal as well as national freedom for people enduring the shackles of colonial power. Young men and women alike emerged as champions of Indonesia’s independence in the early part of the twentieth century.

The equality the movement sought for men and women is graphically recorded in the words of the Sumpah Pemuda which was proclaimed Jakarta on 28 October 1928 at the Youth Congress of nationalist organizations — the first public proclamation of nationalist aspirations.

Kami putra dan putri Indoensia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia

Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia

Kami putra dan putri Indoensia menjunjung bahasa perstaun, bahasa Indonesa

This rallying cry touched the hearts of many of the young people — both boys and girls –who were being offered education in the Netherlands East Indies (NEI) in the early twentieth century—some in colonial schools but many in the independent schools that were an essential pillar of the nationalist struggle.

Mrs. Sujatin Kartowijono (b. 1907) was a nationalist, an activist in Jong Java (one of the many early nationalist groups), a teacher who refused to teach in colonial government schools, and who was a leading figure in the Kongres Perempuan Indonesia (Indonesian Women’s Congress) which followed two months after the Sumpah Pemuda in 1928 and who, after independence, played a role in education and in women’s rights in Sukarno era governments. In an account of her experience as a young female student in Jogjakarta on learning of the proclamation of Sumpah Pemuda, we feel the thrill that spreads among her friends, their hearts beating with excitement. They show their enthusiasm by displaying the Indonesian flag (The Merah Putih) in their notebooks, and singing the recently composed national anthem Indonesia Raya (Great Indonesia, Balai Pustaka 1978, p. 73). The Merah Putih was raised for the first time on the occasion of the Sumpah Pemuda.

The volume that included her poignant memoir was published in 1978, in a volume celebrating the 50th anniversary of the Sumpah Pemuda (Boenga Rampai Soempah Pemoeda). The editors requested memoirs from figures who were involved in the nationalist revolution and in the early years of nation building.

The book has 65 contributions, of which around a dozen are from women.  Many of these are well known champions of women’s rights through organizations like KOWANI, Perwari and so on, and through positions in the independent government. It is noteworthy that the western accounts of the revolution largely ignore the role of women e.g. translating the subject of the pledge (kami putra dan putri) as “we the youth of Indonesia”, ignoring the intentional use of gender markers. Scholarly account of Indonesia’s nationalist revolution tells us little about the women political figures who appear in this book. Some are known to us as champions of the campaigns for women’s rights, and women’s representations such as Maria Ulfah Subadio, but many others who give accounts of their political struggles and alliances do not appear to be well known historical figures.

I would like to focus on one important figure from the history of the nationalist movement, who also published a memoir in Bunga Rampai Sumpah Pemuda, SK Trimurti, born 1912. She was nationalist, a champion of workers’ rights, a journalist and a politician.

Her contribution to the book is a very charmingly written account of the role of ‘humor’ in the nationalist struggle: “Sikap Humor dalam “keseriusan” pejuang-pejuang muda.” She describes the way young women like herself served the movement at a time when the colonial authorities banned meetings of more than three people. They would use the cover of their youth and femininity in serving as couriers between activists. They devised many creative strategies to fool the authorities surveilling them. On one occasion she and her young friends were almost caught holding an illegal meeting — they began pretending to play the gamelan and dance, acting like crazy people. Her playful deployment of femininity especially towards male authority figures could be called, in the parlance of our times a kind of ‘strategic essentialism”, deployed here in the service of the national revolution.

These narratives I think give a clue to how SK Trimurti addressed issues of gender equity and gender difference.  I had the great privilege of hearing her speak at the Kartini Day celebration in 1999, the first of the post-Suharto era. Then 87 years old, she gave a fiery speech about women workers’ rights summoning a deal of energy and acuity that gave us a direct experience of her capabilities as an important activist and political leader. I humbly introduced myself as she was leaving and when she heard that I was an Australian, she burst into song, “Yes we have no bananas,” a popular music hall song that my grandfather sang to me in the 1950s. I could see the sparkly young women who used humor in her struggles with the colonial authorities.

She was a very cosmopolitan person whose political work took her to Europe to study comparative economic systems, including workers management in the former Yugoslavia. SK Trimurti was appointed as Indonesia’s first Minister for Labor in the republican government 1947-8, overseeing the drafting of Indonesia’s first labor law, Law no 12 1948/51. This contained important provisions for women workers, including special leave for menstruation (two days per cycle), paid maternity leave, and breastfeeding breaks. These radical and innovative provisions at that time addressed the specific rights of women workers, related to their female bodies. A gender relations approach enjoins us to consider that:

Gender is the structure of social relations that centers on the reproductive arena [i.e. sexual reproduction] and the set of practices… that bring reproductive distinctions between bodies into social processes’ (Connell 2002, p 10).

One of the common arguments about equal pay for women is that these biological specificities impact on their ability to work on the same basis as men. But the Indonesian labor law sees this as a matter that can be addressed as worker’s rights.  These rights have been retained in later revisions and iterations of Indonesia’s labor law.

These gender specific rights relate to debates in feminism about equity, equality and difference —  whether gender equity can be achieved by treating all citizens the same in regard to say, paid employment, or political positions, or whether equal opportunity for men and women in all arenas of society needs to take account of women’s specific reproductive roles (e.g. in Australia,, building a parliament without child care facilities; or banning infant children from the chamber and especially not allowing breastfeeding in the chamber—fundamental obstacles to women serving as parliamentarians).

But, of course, Indonesian history tells us that the struggles for women to take an equal part and to enjoy equal rights as citizens is not over.  The quote from Nursyahbani above was a response to Ratna Megawangi who imported US right wing Christian ideas about ‘women’s place’ to Indonesia; and also public statements by a Muslim cleric attacking the gains for women in the secular marriage law (asserting that Muslim marriage was not a state concern).  The New Order defined women’s citizenship as pertaining motherhood, (citizen mothers) carried out in the household where men were legally defined as household heads (Robinson 2009).

But the significance of women, and the significance to women, of the nationalist movement emerged out of distinctly Indonesian sensibilities, about the social roles of women. Add to this mix the new ideas emerging in nineteenth century Europe, of liberty, equality and citizen rights, that fed into the anti-colonial consciousness of young men and women in the Netherlands East Indies. Women played a strong role in the national revolution, and SK Trimurti’s labor law is an enduring legacy of the possibilities they dreamed of a century ago.

Works cited

Balai Pustaka. 1978. Bunga Rampai Soempah Pemoeda (Dihimpun oleh Gedung Bersejarah Jakarta).

Connell, R.W. 2002. Gender. New York: Polity Press.

Katjasungkana, Nursyahbani. 2003. Gender Equality: A Universal Struggle. In David Bourchier and Vedi R. Hadiz (Eds.). Indonesian Politics and Society: A Reader. London and New York: Routledge, pp. 175-178.

Robinson, Kathryn. 2009. Gender, Islam and Democracy in Indonesia. London and New York: Routledge.

Acknowldgment

LETSS Talk woould like to thank Julia Suryakusuma for reviewing and editing the article.

letss-talk.com

Talkshow Seri #25 “Anak Indonesia dan Ancaman Kekerasan dan Ketidakadilan”

Talkshow Seri #25
Minggu, 15 Agustus 2021 Jam 19.00-21.30 WIB
(Via Zoom dan YouTube)

Tema: Anak Indonesia dan Ancaman Kekerasan dan Ketidakadilan

Narasumber:

1. Santi Kusumaningrum (PUSKAPA Universitas Indonesia)
2. Farha Ciciek (Tanoker Ledokombo)
3. Aida Milasari (Rumpun Gema Perempuan)
4. Firdaus D. Nyak Idin (Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA)

Special Guest:
Zubaidah (Beranda Perempuan)

Moderator:
Renvi Liasari (LETSS Talk)

Join Us via Zoom
https://bit.ly/TalkshowAnakdanKekerasan
Atau dengan Meeting ID: 949 5473 3044 (Tanpa Passcode)

Live-Streaming on YouTube
https://bit.ly/YouTubeChannelLETSSTalk

Tersedia Juru Bahasa Isyarat (JBI)
Faidatun Nadiroh dan Ike F. Dharmawan

Gratis, Untuk Umum, Tanpa Registrasi

Host dan Contact Person: Ira: +1 607 7682247 (WA)
Atau Email: letsstalksexuality@gmail.com

Untuk update kegiatan/program LETSS Talk dan share berbagai isu/tema, silahkan kunjungi, like, dan follow:

Facebook Page: https://www.facebook.com/LETSSTalk.2020/
Instagram: https://www.instagram.com/letsstalk_sexualities/
Twitter: https://twitter.com/LetsstalkS
Kunjungi dan Kirim Tulisan/Menjadi Kontributor di Website: https://letss-talk.com/
Kunjungi, Like, Comment & Share video-video unggahan LETSS Talk dan Subscribe YouTube Channelnya di: http://bit.ly/YouTubeChannelLETSSTalk
Gabung di WhatsApp Group Keluarga LETSS Talk: https://bit.ly/KeluargaLETSSTalk

Terimakasih dan Sampai bertemu Anda Semua di Talkshow Seri #25 LETSS Talk!

Salam Sehat, Salam Solidaritas, dan Salam LETSS Talk!

Gerakan Feminisme Masa Orde Baru yang Terlupakan

Diah Irawaty

Kandidat Ph.D, Departemen Antropologi, State University of New York (SUNY), Binghamton, New York, AS; Pendiri LETSS Talk

(Versi bahasa Inggris artikel ini dimuat di SEA Junction: http://seajunction.org/celebrating-the-feminist-movement-during-the-new-order-era-in-indonesia/)

Suara Ibu Peduli, salah satu bentuk gerakan perempuan yang berada di garis depan gerakan reformasi melawan Orde Baru. Dok Historia.

Di Amerika, sempat berkembang gerakan pasca feminisme (post-feminism). Pengusungnya adalah kaum perempuan kelas menengah-atas dari kalangan eksekutif maupun mereka yang sangat sukses di dunia pop culture. Mereka menganggap feminisme tidak lagi relevan karena faktanya perempuan seperti mereka bahkan sudah bisa sangat sukses, memenangkan perang seksisme. Post-feminism bukan saja bermasalah karena abai terhadap ketidakadilan gender dan seksisme yang dialami perempuan lain, terutama dari kelas sosial-ekonomi bawah, tapi juga ahistoris, memutus rantai sejarah feminisme yang mengantarkan para pendukung post-feminism pada kemerdekaan dari ketikadadilan gender.

Akhir-akhir ini, saya melihat, meski dalam nada yang berbeda dengan yang berkembang di Amerika, kita juga menghadapi gerakan post-feminism itu, atau tepatnya post-Orde Baru feminism. Generasi baru “gerakan keadilan gender” pasca Orba jarang menjadikan gerakan feminisme masa itu sebagai rujukan fundamental, yang memberi kontribusi mahapenting bagi pencapaian keadilan gender saat ini, khususnya terkait cara pandang dan perilaku kritis terhadap patriarkhisme dan seksisme baik dalam konteks bernegara maupun bermasayarakat. Generasi baru gerakan keadilan gender lebih senang melompat pada sejarah terlalu lampau, masa RA. Kartini dan sejamannya.

Nyatanya, di bawah Orba yang otoritarian, gerakan feminisme kita justru menujukkan berbagai kekuatan sebagai gerakan sosial-politik kritis dan militan. Di bawah stigma perempuan pemberontak bahkan subversif, diasosiasikan dengan Gerwani, elemen gerakan perempuan saat itu bisa menghadirkan berbagai upaya dan strategi kreatif. Di tengah negara yang otoriter dan superpower, gerakan feminisme sanggup melakukan negosiasi untuk, satu sisi, membangun cara pandang dan sikap kritis terhadap struktur opresif dan struktur ketidakadilan negara Orba, dan di sisi lain, memikirkan keselamatan diri dan kesinambungan gerakan di tengah situasi politik yang sama sekali tidak memberi ruang kebebasan. Meski “kecil” dan tidak sepopuler seperti saat ini, gerakan feminisme pada masa Orba diisi para pionir dan figur dengan kedalaman pikiran untuk mengaitkan setiap kegiatan yang dilakukan dengan kritik atas negara otoriter di bawah rezim Orba, yang di antaranya menjadi sistem kekuasaan yang solid dan tangguh tidak terlepas dari aplikasi politik gender.

Kritik atas dan perlawanan terhadap politik gender Orba dengan ibuisme dan bapakisme negara yang berinterseksi dengan birokratisme dan militerisme memang menjadi paradigma fundamental gerakan feminisme masa Orde Baru hingga reformasi. Gerakan feminisme waktu itu memahami konsolidasi kekuasaan Orde Baru tidak terlepas dari strategi politik rezim menundukkan kritisisme perempuan dan memformalkan subordinasi gender. Negara menciptakan standar ideal kewarganegaraan berdasarkan gender. Profil perempuan yang baik dalam masyarakat kita adalah ibu yang selalu patuh pada suami, bertanggungjawab pada semua urusan rumah tangga, menjadi ‘pendidik’ bagi anak-anak dalam keluarga, tidak terlibat dalam kegiatan politik dan publik, dan sikap politik paling ideal adalah “ikut suami”; mereka itulah perempuan-perempuan pilar negara. Sementara laki-laki, untuk bisa disebut warga negara dengan maskulinitas ideal, haruslah seorang suami yang selalu powerful, punya anak, menjadi kepala keluarga, giat mencari nafkah, dan jika bukan “militer” adalah seorang birokrat atau priyayi. Rezim saat itu melakukan kooptasi sangat kuat dalam melakukan pendefinisian identitas gender ideal oleh negara. Saking kuatnya kooptasi, kita hanya mengenal organisasi-organisasi perempuan “tradisional” seperti Dharma Wanita dan organisasi persatuan isteri lainnya, dan sama sekali tidak mengenal organisasi perempuan feminis seperti Kalynamitra, Yasanti, dan lain-lain. Hal ini mengonfirmasi pikiran Ben Anderson dalam Imagined Communities, bahwa, dalam konsep negara “modern,” gender menjadi kategori kewarganegaraan, menjadi penentu nasionalisme. Yang rumit, negara ikut campur menentukan dan mematenkan norma gender tertentu yang seharunya bisa dipilih bebas, merdeka dan fluid.

Kemampuan analitis para feminis saat itu dalam memahami politik gender sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan otoritarian Orba menjadi fondasi krusial dalam membangun gerakan sipil yang kritis, militan, dan kreatif. Setiap kegiatan memiliki orientasi bagi pembentukan sikap kritis terhadap struktur negara otoriter dan represif ini. Dari training gender hingga pendampingan kasus bagi perempuan korban kekerasan memiliki tujuan membangun pemahaman dan sikap kritis tentang struktur sosial-politik yang tidak adil yang dijalankan negara saat itu. Kritik atas gender politik Orba ini menjadi sumbangan sangat penting gerakan feminisme periode itu.

Gerakan feminisme masa Orba juga menjadi pionir dalam transfer pengetahuan-pengetahuan feminisme (feminist scholarship) yang sedang berkembang pesat pada saat itu. Interaksi aktivisme dan intelektualisme figur-figur feminisme kita waktu itu dengan para feminis global menjadi medium penting transfer pengetahuan-pengetahuan feminisme tersebut. Akses terhadap pengetahuan dan informasi feminisme berpengaruh pada pengembangan gagasan-gagasan dalam gerakan feminisme saat itu. Revolusi paradigmatik tentang menjadi ibu yang progresif, militan dan radikal selain diinspirasi gerakan perempuan akar rumput yang diorganisir Gerwani juga dipengaruhi pengetahuan dan informasi feminisme dari berbagai negara. Kritik atas kebijakan Keluarga Berencana yang menekankan penggunaan kontrasepsi pada perempuan menjadi salah satu contoh transfer pengetahuan feminisme pada aktivisme gerakan feminisme pada masa Orde Baru. Para feminis saat itu juga terlibat intensif melakukan kritik terhadap paradigma developmentalisme yang menegaskan feminization of poverty dan menciptakan pemiskinan perempuan. Demikian, para feminis waktu itu menyediakan pengalaman penting bagaimana menggunakan pengetahuan feminisme untuk konsolidasi gerakan. Mereka adalah buku hidup yang menyediakan pelajaran dan informasi pengalaman membangun gerakan perlawanan dan perubahan.

Pada akhirnya, satu hal yang menjadi bukti nyata “kuatnya” gerakan feminisme kita pada masa Orde Baru adalah saat ia menjadi salah satu aktor utama gerakan reformasi. Keterlibatan gerakan feminisme dalam gerakan reformasi tidak terlepas dari pengalaman panjang membangun gerakan kritis dan gerakan perlawanan terhadap rejim represif Orde Baru. Tidak sampai hanya melakukan perubahan kekuasaan atau terlibat dalam transisi kekuasaan, gerakan feminisme juga berupaya menginstitusionalisasi gagasan feminisme ke dalam kehidupan struktural bernegara. Dimulai dengan pembentukan Komnas Perempuan, usulan affirmative action, UU Penghapusan KDRT, hingga gerakan kritis terhadap totalitarianisme baru –dalam bentuk di antaranya pengaturan pornografi, kontrol atas tubuh dan seksualitas, kriminalisasi LGBT, dan lain-lain.

Sangat penting selalu mengingat, status keadilan gender dan kemerdekaan seksual (sexual freedom) yang kita ‘nikmati’ saat ini tidak terlepas dari sumbangan gerakan feminisme di masa Orde Baru. Mengingat lagi gerakan feminisme masa Orba bukan saja penting untuk menguatkan keterkaitan sejarah antara feminisme generasi baru dengan feminisme masa Orde Baru, tapi, yang lebih penting, membuat kita bisa terus belajar membangun gerakan yang solid, kritis, dan militan didasari kemampuan analitis yang tajam dan mendalam terhadap struktur politik di balik ketikadakdilan gender dan opresi seksual. Gerakan feminisme masa Orba menyediakan banyak pelajaran penting itu.

Jender dan Seksualitas: Dari ”Feminist Scholarship” ke Tradisi Kritis-Akademis

Oleh Farid Muttaqin

Kandidat Ph.D. Feminist Anthropology, Binghamton University (State University of New York), AS; Pendiri LETSS Talk

 

Polemik hebat yang menyangkut atlet transpuan sedang terjadi di Amerika. Apakah mereka harus menjadi atlet mandiri atau eksklusif, mengikuti jenis kelamin ”aslinya”, atau bisa berkompetisi secara inklusif dalam bidang olahraga yang diikuti atlet perempuan.

 

Beberapa negara bagian Merah atau Republik, seperti Arkansas, Missouri, Tennessee, South Dakota, dan lebih dari 20 negara bagian lain, sedang memproses atau sudah menerapkan aturan sangat keras melarang atlet transpuan mengikuti kompetisi olahraga dengan atlet perempuan. Alasannya, sangat tidak fair bagi atlet perempuan untuk berkompetisi dengan atlet transpuan yang ”aslinya” adalah seorang laki-laki.

 

Meski politisi mendominasi polemik, isu ini juga mengundang perhatian kalangan akademik. Tidak seperti politisi yang terlibat polemik lebih didorong kepentingan pada suara atau dukungan pemilih, para akademisi memilih melakukan kajian dan analisis demi membangun pengetahuan dan argumen tentang perkembangan jender yang akhir-akhir ini semakin fleksibel dan menunjukkan fluiditas hingga menuntut adaptasi atau adjustment di banyak bidang.

 

Para akademisi memilih melakukan kajian dan analisis demi membangun pengetahuan dan argumen tentang perkembangan jender yang akhir-akhir ini semakin fleksibel dan menunjukkan fluiditas.

 

Dari deskripsi di atas, saya ingin menegaskan pentingnya upaya dan proses intensif dalam kajian jender dan seksualitas. Bukan saja karena perkembangan terkait dua hal tersebut yang semakin menunjukkan fleksibilitas dan fluiditas, melainkan juga karena efek perkembangan ini pada berbagai praktik dan institusi sosial-budaya dalam masyarakat.

 

Kasus atlet transpuan di Amerika adalah contoh ”kecil”. Pekerjaan-pekerjaan lain, termasuk layanan publik, termasuk institusi militer dan kepolisian yang mensyaratkan dualisme identitas jender secara kaku juga mulai mendapatkan tantangan karena perkembangan jender yang semakin fleksibel dan fluid. Apakah institusi-institusi layanan publik harus bertahan menerapkan jender dan seksualitas dualistik yang kaku atau perlu melakukan perubahan agar lebih terbuka bagi segala bentuk jender dan seksualitas yang beragam?

 

Selain penting untuk membangun pengetahuan dan menyediakan argumen akademik dalam merespons perkembangan tersebut, mengkaji perkembangan jender dan seksualitas secara intensif juga dibutuhkan agar politisi yang sering kali lebih dimotivasi oleh kepentingan kekuasaan dan jabatan tidak mendominasi wacana publik. Saat kepentingan politik mendominasi, kita bukan saja kehilangan kesempatan mengembangkan pengetahuan tentang isu-isu jender dan seksualitas kontemporer, tetapi juga memungkinkan pada pengabaian tujuan pemenuhan hak warga negara dengan pengalaman dan ekspresi jender dan seksualitas fluid yang tidak normatif. Kepentingan politik mengabaikan segala pengetahuan dan argumen akademik tentang konstruksi sosial jender dan seksualitas memilih mengabsolutkan perspektif biologisasi peran dan identitas jender.

 

Kepentingan politik mengabaikan segala pengetahuan dan argumen akademik tentang konstruksi sosial jender dan seksualitas.

 

Kajian intensif oleh para feminist scholar dibutuhkan untuk menandingi reaksi, respons, dan sikap (attitude) politisi atau pemegang kekuasaan yang lebih mendahulukan pendekatan kekuasaan dan otoritas demi menjaga kepentingan politik. Tahun 2016, kita disuguhi kasus yang menggambarkan attitude kekuasaan terhadap perkembangan jender dan seksualitas dalam masyarakat. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi waktu itu, M Nasir, lebih memilih membuat pernyataan yang melarang ”LGBT masuk kampus”, melarang mereka yang memiliki orientasi non-heteroseksual dan memiliki identitas jender non-normatif menjadi bagian civitas akademika sebuah insitutsi pendidikan tinggi; melarang tema-tema LGBT menjadi bahan diskusi di ruang-ruang belajar di perguruan tinggi.

 

Institusi pendidikan tinggi seharusnya menjadi penyangga tradisi akademik dengan kegiatan riset dan berbagai bentuk produksi dan sosialisasi pengetahuan, termasuk pengetahuan tentang jender dan seksualitas, dilakukan atas dasar prinsip kebebasan berpikir dan berekspresi. Melarang atau membatasi produksi dan sosialisasi pengetahuan jender dan seksualitas di kampus merupakan pelanggaran terhadap kebebasan akademik dan, lebih jauh, terhadap kebebasan berpikir dan berekspresi.

 

Tradisi feminist scholarship, kajian tentang jender dan seksualitas berdasarkan pendekatan dan analisis feminisme, perlu terus dibangun dan dikembangkan di institusi pendidikan tinggi kita. Gerakan keadilan jender dan keragaman seksual di Indonesia membutuhkan kontribusi kalangan akademisi kampus, para feminist scholar pengkaji isu jender dan seksualitas dalam menyediakan berbagai pengetahuan dan argumen akademik, seperti dalam kasus atlet transpuan di Amerika. Peran dan kontribusi feminist scholar akan menjadi penting terbangunnya ruang publik yang lebih dipenuhi tradisi akademik daripada kontestasi atas nama kepentingan politik, jalan yang lebih banyak ditawarkan polikus dan pemegang kekuasaan.

 

Gerakan keadilan jender dan keragaman seksual di Indonesia membutuhkan kontribusi kalangan akademisi kampus.

 

Realitasnya, sejak lama, masyarakat Indonesia diisi tradisi dan praktik lokal yang menggambarkan dinamika keragaman jender dan seksual. Salah satunya, masyarakat Bugis dengan temuan lima jender, yang dialami dan dijalani warga masyarakat secara fleksibel dan fluid, tanpa memunculkan konflik sosial yang mengancam keteraturan (social order).

 

Keragaman jender justru menjadi bagian dari keteraturan sosial, hingga infiltrasi gerakan islamisme mulai mempengaruhi cara pandang dan perilaku anggota masyarakat terhadap identitas jender non-binari. Pemahaman dan pengetahuan secara luas tentang keragaman jender ini merupakan hasil proses feminist scholarship, demi menguatkan argumen tentang keberadaan jender yang beragam, bukan dualistis.

 

Antroplog feminis, Sharyn Graham-Davies, yang saat ini menjadi Direktur the Herb Feith Indonesia Engagement Centre, Monash University, menjadi salah satu pionir pengkaji keragaman jender dan seksualitas ini. Studinya berkontribusi pada terbangunnya pemahaman tentang jender yang beragam dan kebutuhan untuk menghormati keragaman tersebut. Sebab, hal tersebut merupakan realitas dalam kehidupan masyarakat, bagian dari social order di tingkat lokal.

 

Banyak isu jender dan seksualitas menunggu sentuhan akademik para feminist scholar kita. Tradisi dan praktik perkawinan anak yang tidak bisa dilepaskan dari norma dan politik jender dan seksualitas di beberapa masyarakat membutuhkan eksplorasi dan analisis persoalan secara mendalam terkait hubungannya dengan tradisi, struktur sosial, situasi ekonomi, insitutus perkawinan, aksesibilitas terhadap layanan publik, termasuk pendampingan kasus, hingga aspek lain dalam realitas sosial yang kompleks di mana praktik perkawinan anak berlangsung sebagai kebiasaan.

 

Bagaimana konsolidasi politik dibangun dengan menerapkan politik jender dan seksualitas dalam berbagai bentuk masih berlangsung hingga rezim pasca-reformasi juga menjadi bahan kajian sangat penting terkait isu jender dan seksualitas kontemporer. Partisipasi dan representasi politik perempuan yang tidak linear dengan agenda keadilan jender dan seksual secara substantif juga perlu menjadi bahan analisis tersendiri.

 

Kajian jender dan seksualitas dalam tradisi feminist scholarship tidak hanya penting dari segi produksi pengetahuan; kajian-kajian itu juga akan menjadi bagian penting pembangunan ruang publik yang dipenuhi tradisi akademik kritis, reflektif, dan analitis. Tradisi kajian dan riset juga akan membuat ilmu pengetahuan dan pemikiran tentang jender dan seksualitas dalam konteks Indonesia semakin berkembang, melahirkan banyak konsep dan teori, tanpa harus menunggu perubahan di level praktik sosial.

 

Perguruan tinggi kita sudah memiliki banyak akademisi dengan fokus riset (academic interest) pada isu jender dan seksualitas. Kita perlu mendorong agar feminist scholar tersebut lebih aktif dan intensif melakukan kajian dan riset, merespons setiap perkembangan jender dan seksualitas dengan pendekatan akademik.

(Sumber kompas.id 21 Mei 2021: https://www.kompas.id/baca/opini/2021/05/21/jender-dan-seksualitas-dari-feminist-scholarship-ke-tradisi-kritis-akademis/)

letss-talk.com

“Politik Kekerasan Seksual (Mengenang Mei 1998 dan Beberapa Kasus Kekerasan Seksual Massal)”

Talkshow LETSS Talk Seri #20

“Politik Kekerasan Seksual (Mengenang Mei 1998 dan Beberapa Kasus Kekerasan Seksual Massal)”

Sabtu, 22 Mei 2021 pukul 09:30-12:00 WIB

Narasumber:

Dhyta Caturani (Founder PurpleCode)

I Gusti Agung Ayu Ratih (Direktur Institut Sejarah Sosial Indonesia)

Nursyahbani Katjasungkana (Pendiri Koalisi Perempun Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi)

Samsidar (Komisioner Komnas Perempuan, 1998-2006; Pelapor Khusus Aceh untuk Komnas Perempuan 2005-2007)

Moderator:

Diah Irawaty (Founder LETSS Talk)

Tersedia Juru Bahasa Isyarat
(Rezky Chiki & Ita Mufrita)

Please join us via Zoom: http://bit.ly/PolitikKekerasanSeksual
Meeting ID: 957 3541 0403(Tanpa Passcode)

Live Streaming on YouTube
https://bit.ly/YouTubeChannelLETSSTalk

Acara ini GRATIS, TANPA DAFTAR, UNTUK UMUM

Contact Person/Host (Farid: +1 607 727 6170/WhatsApp)
atau email: letsstalksexuality@gmail.com

Untuk update kegiatan/program LETSS Talk dan share berbagai isu/tema, silahkan kunjungi, like, dan follow:

Facebook Page: https://www.facebook.com/LETSSTalk.2020/
Instagram: https://www.instagram.com/letsstalk_sexualities/
Twitter: https://twitter.com/LetsstalkS
Kunjungi dan Kirim Tulisan/Menjadi Kontributor di Website: https://letss-talk.com/
Kunjungi, Like, Comment & Share video-video unggahan LETSS Talk dan Subscribe YouTube Channelnya di: http://bit.ly/YouTubeChannelLETSSTalk
Gabung di WhatsApp Group Keluarga LETSS Talk: https://bit.ly/KeluargaLETSSTalk
Terimakasih dan Sampai bertemu Anda Semua di Talkshow Seri #20 LETSS Talk!

Salam Sehat, Salam Solidaritas, dan Salam LETSS Talk!

Pendidikan Seks dan Seksualitas: Simulasi Parenting, Queer, dan Kucing

Oleh Egalita Ayu Darsih

Pemenang 1 Lomba Menulis Mengingat Jejak Progresif Kartini 2021 yang didadakan LETSS Talk dengan tema “Orang Tua dalam Pendidikan Seks dan Seksualitas”

Tema lomba menulis Mengingat Jejak Progresif Kartini 2021 yang diadakan LETSS Talk adalah “Orang Tua dalam Pendidikan Seks dan Seksualitas.” Saya memang belum jadi orang tua secara biologis, namun saya merasa tetap menjadi bagian dari “orang tua” dan pendidik. Kemungkinan saya malah tidak akan bisa menjadi orangtua biologis, meski saya tetap amat berharap dan akan mengusahakannya. Saat ini, saya punya tiga keponakan (dan saya masih tidak terima juga dipanggil “Tante”!). Saat berada bersama mereka, rasanya seperti menjadi orang tua. Apalagi dengan yang terkecil, ia amat dekat dengan saya.

Mama mereka tidak terlalu mengerti pasal bagaimana semestinya memperkenalkan seksualitas pada sang anak. Untungnya, sejak bayi saya juga sudah sangat dekat dan lekat dengan mama mereka, sebab ketika saya kecil, mama saya sempat koma sehingga dialah yang mengurus saya. Ia seperti ibu kedua bagi saya. Ia juga begitu mengenal saya, dan begitu percaya pada saya, sehingga membolehkan saya untuk mentransfer pengetahuan apa saja ke anak-anaknya, termasuk hal-hal yang saya percayai dan yakini.

Berbeda dengan saat saya anak-anak dahulu, kini di sekolah-sekolah sudah mulai diperkenalkan pengetahuan atau pendidikan seksualitas pada anak, bahkan sejak usia dini, meski masih sedikit. Sungguh satu kemajuan, menurut saya. Jaman saya sekolah dulu, pendidikan seks atau pengenalan organ reproduksi, lebih tepatnya, baru hadir di kelas enam Sekolah Dasar.  Pada masa sekarang, keponakan saya sejak TK malah sudah mulai diberikan pendidikan pengenalan organ reproduksi. Seingat saya, pendidikan seksualitas waktu jaman saya sekolah hanya berisi bahasan tentang organ reproduksi dan kaitannya dengan regenerasi. Maka, itulah yang saya mengerti tentang “seks”: ovarium, penis dan testis, pembuahan. Sudah, hanya itu saja.

Di jenjang Madrasah Tsanawiyah atau MTs (setingkat SMP), karena saya bersekolah di tempat yang beratmosfir amat kental agama dengan cara pandang konservatif yang menekankan tabu dan malu, pendidikan seks menjadi sesuatu yang anti untuk dilakukan, apalagi untuk perempuan. Memang sempat dibahas, namun hanya sedikit.  Itupun bersumber pada kitab kuning yang berbasis pada firasat atau asumsi –yang, jujur saja, terasa menyeramkan bagi saya. Perempuan digambarkan seperti aseksual, tak berhasrat, dan laki-laki adalah predator seks, makanya dibolehkan (bahkan katanya dianjurkan!) beristri banyak. Ditambah, sang pengajar adalah laki-laki patriarkhis!

Pernah ada kegiatan sosialisasi dari Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) terdekat. Kegiatan ini tidak membahas fallopia dan kawan-kawan organ dalam lainnya, namun sudah masuk pada alat kelamin. Namun, bukan perilaku having sex aman yang disosialisasikan, melainkan bahayanya seks bebas. Kami diberi slide yang diproyeksikan pada layar besar. Gambar-gambar kelamin yang menjijikkan. Vulva melepuh atau berbintil dan penis bernanah. Menjijikkan! Saya sampai menutupi mata dengan tangan. Saya merasa ditakut-takuti! Dicekoki kegentaran pada seks. Secara implisit, saya merasa bahwa kami seperti sedang digiring untuk menjadi aseksual. Maka itulah yang saya dan teman-teman mengerti dan terus ingat, bahwa seks adalah sesuatu yang menyeramkan dan menjijikkan. Sedikit-banyak, ingatan itu masih tertanam juga sampai sekarang.

Untungnya di masa keponakan saya, sudah ada perubahan. Saya kerapkali mengantar ia sekolah dan menonton proses belajarnya sehingga tahu sendiri bahwa sejak amat dini, ia sudah diajari mengenai anggota tubuh oleh gurunya. Dan bukan cuma nama-nama serta fungsinya saja, namun juga hal-hal seperti bagian mana yang boleh disentuh orang lain dan mana yang tidak boleh, bagaimana perlakuan yang wajar, apa yang harus dilakukan jika ada orang yang berbuat “aneh-aneh” atau macam-macam. Hal inilah yang amat mengkhawatirkan dan perlu diwaspadai, sehingga setidaknya ia sudah punya dasar (saya mendapatkan pendidikan seks yang lebih dalam tidak dari bangku sekolah). Saya tinggal menambahkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka saja, semampu saya.

Selain menanyakan hal yang umum, dua keponakan yang berusia 10 dan 9 tahun kerapkali bertanya, kenapa saya tidak juga punya pacar, tidak pernah membawa “laki-laki” ke rumah.  Barangkali mereka iseng saja bertanya begitu. Saya tetap menanggapinya dengan serius dan melihat ada celah atau potensi untuk pembentukan pola pikir mereka ke depannya. Saya senang sekaligus agak bingung ditanyakan hal seperti itu oleh mereka. Anomalinya, saya ingin menjelaskan dengan tidak berbohong namun tidak mau jujur juga. Sebab, saya tidak hetero.

Di situlah letak persoalannya. Bahwa, dalam konstruksi sosial kita, relasi romantis hanya antara laki-laki dan perempuan dan jika ada versi lain adalah ketidaknormalan, atau penyakit, atau bahkan mungkin menganggap relasi di luar itu sebagai sesuatu yang tidak nyata, atau apalah. Saya harus benar-benar memperkenalkan hal ini dari awal; itupun dengan interpretasi ulang, dengan mempertimbangkan bagaimana pemikiran mereka, memberitahu bagaimana harus bersikap, dan berbicara mengenai isu ini dengan hati-hati dengan memikirkan konsekuensinya.

Untung negara kita bersemboyankan “Bhinneka Tunggal Ika” sehingga saya bisa memulainya dari situ dengan menjelaskan bahwa perbedaan itu ada, nyata, akan selalu begitu, kita tak bisa menghindari atau menolaknya, ia bukan suatu ketidaknormalan. Saya jelaskan lagi, justru ketika tidak ada perbedaan, maka hal tersebut akan menjadi aneh. Di samping itu, baik atau buruk itu bukan hak kita untuk menilai. Terdengar sangat menggurui memang, namun itulah enaknya mengajari anak-anak, yaitu bahwa mereka sadar harus belajar dan menerima pembelajaran sepedagogis apapun itu. Memberitahu orang tua belum tentu bisa seperti itu.

Namun, saya tidak punya contoh. Saya kira mereka masih melihat relasi antara perempuan dan perempuan, serta lelaki dengan lelaki, tidak sebagai sesuatu yang riil. Qadarullah (kata ganti kata “kebetulan”)! Kucing jantan yang kami miliki suka jantan lagi, dan mereka (seperti kucing di musim kawin lainnya) tidak peduli tempat dan bermesraan di mana saja (terkadang saya iri pada kecuekan mereka). Akhirnya, hal tersebut saya jadikan contoh saja untuk menggambarkan bahwa same sex relationships itu alami dan tidak hanya pada manusia saja. Awalnya, mereka merasa lucu dan aneh sebab itu bukan sesuatu yang lumrah, lalu kemudian menjadi mengerti ketika saya beritahu bahwa perasaan cinta dan sayang itu memang tidak memandang gender. Ketika ia hadir, ya hadir saja. It just happens! Naluri dari sananya. Ia bukan sesuatu yang menentang hukum alam, sebab jika sesuatu itu menentang hukum alam, toh tidak akan bisa dilakukan. Seperti kita tidak bisa melampaui kecepatan cahaya. Sesederhana itu.

Saya tidak sedang menghasut mereka agar menjadi queer, tidak sama sekali. Mereka akan melihat dunia luar nantinya, saya tidak ingin mereka kaget. Saya hanya sedang membuka mata mereka bahwa perbedaan itu ada, nyata, tidak berarti buruk, dan di belahan dunia lain barangkali itu sesuatu yang lumrah dan biasa saja. Bukan cuma itu, saya pun memberitahu bahwa kita harus berhati-hati tidak hanya pada laki-laki (keponakan saya perempuan semua), namun juga pada semua orang dari gender mana pun. Pelecehan dan kekerasan seksual tidak pandang gender, waktu, tempat, atau seberapa relijiusnya seseorang. Kita mesti siaga selalu. Sebagai santri, saya tidak asing dengan yang namanya “mairil”. Pernah dengar? Jika tidak, singkatnya itu adalah praktik pelecehan seksual yang biasanya dilakukan oleh kakak kelas pada adik kelas yang jenis kelaminnya sama. Dulu, kakak saya pun sempat ditaksir gurunya yang sesama perempuan walaupun, syukurnya, tidak sampai dilecehkan. Ini adalah bukti kecil bahwa sebetulnya, same sex relationships dan pelecehan seksual itu bukan sesuatu yang jauh apalagi tidak nyata. Ia ada, eksis di bawah permukaan, di sekitar kita. Berkelit pun tidak lantas menghapuskannya. Kita justeru harus menerima bahwa ia ada, dan harus selalu siaga.

Sebetulnya, bukan cuma anak-anak saja, namun kita semua juga perlu pengetahuan mengenai seksualitas. Kita bisa lihat bersama betapa banyaknya orang dewasa yang salah paham mengenai edukasi seks dan promosi perilaku seks aman. Dikira, pendidikan seks adalah kegiatan mengajarkan zina, seks bebas, dan lain-lain. Ini menghambat proses edukasi sebab pokrol sumbang mereka begitu nyaring dan bisa menghasut orang lain. Kita akan bisa ikut terbawa menjadi gentar akan pembelajaran yang sebetulnya amat dibutuhkan.

Dalam hal ini, sangat penting untuk mendesak agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) segera disahkan karena UU PKS akan menjadi dasar legal penting bagi penyelenggaraan pendidikan seks dan seksualitas. Dengan pengesahan UU PKS, materi pendidikan seks dan seksualitas ini akan “secara sah” pula masuk ke dalam pembelajaran (baik di publik maupun di sekolah-sekolah). Kita bisa mulai menyusun materi-materi tentang seks dan seksualitas yang lebih akurat, beragam, memadai, dan tepat sasaran terutama untuk anak-anak. Dalam RUU PKS BAB IV: (PENCEGAHAN), pasal 5, disebutkan:

(1) Lembaga Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Kekerasan Seksual;

(2) Pencegahan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain bidang:

  1. Pendidikan.

Dan juga Pasal 6 yang isinya:

(1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

  1. Memasukkan materi Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai bahan ajar dalam kurikulum, non kurikulum, dan atau ekstrakulikuler pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi;
  2. Menguatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik di pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi tentang materi penghapusan kekerasan seksual, dan;
  3. Menetapkan kebijakan penghapusan kekerasan seksual dalam lingkungan lembaga pendidikan.

(2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kementerian yang membidangi urusan pendidikan, pendidikan tinggi, agama, dan Pemerintah Daerah.

Saya bisa membayangkan bagaimana baiknya kurikulum pendidikan seks dan seksualitas jika RUU tersebut sudah disahkan. Anak-anak akan mendapatkan pengetahuan dan pendidikan seks dan seksualitas secara akurat dan memadai serta memperkecil kemungkinan pelecehan seksual hingga pemerkosaan. Pelecehan seksual hingga pemerkosaan pada anak tidak semata-mata dilakukan oleh para pedofil, namun juga oleh para predator seksual secara umum yang sebetulnya bukan pedofil. Mereka menyasar anak-anak, sebab anak-anak yang tidak memiliki pengetahuan seks dan seksualitas mudah dikelabui dan diiming-imingi. Jika anak-anak kita mendapatkan pengetahuan dan mempunyai fondasi pendidikan seks dan seksualitas, sangat mungkin mereka tidak mudah lagi untuk dikelabui. Pendidikan seks dan seksualitas seharusnya tidak bisa diabaikan dan ditawar lagi. Maka, mari bersama-sama kita dukung pengesahan RUU tersebut untuk menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pendidikan seks dan seksualitas, salah satu ikhtiar pencegahan kekerasan seksual terhadap anak-anak, khususnya, dan pada kita semua. Kekerasan seksual bisa dialami siapa saja; ikhtiar apapun harus diusahakan dan dilakukan semaksimal mungkin.

Gerakan Feminisme Era Orde Baru dan Reformasi: Sebuah Catatan Reflektif

Kamala Chandrakirana (Dok. Pribadi)

Oleh Kamala Chandrakirana

Feminis Pegiat HAM; Sekjen Komnas Perempuan (1998-2003); Ketua Komnas Perempuan (2003-2009); Pelapor Khusus Dewan HAM PBB (2011-2017); Co-Founder Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa); Co-Founder Musawah

Pengantar Redaksi

Pada Sabtu, 6 Maret 2021, LETSS Talk mengadakan sebuah forum spesial dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional. Forum tersebut diberi tema “A Day of Appreciation: Gerakan Feminisme Era Orde Baru dan Reformasi.” Tujuan utama forum ini memang sebagai apresiasi pada para tokoh gerakan feminisme di periode Orde Baru yang opresif dan kontribusi mereka pada proses demokratisasi dan reformasi. Forum yang berlangsung non-stop sepanjang 8 jam 20 menit melalui Zoom ini bagaikan “buku bicara” (audio book) karena berisi informasi dan catatan sangat penting berbagai isu yang menjadi bahan perjuangan gerakan feminisme era Orde Baru hingga Reformasi, salah satu generasi emas gerakan sosial-politik di Indonesia pasca-kolonial.

Dibuka dengan sebuah prolog oleh Ita Fatia Nadia tentang Perlawanan atas Politik Gender Orde Baru: Framework Gerakan, lalu berurutan 15 figur penting gerakan feminisme masa Orde Baru dan Reformasi berbagi informasi tentang isu-isu yang menjadi tema kunci feminisme yang berkembang pada periode tersebut. Tema-tema tersebut adalah 1) Training Gender: Dari Sensitivitas Gender ke Kesadaran Politik Feminis (Myra Diarsi), 2) Politik Kesehatan Reproduksi (Ninuk Widyantoro), 3) Politik Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan (Elli Nur Hayati), 4) Dari Pemberdayaan Ekonomi ke Perempuan Kepala Rumah Tangga (Nani Zulminarni), 5) Perempuan, Konflik, dan Perdamaian (Samsidar), 6) Gerakan Perempuan Lokal/Adat (Arimbi Heroepoetri), 7) Reformasi Hukum: Menuju Hukum Berkeadilan Gender (Rita Serena Kalibonso), 8) Gerakan Feminisme dan Perlawanan Politik Ibuisme Negara (Julia Suryakusuma), 9} Gerakan Perempuan dan Kebebasan Berbicara dan Berekspresi (Debra H Yatim), 10) Kritik Developmentalisme: Kemiskinan dan Pemiskinan Perempuan (Ratna Saptari), 11) Gerakan Perempuan, Reformasi dan Demokratisasi (Sita Aripurnami), 12) Pengorganisasian Perempuan: Konsolidasi Gerakan Politik (Nursyahbani Katjasungkana), 13) Tantangan Konservatisme, Tradisionalisme dan Fundamentalisme Agama: Konteks Islam (Lies Marcoes-Natsir) 14) Tantangan Konservatisme, Tradisionalisme dan Fundamentalisme Agama: Konteks Kristen (Sylvana Apituley) 15) Keragaman Seksual dan Gender: Menentang Heteronormativisme Negara (Dede Oetomo). Terakhir, “buku bicara” ini ditutup dengan sebuah epilog oleh Kamala Chandrakirana, yang akrab disapa mba Nana, berisi catatan kritis-reflektif tentang gerakan feminisme sejak Orde Baru dan masa depan gerakan feminisme kita.

Silahkan klik link berikut untuk mendengarkan rekaman forum tersebut: https://bit.ly/FeminismeEraOrdeBarudanReformasi

Tulisan yang berjudul “Gerakan Feminisme Era Orde Baru dan Reformasi: Sebuah Catatan Reflektif” ini merupakan epilog yang disampaikan mbak Nana pada forum yang diadakan LETSS Talk tersebut. Karena memuat pikiran-pikiran sangat penting tentang kondisi gerakan feminisme yang berkembang pada Indonesia kontemporer, berisi pikiran-pikiran visioner dan futuristik untuk menguatkan gerakan feminisme di Indonesia masa depan, LETSS Talk berinisiatif mentranskrip epilog ini. Terima kasih kepada Apri Iriani (salah satu relawan LETSS Talk) dan Diah Irawaty (redaksi LETSS Talk) yang telah secara sukarela melakukan proses transkripsi ini. Transkrip dilakukan secara verbatim dengan beberapa editing yang dilakukan oleh tim redaksi LETSS Talk agar lebih sesuai dengan bahasa tulis. Kami berharap, dengan transkripsi ini, informasi dan pengetahuan yang disampaikan secara verbal bisa terdokumentasi lebih baik dan bisa lebih mudah untuk diakses kalangan lebih luas. Kami juga berharap, suatu saat, bisa melakukan transkrip terhadap kesuluruhan presentasi dalam forum tersebut. Kami berambisi melakukan pendokumentasian semua pengalaman berharga gerakan feminisme era Orde Baru dan Reformasi ini.

Selamat membaca catatan penting ini, dan semoga bermanfaat.

Salam Redaksi…

***

Rasanya memang generasi penerus, seperti Tim LETSS Talk, yang bisa memanggil kita semua, para feminis dari masa Orde Baru, untuk berkumpul bersama seperti dalam satu forum seperti ini. Ini refleksi personal yang tentu tidak lengkap menggambarkan perspektif dalam perjalanan saya secara spesifik. Inti pertama yang mau saya sampaikan adalah bahwa setiap era punya dinamika dan mungkin juga logikanya sendiri. Dan itu akan berdampak pula pada wajah feminisme kita karena bagaimanapun juga feminisme adalah konstruksi sosial politik, seperti disampaikan Julia Suryakusuma dalam presentasinya di forum ini. Saya sendiri bukan atau tidak termasuk di dalam barisan kawan-kawan satu generasi dengan saya yang tumbuh melalui gerakan mahasiswa dan lalu membangun LSM-LSM perempuan pada masa Orde Baru. Pengalaman atau kesadaran politik saya sebenarnya lebih muncul dari perjalanan hidup keluarga dan juga tentu lebih tersistematisir melalui ruang kerja saya, yaitu ruang gerak saat di Komnas Perempuan; saya aktif di lembaga ini selama 11 tahun pertama, sejak awal didirikan. Setelah purna dari Komnas Perempuan, selama 7 tahun, saya tidak terlalu banyak berinteraksi di Indonesia karena saya lebih banyak memainkan peran di level internasional di Dewan HAM PBB sebagai Special Rapporteur. Baru kemudian sekitar 3-4 tahun terakhir saya kembali ke Indonesia dan berusaha berproses bersama kawan-kawan.

Ketika saya diminta untuk memberikan catatan refleksi tentang gerakan feminisme, pertanyaan sebenarnya yang saya pikirkan adalah di mana letak ketersambungan antara Orde Baru dengan Reformasi, berbagai kontradiksi atau anomali di dalamnya, adakah keterputusan sejarah antara keduanya, dan adakah titik-titik senjang? Inilah pertanyaan- pertanyaan yang muncul di benak saya, dan pada kesempatan merefleksikan pertanyaan tersebut, saya menangkap pergeseran-pergeseran yang terjadi, yang sebenarnya, menurut saya, menggambarkan betapa gerakan itu merupakan sebuah organisme. Organisasi-organisasi yang kita dirikan adalah sarana, tapi gerakan itu adalah sebuah organisme yang terus menerus berubah, hidup, berubah wujud, bentuk, dan sebagainya.

Sebelum lebih lanjut menyampaikan catatan refleksi ini, saya ingin mengatakan, bahwa periodisasi yang saya gunakan di sini tidak sekedar Orde Baru dan Orde Reformasi. Dalam refleksi saya, Era Reformasi ini perlu kita bagi dalam dua dekade; antara dekade pertama dan dekade kedua mempunyai karakter yang sangat berbeda, dan di dalam perspektif saya, pada hari ini, sesungguhnya kita tidak lagi berada dalam Era Reformasi; saat ini adalah masa pasca- Reformasi yang masih belum memiliki nama atau belum ada yang memberinya nama. Sangat mungkin, point of view ini merupakan refleksi kebingungan saya dalam melihat berbagai fenomena yang ada akhir-akhir ini. Ada 7 hal yang menjadi poin refleksi saya tentang gerakan feminisme.

Poin pertama yang menurut saya sangat penting adalah soal analisis kita tentang negara. Analisis gerakan tentang negara ini menjadi sesuatu yang ikut menentukan bentuk dari gerakan kita. Pada masa Orde Baru, sepanjang forum ini, kita sudah mendengar cerita-cerita yang begitu banyak, bahwa posisi gerakan adalah jelas-jelas sebagai oposisi yang kemudian berkembang menjadi gerakan pro-demokrasi. Kita masuk ke fokus isu termasuk kekerasan negara di mana militerisme, narasi dan analisis tentang ibuisme –seperti disampaikan oleh Julia Suryakusuma, Ita Fatia Nadia, Myra Diarsi, dan lain-lain dalam presentasi mereka di forum ini. Di masa Reformasi dekade yang pertama, negara menjadi satu institusi yang terbuka sehingga agenda kita adalah agenda partisipasi yang muncul dalam beragam bentuk inisiatif untuk masuk ke dalam institusi-institusi politik melalui gagasan representasi perempuan, baik itu pemilu, partai politik, dan kemudian di parlemen. Melalui partisipasi dalam institusi-institusi politik, kita masuk dalam ruang-ruang negara dengan mekanisme independen yang diciptakan oleh negara telah berubah menjadi lebih demokratis. Dalam mekanisme independen ini, Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi satu agenda dan tujuan penting untuk diupayakan dan diklaim agar lebih bermakna bagi gerakan feminisme.

Pada dekade kedua Reformasi, menurut saya, hasil dari analisis tentang negara yang terbuka, kita bisa melihat bagaimana terjadi perebutan yang cukup intens terhadap institusi negara. Sekarang, kita melakukan analisis negara dan menemukan kenyataan negara yang sudah bersifat oligarkis; otoritarianisme mulai muncul kembali; militerisme ternyata tidak pernah hilang, bahkan lebih tanpa malu-malu berada di tengah-tengah kita. Sementara itu, kerangka gerakan feminsime lebih mendorong tanggung jawab negara, hingga muncul berbagai upaya di mana negara seakan-akan mengambil alih kerja-kerja gerakan termasuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dengan pembuatan UU. Dalam situasi ini, hal-hal seperti gender mainstreaming kemudian menjadi suatu kerja negara. Inilah salah satu perkembangan yang terjadi saat ini. Pada dasarnya, dalam konteks ini, hak-hak perempuan bersifat instrumentalis.

Poin refleksi penting lain adalah soal cara pandang gerakan kita tentang perubahan, memahami bagaimana perubahan itu terjadi. Cara pandang dan pemahaman tentang perubahan akan memberikan berbagai informasi yang berkontribusi pada pilihan strategi. Jika di masa Orde Baru penyadaran kritis menjadi wujud strategi dari cara pandang kita tentang perubahan yang terjadi saat itu –melalui training dan diskusi-diskusi regular dan kelompok-kelompok diskusi menjadi sarana yang sangat penting dalam proses penyadaran kritis ini. Pemberdayaan dan pengorganisasian perempuan secara eksklusif juga menjadi pilihan strategis pada saat itu karena soal pemihakan pada keberdayaan perempuan. Di dekade pertama Reformasi, selain pemberdayaan yang merupakan salah satu bentuk ketersambungan dengan gerakan era Orde Baru, hal baru yang muncul adalah ketika negara menjadi lebih terbuka lalu menghadirkan cara pandang law as an instrument of change, yang dibangun bersama dalam gerakan feminis global. Di sini, hukum dan kebijakan menjadi alat perubahan. Dalam hal ini, kita melakukan investasi yang cukup besar dalam reformasi hukum dan kebijakan termasuk melalui penguatan partisipasi di lembaga-lembaga politik negara. Dalam cara pandang ini, kriminalisasi pelaku yang diatur melalui instrumen hukum menjadi salah satu cara menangani pelaku kekerasan seksual. Startegi reformasi hukum ini menjadi strategi utama gerakan feminisme, di dalam framework feminist legal thinking yang berproses terus menerus, termasuk di kawasan Asia Pasifik.

Pada Reformasi dekade kedua sejak tahun 2009 sampai 2019, kita sebenarnya menghadapi realitas di mana upaya untuk mengubah hukum dan kebijakan dan keberhasilan kita mengubah hukum dan kebijakan mengalami backlash. Setelah berhasil mendorong pengesahan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), hasil dari Reformasi dekade pertama, lalu muncul backlash dengan disahkannya UU Anti-Pornografi hingga upaya pengesahan UU Ketahanan Keluarga yang masih berlansgung hingga saat ini. Sementara itu, implementasi UU PKDRT masih sangat bermasalah sehingga membuat “keraguan” pada upaya perubahan hukum dan kebijakan. Di sisi lain, kita sudah harus menghadapi produk-produk hukum yang justru bertentangan dengan agenda gerakan dan agenda yang sedang kita perjuangkan. Di sinilah pentingnya analisis dan cara pandang tentang tentang perubahan, tentang reformasi itu sendiri. Perubahan apakah yang sedang terjadi?

Dari segi narasi dominan, di masa Orde Baru, saya mencatat beberapa, yaitu relasi gender, kritik terhadap pembangunan, invisibility perempuan, dan the personal is political. Di masa Reformasi dekade pertama, narasi dominan yang berkembang adalah representasi politik perempuan, meskipun kita mulai melihat resikonya karena institusi partai politik, parlemen, dan electro democracy sebenarnya institusi-institusi maskulin yang sangat patriarkis. Pada Reformasi dekade pertama ini, hak asasi manusia perempuan (HAM perempuan) juga merupakan narasi dominan; kita berusaha mereformasi HAM yang sangat maskulin dan kemudian mengintegrasikan perspektif gender dan feminis di institusi dan instrumen HAM. Pada Reformasi dekade pertama ini, analisa terhadap kekerasan juga sangat sentral; kita semua fokus pada soal kekerasan, menuntut pengakuan kasus-kasus kekerasan dan pertanggungjawaban hukum lewat litigasi maupun pemulihan. Yang menjadi pertanyaan, sejauhmana narasi yang violence-centric tersebut sekarang masih menjadi sesuatu yang produktif?

Pada dekade kedua Reformasi, yang menarik, feminisme mencul sebagai salah satu narasi dominan, hanya kehadirannya lebih karena suara-suara kontra; ada gerakan anti-feminisme. Pro dan kontra feminisme muncul tidak lepas dari kehadiran generasi muda dalam gerakan feminisme atau para feminis muda serta dipengaruhi dinamika sosial-politik di luar Indonesia. Narasi lain dalam gerakan di era ini adalah soal keberagaman, salah satunya yang sangat penting adalah keberagaman dalam konteks seksualitas. Bagaimana keragaman seksual masuk dalam narasi publik? Banyak kawan gerakan memilih cara lewat bahasa keberagaman sebagai upaya negosiasi atas eskalasi politik identitas yang menguat pada Reformasi dekade kedua ini.

Poin refleksi keempat adalah terkait fokus perlawanan kita. Di masa Orde baru, fokus perlawanan gerakan sangat jelas dan tunggal, yaitu perlawanan terhadap negara. Julia Suryakusuma dan Myra Diarsi sudah memberi gambaran jelas secara sederhana tentang keberadaan negara sebagai fokus perlawanan. Di Reformasi dekade pertama, kita mulai menyadari munculnya non state actors yang menjadi tantangan gerakan, yang menuntut kita untuk mempunyai pemahaman dan strategi tentang aktor-aktor non negara yang berpengaruh besar terhadap peluang dan keberhasilan perjuangan gerakan. Di masa ini, kita mendapati beberapa isu penting yaitu terkait politik identitas, gerakan-gerakan yang menuntut formalisasi Islam termasuk pembentukan negara Islam, yang menyadarkan kita tentang keberadaan aktor-aktor non negara. Kita dituntut untuk mempunyai suatu strategi berhadapan dengan aktor non negara. Pada saat itu, kita mulai dihadapkan dengan wacana tentang kebangsaan Indonesia. Di masa Indonesia Orde Baru, gerakan kita fokus pada negara, memberi perhatian pada kekerasan negara, militerisme, dan lain sebagainya; Pada dekade pertama Reformasi, kita dituntut untuk memikirkan, mendefinsikan dan memaknai kembali Indonesia; isu kebangsaan menjadi sangat penting yang diikuti isu tentang Islam sebagai satu kosmologi, termasuk terkait wacana hak- hak perempuan dalam konteks keagamaan. Dalam konteks Kristen dan Katolik, Sylavana Apituley sudah menyampaikan beberapa informasi sangat penting dalam presentasinya di forum LETSS Talk ini.

Di dekade kedua dari Reformasi, yang terjadi adalah gerakan-gerakan yang dibangun di dalam konteks keagamaan dan menjadikan otoritas keagamaan sebagai fokus perlawanannya — ini merupakan sebuah gerakan yang cukup sistematis dan sangat politik. Salah satu pijakan yang menandakan gerakan yang berhadapan dengan otoritas keagamaan adalah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang merupakan hasil dari gerakan-gerakan yang sudah mulai muncul sejak awal Reformasi dengan kehadiran Rahima, Fahmina, dan Alimat yang terbangun bersama Komnas Perempuan. Satu fokus perlawanan dan kontestasi lain adalah perlawanan terhadap otoritas budaya yang lebih banyak terjadi di tingkat lokal. Mungkin di level nasional, narasi perlawanan terhadap otoritas budaya tidak terlalu terdengar dengan baik, tapi itu sebenarnya terjadi. PR kita adalah memahami secara lebih baik upaya-upaya men-challenge power dalam hirarki budaya dalam komunitas adat.

Poin kelima dari refleksi saya adalah soal infrastruktur gerakan kita dan relasi gerakan kita dengan gerakan sosial lainnya. Pada saat Orde Baru, infrastruktur kelembagaan kita memang LSM, yang sudah banyak diceritakan dalam presentasi tadi, bukan karena pilihan tapi hanya itu yang memungkinkan dalam konteks Orde Baru. Pada masa itu, gerakan perempuan dan gerakan feminis melakukan semacam penggugatan terhadap gerakan pro demokrasi yang sangat maskulin dan tidak memberikan tempat pada dan bersikap diskriminatif terhadap perempuan dan isu-isu perempuan. Mungkin salah satu contohnya, seperti yang disampaikan ceritanya oleh Nursyahbani Katjasungkana dan Ratna Saptari, tentang Fauzi Abdullah yang mengatakan pada aktivis perempuan untuk membuat kelompok diskusinya sendiri; ada semacam unsur separatisme dalam gerakan sosial.

Pada masa Reformasi dekade yang pertama, 1998-2008, yang terjadi adalah peragaman, diversifikasi bentuk-bentuk kelembagaan kita dan kita melakukan eksperimentasi yang luar biasa melalui Ormas, membuat lembaga layanan, hingga Komnas Perempuan, dan sebagainya. Periode ini adalah masa eksperimentasi yang dibarengi dengan upaya menciptakan prasarana untuk konsolidasi – yang keberhasilannya, salah satunya, ditandai dengan pengesahan UU PKDRT sebagai produk hukum yang didorong oleh gerakan-gerakan sosial. Meskipun tidak 100% sempurna, UU PKDRT merupakan hasil yang paling dekat dengan agenda yang diperjuangkan oleh gerakan perempuan, di mana hal ini juga menjadi pertanda bahwa konsolidasi dalam gerakan kita masih mempunyai mekanisme. Pada dekade pertama Reformasi, saya juga mencatat tentang elemen-elemen gerakan feminis yang berjalan dengan sunyi yang sesungguhnya mereka menunjukkan tantangan dari dalam kepada gerakan feminis itu sendiri, yaitu, gerakan feminis di lingkungan buruh, termasuk pekerja rumah tangga, perempuan adat, perempuan perdesaan, dan lain-lain. Semua gerakan ini sebenarnya mengajukan tantangan internal di dalam gerakan feminis yang menyisakan PR untuk kita semua. Arimbi Heroepoetri sangat jelas menjelaskan konteks gerakan perempuan adat yang menggugat gerakan feminisme yang tidak menyentuh persolan perempuan dalam komunitas adat ini.

Pada dekade kedua Reformasi yang baru berakhir ini, keberagaman gerakan beresiko menghadirkan fragmentasi, membuat kita “disibukkan” oleh persoalan-persoalan internal. Yang dikhawatirkan, ketika fragmentasi ini muncul dari atau dalam cara berpikir, mempengaruhi cara berpikir dan cara menganalisa masalah. Dalam situasi tersebut, kita perlu memikirkan bersama upaya-upaya membangun ekosistem, bukan untuk menjadikan kita semua satu atau seragam, tetapi membangun sebuah ekosistem gerakan yang lebih solid. Meskipun terjadi fragmentasi, gerakan feminis masih mempunyai nyawa karena ia terus melahirkan; birthing process terus berjalan, yang di antaranya dipengaruhi oleh berkembangnya soal ruang virtual yang sangat penting khususnya bagi gerakan LBT.

Poin keenam yang menjadi refleksi saya terhadap gerakan feminisme adalah soal posisi gerakan feminis dalam gerakan perlawanan yang diperjuangkannya. Di masa Orde Baru, kita melihat gerakan feminis berada dalam posisi subversive. Selama 10 tahun, pengalaman yang diceritakan Ratna Saptari, gerakan feminis melakukan gerakan subversive, gerakan bawah tanah. Di Reformasi dekade pertama, 1998-2008, perlawanan kita lebih bersifat offensive dengan penuh keyakinan dalam suatu gerakan yang solid karena berbagai teroboson dalam aspek kebijakan dan perundangan-undangan. Di Reformasi dekade kedua, 2009-2019, menurut saya, kita mulai berubah dalam posisi defensive. Kita melihat terjadi perubahan posisi dari subversive, offensive, lalu menjadi defensive. Gerakan anti feminis yang disebut di atas merupakan salah satu perwujudan dari resistensi dan serangan yang terus menguat terhadap gerakan feminisme.  Dinamika ini juga terjadi dengan amat sangat kuat di tengah negara yang oligarkis dan otoritarian. Kondisi yang menuntut gerakan feminisme dalam posisi defensive ini memang sangat mengkhawatirkan; kita harus menganalisa dan memahami berbagai persoalan di dalamnya secara lebih komprehensif. Poin utama terkait dari semua posisi perlawanan ini adalah bahwa progress tidaklah linear. Kemajuan tidak selalu dalam proses dari kecil menjadi medium, dan lalu menjadi besar atau dari lemah menjadi kuat dan menjadi makin kuat. Sangat mungkin terjadi situasi maju-mundur atau bolak-balik bolak-balik yang tidak linear. Forum merefleksikan gerakan feminisme seperti yang digagas LETSS Talk ini merupakan upaya sangat penting, bisa menjadi momentum sangat menentukan untuk memikirkan lagi arah dan agenda gerakan.

Poin refleksi terakhir adalah terkait geopolik dunia dan gerakan feminis global. Di awal forum diskusi ini, Ita Fatia Nadia sudah menjelaskan betapa sebenarnya sejak tahun 20-an, kita sesungguhnya tidak pernah lepas dari gerakan dunia; kita tidak pernah berdiri sendiri, dan karenanya, kita berharap untuk bisa ikut membentuk gerakan global ini. Di masa Orde Baru, keterlibatan kita dalam gerakan global ditandai dengan partisipasi dalam Konferensi Beijing dan Konferensi Kairo; keduanya menjadi sarana bagaimana kita menjadi bagian dari gerakan internasional. Pada saat itu, masih sangat mungkin mengadakan global meeting berskala besar dan mahal. Pada saat Reformasi dekade pertama, menurut saya, dalam konteks global sedang terjadi zaman emas berkaitan dengan human rights, demokrasi, dan gender equality. Saat ini, zaman keemasan itu sudah berakhir, meski kita mendapatkan banyak keuntungan dari masa emas itu. Kita terbantu dengan pembuatan berbagai framework bagi isu-isu yang menjadi fokus gerakan. Komunitas internasional melalui United Nations menciptakan berbagai instrumen multilateral termasuk instrumen HAM seperti ICPD dan sebagainya, yang bisa digunakan saat kita mengalami hambatan di tingkat nasional. Di tingkat internasional, kita memiliki forum untuk menyuarakan agenda.

Satu keuntungan dengan konsolidasi gerakan feminisme internasional adalah terkait pendanaan. Setelah Konferensi Beijing tahun 1995, dunia internasional membuat semacam konsensus untuk melakukan investasi yang cukup besar dalam gender equality yang memungkinkan kita melakukan berbagai eskperimentasi dalam gerakan feminis di Indonesia, membangun berbagai macam bentuk organisasi dengan isu-isu yang beragam. Situasi ini tidak terlepas dari konsolidasi dan konsensus di tingkat global untuk mendukung secara finansial gerakan-gerakan feminsime di berbagai pelosok dunia.

Pada hari ini, Reformasi dekade kedua (2009-2019), tatanan politik-ekonomi dunia dalam keadaan krisis. Negara-negara dunia menghadapi otoritarianisme yang semakin menguat, baik di Eropa Timur, Asia Tenggara, Amerika Latin, bahkan Amerika Serikat. Perkembangan politik ini berimplikasi pada penggerogotan konsensus dan instrumen institusional di tingkat internasional termasuk terkait isu climate change yang menjadi sumber perdebatan baru di tingkat global. Dalam konteks ini, resistensi terhadap sistem dan tatanan global, terhadap insitutusi UN dan sistem HAM bukan terjadi secara kebetulan tapi dibangun berdasarkan kekuatan sistematis oleh kekuatan-kekuatan otoritarian yang saat ini juga mempunyai sumber ekonomi yang sangat besar. Sementara, negara-negara Eropa dan negara-nagara yang selama ini menjadi pendukung dan investor bagi proses demokratisasi di dunia sedang mengalami krisis internal. Kita mengalami kemacetan finansial untuk mendanai gerakan. Kita dalam kondisi di mana kita tidak mempunyai penopang di tingkat internasional; penopang, baik itu penopang politik maupun penopang finansial, yang membuat situasi kita semakin rentan.

Terkait ketersambungan dan kontradiksi, keterputusan dan titik titik senjang, saya melihat beberapa poin. Ketersambungan antar era bisa dilihat pada aspek pengorganisasian. Gerakan feminis dengan segala keberagamannya masih bisa melakukan pengorganisasian secara berkesinambungan, meskipun pengorganisasian membutuhkan biayanya yang besar. Kita tidak lagi mempunyai privilege seperti pada era-era sebelum ini: bahwa kita dapat dana dari luar. Ini merupakan sebuah persoalan yang menuntut kita untuk memikirkan instrumen digital untuk diterapkan dalam pengorganisasian. Ketersambungan lain bisa ditemukan dalam aspek negara, terkait sikap negara yang instrumentalis terhadap hak-hak perempuan yang konsisten hingga saat ini dan kita belum bisa mengubah itu. Satu lagi soal ketersambungan, seperti disampaikan Nursyahbani Katjasungkana di forum ini, cap Gerwani masih diterapkan sebagai sarana pembungkaman terhadap aktivis perempuan, sesuatu yang masih terjadi sampai sekarang, terutama di tingkat lokal, di tingkat desa, dan di tingkat komunitas.

Dalam hal kontradiksi, menurut saya, setiap era mempunyai kontradiksinya sendiri, internal contradiction-nya sendiri. Misalnya di masa Orde Baru, negara sangat represif tapi juga di sisi lain memastikan kita bisa meratifikasi CEDAW yang sampai sekarang menjadi pegangan kita; kita punya Undang Undang Perkawinan 1974 yang tidak ideal tapi merupakan satu pijakan yang penting di dalam perjalanan kita mengintervensi berbagai persoalan perkawinan. Dede Oetomo dalam presentasinya juga bicara tentang Himpunan Wadam Indonesia yang “dilindungi” negara pada masa Orde Baru.

Di masa Reformasi, yang muncul adalah Undang Undang Pornografi dan Rancangan Undang Undang Ketahanan Keluarga, yang menjadi kontradiksi atau anomali. Kontradiksi lain adalah soal dukungan internasional, saat kita menjadi bagian dari gerakan feminis global. Di satu pihak, dunia internasional memberikan dukungan yang sangat penting, baik politis maupun finansial, tapi di pihak lain, ia menciptakan ketergantungan dalam segi dana. Persoalan ini terus kita hadapi sampai hari ini, yakni bagaimana kita membangun atau merekonstruksi basis material bagi gerakan feminisme kita.

Terkait dengan keterputusan atau diskontinuitas, saya mencatat dalam refleksi ini adalah dalam soal pendekatan yang kasuistik atau case by case versus pendekatan yang sistemik. Menurut saya, ada sebuah gap atau satu disconnection yang perlu diatasi. Ita Fatia Nadia terus menerus bicara tentang kesadaran sejarah, terutama saat sekarang kita sudah punya generasi baru yang sangat penting untuk memahami perjalanan jejak gerakannya sendiri. Satu lagi soal keterputusan adalah pada saat Orde Baru, kita mendengar, betapa pentingnya ruang internal gerakan untuk melakukan analisa bersama, dan itu adalah ruang yang sunyi, diam, tidak keluar, ruang internal, tempat belajar dan membangun pengetahuan. Di masa Reformasi di mana kita sibuk dengan advokasi, ruang ini tidak kita rawat dan mungkin kita lupa caranya, untuk sekedar berdiskusi, membangun analisis, dan tidak langsung membuat statement ataupun untuk membuat kertas posisi tanpa membangun analisa mendalam.

Soal titik-titik senjang atau gap, saya mencatat beberapa hal. Salah satunya pada aspek litigasi strategis; litigasi case by case banyak kita lakukan, bagaimana dengan litigasi strategis? Gap lain tadi adalah, seperti disinggung Sylvana Apituley, berkaitan dengan situasi Papua dan rasisme di sana. Respon terhadap tragedi Mei 1998, kita mulai membuat satu narasi tentang seksisme dan rasisme yang sayangnya proses pembangunan narasi ini tidak berkelanjutan. Sekarang ini, persoalan rasisme sudah sangat sangat urgent untuk diintervensi. Bentuk gap terakhir adalah soal keluarga dan budaya. Maksud saya, gerakan feminis pada satu titik harus meninggalkan institusi keluarga dan budaya karena di situlah lokus dari penundukan dan penindasan perempuan; keluar dari institusi keluarga dan budaya menjadi salah satu upaya pembebasan; kita harus menemukan cara atau strategi untuk membangun gerakan yang fokusnya adalah keluarga dan budaya.

Paling terakhir adalah soal tuntutan zaman. Pada hari ini, kita berada dalam situasi pandemi dan climate change, yang menyadarkan kita bagaimana sistem pangan, sistem produksi, dan seluruh sistem ekonomi kita merupakan sistem yang salah. Kita juga menemukan fenomena menguatnya otoritarianisme dan krisis institusi-institusi politik formal; anggota parlemen yang jontok-jontokan dan saling jegal terjadi di mana mana, bukan hanya di Indonesia. Tatanan internasional antarnegara juga sudah rapuh bahkan krisis. Dalam konteks ini, menurut saya, memenuhi tuntutan zaman, adalah pada level peradaban, bukan lagi di level nation state. Bagaimana kita membayangkan gerakan dalam konteks peradaban?

Di tengah segala yang negatif tadi, kita juga melihat gerakan-gerakan sosial baru. Kita menjumpai gerakan offline, online, dan anak-anak muda perempuan Myanmar berada dalam barisan depan melawan kekerasan negara. Di Thailand, perempuan muda juga berada pada posisi di depan. Di Polandia, isu aborsi digunakan sebagai isu untuk menentang seluruh bangunan otoritarianisme. Tidak bisa diabaikan juga gerakan Black Lives Matter, dan gerakan baru lainnya. Kita mengahdapi permasalahan yang sangat besar, tapi kita juga melihat benih-benih kebaruan. Dalam konteks ini, menurut saya, momen kita adalah momen transformatif. Jika pada era sebeumnya kita mengalami posisi subversive, offensive, dan defensive, sekarang kita harus berada dalam posisi transformative. Untuk itu, isu ekonomi, menata ulang seluruh sistem ekonomi harus menjadi isu feminis. Kita membutuhkan pemikiran dan upaya untuk menjadikan soal ekonomi dan soal alam sebagai isu feminis.

Satu lagi adalah soal kewilayahan gerakan menyangkut kewilayahan ekohistoris, dalam arti, jika memang kita ingin meletakkan dalam level peradaban, bagian dari sejarah peradaban, maka kita sudah tidak bisa lagi mengikuti pembatasan-pembatasan administratif kenegaraan, termasuk, misalnya, Indonesia Timur. Gerakan feminis Indonesia Timur harusnya mempunyai aliansi kuat dengan gerakan perempuan di Pasifik karena di sana terdapat banyak aspek kesejarahan dan dinamika yang sama. Seperti disampaikan Ita Fatia Nadia, kita sudah lama menjadi bagian dari gerakan-gerakan Asia melalui pertemuan Sri Lanka, dan tempat lain. Kita perlu lebih sistematis untuk bisa membayangkan ulang (reimagining) gerakan ini dengan menegaskan posisi sebagai gerakan transformatif. Demikian beberapa catatan reflektif saya tentang gerakan feminisme kita.

“Sangat Penting Membuat Layanan Pendidikan dan Kurikulum bagi Anak Autistik”

Shinta Kristanto

Harus diakui, warga autistik di negara kita masih belum sepenuhnya mendapatkan hak-haknya atas layanan pendidikan. Banyak anak autistik dan keluarganya yang mengalami kesulitan besar untuk mengaksesk pendidikan bagi anak-anak itu. Keterbatasan layanan pendidikan bagi warga autistik tidak hanya terjadi di daerah, di pelosok, apalagi di desa-desa; di banyak kota, bahkan kota besar sekalipun, layanan Pendidikan ini belum sepenuhnya tersedia. Keterbatasan semakin besar terkait pendidikan khusus tentang seks dan seksualitas, baik tentang perkembangan seksual sampai informasi tentang kekerasan seksual. Banyak keluarga dengan anak autistik harus mencari informasi sendiri dalam menjalankan proses pendidikan seks dan seksualitas ini. Padahal tidak semua orang tua tersebut juga memiliki akses terhadap informasi dan pengetahuan tentang seks dan seksualitas anak secara memdai.

Untuk membicarakan situasi tersebut, Shinta Kristanto, ibu dengan anak autistik dan pengelola layanan terapi bagi anak autistik di Makassar berbagi pengalaman dan pengetahuan khusus bagaimana menyediakan pendidikan bagi anak autistik. Diah Irawaty dari LETSS Talk secara khusus mewawancarai Bu Shinta untuk menggali pengalaman-pengalaman pentingnya.

Berikut biodata Bu Shinta

Nama :  Shinta Kristanto

Pendidikan Terakhir: S3 Bidang Ilmu Kelautan

Pekerjaan: 1) Dosen Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin, Makassar dan 2) Pendiri dan Pemilik Pusat Terapi dan Sekolah Khusus BUAHATIKU, Makassar

Pengalaman Organisasi” Ketua Umum Persatuan Orang Tua Anak Autistik Makassar (POAAM)

Selamat membaca hasil wawancara yang juga ditranskrip oleh Diah Irawaty berikut…

Saat Dewa, anak ibu, usia berapa, Bu Shinta tahu kalau dia autistik? Bagaimana sikap atau reaksi ibu saat pertama kali tahu kondisi Dewa? Bagaimana ibu melakukan proses negosiasi dengan kondisi Dewa? Bagaimana ibu mendapatkan pengetahuan dan mencapai pemahaman bukan saja menerima kondisi Dewa tapi mendukung sepenuhnya dengan kondisinya tersebut?

 

Dewa didiagnosa autistik saat berusia 2 tahun 7 bulan. Tapi saat dia berusia 1 tahun, saya sudah melihat dia berbeda dengan anak lainnya. Dewa anak paling tua dan karenanya saya tidak begitu aware dengan kondisinya tersebut. Saya bersyukur, saya memiliki seorang saudara yang sering saya ajak sharing. Saat sekitar usia 2 tahun Dewa belum bisa berbicara seperti anak-anak lain seusianya, saya langsung khawatir dan saya diskusikan dengan kakak saya. Saya lebih dulu menikah daripada kakak saya dan lebih dulu punya anak. Saat Dewa berusia 1 tahun, saya membaca artikel di koran Kompas tentang autisme, artikel yang pertama kali dimuat tentang autisme. Nah, saya melihat sepertinya Dewa punya ciri-ciri seperti yang disebut dalam artikel tersebut. Saya berdiskusi dengan saudara dan suami. Saat itu belum ada dokter khusus autisme atau dokter anak di Masakassar yang mengerti tentang autisme. Saya tidak mau menungg; saya cari informasi tentang autisme di Jakarta. Saya bawa Dewa ke Jakarta dan kebetulan saya punya kakak yang tinggal di Jakarta.

Saya baru tahu dan sadar, yang mewakili suara anak autistik itu adalah orangtuanya. Sementara, difabel lain biasanya individunya sendiri yang bersuara. Saya isi kuisioner dan langsung Dewa didiagnosa autis tanpa diperiksa terlebih dahulu dan pada saat itu juga diminta untuk tinggal di Jakarta untuk menjalani terapi karena di Makassar memang belum ada layanan tersebut. Saya sangat shock saat itu. Saya merasa, saya yang punya anak, kenapa dokter yang dengan cepat mendiagnosa Dewa autistik. Saya berpikir ini tidak fair. Meski sangat shock, saya juga sangat realistis pada saat saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sesuai dengan gejala-gejala Dewa karena sejak Dewa berusia 1 tahun saya merasa Dewa berbeda dengan anak-anak lainnya. Meski sebelumnya tidak punya pengalaman tapi saya tahu dan sering membaca dan mencari tahu informasi tentang autisme. Suami saya lebih realistis dari saya dengan mengatakan bahwa Dewa memang seperti itu dan ketika dokter bilang begitu ya harus kami terima. Kami lalu memutuskan untuk tinggal di Jakarta meskipun kami tidak punya rencana untuk tinggal di sana saat itu. Suami saya wiraswasta dan bisa tinggal di sana untuk sementara waktu. Sementara saya adalah dosen dan saat itu sedang hamil, jadi saya harus menunggu sampai melahirkan dulu. Suami balik ke Makassar, saya yang ke Jakarta dan akhirnya bolak balik Jakarta-Makassar. Suami sering mengingatkan bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk Dewa. Keluarga besar saya memutuskan agar kami melakukan treatment untuk Dewa. Akhirnya, karena dukungan keluarga, kamipun tidak berlama-lama menunggu untuk memberika treatment.

Terimakasih untuk informasi pentingnya Bu Shinta. Saya penasaran dan ingin tahu saat Dewa masih kanak-kanak, apa yang paling susah dalam mengurus Dewa? Apa yang paling membuat “kepikiran” dalam mengurus Dewa? Bagaimana dengan masalah kesehatan tubuh, termasuk anggota tubuh yang sensitif, apakah sering membuat “bingung”? Bagaimana ibu mengatasinya? Apakah saat Dewa masih anak-anak kemudian memasuki usia remaja sudah ada pembicaraan tentang kesehatan badan, kesehatan seksual, perubahan anggota tubuh terutama alat-alat seksualnya, tentang seks dan seksualitas? Jika iya, bisa diceritakan pengalaman ini?

 

Pendidikan Dewa sangat terbantu dari proses terapinya. Kebetulan, bekerjasama dengan salah satu orang tua, saya mendirikan terapi di Makassar dan saya juga pengelolanya. Pusat terapi tersebut diperuntukkan bagi anak autis dan mereka yang mengalami gangguan perkembangan lain. Tempat terapi ini didirikan setelah saya tahu Dewa autis. Saya tinggal selama setahun di Jakarta, 2000- 2001. Saya harus membawa atau mendatangkan terapis dari Jawa dan saya bawa ke Makassar. Saya berikan latihan juga ke mereka. Setelah beberapa bulan berlangsung, saya berpikir kalau hanya anak saya saja yang diterapi, mahal sekali biayanya. Saya berpikir untuk sharing karena biaya yang sangat mahal apalagi saya mendatangkan empat terapis dari Jawa. Kami sharing akhirnya dan awalnya masih praktek di rumah saya. Setelah beberapa bulan kita buka pusat terapi, daripada di rumah saya, sementara ada banyak orang tua yang mau dan butuh fasilitas seperti ini. Saya membuka pusat terapi ini sejak Dewa berumur 4 tahun. Kalau Dewa mengalami perkembangan tertentu, saya selalu bekerjasama dengan terapis untuk mengelola dan memikirkan bagaimana model pembelajarannya.

Saya tidak pernah berpikir tentang pendidikan seks dan seksualitas sampai detail tetapi saya kepikiran saat Dewa suka memegang alat kelaminnya saat usia 9 atau 10 tahun dan mulai suka melihat foto-foto perempuan cantik. Saya kepikiran bahwa hal ini harus diajarkan. Untuk memberikan pemahaman ke anak non autistik saja kan susah ya karena pemahaman harus diberikan secara visual, 90 persen harus visual dan melalui foto dan gambar. Akhirnya kita berdiskusi dengan terapis dan psikolog. Mereka juga sedang menggodok soal sex education untuk anak-anak ini. Kita sendiri mengomunikasikannya dengan menggunakan gambar-gambar atau picture communication exchange. Kami dengan mudah memperkenalkan ke anak-anak di pusat terapi tersebut tapi anak-anak tersebut tidak langsung mengerti. Tapi sebenarnya bahan materinya mudah buat Dewa karena Dewa sendiri sudah menguasai gambar. Kemudian kita menyusun materi pembelajaran. Namun Dewa tidak langsung mengerti karena ada banyak komponen yang kita ajarkan. Saya sering kuatir ada orang bermaksud jahat dengan Dewa. Saya ajarkan ini tidak boleh, yang itu boleh dan saya perkenalkan lingkaran sosialnya, social circle, family inner circle, kami perkenalkan dan setelah itu kami perkenalkan juga siapa yang boleh melihat atau meminta Dewa untuk buka baju seperti dokter atau orang tua. Saya kemudian berpikir sepertinya Dewa perlu diperkenalkan dengan anggota-anggota tubuhnya.

Kalau saya boleh tahu, program terapinya sendiri seperti apa Bu Shinta dan untuk siapa saja? Jadi sekolah khusus dan terapinya itu digabung ya untuk anak-anak yang mengalami gangguan perkembangan? Lalu bagaimana dengan keterlibatan orang tua saat anak-anak belajar di pusat terapi tersebut?

Kami menrima anak-anak dengan Down syndrome yang tidak butuh lagi dibantu atau mereka yang bisa bergerak sendiri atau anak yang memiliki kemampuan kognisi yang baik. Sekolahnya bareng dengan proses terapinya di pusat terapi yang kita dirikan dan kelola. Dewa mengikuti program terapi sampai dia berusia 8 tahun, baru kemudian masuk sekolah. Kami menerima anak di atas usia 7 tahun tapi harus punya dasar (basic)-nya. Pelajaran di pusat terapi atau sekolah kami yaitu akademik 20 persen dan yang lain-lain non-akademik. Kami mengajarkan bagaimana mereka bisa patuh atau tentang kepatuhan terlebih dahulu baru kemudian komunikasi dan materi-materi yang lain.

Saya ingin bertanya mengenai stigmatisasi Bu Shinta. Apakah ada stigma dari masyarakat terhadap anak autistik terutama ke Dewa ya dan bagaimana cara ibu dan keluarga menghadapinya?

 

Saya selalu membandingkan Makassar dengan daerah atau kota lain di Indonesia. Masyarakat di Makassar tidak menstigma autisme sebagai kutukan atau salah asuhan, kutukan atau penyakit tapi masyarakat kita masih menganggap anak-anak dengan gangguan perkembangan aneh dengan melihat mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Misalnya anak-anak autistik yang hyper di mana mereka merebut sesuatu misalnya belum diterima masyarakat sehinga membuat para orangtua tidak mau membawa anak-anaknya keluar. Ada perasaan risih karena anak kita dilihat seperti itu atau misalnya orang-orang menjauh. Dewa kalau ngomong sama orang jaraknya dekat sekali, kita sering kasihtahu ke Dewa dengan perumpamaan misalnya mengatakan kalau berbicara jangan terlalu dekat jaraknya. Semua orang disapa dan ditanya namanya. Di Jakarta, penerimaan orang-orang terhadap anak autistik sudah lebih bagus dan lebih cuek, tidak lagi bingung atau merasa aneh.

Tapi di Makassar berbeda. Anak-anak kita masih dianggap seperti barang langka. Kalau soal stigma tidak pernah mendengar sih. Mungkin ada, tapi di lingkungan saya sendiri tidak ada. Mungkin mereka melihat saya cukup open dan tahu Dewa seperti apa dan apa yang saya lakukan. Soal sikap atau perlakuan orang, saya tidak begitu peduli. Saya bersyukur karena perkembangan dan kemajuan Dewa yang sangat bagus.

Saat ini, Dewa sudah usia 23 tahun. Itu artinya ia sudah memasuki masa dewasa, sesering apa ibu berdiskusi tentang perkembangan dan perubahan tubuh, kesehatan seksual, dan alat-alat seksualnya? Di luar kondisi Dewa, apa yang ibu lakukan atau siapkan untuk menghadapi sikap masyarakat yang mungkin masih stigmatik terhadap anak dengan autistik?

 

Kebanyakan anak autistik tidak bisa mengungkapkan perasaan. Hal-hal yang lain, misalnya, dalam kasus Dewa, dia sering ke kamar mandi dan lupa tidak menutup rapat atau saat ganti baju tidak melihat orang-orang di sekitarnya. Saya langsung masuk dan sampaikan ke Dewa. Selama pandemi ini, muncul rasa bosan, jadi Dewa frustasi tidak bisa ke mana-mana sehingga sulit untuk diberitahu. Mungkin memasuki ke masa dewasa ada kebingungan-kebingungan. Jadi kadang tidak bisa menahan emosi karena tidak bisa dibilangin. Banyak perilaku baru yang membuat kita sulit berkomunikasi dengan dia. Saya melihat, bila disampaikan dengan baik, Dewa bisa menerima. Kalau mau komunikasi dengan Dewa, harus diberitahu dulu, baru bisa komunikasi. Untuk masalah bagian-bagian tubuh, saya sering berkomunikasi. Jadi yang sering menjadi masalah, ia merasa ini rumahya jadi ia bisa berbuat apa saja. Tapi saya sering mengomunikasikan dengan Dewa dan ia bisa menerima. Dewa mengerti dan patuh. Saya sering marah di awal tapi dia cepat mengerti dan tidak mau kalau kita marah. Kalau menyangkut perasaan, saya kadang pakai tulisan.

Selama ini saya tidak melihat Dewa suka sama seseorang. Dewa mengembangkan sesuatu yang baru selama pandemi ini. Anak autis ada OCD-nya (obsessive compulsive disorder) dan sering kaku. Saat ini, Dewa fokus dengan kita yang di rumah saja. Di kelasnya, ada lima orang dan ada juga murid perempuannya. Pernah ada perempuan cantik dan Dewa sering menyebut nyebutnya di rumah. Saya dibilangin guru Dewa dan saya tanya Dewa saat di rumah. Anak autistik sering diajarkan untuk patuh. Kadang saya berpikir kita sering mengajarkan sebagai robot jadi mereka takut melangkah. Jadi sering kalau ditanya dia takut karena takut melakukan kesalahan apalagi kalau ia udah berbuat salah, kita inginnya langsung instruksi bilang salah. Kalau ditanya, ia langsung berksesimpulan kalau dia salah. Biasanya kita yang mengawali pembicaraan dan kita ingin mengajak mereka atau Dewa ngobrol. Mereka tidak terbiasa memulai untuk bertanya, jadi biasanya kita yang mulai duluan.

Pendekatan seperti apa yang seharusnya digunakan dalam pendidikan seks dan seksualitas bagi remaja atau dewasa autistik?

 

Kita tentu harus mengerti dan banyak berkomunikasi karena banyak hal yang harus dikomunikasikan, misalnya dengan menggunakan media berupa gambar. Saya memberitahu bagian tubuhnya yang mana yang bisa dan boleh ditunjukkan ke orang lain dan mana yang tidak boleh diperlihatkan ke orang lain dan dia harus tahu itu. Mengenai bagian mana yang harus diperlihatkan dan ke siapa, tergantung pada lingkaran sosial dan tergantung dari keluarga. Kalau di Indonesia ada keluarga seperti nenek dan kakek. Kalau di luar negeri bisanya hanya orang tua, guru, dokter, dan saudara. Saya juga menjelaskan bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh atau diperlihatkan ke orang lain. Contohnya adalah melakukan masturbasi harus di tempat tertutup dan aman di mana tidak ada orang lain yang melihat, seperti misalnya di kamar mandi atau di kamar sendiri kalau sudah punya. Jadi, memberitahunya harus secara detail dikomunikasikan. Yang lainnya lagi adalah tentang bagaimana menjaga kebersihan alat-alat vital, misalnya harus membersihkan bagian tertentu dan bagaimana cara membersihkannya. Yang paling mudah dimengerti bagi Dewa adalah cara belajar melaui gambar.

Bagaimana Dewa mengetahui tentang masturbasi, apakah belajar sendiri atau dari mana informasi yang ia dapatkan? Apakah ibu atau gurunya mengajarkannya?

 

Sepertinya alamiah ya mereka melakukan masturbasi. Dewa tahu sendiri dan begitu saja sepertinya. Saya tidak pernah melihatnya sendiri tapi Dewa suka pegang-pegang alat kelaminnya sendiri dan kadang-kadang digesekkan. Saya juga beberapa kali menemukan ada cairan di tempat tidur tapi sekarang saya tidak melihatnya lagi tapi saya perhatikan sering digesekkan. Saya pernah tanya seorang psikolog dan menurutnya kita tidak perlu tahu bagaimana si anak melakukannya yang penting dilakukan di tempat tertutup atau privat atau bukan di tempat umum dan orang lain tidak perlu tahu. Dan itu yang harus diajarkan. Kita harus mengajarkan hal tersebut. Saya mengajarkan untuk membersihkan diri ke kamar mandi dan mengajarkannya membersihkan tempat tidurnya sendiri.

Apakah ada percakapan atau diskusi tentang mimpi basah dan perubahan pada tubuh? Atau adakah pembicaraan tentang seks dan seksualitas yang terbuka dalam keluarga? Seterbuka apa dan sejauh mana pembicaraan tersebut?

 

 

Kami memberitahu Dewa di sekolah atau saat terapi ketika mengajarkan bagian-bagian tubuh misalnya ada tumbuh rambut di bagian-bagian tertentu tubuhnya. Kami berbagi tugas dengan terapis juga. Ada hal-hal yang tidak bisa dilihat atau diketahui terapis. Kami memberitahu dengan mengajarkan bagian-bagian tubuh yang akan ditumbuhi rambut, mengalami perubahan dan lain-lain. Untuk pendidikan seks sendiri, orang tua yang mengomunikasikannya.

Seberapa sering ibu berkomunikasi dengan Dewa? Sesering dan seterbuka apa berkomunikasi dengan Dewa sendiri?

 

Kami di keluarga sendiri masih menganut bahwa membicarakan hal tersebut hal yang tabu seperti kebanyakan orang atau keluarga yang lain tetapi saya berusaha untuk kami bicarakan, Saya mencoba berbicara tentang hal tersebut dengan anak perempuan saya dan mencoba membicarakannya secara terbuka. Saya juga bicara dengan ayah mereka tapi tidak seterbuka keluarga di Amerika. Keluarga saya dan keluarga suami masih sama dengan keluarga Bugis Makassar pada umumnya di mana pembicaraan tentang seks dan seksualitas masih tabu. Tetapi saya merasa bahwa hal ini perlu disampaikan ke Dewa. Saya sendiri mendapatkan pendidikan seks dari Dewa.

Salah satu pendidikan seks dan seksualitas adalah mendidik anak dan mendiskusikan ke anak tentang kekerasan seksual agar anak tidak menjadi korban dan berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual. Bagaimana mendidik dan mendiskusikannya ke Dewa?

 

Pada Dewa sendiri, kami mengajarkan tentang bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Kalau untuk jadi pelaku atau berpotensi, misalnya melakukan pelecehan seksual, saya malah belum kepikiran. Ini menjadi PR buat saya untuk disampaikan ke anak-anak saya.

Dari mana ibu mendapatkan informasi tentang pendidikan seks dan seksualitas? Sumber-sumber apa saja yang ibu gunakan untuk menerangkan, mendiskusikan, dan mendidik Dewa tentang seks dan seksualitas?

 

Saya mendapatkan informasi dari buku. Saat pertama kali mengajarkan ke Dewa, saya menggunakan referensi dari buku tersebut. Untuk terapis juga, kami yang mengajarkan. Psikolog sendiri kami datangkan setiap tiga bulan ke Makassar dan bahkan saat pandemi ini juga kami tetap datangkan. Ada psikolog Australia yang sangat membantu kami. Saya dapat banyak materi dan ternyata bisa dijalankan. Saya mengajarkan kepada Dewa misalnya soal growing up, tumbuh rambut, perubahan suara, dan lain-lain.

Kalau informasi dari internet bagaimana, bu? Apakah Dewa sering menggunakan internet dan apakah Dewa bisa atau pernah mengakses hal-hal yang berkaitan dengan seks? Bagaimana penggunaan internet sendiri bagi Dewa? Apakah dibatasi dan diawasi dalam menggunakan internet? Apakah Bu Shinta sendiri mendapatkan materi dari internet?

 

Kami yang pilihkan buat Dewa, dan kami membatasi dan mengawasi penggunaan internet. Kadang-kadang juga kami mendapat informasi atau mencarinya dari internet. Tapi untuk akes internet kami ketat terhadap Dewa dan terus kami awasi.

Apakah ada pendidikan seks dan seksualitas di sekolah?

 

Di SLB swasta yang pernah saya datangi, gurunya cerita bagaimana murid-muridnya yang sudah akil baligh bermasturbasi di situ. Kebanyakan anak-anak di SLB mereka bukan autistik. Saya tidak tahu bagaimana pendidikan dari orang tua dan guru mengajarkan pendidikan seks ke mereka. Mereka melakukan masturbasi di sofa, di bangku karena tidak diajarin dan dianggap tabu. Di situ juga peran pemerintah misalnya Diknas untuk menyusun ulang kurikulum terutama untuk anak difabel.

Apakah ada anggapan atau bahkan stigma bahwa anak-anak difabel itu aseksual baik di keluarga maupun di masyarakat? Apa dan bagaimana konsekuensi dengan asumi dan stigma tersebut terhadap anak-anak difabel, utamanya dalam hal ini adalah anak/warga autistik?

 

Yang saya tahu bahwa anak autistik punya hasrat dan perkembangan psikologis yang sama, misalnya ada rasa suka dengan lawan jenis atau orang lain. Lalu saya mikir harus berbuat sesuatu karena dia tidak mengerti dengan sendirinya. Diberitahu sedikit untuk difabel, biasanya langsung mengerti. Saya sendiri belajar banyak. Seandainya saya tidak punya Dewa, saya tidak akan mengerti seperti hal-hal seperti ini.

Sebagai orang tua yang punya anak autistik, apa peran dan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan negara dalam pendidikan seks dan seksualitas ini? Setelah begitu banyak dan kaya pengalaman dalam mengurus, mendidik, membesarkan, anak autis hingga mencapai banyak kesuksesan, apa yang ingin ibu katakan, sampaikan untuk pesan-pesan ke masyarakat juga pada para pengambil kebijakan, para orang tua?

 

Pesan untuk masyarakat, untuk orang tua dan untuk pengambil keputusan:
Gangguan perkembangan autisme untuk orang tua yang belum mengetahui, segera cari informasi dan kenali sejak dini. Kalau melihat gejala awal jangan menunda, secepatnya mencari bantuan untuk didiagnosa dan treatment di mana anak bisa dididik. Setiap perkembangan fase anak beda-beda. Kita punya pendekatan ke anak seharusnya berbeda-beda juga. Kadang-kadang kita lupa anak beranjak remaja dan dewasa dan harus melakukan pendekatan yang berbeda juga. Anak autistik biasanya kaku. Kalau kita tidak berbuat apa-apa dan tidak mengubahnya, saat mereka dewasa, nanti telat dan makin susah mengubah perilaku. Jadi saya sarankan untuk mencari bantuan secepatnya, mengetahui perkembangan dan harus tahu apa yang dilakukan baik oleh orang tua, terapis, dan kita tahu perkembangan dan fase perkembangan anak dan harus bekerjasama dengan terapis.

Buat masyaratat umum yang anaknya tidak punya ganggugan perkembangan, perlakukan anak-anak ini sama dengan anak-anak yang lain. Jangan membuat stigma karena tidak membantu orang tua dan anak-anak tersebut sama sekali. Anak-anak autistik perlu bersosialisasi. Kalau sudah ada stigma, bagaimana anak-anak ini bisa bersosialisasi.

Pesan untuk pamerintah adalah pemerintah harus menyediakan kurikulum dan fasilitas dan layanan pendidikan khusus bagi warga autistik. Hak pendidikan untuk anak sama. Untuk anak autistik dengan gejala yang berbeda-beda kurang diperhatikan dan belum ada kesepakatan tentang metode yang terbaik untuk anak-anak ini. Mudah-mudahan dengan perkembangan waktu, pemerintah sudah banyak memberikan kemajuan-kemajuan bagi pendidikan secara umum dan pendidikan khusus untuk anak autistik.

Banyak orang tua dengan anak autistik yang perlu bantuan. Banyak anak dikurung terus dalam rumah, berbeda dengan anak yang bisu dan tuli, mereka bisa berkomunikasi, bersosialisasi dan keluar. Anak autistik tidak akan keluar rumah kalau orangtua tidak membantu memberikan skill dan kemampuan. Tapi orang tua yang tidak mampu atau malu dan sebagainya yang harus diberikan penguatan dan edukasi. Untuk mengikuti terapi, tidak semua orang bisa karena terapi mahal sekali dan hitungannya per jam. Per jam mulai dari 75.000 – 150.000 sehingga terapi ini tidak untuk mereka yang ekonominya lemah. Untuk pusat terapi kita, kita tidak bisa sering-sering free karena kami harus bayar terapisnya perjam sehingga kalau kami buat free, kami sulit untuk melakukannya secara berkala dan terus menerus. Namun sebenarnya worth it dibayar mahal karena pelayanan dan penanganannya one in one jadi ya patut dibayar dengan yang sesuai sehingga mereka bisa jadi terapis dalam melaksanakan tugasnya. Kalau mereka tidak dibayar sepadan dengan kerjanya, nanti mereka akan lari.  Sedikit sekali yang bisa fulltime untuk mendidik anak-anak difabel, khususnya anak-anak autistik. Ada metode behavior analysis, bahwa untuk terapi dan pendidikan, dibutuhkan 6-7 jam perhari. Saya sering bilang, saya suka membuka pintu kelas saat terapi atau sekolah anak autistik di pusat terapi kita ketika berlangsung supaya orang tua yang mengajar bisa mendengarkan jadi mereka sambil belajar juga. Di tempat terapi saya prosesnya berlangsung selama dua jam lamanya dan harus konsisten belajar sendiri sampai 6 jam di rumah supaya hasilnya maksimal. Untuk anak autistik, pemerintah harus berpikir tentang fasilitas. Memang sudah ada pemerintah setempat yang menginisiasi. Diknas juga sudah berinisitif, tapi tidak jalan. Menurut saya, harus ada kerjasama dengan masyarakat, terapis, orang tua, dan pemerintah.

Terakhir, yang saya tahu Makassar menjadi role model untuk kota inklusif, berjalanlah, bu? Bagaimana dengan pendidikan inklusif/sekolah inklusi di Makassar, apakah sudah banyak? Sejauh mana rencana itu berjalan dan terimplementasi? Kalau belum maksimal, apa masalah, hambatan/kendala dan tantangannya ke depan? Dan strategi apa yang bisa dijalankan untuk mewujudkan harapan menjadi kota inklusif tersebut agar bisa menjadi contoh buat daerah atau kota yang lain?

 

Ini pengalaman Dewa waktu saya mencoba memasukkan Dewa ke SD di tahun 2006. Waktu itu, sudah SD inklusi di Makassar. Dewa diterima di salah satu SDN Inklusi; ada satu guru pendamping yang mempunyai dasar pendidikan khusus yang dipersiapkan. Tetapi, program inklusi saat itu tidak berjalan lancar menurut saya. Program pembelajaran atau kurikulum untuk Dewa sama seperti anak lainnya; 90% akademik sehingga Dewa sulit memahami pelajaran dan mengejar ketinggalan. Padahal saat itu Dewa juga masih belajar cara memahami arti komunikasi dan bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain. Jadi saya memutuskan untuk menarik Dewa dari sekolah dan saat itu juga saya memulai merintis Sekolah Khusus BUAHATIKU. Saya yakin sekarang ini sekolah inklusi di Makassar sudah lebih berkembang. Harapan saya semoga pemerintah lebih fokus dalam menyediakan fasilitas dan kurikulum untuk anak autistik di sekolah inklusi dan sekolah khusus.

Helen Keller institute punya pilot project di dua kabupaten. UNICEF dan Helen Keller institute mengadakan kegiatan dan saya sendiri ikut audiensinya dengan ibu gubernur. Dan saya lihat cukup berhasil untuk anak tuli dan bisu. Di Makassar ada beberapa sekolah inklusi tapi Dewa terpaksa saya tarik karena sekolahnya hanya sekedar inklusif tetapi sumber daya manusia (SDM)nya tidak diajari atau tidak ditraining. Kelihatan sekali sumberdayanya tidak siap dan fasilitasnya sangat kurang sehingga orang tua menjadi kalangkabut sendiri. Dewa hanya sampai kelas dua saja dan akhirnya saya tarik dari sana. Ada beberapa guru yang benar-benar niat tetapi mereka juga sibuk dengan hal-hal/kegiatan lain, sementara anak autistik itu tidak bisa sambil nyambi (disambi) dengan yang lain. Kita juga khawatir akan terjadi abuse karena geregetan dan tidak sabaran, seperti daycare kalau tidak sabar dan tidak kuat, anak-anaknya akan menjadi korban child abuse. Kita bisa lihat contoh-contohnya dan sebagian terekam di CCTV. Banyak sekali PR kita dan pemerintah. Kebanyakan orang tua anak autistik, kita tidak bsia menyuarakan sendiri karena terlalu sibuk mengurus anak, jadi akhirnya kita tinggalkan untuk menyuarakan. Kalau ada LSM atau lembaga/organisasi yang bisa menyuarakan seperti LETSS Talk saya senang dan akan ikut berpartisipasi juga. Saya harus fokus di kerjaan dan mengurus Dewa jadi tidak tertangani kegiatan-kegiatan lainnya. Tapi kalau untuk anak autistik saya siap. Untuk Dewa sendiri sebaiknya berada di sekolah umum untuk sosialisasinya.

Terimakasih atas apresiasinya. Tetapi menurut saya juga penting untuk saling bersinergi, berkolaborasi dengan lembaga/organisasi difabel lainnya, organisasi/lembaga yang concern dengan kesehatan seksual dan reproduksi, khsusnya pendidikan seks, gender, dan seksualitas, organisasi/LSM perempuan juga karena isu/temanya saling beririsan. Kita tidak bisa hanya fokus pada satu isu tertentu saja dan mengabaikan isu yang lain tetapi harus saling menguatkan, mendukung, dan bekerjasama. Sejauh mana keterlibatan bu Shinta dalam organisasi/lembaga/forum-forum seperti ini?

 

Iya, saya kira kita perlu mengorganisir diri juga dan ada persatuan orang tua dengan anak autistik Makassar. Kita pernah melakukan kampanye dan kerjasama di Hari Peduli Autisme Sedunia tanggal 2 April. Kami bikin acara besar yang melibatkan pemerintah setempat. Persatuan oang tua anak autistik bekerjasama dengan pemerintah. Kami mengajukan proposal dan pemerintah setuju, mereka ikut. Kegiatannya misalnya anak-anak melukis atau display hasil karya mereka sambil terus menampilkan slogan kampanye autis, ada juga jalan sehat. Iya, betul, kita harus saling bekerjasama. Tapi saya sering merasa sudah capek buat mengurus Dewa jadi kadang tidak ada waktu dan tidak terpikirkan untuk berorganisasi atau terlibat dalam kegiatan lain terutama untuk isu di luar autisme atau anak autistik. Tapi memang perlu, saya setuju. Mungkin ke depannya saya bisa lebih aktif dan berpartisipasi.

Terimakasih!

Talkshow Seri #14

Talkshow Seri #14 special event dalam rangka memperingati Hari Sindroma Down Sedunia
Tema: “Sindroma Down dan Pendidikan Seks dan Seksualitas”
Hari Sabtu, 20 Maret 2021, pukul 09:30-12:00 WIB

Acara ini gratis, tanpa pendaftaran, dan terbuka untuk umum, yang akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Bagi yang tertarik bergabung dan mengikuti acara ini, silahkan langsung bergabung tanpa registrasi dengan mengklik tautan Zoom di bawan ini: http://bit.ly/sindromadowndanseksualitas
Atau dengan Meeting ID: 986 0796 5425 (tanpa passcode)

Talkshow Seri #14 ini akan Live Streaming di YouTube Channel LETSS Talk: http://bit.ly/YouTubeChannelLETSSTalk

Dalam rangka memperingati Hari Sindroma Down Sedunia yang jatuh setiap tanggal 21 Maret, LETSS Talk (Let’s Talk about SEX N SEXUALITIES) bekerjasama dengan YAPESDI (Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia), menyelenggarakan Zoom Talkshow Seri #14 dengan tema “Sindroma Down dan Pendidikan Seks dan Seksualitas” pada hari Sabtu, 20 Maret 2021, pukul 09:30-12:00 WIB. Talkshow kali ini akan menghadirkan tiga orang dengan sindroma Down dan satu orang tua dengan anak sindroma Down sebagai bintang tamu/narasumber yang akan berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka terkait pendidikan seks dan seksualitas.

Bintang Tamu/Narasumber:
1. Morgan Maze (International Self-Advocate)
2. Petra Angelina (Penulis Puisi)
3. Namira Zania (Model & Dancer)
4. Andi Rahmatullah (Ketua KOADS/ Komunitas Orang Tua Anak Dengan Sindroma Down, Makassar)

Moderator:
• Agus Hidayat (Aktivis Disabilitas)

MC/Pembaca Acara Performance:
• Apri Iriani (Relawan LETSS Talk)

Talkshow ini juga akan menghadirkan Penanggap Ahli:

1. Prof. Irwanto, Ph.D. (Psikolog & Aktivis Disabilitas)
2. dr. Evi Douren (Dokter & Aktivis Kesehatan Reproduksi)

Acara talkshow ini akan diawali dengan berbagai performance atau penampilan dari beberapa orang dengan sindroma Down yang berprestasi dan berbakat, antara lain: Adit, Afra, Andin, Faiza, Irfan, Irsyad, Juli, dan lain-lain.

Kami menyediakan layanan Juru Bahasa Isyarat (JBI): Sari Widya Utami dan Ita Mufrita.

Host dan Contact Person: Ira. Untuk informasi dan pertanyaan, silahkan kontak Ira di WhatsApp (+1 607 768 2247) atau melalui E-mail: letsstalksexuality@gmail.com.

Untuk update kegiatan/program LETSS Talk dan share berbagai isu/tema, silahkan kunjungi, like, dan follow:

FB Page: https://www.facebook.com/LETSSTalk.2020/
Instagram: https://www.instagram.com/letsstalk_sexualities/
Twitter: https://twitter.com/LetsstalkS
Kunjungi dan Kirim Tulisan/Menjadi Kontributor di Website: https://letss-talk.com/
Kunjungi, Like, Comment & Share video-video unggahan LETSS Talk dan Subscribe YouTube Channelnya di: http://bit.ly/YouTubeChannelLETSSTalk
Gabung di WhatsApp Group Keluarga LETSS Talk: https://bit.ly/KeluargaLETSSTalk

Terimakasih dan semoga kami akan bisa bertemu Anda semua di Zoom Talkshow Seri #14 ini!

Salam sehat, Salam Solidaritas, Salam LETSS Talk dan YAPESDI!