Diah Irawaty
Kandidat Ph.D, Departemen Antropologi, State University of New York (SUNY), Binghamton, New York, AS; Pendiri LETSS Talk
(Versi bahasa Inggris artikel ini dimuat di SEA Junction: http://seajunction.org/celebrating-the-feminist-movement-during-the-new-order-era-in-indonesia/)
Suara Ibu Peduli, salah satu bentuk gerakan perempuan yang berada di garis depan gerakan reformasi melawan Orde Baru. Dok Historia.
Di Amerika, sempat berkembang gerakan pasca feminisme (post-feminism). Pengusungnya adalah kaum perempuan kelas menengah-atas dari kalangan eksekutif maupun mereka yang sangat sukses di dunia pop culture. Mereka menganggap feminisme tidak lagi relevan karena faktanya perempuan seperti mereka bahkan sudah bisa sangat sukses, memenangkan perang seksisme. Post-feminism bukan saja bermasalah karena abai terhadap ketidakadilan gender dan seksisme yang dialami perempuan lain, terutama dari kelas sosial-ekonomi bawah, tapi juga ahistoris, memutus rantai sejarah feminisme yang mengantarkan para pendukung post-feminism pada kemerdekaan dari ketikadadilan gender.
Akhir-akhir ini, saya melihat, meski dalam nada yang berbeda dengan yang berkembang di Amerika, kita juga menghadapi gerakan post-feminism itu, atau tepatnya post-Orde Baru feminism. Generasi baru “gerakan keadilan gender” pasca Orba jarang menjadikan gerakan feminisme masa itu sebagai rujukan fundamental, yang memberi kontribusi mahapenting bagi pencapaian keadilan gender saat ini, khususnya terkait cara pandang dan perilaku kritis terhadap patriarkhisme dan seksisme baik dalam konteks bernegara maupun bermasayarakat. Generasi baru gerakan keadilan gender lebih senang melompat pada sejarah terlalu lampau, masa RA. Kartini dan sejamannya.
Nyatanya, di bawah Orba yang otoritarian, gerakan feminisme kita justru menujukkan berbagai kekuatan sebagai gerakan sosial-politik kritis dan militan. Di bawah stigma perempuan pemberontak bahkan subversif, diasosiasikan dengan Gerwani, elemen gerakan perempuan saat itu bisa menghadirkan berbagai upaya dan strategi kreatif. Di tengah negara yang otoriter dan superpower, gerakan feminisme sanggup melakukan negosiasi untuk, satu sisi, membangun cara pandang dan sikap kritis terhadap struktur opresif dan struktur ketidakadilan negara Orba, dan di sisi lain, memikirkan keselamatan diri dan kesinambungan gerakan di tengah situasi politik yang sama sekali tidak memberi ruang kebebasan. Meski “kecil” dan tidak sepopuler seperti saat ini, gerakan feminisme pada masa Orba diisi para pionir dan figur dengan kedalaman pikiran untuk mengaitkan setiap kegiatan yang dilakukan dengan kritik atas negara otoriter di bawah rezim Orba, yang di antaranya menjadi sistem kekuasaan yang solid dan tangguh tidak terlepas dari aplikasi politik gender.
Kritik atas dan perlawanan terhadap politik gender Orba dengan ibuisme dan bapakisme negara yang berinterseksi dengan birokratisme dan militerisme memang menjadi paradigma fundamental gerakan feminisme masa Orde Baru hingga reformasi. Gerakan feminisme waktu itu memahami konsolidasi kekuasaan Orde Baru tidak terlepas dari strategi politik rezim menundukkan kritisisme perempuan dan memformalkan subordinasi gender. Negara menciptakan standar ideal kewarganegaraan berdasarkan gender. Profil perempuan yang baik dalam masyarakat kita adalah ibu yang selalu patuh pada suami, bertanggungjawab pada semua urusan rumah tangga, menjadi ‘pendidik’ bagi anak-anak dalam keluarga, tidak terlibat dalam kegiatan politik dan publik, dan sikap politik paling ideal adalah “ikut suami”; mereka itulah perempuan-perempuan pilar negara. Sementara laki-laki, untuk bisa disebut warga negara dengan maskulinitas ideal, haruslah seorang suami yang selalu powerful, punya anak, menjadi kepala keluarga, giat mencari nafkah, dan jika bukan “militer” adalah seorang birokrat atau priyayi. Rezim saat itu melakukan kooptasi sangat kuat dalam melakukan pendefinisian identitas gender ideal oleh negara. Saking kuatnya kooptasi, kita hanya mengenal organisasi-organisasi perempuan “tradisional” seperti Dharma Wanita dan organisasi persatuan isteri lainnya, dan sama sekali tidak mengenal organisasi perempuan feminis seperti Kalynamitra, Yasanti, dan lain-lain. Hal ini mengonfirmasi pikiran Ben Anderson dalam Imagined Communities, bahwa, dalam konsep negara “modern,” gender menjadi kategori kewarganegaraan, menjadi penentu nasionalisme. Yang rumit, negara ikut campur menentukan dan mematenkan norma gender tertentu yang seharunya bisa dipilih bebas, merdeka dan fluid.
Kemampuan analitis para feminis saat itu dalam memahami politik gender sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan otoritarian Orba menjadi fondasi krusial dalam membangun gerakan sipil yang kritis, militan, dan kreatif. Setiap kegiatan memiliki orientasi bagi pembentukan sikap kritis terhadap struktur negara otoriter dan represif ini. Dari training gender hingga pendampingan kasus bagi perempuan korban kekerasan memiliki tujuan membangun pemahaman dan sikap kritis tentang struktur sosial-politik yang tidak adil yang dijalankan negara saat itu. Kritik atas gender politik Orba ini menjadi sumbangan sangat penting gerakan feminisme periode itu.
Gerakan feminisme masa Orba juga menjadi pionir dalam transfer pengetahuan-pengetahuan feminisme (feminist scholarship) yang sedang berkembang pesat pada saat itu. Interaksi aktivisme dan intelektualisme figur-figur feminisme kita waktu itu dengan para feminis global menjadi medium penting transfer pengetahuan-pengetahuan feminisme tersebut. Akses terhadap pengetahuan dan informasi feminisme berpengaruh pada pengembangan gagasan-gagasan dalam gerakan feminisme saat itu. Revolusi paradigmatik tentang menjadi ibu yang progresif, militan dan radikal selain diinspirasi gerakan perempuan akar rumput yang diorganisir Gerwani juga dipengaruhi pengetahuan dan informasi feminisme dari berbagai negara. Kritik atas kebijakan Keluarga Berencana yang menekankan penggunaan kontrasepsi pada perempuan menjadi salah satu contoh transfer pengetahuan feminisme pada aktivisme gerakan feminisme pada masa Orde Baru. Para feminis saat itu juga terlibat intensif melakukan kritik terhadap paradigma developmentalisme yang menegaskan feminization of poverty dan menciptakan pemiskinan perempuan. Demikian, para feminis waktu itu menyediakan pengalaman penting bagaimana menggunakan pengetahuan feminisme untuk konsolidasi gerakan. Mereka adalah buku hidup yang menyediakan pelajaran dan informasi pengalaman membangun gerakan perlawanan dan perubahan.
Pada akhirnya, satu hal yang menjadi bukti nyata “kuatnya” gerakan feminisme kita pada masa Orde Baru adalah saat ia menjadi salah satu aktor utama gerakan reformasi. Keterlibatan gerakan feminisme dalam gerakan reformasi tidak terlepas dari pengalaman panjang membangun gerakan kritis dan gerakan perlawanan terhadap rejim represif Orde Baru. Tidak sampai hanya melakukan perubahan kekuasaan atau terlibat dalam transisi kekuasaan, gerakan feminisme juga berupaya menginstitusionalisasi gagasan feminisme ke dalam kehidupan struktural bernegara. Dimulai dengan pembentukan Komnas Perempuan, usulan affirmative action, UU Penghapusan KDRT, hingga gerakan kritis terhadap totalitarianisme baru –dalam bentuk di antaranya pengaturan pornografi, kontrol atas tubuh dan seksualitas, kriminalisasi LGBT, dan lain-lain.
Sangat penting selalu mengingat, status keadilan gender dan kemerdekaan seksual (sexual freedom) yang kita ‘nikmati’ saat ini tidak terlepas dari sumbangan gerakan feminisme di masa Orde Baru. Mengingat lagi gerakan feminisme masa Orba bukan saja penting untuk menguatkan keterkaitan sejarah antara feminisme generasi baru dengan feminisme masa Orde Baru, tapi, yang lebih penting, membuat kita bisa terus belajar membangun gerakan yang solid, kritis, dan militan didasari kemampuan analitis yang tajam dan mendalam terhadap struktur politik di balik ketikadakdilan gender dan opresi seksual. Gerakan feminisme masa Orba menyediakan banyak pelajaran penting itu.